13/09/2017
Pandangan Sam Ratu Langie mengenai Indie-Weerbaar dan Indonesia masa datang
Oleh: Harry Kawilarang.
Pada akhir 1916, Sam Ratu Langie, yang sudah tidak lagi menjadi ketua Indische Vereeniging, membuat ceramah di Wageningen berjudul “Pengajaran dan Ketahanan untuk Hindia.” Untuk menghadapi ancaman Jepang dan Cina, menurut Ratu Langie diperlukan kesatuan yang di dasarkan pada “rasa cinta kepada tanah kelahiran bersama. Bagaimanakah kita harus memajukan kesetiakawan itu? Yaitu melalui ‘pengajaran.’ Bagaimanakah memantapkan kesatuan itu? Yaitu melalui ‘ketahanan rakyat.’” Ratu Langie beranggapan: “Milisi pribumi adalah suatu keharusan.” Tentang tujuan politik yang hendak di capai dengan pembentukan milisi itu, dikatakannya: “Orang-orang yang keras hati berangkali menginginkan, agar bersama dengan milisi diberikan hak-hak lsin kepada orang pribumi. Itu memang adil. Masa depan Hindia terletak dalam pergabungannya dengan Negeri Belanda. Dengan pemerintahan yang adil, pergabungan itu harus mengantarkan Hindia ke ketinggian peradaban yang mungkin dicapainya dan dengan demikian dapat kiranya meletakkan ikatan yang tidak kenal putus.” Sesudah datangnya delegasi, ia mengemukakan pendirian yang tegas dan berani. Ia mendukung tuntutan Boedi Oetomo dan Sarekat Islam untuk diberikan hak-hak politik yang lebih banyak. Selama berada di Negeri Belanda, Ratu Langie selain belajar, sangat produktif dalam tulis menulis. Ia juga mempublikasikan sejumlah karya sastra. Ia menulis sejumlah legenda Minahasa untuk majalah De Amsterdammer, sebuah ceritera sedih tentang cinta ‘pemuda berkulit sawo mateng dengan pemudi berkulit putih,’ dan sejumlah cerita kepahlawanan dalam majalah Indie mengenai kegagahan tentara KNIL asal Minahasa.
Ratu Langie Mengenai Pemisahan Indonesia dari Belanda di masa datang
Ketika Perang Dunia Pertama berkobar di Eropa, dengan penyerbuan Jerman terhadap Belgia yang netral, membuat posisi Belanda tidak menentu. Ratu Langie waktu itu beranggapan bahwa besar kemungkinan Negeri Belanda pun akan diserbu. Adanya kemungkinan ini, iapun berkomentar pada majalah De Indier : “Bagaimana sikap kita? Bukankah sudah banyak kita menanggung sakit hati terhadap penjajahan Belanda? Tidak sudah tibakah saat kita untuk membiarkan Negeri Belanda sebagaimana adanya, dan mengurus kebutuhan sendiri?”[...] “Tetapi demi Tuan, marilah kita tetap berkepala dingin! Di saat-saat yang kritis ini, janganlah kita merasa gusar! Kegusaran itu membutakan. Marilah kita lupakan sakit hati kita kepada yang lain, dan marilah kita simpan apa yang baik saja dari pihak yang lain. Jangan sampai dikemudian hari orang mengatakan, bahwa bangsa Hindia (baca Indonesia) telah mengail di air keruh. Punyailah rasa bangga, dan berjuanglah secara terbuka! Namun karena alasan-alasan praktis, kita mesti tenang, dan menanti. Tidak sedetikpun saya ragu, bahwa dalam waktu dekat kita akan dapat melontarkan k*k penjajah yang membelenggu kita. Prajurit-prajurit Jawa dan Ambon yang merupakan ¾ lebih dari seluruh kekuatan di Hindia akan menyeberang seluruhnya ke pihak pemberontak, dan terdapat cukup alasan untuk mempercayai itu. Tetapi sesudah itu? Dalam waktu singkat akan datang musuh lain di depan pelabuhan Priok. Dan musuh itu kini belum dapat kita lawan.” (Maksudnya Jepang). Analisis tentang Negeri Belanda tidak begitu menyenangkan bagi Ratu Langie, apa lagi di susul dengan himbauan kepada orang Hindia untuk tidak melepaskan dukungan kepada Negeri Belanda, demi kehormatan diri dan kepentingan diri, yang tentunya dapat di fahami dengan baik. “Saya masih merasa, bahwa di jalur-jalur baru yang harus kita tempuh, kita akan buta kalau kita memisahkan diri dari Negeri Belanda. Hari kemerdekaan Hindia belum tiba, bahkan fajar pagi masih belum menyingsing. Di sekitar kita masih gelap gulita. Dengan bekerjasama melawan musuh bersama berangkali dapat tumbuh rasa simpati, dan itu kiranya akan dapat mempermudah penyelesaian masalah Hindia.” Itulah yang terpikir oleh Ratu Langie, ketika ia mengucapkan kata-kata yang di kutip dari brosur di atas. “Tetapi bagaimanapun juga, pada akhirnya pemisahan itu akan terjadi juga.” Ujar Ratu Langie.
