https://www.facebook.com/102883547878808/

Suara Rakyat Indonesia

Home
Indonesia
Jakarta
Suara Rakyat Indonesia

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Suara Rakyat Indonesia, Digital creator, Merdeka, Jakarta.

🤳Mengabarkan, menyampaikan pesan kebaikan, kebenaran dan menyuarakan aspirasi suara RAKYAT INDONESIA agar dapat diterima/ terdengar sampai ke pembaca, penonton di seluruh pelosok penjuru Tanah Air INDONESIA🇮🇩📺

15/09/2026

Beberapa jam sebelum pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku marah terhadap sejumlah perusahaan asing yang dinilainya menghina aturan di Indonesia.

Menurutnya, ada pihak yang beranggapan regulasi di Tanah Air dapat dengan mudah diakali hanya dengan membayar pihak tertentu.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat mengungkap upayanya membenahi sistem perpajakan dan tata kelola penerimaan negara di hadapan Komite IV DPD RI, Senin 14 September 2026.

15/09/2026

Viral Curhatan Diduga Putra Purbaya Usai Ayah Dicopot: Enak Jadi Trader Gaji Milyaran

Seusai Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan pada 14 September 2026, beredar video dan IG Story dari akun yang diduga putranya. Dalam curhatannya ia menyebut ayahnya lebih enak pensiun dari politik dan balik jadi trader dengan gaji milyaran, ketimbang jadi menteri dengan gaji kecil tapi kerja nonstop ngurusin negara yang bawahan korup.

Video tersebut kini ramai dan jadi sorotan netizen.

Gimana menurut kamu?

Sumber: IG Reel .3a4f121b / bangkapos.com

13/09/2026

prof ferry akar masalah indonesia sekarang di prabowo:

-akar masalahnya ada di kemauan presiden

-bukan di menkeu

-purbaya nggak bisa nolak kemauan presiden

-karena takut dipecat

-jadi anggaran daerah dipotong buat nutup program presiden

-program presiden yang dia maksud

-mbg dan koperasi desa, dia sebut "dana bakar duit"

-mbg tahun depan 240 triliun

-tapi siswa keracunan di mana-mana

-katanya itu bukan proyek strategis

-tapi proyek politik

-dia nolak mbg disebut investasi

-karena makan gratis bukan investasi apalagi makanannya beracun

-intinya kebijakan presiden salah dari awal

-akibatnya administrasi negara ikut hancur

Menurut kalian gimana wak?

10/09/2026

𝗗𝗔𝗛𝗦𝗬𝗔𝗧𝗡𝗬𝗔 𝗥𝗨𝗨 𝗣𝗘𝗥𝗔𝗠𝗣𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗔𝗦𝗘𝗧: 𝗡𝗘𝗞𝗔𝗧 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗕𝗔𝗬𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗝𝗔𝗞, 𝗥𝗨𝗠𝗔𝗛 𝗕𝗜𝗦𝗔 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗬𝗔𝗡𝗚?! 😱💸

𝗦𝗮𝗸𝗶𝘁 𝗵𝗮𝘁𝗶 𝗹𝗶𝗵𝗮𝘁 𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗯𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗱𝗮𝗵𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗷𝗮𝗸 𝗸𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗻𝗮𝗶𝗸 𝘁𝗲𝗿𝘂𝘀? 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵 𝗹𝗮𝗴𝗶 𝗯𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗸𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗿𝗮𝗷𝗮𝗹𝗲𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗸𝗶𝗻 𝗸𝗶𝘁𝗮 𝗴𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝘀𝗽𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗺𝗶𝗸𝗶𝗿, "𝗔𝗽𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗯𝗮𝘆𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗷𝗮𝗸 𝗮𝗷𝗮 𝘀𝗲𝗸𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻, 𝘆𝗮?" 𝗘𝗶𝘁𝘀, 𝗵𝗮𝘁𝗶-𝗵𝗮𝘁𝗶!

𝗗𝗶 𝗲𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴, 𝗻𝗶𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀 𝗯𝗲𝗴𝗶𝘁𝘂 𝗯𝗶𝘀𝗮 𝗯𝗲𝗿𝘂𝗷𝘂𝗻𝗴 𝘇𝗼𝗻𝗸. 𝗕𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗿𝗮𝗳 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗥𝗨𝗨 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗽𝗲𝗿 𝟮𝟵 𝗔𝗴𝘂𝘀𝘁𝘂𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗜𝗜𝗜 𝗗𝗣𝗥 𝗥𝗜 𝗺𝗲𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸𝗸𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗽𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗽𝗮𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗱𝗮𝗳𝘁𝗮𝗿 𝗸𝗲𝗷𝗮𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗮𝘀𝗲𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗶𝘀𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀.

𝗔𝗿𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮, 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗷𝗮𝗸 𝗸𝗮𝗸𝗮𝗽 𝗸𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘀𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗷𝗮𝗷𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗸𝗼𝗿𝘂𝗽𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗻𝗮𝗿𝗸𝗼𝗯𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝘂𝗿𝘂𝘀𝗮𝗻 𝘀𝗶𝘁𝗮-𝗺𝗲𝗻𝘆𝗶𝘁𝗮 𝗵𝗮𝗿𝘁𝗮! 𝗧𝗮𝗽𝗶 𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴, 𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗶 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗹𝘂𝗽𝗮 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝘁𝗲𝗹𝗮𝘁 𝗯𝗮𝘆𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗷𝗮𝗸 𝘀𝗲𝗯𝘂𝗹𝗮𝗻.

𝗟𝗲𝘄𝗮𝘁 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟱 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟲, 𝗻𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗯𝗮𝗿𝘂 𝗯𝗶𝘀𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗲𝗸