https://www.skalaindonesia.com/

Skalaindonesiacom, Jalan Lintas Parado, Tangga, Kecamatan M***a, Bima (2026)

15/08/2026

Kepala BGN Minta Siswa Tak Konsumsi Menu MBG Jika Ada Makanan Tak Layak

SKALAINDONESIAcom — Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan pentingnya keamanan pangan dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, BGN mengimbau penerima manfaat tidak mengonsumsi makanan yang disediakan apabila menemukan salah satu menu dalam kondisi tidak layak konsumsi.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Webinar Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru dalam Mendukung Program MBG, Rabu (12/8/2026).

Menurut Sudaryono, makanan dalam satu paket MBG sebaiknya tidak dikonsumsi apabila terdapat salah satu komponen yang berbau atau menunjukkan tanda-tanda tidak layak makan.

“Kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah, ada nasi, misalnya yang bau hanya sayurnya, harus tidak dikonsumsi semuanya,” ujar Sudaryono.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk mencegah makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan dikonsumsi oleh peserta didik maupun guru.

Dalam hal bahan makanan, BGN sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah ketentuan yang menjadi acuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyusun menu MBG.

Arahan operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG dan Plo Gizi itu memuat sejumlah makanan dan bahan pangan yang tidak diperkenankan maupun tidak dianjurkan digunakan.

Semua jenis mi, termasuk mi kuning, bihun, pasta, sohun, misoa, kwetiau hingga mi instan, tidak diperbolehkan digunakan.

SPPG juga dilarang menyajikan nasi yang menggunakan santan, seperti nasi goreng, nasi kuning dan nasi uduk, serta makanan bersantan seperti opor ayam dan opor telur.

Untuk lauk, penggunaan ikan laut tidak dianjurkan. SPPG diarahkan menggunakan ikan air tawar, seperti nila, lele, gurame, patin, ikan mas, mujair, bawal dan gabus.

Bahkan ikan tawar itu pun diutamakan dalam bentuk fillet untuk meminimalkan risiko tersedak tulang. Telur bercangkang yang belum dikupas juga tidak dianjurkan.

Bakso, siomay dan dimsum hanya diperbolehkan jika dibuat sendiri oleh SPPG dan bukan berupa frozen food.

Makanan lainnya seperti soto, puding, kolak serta telur dadar atau scrambled egg juga tidak disarankan. Khusus telur dadar atau scrambled egg, menu tersebut diperbolehkan jika satu porsi menggunakan satu butir telur utuh.

BGN juga tidak memperkenankan penggunaan tauge atau kecambah. SPPG diminta menyediakan sedikitnya dua jenis sayuran yang bervariasi dan menyesuaikan kondisi penerima manfaat.

Bagi penerima manfaat yang memiliki masalah lambung, sayuran atau bahan pangan yang mengandung tinggi gas perlu dihindari.

Makanan atau bahan pangan seperti saus kemasan kecil, biskuit dan kacang kemasan, termasuk kacang koro, juga tidak diperbolehkan.

Untuk susu, SPPG hanya diperbolehkan menggunakan susu plain dengan kandungan susu sapi segar minimal 20 persen. Sejumlah produk seperti Dancow, Tango, Clevo, Vidorant, Milku, Chil Go, Kin, Energen, Yakult, Sari Kacang Hijau, Bear Brand, Cimory Yogurt Stick dan Nobo Oat Milk juga tidak dianjurkan.

Dalam arahan itu, susu disebut sebagai double protein. Namun, keberadaan susu tidak berarti buah dapat dihilangkan dari ompreng makanan.

Selain itu, penggunaan sambal cabai rawit serta segala jenis keripik, termasuk keripik tempe, juga tidak diperbolehkan.

Meski sejumlah bahan pangan dibatasi, komposisi menu MBG harus tetap lengkap. Menu tersebut terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah.

Suherman Yusuf

13/08/2026

TP-PKK Desa Sakuru Ikuti Lomba Gerak Jalan Indah Tingkat Kecamatan M***a

SKALAINDONESIAcom, Bima — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sakuru, Kecamatan M***a, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, ambil bagian dalam lomba gerak jalan indah tingkat Kecamatan, Kamis (13/8/2026).

Perlombaan tersebut diadakan Pemerintah Kecamatan M***a untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah TP-PKK dari berbagai desa dan unsur masyarakat turut ambil bagian dalam agenda tahunan tersebut.

