Sewaktu Hits, Jalan KHR Abdullah Bin Nuh Taman Yasmin, Bogor (2026)

13/10/2026

Foto Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang diduga sedang berada di Singapura menjadi perbincangan di media sosial.

Unggahan akun X preman_kalem pada Senin (12 Oktober 2026) menyebut Rudy diduga sedang menikmati sarapan di Hotel Marina Bay Sands, Singapura.

Dalam unggahannya, akun tersebut menulis:

“Gubernur Kaltim diduga lagi menikmati sarapan di Hotel Marina Bay Sands, Singapura.”

Akun itu juga melontarkan kritik dengan menyinggung kondisi Kalimantan Timur yang disebut masih terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Padahal wilayahnya lagi terdampak kebakaran hutan yg lumayan parah.”

Foto tersebut kemudian memicu sorotan publik, terutama terkait tanggung jawab kepala daerah ketika wilayahnya menghadapi persoalan lingkungan.

Di sisi lain, keberadaan Rudy di Singapura telah mendapat penjelasan dari pihak Pemprov Kaltim. Ia disebut melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan telah kembali ke Balikpapan pada Senin (12 Oktober 2026).

13/10/2026

Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih sekitar tiga tahun lagi, sejumlah partai politik mulai menunjukkan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden pada periode kedua.

Partai Gerindra telah lebih dulu mendorong Prabowo untuk kembali mencalonkan diri sejak Februari 2025. Dukungan maupun sinyal serupa kemudian muncul dari Partai Golkar, PAN, PKB, hingga Partai Demokrat.

Golkar bahkan disebut telah menentukan sikap sejak akhir 2024 dengan mendukung Prabowo untuk Pilpres 2029. Sementara itu, PKB menegaskan komitmennya untuk tetap bersama Prabowo karena menilai seorang presiden idealnya membutuhkan dua periode kepemimpinan agar program-program pemerintahannya dapat berjalan maksimal.

Meski dukungan mulai mengerucut, persoalan calon wakil presiden masih belum menemukan kepastian. PAN menyerahkan keputusan mengenai sosok pendamping kepada Prabowo, sedangkan Golkar menilai pembahasan cawapres masih terlalu dini. Demokrat juga menyatakan bahwa persoalan pasangan calon akan dibicarakan bersama partai-partai pengusung pada waktu yang tepat.

Hingga Oktober 2026, dukungan politik menuju Pilpres 2029 mulai terkonsentrasi pada nama Prabowo Subianto. Namun, belum ada kepastian apakah Gibran Rakabuming Raka akan kembali mendampinginya atau justru muncul sosok baru sebagai calon wakil presiden.

Menurut kalian, apakah Prabowo akan kembali berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2029?

13/10/2026

Foto Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tengah menikmati sarapan di hotel mewah Marina Bay Sands, Singapura, pada Minggu (11/10/2026), ramai beredar di media sosial. Keberadaannya di luar negeri menjadi sorotan di tengah isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Menariknya, hari tersebut juga bertepatan dengan puncak sekaligus hari terakhir ajang balap Formula 1 Grand Prix Singapura.

Menanggapi foto yang beredar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi bahwa kunjungan Rudy Mas’ud ke Singapura bukan untuk menghadiri balapan, melainkan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa perjalanan gubernur telah memperoleh persetujuan secara lisan dari Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, pengajuan izin tertulis dilakukan secara bersamaan karena perjalanan berlangsung pada akhir pekan.

"Ya, foto yang beredar itu diambil saat sarapan Minggu pagi. Pemeriksaan kesehatan rutin saja," kata Ririn.

Ririn juga memastikan bahwa Rudy Mas’ud telah kembali ke Indonesia pada Senin (12/10/2026) siang.

"Setelah menginap di hotel, beliau langsung kembali ke Jakarta," lanjut Ririn.

Meski pemerintah daerah telah memberikan penjelasan, beredarnya foto tersebut tetap menjadi perhatian publik, terutama terkait keberadaan kepala daerah di luar negeri ketika isu kebakaran hutan dan lahan tengah menjadi sorotan.

13/10/2026

Kabar penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi perhatian dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mendapat laporan bahwa luas lahan yang terbakar disebut telah turun drastis. Jika sebelumnya mencapai ratusan ribu hektare, angka yang dilaporkan kini berada di bawah 1.000 hektare.

