https://www.facebook.com/106759017781620/

Sahabat Semesta, Bogor (2026)

02/06/2026

Prospek perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kembali menghadapi jalan terjal setelah Presiden AS Donald Trump meminta perubahan signifikan pada draf kesepakatan damai kedua negara. Dilansir dari Kompas.tv, dalam pertemuan di Ruang Situasi Gedung Putih pada Jumat, 29 Mei 2026, Trump secara resmi menginstruksikan tim negosatornya untuk memperketat klausul perjanjian, khususnya mengenai pembuangan persediaan uranium serta kepastian pembukaan kembali dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. "Jaminan yang harus saya dapatkan adalah tidak ada senjata nuklir. Mereka telah menyetujuinya, dan itu sangat menarik," ujar Trump dalam wawancaranya yang ditayangkan Fox News pada Sabtu malam, 30 Mei 2026 waktu AS.

Dilansir dari Anadolu Agency, pihak Teheran merespons keras klaim sepihak dari Washington tersebut. Laporan dari kantor berita semi-resmi Iran, Fars News Agency, menyatakan bahwa pernyataan Trump merupakan "campuran antara fakta dan kebohongan" serta upaya merekayasa kemenangan diplomasi. Pemerintah Iran menegaskan belum ada keputusan final karena draf kesepakatan tersebut masih berada dalam tahap peninjauan. Selain itu, pihak Iran membantah adanya ketentuan yang mewajibkan mereka membuka kembali Selat Hormuz tanpa syarat atau biaya, dan menegaskan tidak akan melanjutkan ke tahap negosiasi berikutnya sebelum dana aset Iran yang dibekukan senilai US$12 miliar segera dicairkan oleh pihak Barat.

Negosiasi yang kembali alot ini merupakan kelanjutan dari ketegangan panjang sepanjang tahun 2026, di mana jalur perdagangan energi global di Selat Hormuz sempat mengalami blokade dan penutupan akibat eskalasi militer. Berdasarkan kerangka gencatan senjata awal yang dimediasi oleh Pakistan, kedua negara sebenarnya diberikan waktu 60 hari untuk membahas komitmen nuklir Iran dan pelonggaran sanksi ekonomi dari AS. Namun, dengan adanya tuntutan baru dari Trump dan penolakan keras dari Teheran terhadap syarat-syarat tersebut, proses diplomasi kini kembali berada dalam ketidakpastian yang tinggi sembari menunggu respons resmi lanjutan dari para negosiator kedua belah pihak.

Sumber:
Kompas.tv (https://www.kompas.tv/internasional/672219/trump-minta-perubahan-pada-kesepakatan-dengan-iran-terkait-selat-hormuz-dan-nuklir-iran)
Anadolu Agency (https://www.aa.com.tr/id/dunia/iran-bantah-klaim-trump-soal-kesepakatan-nuklir-dan-selat-hormuz/3951462)

02/06/2026

Militer Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa mereka berhasil melumpuhkan sejumlah rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran ke arah pangkalan militer yang menampung pasukan AS di Kuwait pada Senin, 1 Juni 2026. Berdasarkan laporan resmi dari Komando Sentral AS (CENTCOM) yang dilansir dari Reuters pada Selasa, 2 Juni 2026, serangan balasan dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran ini dilepaskan setelah militer AS menghancurkan situs radar dan pangkalan drone milik Iran pada akhir pekan sebelumnya. "Pesawat tempur AS merespons dengan cepat demi melenyapkan sistem pertahanan udara, stasiun kendali darat, serta dua drone serang Iran yang memberikan ancaman nyata bagi kapal-kapal yang melintas di perairan regional," tulis CENTCOM dalam pernyataan resmi mereka di platform X.

