AK Update

AK Update lintas info
(2)

03/08/2026

Selama korupsi masih ada maka rakyat tidak akan sejahtera

02/08/2026

Semoga negri ini sehat dari penyakit korupsi

Kira kira hukum apa yg pantas
27/07/2026

Kira kira hukum apa yg pantas

Coba sebutkan instansi mana yang bersih dari korupsi di negri ini
23/07/2026

Coba sebutkan instansi mana yang bersih dari korupsi di negri ini

23/07/2026

Makanan hewan kebun binatang aja dikorupsi.... Coba sebut kan bidang apa yg gak ada korupsimya

Gerindra optimis Prabowo 2 periode survei cukup tinggi itu modal
22/07/2026

Gerindra optimis Prabowo 2 periode survei cukup tinggi itu modal

Babinsa dan Bhabinkamtibmas kini dilibatkan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga tingkat desa. Kebijakan baru D...
21/07/2026

Babinsa dan Bhabinkamtibmas kini dilibatkan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga tingkat desa. Kebijakan baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini langsung mendapat sorotan dari DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pelibatan aparat tidak menimbulkan kesan intimidasi atau membuat wajib pajak merasa diteror. Menurutnya, pemerintah harus menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini didorong untuk melaporkan pajak secara sukarela.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut agar tidak memunculkan rasa takut di kalangan wajib pajak.

DJP Libatkan TNI-Polri untuk Awasi Kepatuhan Wajib Pajak...Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenke...
21/07/2026

DJP Libatkan TNI-Polri untuk Awasi Kepatuhan Wajib Pajak...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Keterlibatan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Surat edaran tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Jakarta pada 15 Juli 2026. Dalam aturan itu, unsur TNI dan Polri yang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Dalam SE-8/PJ/2026 dijelaskan bahwa pengumpulan data ekonomi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui dua metode, yakni pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data non-lapangan.

LEBIH DARI SETENGAH ANAK INDONESIA DULU BELAJAR SAMBIL MENAHAN LAPAR, SEBELUM ADA PROGRAM INI...Istana: Sebelum Ada MBG,...
20/07/2026

LEBIH DARI SETENGAH ANAK INDONESIA DULU BELAJAR SAMBIL MENAHAN LAPAR, SEBELUM ADA PROGRAM INI...

Istana: Sebelum Ada MBG, Banyak Siswa Lapar Saat Dengerin Guru Loh...

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari memamerkan riset program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Qodari menyampaikan, MBG terbukti mampu menurunkan secara signifikan jumlah siswa yang mengalami kelaparan saat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

TERBUKTI! ANAK HOTMAN PARIS BONGKAR TABIAT ВАРАKNYA: PILIH BELA KONGLOMERAT DEMI KECIPRATAN UNTUNG?.....Terbukti! Anak H...
20/07/2026

TERBUKTI! ANAK HOTMAN PARIS BONGKAR TABIAT ВАРАKNYA: PILIH BELA KONGLOMERAT DEMI KECIPRATAN UNTUNG?.....

Terbukti! Anak Hotman Paris Bongkar Tabiat Bapaknya: Pilih Bela Konglomerat Demi Kecipratan Untung?

Citra Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara pembela rakyat kecil kini hancur oleh pengakuan anak kandungnya sendiri, Frank Alexander Hutapea. Frank terang-terangan mengungkap kekecewaannya melihat sang ayah pasang badan membela tersangka kasus korupsi besar, eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Lewat sindiran tajamnya, Frank membongkar narasi ayahnya yang selama ini mengaku selalu mencari dua jenis klien: si miskin dan konglomerat. Bagi Frank, itu hanya kedok. Ia meyakini ayahnya memang "doyan duit", dan Febrie jelas masuk dalam golongan klien konglomerat yang mampu membayar mahal.

Sebagai bukti tabiat materialistis sang ayah, Frank tak segan membongkar urusan keluarga. Ia menyinggung soal angpao pernikahan adiknya, Fritz Hutapea, yang menurutnya turut diambil oleh Hotman. Frank pun menilai kepedulian Hotman terhadap kasus Febrie saat ini tak lebih dari sekadar ajang pencitraan.

Benturan Narasi Hotman vs Kapolri
Di tengah tudingan miring anaknya, Hotman justru sibuk membangun narasi heroik dengan membawa nama Presiden Prabowo.

"Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta bantuan tanpa dibayar," klaim Hotman.

Ia juga memosisikan Febrie sebagai korban kriminalisasi. "Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mengembalikan kerugian negara total Rp 430 triliun. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden," cetusnya.

Namun, narasi "tanpa pamit Presiden" itu menjadi bumerang telak. Pasalnya, pernyataan Hotman bertolak belakang dengan keterangan resmi Kapolri, yang dengan tegas menyatakan bahwa penyidikan terhadap Febrie Adriansyah dilakukan justru sesuai dengan arahan Presiden.

Rentetan drama dan kejanggalan ini pada akhirnya menyisakan satu kesimpulan mutlak di mata masyarakat: Jika anaknya sendiri yang notabene hidup satu atap saja sudah tidak percaya dengan tabiat bapaknya, lalu bagaimana publik bisa percaya?

Address

Bogor

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when AK Update posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category