Mendengar laporan itu, Prabowo mengaku semula memperkirakan luas lahan yang terbakar masih mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare.

“Tadinya saya kira masih ratusan ribu, puluhan ribu ternyata sudah turun jauh ya,” ucap Prabowo.

13/10/2026

Polemik pernyataan Rocky Gerung yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur mendapat respons dari Istana. Kepala Bakom Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengaku telah menghubungi Rocky secara langsung untuk membahas pernyataan tersebut.

Menurut Syahganda, Rocky bersedia tidak kembali menyampaikan pernyataan serupa di ruang publik setelah mendapat penjelasan mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sebelumnya, Rocky menyebut pengunduran diri Gibran dapat meredam kekecewaan masyarakat sekaligus mencegah Presiden Prabowo Subianto terseret dalam polemik ijazah sang wakil presiden.

Pernyataan itu muncul setelah MK membacakan putusan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026. Meski permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, pertimbangan hakim turut menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses penyetaraan ijazah Gibran.

13/10/2026

Di saat gelombang kritik dan desakan penanganan darurat terus mengalir menyusul pekatnya kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah secara resmi menyatakan sikapnya. Usai menggelar rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Senin (12/10/2026), Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan status karhutla menjadi bencana nasional.

Menurut keterangan Dudung, langkah tersebut dinilai belum mendesak karena pemerintah merasa situasi di lapangan masih berada dalam kendali. "Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujarnya. Saat ini, fokus penanganan masih terkonsentrasi di enam provinsi prioritas melalui kombinasi operasi udara dan darat.

Kendati demikian, tantangan di lapangan rupanya tidak mudah. Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa operasi pengerahan helikopter mengalami kendala signifikan lantaran kepulan asap yang terlalu tebal, membuat tim di lapangan harus lebih mendominasi langkah penanggulangan melalui jalur darat.

Sikap pemerintah yang memilih untuk tidak menetapkan status bencana nasional ini kontras dengan luasnya dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat hingga ke negeri tetangga. Bagaimana pandangan kalian melihat keputusan ini? Apakah kapasitas penanganan darat dan udara saat ini sudah cukup efektif, atau status bencana nasional sudah saatnya diberlakukan? Sampaikan opini kritis kalian di kolom komentar!

13/10/2026

Pemadaman listrik massal atau blackout melanda sejumlah wilayah Kota Batam sejak Senin (12/10/2026) pagi.

Gangguan yang terjadi sejak sekitar pukul 06.37 WIB itu turut berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk terganggunya akses internet dan pasokan air di sejumlah daerah.

Meski beberapa wilayah dilaporkan mulai kembali menyala, pemulihan belum merata. Warga di sejumlah lokasi masih menghadapi gangguan listrik dan layanan lainnya.

Melalui keterangan resminya, PLN Batam menyebut indikasi awal gangguan diduga dipicu oleh masuknya hewan liar ke area Gardu Induk Sungai Harapan.

Kejadian tersebut disebut memicu gangguan pada sistem kelistrikan Batam–Bintan hingga menyebabkan pemadaman meluas.

Hingga pemulihan berlangsung, masyarakat di wilayah terdampak masih menantikan pasokan listrik kembali normal agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan seperti biasa.

13/10/2026

Sebuah momen menarik terekam dalam Rapat Terbatas (Ratas) terkait Perkembangan Penanganan Karhutla di Istana Merdeka pada Senin (12/10). Presiden Prabowo Subianto tampak terkejut ketika menerima pemaparan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait luasan lahan yang masih terbakar di tanah air.

Dalam laporan tersebut, BNPB menyebutkan bahwa sisa lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas kini berada di angka 639,23 hektare. Mendengar angka yang terbilang kecil tersebut, Presiden langsung bereaksi dan mempertanyakan validitasnya di hadapan para menteri.

"Jadi kondisi sekarang total di enam provinsi yang masih harus dipadamkan berarti masih terbakar ya adalah 639,23 hektar. Apa benar itu? Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu. Ternyata sudah jauh ya," ucap Prabowo.

Meski di atas kertas titik api diklaim telah menyusut drastis, pemerintah rupanya tak ingin berjudi dengan potensi bencana musiman ini. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Prabowo langsung menginstruksikan perekrutan besar-besaran sebanyak 70.000 personel Polisi Hutan (Polhut). Rencana ini akan segera dikoordinasikan dengan KemenPAN-RB, di mana nantinya para calon penjaga hutan ini akan mendapat pelatihan fisik dan kedisiplinan khusus langsung dari institusi TNI dan Polri.