Aksi saling serang yang meluas ini dipicu oleh penembakan jatuh sebuah drone pengintai jenis MQ-1 milik Amerika Serikat oleh pihak Iran di wilayah udara internasional beberapa hari sebelumnya. Kantor Berita Pemerintah Kuwait (KUNA) mengabarkan bahwa sirene peringatan bahaya sempat berbunyi di seluruh negeri saat sistem pertahanan udara Kuwait mendeteksi dan mengadang gelombang serangan rudal serta drone tersebut. Pihak Pentagon menegaskan tidak ada tentara Amerika Serikat yang dilaporkan terluka atau menjadi korban dalam insiden bombardir tersebut berkat efektivitas sistem interseptor pertahanan udara di lokasi.

Konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran ini sebenarnya telah berlangsung sejak meletusnya perang pada 28 Februari 2026 lalu. Eskalasi terbaru di awal Juni ini terjadi di tengah rapuhnya kesepakatan gencatan senjata nominal yang telah disepakati sejak April 2026, yang kini posisinya semakin terancam akibat proses negosiasi damai yang berjalan lambat. Selain merusak stabilitas keamanan di kawasan West Asia, eskalasi militer ini terus memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap perekonomian global, terutama akibat lonjakan harga energi setelah penutupan jalur perdagangan vital di Selat Hormuz.

Sumber:
Reuters
Al-Monitor

02/06/2026

Pemerintah Israel secara resmi menyatakan telah memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Langkah ekstrem ini diambil setelah PBB merilis laporan tahunan yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam atas dugaan kekerasan seksual di zona konflik. Dilansir dari detikcom pada Minggu (31/5/2026), Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, meluapkan kemarahannya dan menegaskan bahwa Tel Aviv tidak akan lagi menjalin komunikasi dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih menjabat. "Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini. Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," ujar Danny Danon dalam pernyataan resminya.

Berdasarkan laporan hasil pencarian, keputusan PBB untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tersebut didasarkan pada laporan tahunan mengenai kekerasan seksual terkait konflik. Dilansir dari CNN Indonesia, laporan hak asasi manusia internasional mendokumentasikan adanya dugaan pelecehan dan kekerasan seksual oleh pasukan keamanan Israel (IDF) terhadap tahanan Palestina, baik pria maupun wanita, di pusat-pusat penahanan seperti penjara Sde Teiman. Selain menyasar Israel, laporan PBB tersebut juga memasukkan kelompok milisi Hamas ke dalam daftar yang sama. Hal inilah yang memicu kemarahan besar pihak Tel Aviv, karena mereka menolak keras disamakan dengan kelompok teroris dan menuduh PBB telah menyebarkan kebohongan serta mengabaikan proses verifikasi data yang objektif.

Ketegangan diplomatik antara Israel dan PBB sebenarnya telah memuncak sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu. Sebagai respons atas pemutusan hubungan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menuduh PBB sebagai organisasi yang korup dan terlalu dipolitisasi. Di sisi lain, Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa pihak PBB tetap bersikap terbuka terhadap kritik dan menegaskan bahwa pintu dialog diplomatik dari kantor Sekretaris Jenderal akan selalu terbuka bagi negara anggota, meskipun muncul kecaman keras dari pihak Israel.

Sumber:
detikcom
CNN Indonesia

02/06/2026

Pemerintah Irlandia terus mematangkan langkah hukum untuk melarang total impor barang-barang yang diproduksi di wilayah pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dilansir dari dokumen resmi parlemen Irlandia (Dáil Éireann) tertanggal 21 Mei 2026, kemajuan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemukiman Israel (Larangan Impor Barang) atau Israeli Settlements (Prohibition of Importation of Goods) Bill tengah menjadi fokus pembahasan intensif antara Kementerian Luar Negeri Irlandia dan Jaksa Agung guna memastikan regulasi ini kuat secara hukum.

