28/05/2026
Ketika Kampus Menjadi Mesin Ekonomi Negara Maju, Indonesia Masih Sibuk Memberi Makan Perut
SKALAINDONESIA.com — Di banyak negara maju, universitas tidak lagi dipandang sekadar tempat mencetak sarjana. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat inovasi, inkubator industri, sekaligus mesin penggerak ekonomi nasional.
Kampus tidak berdiri terpisah dari negara dan industri. Riset dikembangkan menjadi teknologi, teknologi melahirkan perusahaan, perusahaan menciptakan lapangan kerja, lalu ekonomi tumbuh dari pengetahuan dan inovasi.
Amerika Serikat menjadi contoh paling nyata. Ekosistem riset dan kewirausahaan di Stanford University, misalnya, tercatat mampu melahirkan hampir 40 ribu perusahaan di berbagai belahan dunia.
Perusahaan-perusahaan yang dibangun alumni dan civitas kampus tersebut menghasilkan sekitar US$2,7 triliun per tahun atau setara sekitar Rp44 kuadriliun, sekaligus menciptakan sekitar 5,4 juta lapangan kerja global.
Nilai ekonomi itu diperkirakan setara sekitar 10 hingga 18 persen Produk Domestik Bruto (GDP) Amerika Serikat, tergantung basis perhitungan dan tahun pembanding ekonomi nasional AS.
Dari lingkungan Stanford lahir perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Hewlett-Packard, Cisco Systems, NVIDIA, Netflix, hingga Yahoo!.
Hal serupa terjadi di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kampus berbasis riset teknologi tersebut melahirkan lebih dari 30 ribu perusahaan aktif dengan total nilai ekonomi mencapai sekitar US$1,9 triliun per tahun atau setara sekitar Rp31 kuadriliun. Ekosistem MIT juga menyerap sekitar 4,6 juta tenaga kerja di seluruh dunia.
Dari MIT lahir perusahaan-perusahaan global seperti Intel, Qualcomm, Dropbox, Bose, iRobot, hingga Akamai Technologies.
Di Tiongkok, arah pembangunan bahkan bergerak lebih agresif. Negara tersebut membangun klaster industri berbasis teknologi dan inovasi sebagai tulang punggung ekonomi baru.
Kawasan industri teknologi tinggi di Tiongkok disebut hanya menggunakan sekitar 2,5 persen total lahan konstruksi nasional, namun mampu menyumbang sekitar 13,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) negara.
Artinya, negara-negara maju tidak lagi bertumpu pada luasnya eksploitasi ruang, melainkan pada kemampuan mengonsolidasikan riset, teknologi, modal, industri, dan kualitas manusia dalam satu ekosistem produktif.
Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini tampaknya masih bergerak dalam logika pembangunan lama: membuka lahan, menggali gunung, menebang hutan, lalu berharap pertumbuhan ekonomi datang dengan sendirinya.
Jutaan hektare kawasan hutan dan pegunungan dibuka untuk pertambangan, perkebunan, dan berbagai proyek ekstraktif lainnya. Laporan Auriga Nusantara mencatat hilangnya hutan alam pada 2025 mencapai 433.751 hektare atau meningkat sekitar 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, besarnya ruang ekologis yang dikorbankan itu belum benar-benar melahirkan transformasi ekonomi yang signifikan. Indonesia memang menghasilkan komoditas, tetapi belum cukup menghasilkan inovasi.
Karena itu, tidak mengherankan bila muncul anggapan bahwa di Indonesia, pembangunan jalan tambang kerap berjalan lebih cepat dibanding pembangunan laboratorium riset. Negara tampak lebih sibuk memperluas kawasan eksploitasi dibanding memperkuat pusat pengetahuan.
Ironisnya lagi, negara terlihat lebih fokus memberi makan perut, tetapi belum serius memberi makan otak. Dampaknya mulai terlihat dari lahirnya generasi yang lemah dalam tradisi berpikir dan miskin daya riset. Imajinasi kerap melangit, tetapi belum cukup ditopang logika, ilmu pengetahuan, dan inovasi yang membumi.
Di tengah ekonomi global yang semakin berbasis teknologi, ketimpangan itu mulai terlihat semakin jelas. Negara-negara maju membangun kekuatan ekonomi dari kampus, riset, dan inovasi. Sementara Indonesia masih terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam mentah.
Perguruan tinggi di negara maju didorong menjadi pusat penciptaan industri dan teknologi. Sebaliknya, banyak kampus di Indonesia masih berkutat pada rutinitas administratif, akreditasi, birokrasi, dan produksi ijazah.
Akibatnya, hubungan antara universitas dan industri nasional berjalan lemah. Banyak hasil riset berhenti sebagai dokumen akademik, tidak berkembang menjadi teknologi, produk, maupun perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah besar bagi negara.
Padahal pengalaman dunia menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi modern tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling banyak memiliki sumber daya alam, melainkan siapa yang paling mampu mengubah pengetahuan menjadi kekuatan produktif.
Karena itu, paradigma pembangunan Indonesia seharusnya mulai bergeser. Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak dibangun dengan menggunduli hutan atau memperluas eksploitasi alam secara besar-besaran, melainkan dengan memperkuat manusia, riset, teknologi, dan inovasi.
Di era ekonomi berbasis pengetahuan, masa depan sebuah negara tidak lagi ditentukan oleh seberapa luas sumber daya alam yang dimiliki, tetapi oleh seberapa besar kemampuan negara tersebut membangun kualitas otak manusianya.
Suherman Yusuf