Kesadaran Politik di kalangan Prajurit-Prajurit Minahasa
Pengurangan gaji dilingkungan KNIL menimbulkan reaksi di kalangan prajurit asal Minahasa, dan menimbulkan keperdulian di kalangan politisi Minahasa. Dr. GSSJ Ratu Langie sekembalinya dari negeri Belanda pada 1918 mulai giat di kancah politik dan masuk menjadi anggota Persatuan Minahasa.
Dalam rapat organisasi ini pada 1922, Ratu Langie mengusulkan dibentuknya organisasi sosial bagi kesejahteraan keluarga militer dan mencarikan lapangan kerja bagi pensiunan KNIL. Sebelumnya, pada bulan Mei 1909, di Magelang, yang dikenal sebagai kota militer didirikan organisasi kesejahteraan sosial dengan sebutan Perserikatan Minahasa. Waktu itu pengadaan organisasi ini tidak hanya untuk pensiunan prajurit, tetapi juga kalangan masyarakat Minahasa sekitar Jawa Tengah. Organisasi ini cukup menonjol ketika pada 1917 di pimpin oleh A L Waworoentoe, mantan Hukum Besar Tondano. Pernah pada 1919, atas desakan kalangan KNIL Minahasa melak*kan aksi tuntutan melalui Persatuan Minahasa di Volkraad mendesak agar militer Minahasa memperoleh status yang disamakan (gelijkgesteld) dengan militer Belanda.
Tetapi issue ini menimbulkan perpecahan dalam tubuh Perserikatan Minahasa. Bahkan A L Waworoentoe sebagai ketua organisasi tidak mendukung.
Alasan Waworoentoe waktu itu, tuntutan dengan cara radikal dikwatirkan akan menghilangkan simpati pihak Belanda terhadap orang-orang Minahasa. Sementara, Wakil Ketua organisasi ini, J H Pangemanan, justeru mendukung usulan ini. Pangemanan wartawan sekaligus pemilik harian bahasa Melayu, Pos Jawa Tengah dan juga pendiri Roekoen Minahasa di Semarang pada 1912. Namanya menonjol sebagai aktivis dari partai Indische Social-Democratische Vereeniging yang berhaluan radikal kiri yang kemudian menjadi Partai Komunis Hindia-Timur pada 1919 dan terakhir berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada bulan Mei 1924. Albert L Waworoentoe kemudian terpilih mewakili Perserikatan Minahasa di Volksraad dan turut memperjuangkan kepentingan militer KNIL asal Minahasa di lembaga itu.
Beda Pandang antara Douwes Dekker Dengan Sam Ratu Langie
Orang Minahasa menyadari pihak Belanda tidak akan mungkin memberi persamaan status kepada Perserikatan Minahasa. Hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh Dr. GSSJ Ratu Langie. Ketika memimpin organisasi mahasiswa pribumi di negeri Belanda (waktu itu, Indische Studenten Vereeniging, cikal bakal Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia, PPI), Ratu Langie sadar sangat sulit menjembatani hubungan Eropa dengan Asia dalam kondisi kolonialisme. Walau begitu, dalam benak politiknya, Ratu Langie berhaluan loyalis. Pemikiran Ratu Langie berdeda dengan pandangan Douwes Dekker yang menuntut agar Indonesia dipimpin oleh mereka yang lahir dan tinggal di Indonesia.
Dalam kegiatan cara radikal, Douwes Dekker memperjuangkan kemerdekaan politik yang kemudian menjadi dominant dalam kancah politik di Hindia-Belanda sejak awal 1920’an.
Semboyan mashur pemuka massyarakat Indo, Douwes Dekker waktu itu adalah “Indie voor Indier,” (Indonesia untuk orang Indonesia). Sementara Sam Ratu Langie tidak menuntut kemerdekaan politik Hindia-Belanda, tetapi menuntut persamaan hak politik dan pemerataan politik bagi semua golongan suku-bangsa yang menghuni kep**auan nusantara di wilayah Hindia-Belanda.