Berdasarkan tinjauan fakta parlemen pada awal tahun 2026, draf skema umum dari undang-undang ini sebenarnya telah disetujui oleh pemerintah sejak Juni 2025. Kebijakan ini dirancang selaras dengan komitmen program kerja pemerintah Irlandia untuk menghentikan peredaran komoditas yang bersumber dari wilayah konflik yang melanggar hukum internasional. Meskipun regulasi perdagangan luar negeri di tingkat Uni Eropa memiliki kompleksitas yang tinggi, Dublin tetap melangkah maju dengan menyusun linimasa penerapan aturan pembatasan impor komoditas barang dari pemukiman tersebut secara mandiri.

Langkah Irlandia ini mencerminkan penguatan sikap dari sejumlah negara Eropa yang mulai memperketat ruang gerak ekonomi dan militer Israel di pasar benua tersebut. Sebagai konteks latar belakang, tekanan serupa juga ditunjukkan oleh negara Eropa lain seperti Prancis dan Belanda yang sebelumnya telah membatasi partisipasi perusahaan pertahanan Israel dalam pameran militer di wilayah mereka. Dorongan pemblokiran produk pemukiman oleh Irlandia ini terus berjalan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum internasional terkait status wilayah pendudukan di Palestina.

Sumber:
Oireachtas (Parlemen Irlandia) - Official Debate Record 2026
Verfassungsblog (Analysis on European Trade and Policy)

31/05/2026

Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali berada di titik nadir setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan doktrinal yang sangat keras terkait masa depan stabilitas regional. Komando tertinggi militer elite tersebut menegaskan secara resmi bahwa perdamaian yang berkelanjutan dan sejati di kawasan Timur Tengah tidak akan pernah bisa terwujud selama entitas negara Israel belum sepenuhnya dilenyapkan dari peta dunia. Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah situasi geopolitik yang kian membara akibat eskalasi militer langsung yang melibatkan kedua kekuatan besar tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Dilansir dari dokumen strategis geopolitik komparatif Belfer Center dan Völkerrechtsblog, dinamika permusuhan antara Teheran dan Tel Aviv kini telah bergeser dari perang bayangan (shadow war) menjadi konfrontasi militer terbuka yang masif. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa IRGC terus mengonsolidasikan kekuatan "Poros Perlawanan" (Axis of Resistance) miliknya—termasuk kelompok Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan Jihad Islam Palestina (PIJ)—untuk membangun pengepungan militer di sekitar perbatasan Israel. Meskipun infrastruktur militer dan kepemimpinan senior IRGC berulang kali menjadi sasaran serangan udara presisi oleh pasukan pertahanan Israel (IDF) dan sekutunya, struktur komando Garda Revolusi dilaporkan tetap beradaptasi dan secara konsisten menolak segala bentuk inisiatif perdamaian diplomasi yang melibatkan pengakuan atas kedaulatan Tel Aviv.

Secara historis dan konteks politik saat ini, sikap garis keras IRGC ini berakar kuat sejak pecahnya Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, yang secara resmi memutus seluruh hubungan diplomatik dengan Israel dan mengubah doktrin luar negeri Iran menjadi anti-Zionis. Konteks terkini di tahun 2026 memperlihatkan bahwa benturan kedua negara tidak lagi terbatas pada perang proksi di Suriah atau Lebanon, melainkan telah meningkat menjadi risiko sistemik global menyusul saling balas serangan rudal balistik secara langsung antar-wilayah kedaulatan domestik mereka. Sikap tidak kompromis dari Garda Revolusi ini sekaligus menjadi sinyal kuat kepada komunitas internasional bahwa Iran memandang penghancuran total kekuatan militer dan eksistensi politik Israel bukan sekadar target taktis, melainkan prasyarat utama dan absolut bagi tatanan baru di Timur Tengah.

