05/08/2026
Tudingan "colong start" yang belakangan diarahkan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya dijawab langsung oleh Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus. Dalam keterangannya, ia menegaskan langkah konsolidasi partai bukan mendahului tahapan Pemilu 2029, melainkan memenuhi kewajiban verifikasi faktual yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Bestari, PSI sebagai partai yang belum memiliki kursi di parlemen wajib memenuhi tahapan administrasi dan verifikasi faktual. Karena itu, konsolidasi hingga ke seluruh daerah harus dilakukan sejak sekarang.
"Kami harus melakukan itu sebagai partai yang belum berada di parlemen. Tahun depan, satu tahun lagi dari sekarang ini, kami harus re melalui fase yang namanya verifikasi faktual administrasi yang dilakukan oleh KPU," ujar Bestari Barus.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan partai yang sudah lolos ke parlemen karena tidak lagi diwajibkan mengikuti tahapan verifikasi faktual.
"Kalau mereka mau ikut diverifikasi, boleh. Tapi kan mereka sudah tidak wajib, kami wajib," tegasnya.
Bestari menyebut PSI harus menuntaskan pembentukan struktur organisasi di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta sekitar 8.000 kecamatan sebagai bagian dari persyaratan administrasi.
"Oleh karena itu, kehadiran Pak Jokowi, kehadiran ketua umum, dan kami semua di seluruh provinsi ini adalah untuk melakukan apa? Percepatan," katanya.
Menanggapi kritik yang menyebut PSI melakukan "colong start", Bestari menilai anggapan tersebut muncul karena kurang memahami aturan kepartaian yang berlaku.
"Kami lagi melaksanakan apa yang diamanahkan dari hasil mereka membuat peraturan perundang-undangan. Malah dia juga yang komplain," pungkasnya.