Konsep ini dirumuskan oleh Ratu Langie dengan istilah “federalisme.” Pandangan politik Ratu Langie ini sudah di kembangkan sejak kembali dari negeri Belanda. Pandangan ini disampaikan oleh Ratu Langie tahun 1922 pada forum politik yang diselenggarakan oleh Nationale Indische Partij di Batavia. Pandangan federalisme Ratu Langie dilandasi oleh upaya untuk menggariskan langkah kearah perbaikan sistem ketatanegaraan, tidak hanya bermanfaat bagi Belanda secara sepihak, tetapi juga menguntungkan bagi hak hak suku-suku bangsa dan penetap di kep**auan nusantara. Kesemuanya di dasari pada prinsip-prinsip keadilan dibanding dengan pandangan-pandangan politik yang dimasa kemudian bertolak belakang dari prinsip-prinsip kebebasan/ kemerdekaan.
Aksi Pemberontakan Prajurit-Prajurit Minahasa di Jawa Barat
Sementara itu dikalangan prajurit-prajurit KNIL asal Minahasa, tertarik dengan pandangan-pandangan radikal Sam Ratu Langie. Beberapa anggota dari Perserikatan Minahasa memasuki organisasi politik, Nationale Indische Partij yang baru dibentuk menggantikan Indische Partij (PI) pimpinan Douwes Dekker bersama Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi (Ki Hadjar Dewantoro yang dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda.
Sekalipun begitu partai baru ini tetap saja berhaluan radikal hingga menjadi minat kalangan militer maupun sipil Minahasa. Sikap radikalisme di kalangan prajurit Minahasa meningkat karena perlakuan diskriminasi yang dilak*kan KNIL.
Hal ini berakibat hingga prajurit-prajurit Minahasa melak*kan aksi pemberontakan pada 1926 (Pemberontakan ini sama sekali tidak ada hubungan dengan aksi pemberontakan PKI di bulan November 1926 yang menjalar di Banten, Batavia, dan Jawa Barat dan berlanjut di Sumatera Barat pada bulan Januari 1927).
Berawal dari peristiwa penangkapan terhadap beberapa prajurit yang masuk menjadi anggota kump**an musik, “De Bliksem” (Halilintar) terdiri dari 40 pemusik Minahasa.
Yang menjadi masalah ketika seorang tahanan dari dua bintara dan seorang sipil yang ditangkap meninggal di dalam tahanan.
Kematian yang tidak jelas penyebabnya dan serba misterius menimbulkan kecurigaan hingga timbul dugaan bahwa tahanan mati akibat siksaan. Kematian ini menimbulkan kemarahan di kalangan prajurit-prajurit Minahasa dan langsung melak*kan aksi pemberontakan. Aksi ini cepat menjalar keberbagai tangsi militer di Jawa Barat, terutama di Cimahi, Batujajar dan Padalarang. Pertempuran paling sengit terjadi di Cimahi yang merupakan markas militer terbesar waktu itu. Bahkan kompleks perbengkelan mesiu (Artilerie Constructie Winkel –AWC) di Kiaracondong sempat dikuasai oleh pasukan pemberontak. Aksi pemberontakan berlangsung hanya beberapa hari sebelum dipadamkan dengan kekuatan besar. Dari peristiwa itu delapan prajurit dan bintara KNIL yang dituduh sebagai pemimpin gerakan dijatuhi hukuman penjara oleh mahkmah militer antara 15 hingga 17 tahun. Akibat dari pemberontakan itu, pihak KNIL membatasi ruang gerak prajurit Minahasa untuk berpolitik dan melarang mereka memasuki berbagai organisasi atau perkump**an yang berbaur dengan masyarakat sipil. Mereka juga dilarang memasuki partai-partai politik bila tidak ingin dipecat. Hal ini mempengaruhi jumlah keanggotaan di organisasi Perserikatan Minahasa, hingga Dr. GSSJ Ratu Langie bersama Dr. Roland Tumbelaka mendirikan organisasi Persatuan Minahasa pada bulan Agustus 1927 hanya untuk orang-orang sipil. Sejak itupun pihak Belanda memisahkan prajurit-prajurit KNIL dengan masyarakat intelektual Minahasa dan harus menanggalkan berbagai pertemuan tradisional. ***
Foto: KNIL Minahasa dan operasi Militer. Sam Ratulangie 1927