Gerak jalan dimulai sekitar pukul 15.30 Wita. Warga memadati sejumlah titik di sepanjang jalur yang dilalui untuk menyaksikan penampilan para peserta.

Kontingen Desa Sakuru tampil mengenakan pakaian dan atribut TP-PKK. Mereka bergerak dalam barisan mengikuti rute yang telah ditetapkan panitia.

Kepala Desa Sakuru, Muhammad Suharto, terlihat mendampingi kontingen tersebut sepanjang pelaksanaan lomba.

Peserta diberangkatkan dari Lapangan Mekar, Desa Sie, kemudian bergerak menuju Desa Tangga. Garis akhir berada di depan Kantor Camat M***a.

Setibanya di hadapan jajaran Muspika, kontingen TP-PKK Desa Sakuru menampilkan variasi gerakan sebagai bagian dari penilaian lomba. Usai penampilan, mereka berpose bersama jajaran Muspika M***a.

Keterlibatan TP-PKK Desa Sakuru menambah partisipasi masyarakat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan M***a.

06/08/2026

Kepala Desa Sakuru Lantik Kasi Kesra yang Baru

SKALAINDONESIAcom, Bima – Kepala Desa Sakuru Muhammad Suharto melantik Ilham sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) di lingkungan Pemerintah Desa Sakuru.

Pelantikan dilakukan di Aula Kantor Desa Sakuru, Selasa (4/8/2026) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sakuru Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra).

Dalam pelantikan tersebut, Suharto membacakan dan mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh Ilham.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Suharto, yang kemudian diikuti oleh Ilham.

Setelah memimpin pembacaan sumpah jabatan, Suharto kemudian menyerahkan naskah sumpah kepada Ilham untuk ditandatangani. Penandatanganan berita acara pelantikan tersebut disaksikan oleh Camat M***a dan Kepala Desa Sakuru.

Sementara itu, Camat M***a Abbas Hasan menyampaikan ucapan selamat kepada Ilham yang baru dilantik sebagai Kasi Kesra Desa Sakuru. Ia juga berpesan agar Ilham dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Abbas berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Jabatan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa," ujarnya.

Ilham menggantikan Kasi Kesra sebelumnya yang telah memasuki masa purna tugas. Ia diharapkan dapat mengemban amanah tersebut dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat.

Acara pelantikan berlangsung dengan tertib dan dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta tamu undangan. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama.

Suherman Yusuf

30/07/2026

"Perpisahan yang paling berat adalah ketika anak-anak menangis." Tangisan para siswa ini menjadi bukti kedekatan yang terjalin selama masa kepemimpinannya.

29/07/2026

Tangis di Ruang Kelas Mengantar Perpisahan Asni dari SDN Tangga

SKALAINDONESIAcom - Tangis para bocah itu pecah di salah satu ruang kelas SDN Tangga, Kecamatan M***a, Kabupaten Bima, Jumat pekan lalu. Beberapa siswa menundukkan kepala. Ada yang menyeka air mata dengan lengan seragam pramukanya. Seorang lainnya hanya memandang ke depan dengan mata sembab. Isak tangis terdengar pelan, memecah suasana kelas yang biasanya riuh.

Pemandangan itu saya saksikan ketika menyambangi sekolah tersebut. Momen haru itu juga terekam dalam video yang dibagikan salah seorang guru. Anak-anak itu tak lagi mampu menyembunyikan kesedihan setelah mengetahui Asni, S.Pd., kepala sekolah yang selama ini mereka kenal, akan mengakhiri masa tugasnya di SDN Tangga.

Bagi anak-anak itu, Asni bukan sekadar orang yang memimpin sekolah. Ia adalah sosok yang setiap pagi menyambut mereka di halaman, menyapa sebelum bel masuk berbunyi, dan sesekali berhenti untuk menanyakan kabar mereka.

Jumat lalu menjadi hari terakhir Asni berpamitan dengan keluarga besar SDN Tangga. Guru, tenaga kependidikan, dan para siswa berkumpul dalam sebuah acara pelepasan sederhana. Tidak ada dekorasi. Tidak p**a ada rangkaian acara yang berlebihan. Namun, suasana haru terasa sepanjang kegiatan berlangsung.

Beberapa guru tampak berkaca-kaca saat menyampaikan kesan. Sebagian siswa memilih diam. Ada yang berulang kali mengusap air mata ketika Asni menyalami mereka.

