18/07/2025
Jika proyek APBD Kabupaten Bojonegoro untuk tahun 2025 belum berjalan hingga pertengahan tahun, maka dampaknya cukup signifikan ke berbagai aspek:
---
📉 1. Rendahnya Serapan Anggaran (Realisasi APBD)
Hingga 18–20 Juni 2025, serapan APBD 2025 Kabupaten Bojonegoro baru mencapai ±21 % atau sekitar Rp 1,1 triliun dari pagu Rp 7,9 triliun .
Awal Mei 2025, serapan bahkan tercatat hanya sekitar 14 %, menyiratkan pelaksanaan program infrastruktur dan kegiatan strategis yang belum berjalan .
---
🏗️ 2. Mandeknya Program Infrastruktur
Kendala utama: banyak proyek infrastruktur belum dimulai, sebagian besar karena transisi pemerintahan baru menyebabkan penyesuaian dan penundaan program prioritas .
Dampaknya: penundaan proyek seperti pembangunan jalan, irigasi, sanitasi, dan proyek air bersih—menghambat layanan publik dan nilai investasi fisik.
---
⌛ 3. Risiko Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)
Jika serapan tetap rendah hingga akhir tahun, silpa APBD berpotensi besar, seperti tren sebelumnya sejak 2020 yang selalu menyisakan lebih dari Rp 2 triliun .
Sisa anggaran ini sering tidak optimal dipakai dan mencerminkan kebijakan anggaran yang kurang efisien.
---
đź‘Ą 4. Keluhan Eksternal & Kredibilitas Pemerintah Daerah
Wakil ketua DPRD dan sejumlah lembaga menyoroti persoalan perencanaan dan koordinasi, terutama soal proyek-proyek penting yang akhirnya mundur atau bahkan gagal .
Contoh nyata: proyek proteksi tebing tepi Sungai Bengawan Solo senilai Rp 40 miliar dari APBD 2024 ambruk dalam 2 bulan karena dugaan kesalahan teknis dan kekurangan pengawasan .
---
đź’Ľ 5. Dampak Ekonomi Lokal & Sosial
Proyek pemerintah biasanya menyerap tenaga kerja lokal, kontraktor kecil, dan bisnis pendukung seperti toko kelontong atau warung di sekitar lokasi.
Keterlambatan atau tidak dimulainya proyek membuat ekosistem ini kehilangan pendapatan signifikan, seperti yang digambarkan dalam diskusi umum soal perlambatan ekonomi di sektor konstruksi daerah .
---
✍️ Rangkuman Dampak
Aspek Dampak Utama
Serapan APBD rendah Program tidak berjalan; potensi sisa anggaran besar
Infrastruktur mandek Layanan publik tertunda; pembangunan fisik terhambat
Isu silpa Efisiensi anggaran rendah, ruang fiskal berkurang
Reputasi Pemda Kritik dari DPRD dan masyarakat terhadap tata kelola
Dampak ekonomi lokal Minimnya aktivitas proyek → pendapatan masyarakat menurun
---
🎯 Rekomendasi Aksi
Pemerintah Kabupaten perlu segera melakukan konsolidasi antar OPD, mempercepat proses lelang dan realisasi program prioritas agar anggaran efektif bermanfaat bagi masyarakat .
Mengoptimalkan sistem SIPD agar proses administrasi tidak terganggu, seperti yang dialami sebelumnya karena sistem lelet .
Penguatan pengawasan teknis dan manajerial dalam pelaksanaan proyek guna mencegah kasus ambruk seperti proyek Bengawan Solo.
---
âś… Kesimpulan
Apabila proyek APBD Bojonegoro 2025 stagnan hingga pertengahan tahun, konsekuensinya tidak sekadar angka serapan rendah, melainkan berdampak serius terhadap realisasi pembangunan, layanan publik, kepercayaan masyarakat, dan ekonomi lokal. Percepatan eksekusi dan penguatan tata-kelola menjadi kunci agar anggaran APBD tahun 2025 bisa dirasakan manfaatnya secara nyata.