Sumber:
Belfer Center for Science and International Affairs
Völkerrechtsblog (International Law Analysis)

31/05/2026

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan bahwa kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Iran harus dibarengi dengan langkah negara-negara Muslim, khususnya Arab Saudi dan Qatar, untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords. Dilansir dari Al Jazeera, dalam pernyataan resminya di platform Truth Social pada hari Senin, 25 Mei 2026, Trump menyatakan, “Setelah semua upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk menyatukan teka-teki yang sangat komplex ini, seharusnya wajib bagi semua negara tersebut, setidaknya, secara bersamaan menandatangani Abraham Accords.” Trump menambahkan bahwa negara-negara yang menolak bergabung menunjukkan iktikad buruk dan tidak seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan damai dengan Iran tersebut.

Dilansir dari Time, desakan ini disampaikan Trump setelah dirinya melakukan pembicaraan intensif dengan para pemimpin dari delapan negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain. Trump secara spesifik meminta Arab Saudi dan Qatar untuk segera menandatangani perjanjian tersebut guna menjadikan penyelesaian konflik dengan Iran sebagai peristiwa yang jauh lebih bersejarah. Kebijakan ini diambil di tengah upaya negosiasi yang sedang berlangsung ketat antara utusan Tehran dan AS di Qatar guna menyelesaikan konflik bersenjata yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Meskipun Trump optimis bahwa negosiasi berjalan dengan baik, tekanan ini menghadapi tantangan besar dan respons dingin di Timur Tengah. Sumber diplomatik dari Arab Saudi menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel tidak akan terjadi tanpa adanya jalur yang jelas dan tidak dapat diubah (irreversible) menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka. Selain itu, sentimen publik di kawasan tersebut masih sangat sensitif akibat eskalasi militer Israel yang terus berlangsung di Gaza dan Lebanon, serta kekhawatiran akan serangan balasan dari Iran.

Sumber:
Al Jazeera
Time

31/05/2026

Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara agresif memperketat tekanan finansial terhadap Teheran dengan membekukan dan menyita aset kripto milik Iran yang kini totalnya mencapai US1 miliar atau setara lebih dari Rp17 triliun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kampanye tekanan ekonomi teranyar Washington terhadap rezim Iran, yang berjalan beriringan dengan dinamika negosiasi gencatan senjata dan perdebatan alot atas cadangan uranium yang diperkaya milik Iran. "Kami telah memulihkan sekitar US350 juta dalam bentuk aset kripto, dan itu sebagai tambahan dari US$100 juta yang baru saja kami pulihkan, sehingga totalnya hampir mencapai setengah miliar dolar, dan kami juga telah membekukan rekening bank di berbagai tempat," ujar Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam pernyataan resmi terbarunya yang disiarkan di Washington, sebagaimana dilansir dari laporan Fox News dan Times of Israel.

Tindakan penyitaan teranyar ini dilakukan melalui koordinasi ketat antara Departemen Keuangan AS (OFAC), penegak hukum federal, dan perusahaan penerbit stablecoin Tether. Berdasarkan pelacakan data on-chain, AS membekukan ratusan juta dolar dari dompet digital utama yang diidentifikasi sebagai infrastruktur cadangan devisa tersembunyi milik Bank Sentral Iran (CBI) yang memiliki keterkaitan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Langkah pemblokiran ini sengaja menyasar mata uang digital karena Teheran kerap memanfaatkannya untuk menghindari sanksi perbankan internasional konvensional guna membiayai program-program strategis mereka.

Di sisi lain, operasi finansial besar-besaran ini terjadi saat perwakilan diplomatik AS dan Iran terus melakukan pembicaraan intensif terkait kesepakatan perluasan gencatan senjata. Kendati Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan adanya kemajuan signifikan dalam dialog tersebut, perbedaan pandangan yang sangat tajam masih membayangi kedua belah pihak, terutama terkait pengawasan dan masa depan cadangan uranium yang diperkaya milik Iran serta kendali di Selat Hormuz. Pihak media lokal Iran sendiri secara terpisah masih menyanggah klaim-klaim sepihak dari Washington terkait penyerahan material nuklir mereka.