Selama memimpin SDN Tangga, Asni meninggalkan sejumlah perubahan yang masih terlihat hingga kini. Pagar sekolah dibangun, halaman dipasangi paving block, dan lingkungan belajar menjadi lebih tertata. Bagi guru dan siswa, perubahan itu bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya menciptakan sekolah yang lebih nyaman.

Namun, bagi warga sekolah, kenangan tentang Asni tidak berhenti pada pembangunan fisik.

Guru-guru mengenangnya sebagai pribadi yang dekat dengan siswa. Setiap Jumat, menurut mereka, Asni menyisihkan sebagian uang pribadinya untuk diberikan kepada para siswa sebagai bentuk perhatian dan penyemangat agar tetap rajin belajar.

"Beliau rutin berbagi kepada siswa setiap hari Jumat menggunakan uang pribadinya. Kepedulian seperti itu yang membuat beliau dekat dengan guru maupun siswa," ujar salah seorang guru.

Kebiasaan sederhana itulah yang, menurut para guru, membuat hubungan Asni dengan para siswa terasa akrab. Tak mengherankan jika kepindahannya menyisakan kesedihan di ruang-ruang kelas, bahkan sebelum acara digelar.

Asni menyusuri barisan guru dan siswa, menyalami mereka satu per satu. Sesekali ia berhenti untuk memeluk seorang guru atau mengusap kepala siswa yang masih tampak menahan tangis. Tak banyak kata terucap, hanya salaman, pelukan. Doa mengiringi langkahnya untuk melanjutkan pengabdian di tempat yang baru.

Bagi SDN Tangga, pergantian kepala sekolah adalah hal yang lazim dalam birokrasi pendidikan. Namun, bagi anak-anak yang menangis di ruang kelas itu, perpisahan memiliki makna yang berbeda. Mereka mungkin belum memahami arti mutasi atau rotasi jabatan. Yang mereka tahu, mulai hari-hari berikutnya, sosok yang biasa menyambut mereka setiap pagi tak lagi berdiri di halaman sekolah.

Suherman Yusuf

20/07/2026

Pegiat LSM Soroti Revitalisasi SMPN 7 Satap M***a, Bendahara Bantah Pasir Laut Dipakai untuk Material Bangunan

BIMA – Sejumlah pegiat LSM di Kabupaten Bima menyoroti pelaksanaan proyek revitalisasi SMP Negeri 7 Satu Atap (Satap) M***a. Mereka menduga proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu menggunakan material nonfabrikasi.

Salah satu yang mereka soroti adalah dugaan penggunaan pasir laut sebagai bahan konstruksi.

Untuk mengonfirmasi informasi tersebut, media ini mendatangi SMPN 7 Satap M***a dan meminta keterangan kepada Bendahara SMPN 7 Satap M***a yang juga menjabat sebagai Bendahara Panitia Revitalisasi, Eka Nurfadhilah, S.Pd.

Eka menjelaskan, proyek revitalisasi tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Dari jumlah itu, anggaran tahap pertama yang telah dicairkan mencapai sekitar Rp900 juta. Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan telah mencapai sekitar 54 persen.

Saat ditanya soal dugaan penggunaan pasir laut, Eka membenarkan pihak sekolah membeli satu truk pasir laut. Namun, ia menegaskan pasir tersebut tidak digunakan sebagai material dalam pekerjaan konstruksi.

"Memang benar kami membeli satu truk pasir laut. Tapi itu bukan untuk material bangunan. Di sekolah kami ini banyak sekali rayap. Kami disarankan menaburkan pasir laut di bawah sebagai upaya mencegah rayap," kata Eka kepada Skalaindonesia, Senin (20/7/2026).

Saat berada di lokasi, media ini melihat jejak rayap di beberapa ruang kelas. Jalur rayap tampak menempel pada dinding bangunan, sementara pada sejumlah bagian kusen kayu terlihat bekas serangan rayap.

Menurut Eka, pasir laut tersebut ditebar di bagian bawah bangunan, bukan menjadi bagian dari material yang digunakan dalam pekerjaan rehabilitasi gedung. Tujuannya, kata dia, sebagai salah satu upaya mencegah serangan rayap.

Selain dugaan penggunaan pasir laut, pegiat LSM juga mempertanyakan adanya indikasi mark-up harga material. Menanggapi hal itu, Eka menegaskan seluruh pengadaan material dilakukan sesuai RAB yang menjadi acuan pelaksanaan proyek.

"Semua pengadaan material memiliki dasar dan peruntukannya masing-masing. Kami siap memberikan penjelasan apabila memang diperlukan," ujarnya.