Melihat kontrasnya data 639 hektare ini dengan keluhan tebalnya kabut asap yang masih dirasakan warga—hingga ke negara tetangga—tentu memantik banyak pertanyaan. Menurut kalian, apakah luasan lahan terbakar versi BNPB ini sudah sejalan dengan realita udara di sekitar kalian? Lalu, apakah penambahan 70.000 Polhut ini merupakan solusi yang tepat sasaran? Mari diskusikan pandangan kalian di kolom komentar!

13/10/2026

Polemik donasi untuk Pak Santoso, penjual tisu berkaki satu, akhirnya mendapat penjelasan dari Kitabisa. Platform penggalangan dana tersebut meluruskan informasi yang ramai di media sosial, terutama soal klaim bahwa Pak Santoso hanya menerima Rp600 ribu.

Menurut penjelasan Kitabisa, angka Rp600 ribu yang dipersoalkan berasal dari penggalangan dana tahun lalu. Sementara itu, biaya iklan sekitar Rp14 juta disebut dibayarkan kepada Meta dan TikTok untuk membantu kampanye penggalangan dana yang berhasil menghimpun hampir Rp80 juta.

Pada Minggu (11/10/2026), Kitabisa bersama Bima Marzuki juga menemui Pak Santoso dan menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk kebutuhan hidupnya. Bantuan berikutnya direncanakan diberikan secara bertahap, termasuk untuk pembelian kaki palsu.

Bima Marzuki turut menyarankan agar informasi mengenai biaya iklan dan layanan Kitabisa disampaikan dengan lebih transparan kepada publik. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami bagaimana dana dikelola dan digunakan dalam proses penggalangan bantuan.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa transparansi sangat penting dalam donasi publik. Bukan hanya jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga rincian biaya, penyaluran, dan jumlah yang diterima penerima manfaat perlu dijelaskan dengan terang.

13/10/2026

Krisis kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia kini resmi akan memasuki babak baru di ranah diplomatik. Merasa dampaknya terus merugikan masyarakat di kawasan, Pemerintah Malaysia secara blak-blakan mengumumkan rencana mereka untuk membawa isu kabut asap lintas batas ini ke Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, tepat sebelum KTT Ke-49 digelar di Manila, Filipina, bulan depan.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menyatakan bahwa manuver ini bertujuan untuk mendesak lahirnya mekanisme penanganan tingkat regional yang lebih efektif. Ia menyoroti celah regulasi di mana masalah kabut asap saat ini tidak diklasifikasikan ke dalam mekanisme penanganan bencana alam yang dimiliki oleh ASEAN.

Di balik desakan tersebut, pihak Malaysia sebenarnya cukup memahami beratnya medan yang tengah dihadapi Indonesia. Dari hasil komunikasi Mohamad Hasan dengan Menlu RI Arrmanatha Nasir, terungkap fakta pahit bahwa armada udara Indonesia—termasuk tiga hingga empat pesawat dan 34 helikopter—lumpuh tak bisa lepas landas akibat jarak pandang yang terlampau buruk dan membahayakan penerbangan. Penanganan pun akhirnya bertumpu pada pengerahan 60.000 personel di jalur darat. Tak hanya itu, Indonesia juga dihantam rintangan lain seperti titik api yang jauh di pedalaman, minimnya pasokan air, lahan gambut, serta tidak adanya awan Cumulonimbus untuk melakukan modifikasi cuaca.

Kendati Malaysia tetap memberikan apresiasi dan rasa simpatinya atas kerja keras pemerintah Indonesia, mereka tegas menuntut adanya langkah-langkah penyelesaian yang lebih jitu agar krisis musiman ini tak terus memakan korban di negara tetangga.

Menurut kalian, pantaskah isu Karhutla dalam negeri kita dibawa ke meja perundingan ASEAN oleh Malaysia? Apakah ini menjadi teguran keras bagi kita, atau justru momentum yang tepat agar penanganan karhutla didukung oleh seluruh negara di Asia Tenggara? Sampaikan opini kritis kalian di bawah!

Sewaktu Hits

13/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request