Sumber:
CNBC Indonesia
Times of Israel

31/05/2026

Keterlibatan Uni Emirat Arab (UEA) dalam konflik di Timur Tengah dilaporkan jauh lebih mendalam daripada yang diperkirakan sebelumnya, di mana negara Teluk tersebut secara rahasia meluncurkan puluhan serangan udara ke wilayah Iran. Dilansir dari The Wall Street Journal pada Jumat, 29 Mei 2026, serangan udara ini berlangsung pada hari-hari pertama pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran, dan terus berlanjut hingga sehari setelah gencatan senjata diumumkan pada bulan April 2026. Mengenai aksi militer ini, Kementerian Luar Negeri UEA secara resmi menyatakan, "UEA menyatakan Iran sepenuhnya bertanggung jawab atas serangan-serangan teroris ini beserta segala dampaknya."

Berdasarkan laporan media internasional yang mengutip sejumlah sumber internal, operasi militer UEA ini dikoordinasikan secara ketat dengan Amerika Serikat dan Israel, yang menyediakan dukungan informasi intelijen untuk menentukan target di lapangan. Serangan udara berskala besar dari jet tempur UEA menyasar beberapa titik strategis, termasuk pulau Qeshm dan Abu Musa di Selat Hormuz, kota pelabuhan Bandar Abbas, kilang minyak di Pulau Lavan, serta kompleks petrokimia Asaluyeh. Langkah agresif Abu Dhabi ini merupakan aksi balasan langsung setelah infrastruktur energi dan objek vital mereka, termasuk bandara di Dubai dan Abu Dhabi, dibombardir oleh lebih dari 2.800 rudal dan pesawat tanpa awak (drone) yang diluncurkan oleh pihak Teheran.

Skala keterlibatan militer UEA yang masif ini memicu ketegangan diplomatik baru di antara sesama negara Arab, khususnya dengan Arab Saudi yang mendesak AS agar menekan UEA untuk menghentikan serangan demi menghindari risiko kerusakan pasar minyak global. Di samping tindakan militer, UEA juga dilaporkan mengambil kebijakan politik dan ekonomi yang tegas untuk menekan Teheran, seperti mendukung draf resolusi PBB terkait otorisasi penggunaan kekuatan di Selat Hormuz, hingga membekukan jalur ekonomi dengan menutup sekolah, klub, serta memperketat visa bagi warga negara Iran di Dubai. Di sisi lain, eskalasi ini semakin menegaskan arah geopolitik baru Abu Dhabi yang pada April lalu memilih keluar dari aliansi minyak OPEC dan OPEC+ demi memperdalam kemitraan keamanan dengan Israel dan Amerika Serikat.

Sumber:
Kompas.com
The Times of Israel

31/05/2026

LONDON — Pemerintah Iran melalui Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) secara resmi menerapkan sistem manajemen akses berlapis (tiered access system) di Selat Hormuz sejak pertengahan Mei 2026. Skema baru ini memberikan hak istimewa berupa pembebasan biaya lintas bagi sejumlah negara mitra bilateral, sementara operator yang terkait dengan China dikenakan tarif khusus yang wajib dibayarkan menggunakan mata uang yuan atau bitcoin. Dilansir dari laporan intelijen maritim Windward AI dan lembaga analisis House of Saud pada Sabtu (30/5/2026), kebijakan ini sengaja dirancang untuk menormalisasi kendali geopolitik Iran atas jalur perdagangan internasional tersebut di tengah ketegangan regional yang masih berlangsung.