Eka mengatakan dirinya bersama panitia pelaksana revitalisasi telah memenuhi panggilan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bima untuk memberikan klarifikasi terkait berbagai tudingan yang beredar mengenai pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam pertemuan itu, kata Eka, pihaknya menjelaskan seluruh proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan material yang menjadi sorotan.

Sebagai informasi, proyek revitalisasi SMPN 7 Satap M***a merupakan bagian dari program nasional yang didanai melalui APBN. Pelaksanaannya menggunakan mekanisme swakelola, di mana sekolah membentuk panitia pelaksana dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah sebagai bendahara panitia.

Sedangkan untuk ketua dan anggota panitia berasal dari unsur komite sekolah dan masyarakat. Panitia bertanggung jawab mengelola seluruh tahapan pekerjaan sesuai petunjuk teknis pemerintah.

12/07/2026

Ketua P2SP SMP 6 Satap M***a Bongkar Dugaan Mark-up Material Proyek Revitalisasi

SKALAINDONESIAcom, Bima — Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMP 6 Satu Atap (Satap) M***a, Kabupaten Bima, Habibi, S.Pd., mengungkap dugaan penggelembungan harga (mark-up) material dalam proyek revitalisasi sekolah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek revitalisasi tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Dari total anggaran itu, pemerintah telah mencairkan dana tahap pertama sebesar Rp900 juta. Habibi menilai penggunaan anggaran tersebut perlu diaudit karena, menurut dia, terdapat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut, mulai dari dugaan mark-up material hingga proses pengadaan yang disebut tidak melibatkan panitia.

"Kami menduga ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana revitalisasi ini. Karena itu kami meminta dilakukan audit investigatif agar penggunaan anggaran negara dapat ditelusuri secara menyeluruh," kata Habibi kepada Skalaindonesiacom.

Menurut Habibi, dugaan tersebut bermula dari proses pengadaan material yang tidak melibatkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Padahal, ujarnya, dalam mekanisme swakelola, panitia merupakan pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan pembangunan, termasuk pengadaan barang.

Habibi mengatakan sebagian pengadaan material dilakukan oleh Bendahara sekolah berinisial J. Pengadaan tersebut, lanjutnya, dilakukan tanpa melalui pembahasan maupun persetujuan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Selain pembelian material bangunan, Habibi juga menyebut Bendahara J mengambil alih pengadaan kusen pintu dan jendela dengan nilai anggaran sekitar Rp150 juta. Namun, katanya, hingga kini panitia tidak pernah diperlihatkan nota maupun dokumen pembelanjaannya.

"Pengadaan kusen pintu dan jendela sekitar Rp150 juta juga ditangani bendahara. Sampai sekarang kami tidak pernah melihat nota pembelanjaannya," ujar Habibi.

Untuk memastikan kewajaran harga, Habibi mengaku melakukan pengecekan langsung ke sejumlah toko yang menjadi pemasok material bangunan. Dari hasil penelusuran tersebut, ia mengklaim menemukan perbedaan harga antara nilai yang tercantum dalam nota pembelanjaan dengan harga jual di toko.

Habibi membeberkan hasil pengecekannya di sejumlah toko. Ia menemukan adanya selisih harga pada beberapa material. Contohnya, beber dia, harga kanal C yang dalam nota pembelanjaan tercatat sekitar Rp120.000 per batang, di toko dijual sekitar Rp105.000 per batang. Material hollow tercatat Rp31.000 per batang dalam nota, sedangkan harga di toko sekitar Rp25.000. Bahkan, menurut dia, hollow yang digunakan memiliki spesifikasi di bawah standar.

Habibi juga mengklaim menemukan perbedaan harga pada material multiroof pasir yang di toko berkisar Rp35.000 hingga Rp37.000 per lembar, sementara dalam nota pembelanjaan tercatat Rp50.000. Hal serupa, lanjut dia, terjadi pada reng Kencana yang menurut hasil pengecekannya dijual sekitar Rp35.000 hingga Rp40.000 per batang, sedangkan dalam dokumen pembelanjaan tercantum Rp50.000.

"Masih banyak item lain yang kami temukan selisih harganya. Karena itu kami meminta dilakukan audit dengan mencocokkan nota pembelian, harga dari pemasok, dan material yang digunakan di lapangan," kata Habibi.

