BUNYU Island

16/07/2025

Kalau nongkrong, biasakan sampahnya janhan ditinggal begitu saja, bawa pulang..
Supaya tempat nongkrongnya tetap bersih..
Yuk bisa yuk.. Kan dah besar

27/06/2025

Pak Shomad hari ini hijrah, kembali ke kampung..

09/06/2025

Mimin dapat kabar ada anak Serdang yang menjadi menjadi korban serangan buaya di Pantai Nibung.
Alhamdulillah korban selamat namun mengalami luka-luka.
Ini menjadi peringatan bagi kita, orang tua, untuk tidak membiarkan anak-anak beraktivitas dan berenang di pantai tanpa pengawasan.

03/04/2025

Kondisi salah satu pohon cemara di pantai,
Semoga menjadi perhatian pihak terkait, harus dipangkas sebelum roboh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.. 🙏🏿

01/03/2025

15/02/2025

Siomay Bandung

14/02/2025

04/02/2025

Kondisi Terkini Jembatan Pantai TPI (4/2)

15/01/2025

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Bunyu tahun anggaran 2022 di Kecamatan Bunyu, Bulungan telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Samarinda dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU Kejari Bulungan, Rahmatullah Aryadi mengatakan, keempat terdakwa tersebut, yakni Pimpinan Cabang KSO PT Mina Fajar Abadi-PT Indi Daya Karya berinisial DIN, konsultan pengawas RG, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) H dan pelaksana lapangan MDR.

“Terdakwa DIN, RG dan H tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU,” kata Aryadi kepada Radar Kaltara, Rabu (15/1).

Namun, untuk terdakwa MDR telah mengajukan eksepsi. Dan sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa akan digelar pada pekan depan.

“Untuk ketiga terdakwa lainnya akan dilakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi,” ungkapnya.

Dalam dakwaan primair JPU, DIN disebut sebagai disebut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana bersama-sama RG, H dan MDR.

Itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi pada kegiatan pembangunan RSP Bunyu pada 4 oktober 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kaltara.

“Iya, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP kerugian negara mencapai Rp 44.159.197.248,” pungkasnya. (jai/har)

Sumber Radartarakan