Otoritas maritim mencatat bahwa sistem ini membagi lalu lintas kapal ke dalam tiga jalur operasional yang ketat. Jalur pertama adalah pengecualian khusus (bilateral carve-outs) yang memberikan hak istimewa lintas gratis bagi kapal-kapal berbendera India, Irak, dan Pakistan melalui perjanjian bilateral langsung dengan Teheran. Jalur kedua adalah pemberlakuan tarif tol hingga 2 juta dolar AS per transit yang menyasar kapal-kapal terkait China atau armada bayangan (shadow fleet) yang mengangkut minyak mentah dari negara kompetitor regional, di mana pembayarannya diarahkan untuk menggunakan arsitektur non-dolar guna menghindari sanksi Barat. Sementara itu, jalur ketiga merupakan penegakan hukum agresif di mana kapal yang tidak patuh akan menghadapi intersepsi langsung oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Langkah unilateral Iran ini diambil sebagai upaya memperkuat posisi tawar Teheran dalam negosiasi multilateral untuk mengakhiri konflik bersenjata yang pecah sejak akhir Februari 2026. Selain mengamankan keuntungan finansial, strategi pengondisian Selat Hormuz menggunakan mata uang yuan dan mata uang kripto ini ditujukan untuk meruntuhkan dominasi petrodolar di pasar energi global sekaligus mempererat aliansi strategis dengan Beijing dan Moskow. Blokade maritim yang terjadi sepanjang tahun 2026 ini tercatat telah memangkas arus lalu lintas komersial di Selat Hormuz hingga 94 persen, mendorong lonjakan biaya logistik dunia, dan memaksa sebagian besar perusahaan pelayaran internasional mengalihkan rute kapal mereka memutari Tanjung Harapan.

Sumber:
House of Saud (houseofsaud.com)
Iran International (iranintl.com)

30/05/2026

Otoritas pemerintah Iran dilaporkan mulai meletakkan landasan untuk menggelar upacara pemakaman akbar bagi mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, setelah sempat tertunda selama hampir tiga bulan akibat berkecamuknya perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Dilansir dari laporan televisi pemerintah Iran pada Jumat (29/5/2026), Kepala Dewan Koordinasi Propaganda Islam Teheran, Mohsen Mahmoudi, mengonfirmasi bahwa persiapan upacara tersebut kini tengah dimatangkan oleh tim khusus. "Sebuah markas khusus telah dibentuk untuk mempersiapkan upacara pemakaman, dan berbagai lembaga saat ini sedang merencanakan serta melakukan pengaturan yang diperlukan," ujar Mahmoudi dalam pernyataan resminya di Teheran.

Meskipun tanggal pasti pelaksanaan pemakaman belum ditentukan secara resmi, berbagai organisasi di Iran terus bekerja intensif demi menyediakan kondisi yang kondusif agar upacara kolosal ini dapat segera berjalan begitu diumumkan secara formal. Langkah ini diambil seiring dengan ekspektasi terjadinya kehadiran massa dalam jumlah yang sangat besar dari seluruh penjuru negeri. Penundaan berkepanjangan ini terjadi lantaran Iran harus memprioritaskan situasi darurat militer tak lama setelah sang pemimpin dilaporkan tewas, sehingga rencana pemakaman kenegaraan yang awalnya dijadwalkan pada awal Maret terpaksa ditangguhkan demi alasan keamanan nasional.

Ayatollah Ali Khamenei, yang mengomandoi Republik Islam Iran selama lebih dari tiga dekade sejak tahun 1989, tewas pada tanggal 28 Februari 2026 akibat gelombang serangan udara gabungan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Pasca-insiden tersebut, situasi politik di Teheran sempat mengalami ketidakpastian tinggi, terlebih putra sekaligus penerusnya, Mojtaba Khamenei, juga terluka dalam serangan yang sama dan belum tampil lagi di depan publik sejak menjabat. Walaupun kesepakatan gencatan senjata sebagian besar telah berhasil dipertahankan sejak diberlakukan pada bulan April lalu, jalur diplomasi untuk mencapai kesepakatan damai yang permanen demi mengakhiri konflik di kawasan Timur Tengah tersebut dinilai masih cukup sulit diraih.

Sumber:
The Times of Israel
Al Arabiya

Sahabat Semesta

02/06/2026

02/06/2026

02/06/2026

02/06/2026

31/05/2026

31/05/2026

31/05/2026

31/05/2026

31/05/2026

30/05/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category