Habibi meenyebut, selisih harga tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Namun, menurut dia, perbedaan harga tersebut cukup menjadi alasan untuk dilakukan audit terhadap seluruh dokumen pembelanjaan proyek, termasuk mencocokkan nota transaksi, spesifikasi material, dan harga riil dari pemasok.

Habibi mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan M***a. Dalam pertemuan di kantor Korwil, ia meminta Bendahara sekolah membuka seluruh kuitansi dan dokumen pembelanjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Namun, menurut dia, hingga batas waktu yang diberikan, dokumen yang diminta tidak pernah diperlihatkan. Karena itu, ia kemudian menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima agar dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana revitalisasi sekolah.

Proyek Dilaksanakan Melalui Swakelola

Proyek revitalisasi SMP 6 Satap M***a merupakan program pemerintah yang dibiayai melalui APBN dan dilaksanakan dengan mekanisme swakelola. Dalam mekanisme tersebut, kepala sekolah wajib membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) melalui surat keputusan sebagai pelaksana kegiatan.

P2SP bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta mempertanggungjawabkan seluruh tahapan pembangunan. Panitia juga bertanggung jawab memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan swakelola, P2SP tidak hanya mengawasi pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan setiap pengadaan barang dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, keterlibatan panitia dalam proses pengadaan menjadi bagian penting dari mekanisme pengendalian penggunaan anggaran.

Setiap pembelanjaan wajib didukung dokumen administrasi yang sah, seperti nota atau kuitansi pembelian, berita acara penerimaan barang, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Karena itu, dugaan tidak dilibatkannya P2SP dalam proses pengadaan material dan tidak diperlihatkannya dokumen pembelanjaan kepada panitia, sebagaimana disampaikan Habibi, menjadi bagian dari persoalan yang dimintanya untuk diperiksa. Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah serta pemeriksaan oleh instansi yang berwenang untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan proyek swakelola.

Skalaindonesiacom akan terus mengembangkan pemberitaan ini dan memuat tanggapan pihak terkait setelah diperoleh.

Penulis: Suherman Yusuf

08/07/2026

Pemerintah Desa Tangga Mulai Persiapkan Pembangunan Jalan Tani di Dusun Tuta Rasa

SKALAINDONESIAcom, Bima – Pemerintah Desa Tangga mulai mempersiapkan pembangunan jalan tani di Dusun Tuta Rasa dengan melakukan pengukuran lokasi, Rabu (8/7/2026).

Pengukuran tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Tangga, Nasaruddin. Ia didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta anggota BPD.

Pengukuran dilakukan untuk memastikan jalur pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan. Jalan tani itu direncanakan memiliki lebar 5 meter dan panjang 40 meter sehingga dapat dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian.

Menurut Nasaruddin, pembangunan jalan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah desa untuk mempermudah petani mengangkut hasil panen maupun sarana produksi pertanian.

Kegiatan pengukuran turut dihadiri sejumlah petani yang akan menjadi penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, mereka menyatakan siap bergotong royong membangun jembatan secara swadaya sebagai pelengkap akses jalan tani.

"Kami merasa sangat senang. Kami juga akan membantu pemerintah desa secara swadaya untuk membangun jembatannya," ujar salah seorang petani.

Menanggapi hal itu, Nasaruddin mengapresiasi komitmen warga yang bersedia terlibat dalam pembangunan.

"Kami senang dengan sambutan para petani dan sangat berterima kasih karena mereka juga bersedia membantu secara sukarela," kata Nasaruddin.

Pemerintah Desa Tangga berharap kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan sehingga jalan tani tersebut segera dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas dan produktivitas pertanian di Dusun Tuta Rasa.

Suherman Yusuf

11/06/2026

Bupati Bima Respons Aduan Warga, Disperindag Turun ke Desa Tangga Bahas Distribusi LPG 3 Kg

SKALAINDONESIAcom, Bima — Pemerintah Kabupaten Bima merespons laporan warga terkait dugaan penyimpangan distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi di Desa Tangga, Kecamatan M***a.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bima langsung turun ke lapangan dengan menggelar pertemuan bersama pemerintah desa, perwakilan Pertamina, agen, pemilik pangkalan, serta warga di Kantor Desa Tangga, Rabu (11/6/2026).

Kepala Bagian Ekonomi Disperindag Kabupaten Bima menegaskan bahwa seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pengawasan barang kebutuhan pokok dan penting, termasuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

“Pemerintah daerah akan memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil penelusuran di lapangan akan menjadi dasar evaluasi terhadap pola distribusi LPG 3 kilogram di wilayah tersebut, termasuk kemungkinan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran.

Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Bima ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan warga yang disampaikan oleh Suherman Yusuf kepada Bupati Bima, Ady Mahyudi. Dalam laporannya, Suherman menyebut adanya dugaan penyaluran LPG dari pangkalan ke pengecer sehingga menyebabkan kelangkaan semu di tingkat masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Disperindag Kabupaten menegaskan agar seluruh pangkalan memprioritaskan penyaluran langsung kepada rumah tangga dan tidak menyalurkan LPG bersubsidi kepada pengecer tidak resmi.

Suherman yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan keluhan warga terkait sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram melalui pangkalan resmi. Sementara di tingkat pengecer, LPG masih tersedia namun dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan adanya pola distribusi yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, sejumlah rumah tangga tidak mendapatkan LPG dari pangkalan karena stok lebih dahulu terserap dalam jalur distribusi tidak resmi.

“Pola penyaluran LPG dari pangkalan ke pengecer ini menyebabkan terjadinya kelangkaan semu di tingkat masyarakat. Ini harus dibenahi agar tidak membebani ekonomi rumah tangga warga,” tegasnya.

Suherman mengapresiasi Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Bima. Namun demikian, ia berharap penertiban distribusi yang dilakukan Disperindag dapat segera menormalkan pasokan LPG 3 kilogram di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Tangga menyampaikan rencana penataan ulang zona distribusi setiap pangkalan untuk menghindari tumpang tindih wilayah layanan.

Selain itu, disepakati p**a pengaturan distribusi di tingkat desa, yakni setiap kepala keluarga (KK) hanya diperbolehkan menerima satu tabung LPG dalam kurun waktu dua minggu guna memastikan pemerataan distribusi.

Skala Indonesia

08/06/2026

PEMOTONGAN DANA DESA: ANTARA NARASI KRISIS DAN REALITAS APBDes

SKALAINDONESIAcom- Keluhan pemerintah desa terkait pemotongan Dana Desa terus menguat. Sejumlah kepala desa menyebut kebijakan tersebut mengganggu pembangunan dan mempersempit ruang fiskal desa. Namun, di balik narasi krisis itu, struktur keuangan desa menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.

Sejumlah kepala desa mengklaim kas desa kini hanya tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta akibat pemotongan Dana Desa (DD). Angka itu kemudian digunakan untuk memperkuat narasi bahwa desa kehilangan lebih dari separuh kekuatan fiskalnya.

Namun, Dana Desa sejatinya hanya satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di luar DD, desa masih memiliki sumber pendapatan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi dan kabupaten, serta Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dengan struktur tersebut, pemotongan Dana Desa tidak serta-merta menyebabkan runtuhnya total kapasitas fiskal desa.

“Masih ada ADD, bagi hasil pajak, bantuan kabupaten, hingga program lintas sektor yang bisa dioptimalkan,” kata seorang mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan M***a, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Menurut dia, kepanikan yang muncul lebih banyak disebabkan oleh cara membaca anggaran secara parsial, bukan berdasarkan keseluruhan struktur APBDes.

Sebagai ilustrasi, sebuah desa dengan pagu Dana Desa sebesar Rp1.029.197.000 tetap memiliki sisa sekitar Rp431,9 juta setelah dipotong 58,03 persen sesuai skema PMK No. 7 Tahun 2026. Namun angka itu baru mencerminkan satu pos anggaran.

Jika ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) yang di banyak desa mencapai sekitar Rp300 juta, serta sumber pendapatan lain dalam APBDes, total anggaran desa tetap berada pada level yang jauh lebih besar dibanding narasi krisis fiskal yang disampaikan ke publik.

Di sejumlah desa, warga sendiri mengaku tidak merasakan dampak signifikan dari pemangkasan Dana Desa. Bahkan ketika dana desa masih utuh, perubahan yang dirasakan masyarakat dinilai belum maksimal.

Terlihat dari kondisi jalan desa yang baru dibangun namun cepat mengalami kerusakan. Di sisi lain, program pemberdayaan juga dinilai tidak berjalan secara konsisten.

“Proyeknya ada terus, tapi dampaknya ke ekonomi warga tidak terlalu terasa,” kata seorang tokoh masyarakat di M***a.

Suherman Yusuf

Skalaindonesiacom

15/08/2026

13/08/2026

06/08/2026

30/07/2026

29/07/2026

20/07/2026

12/07/2026

08/07/2026

11/06/2026

08/06/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request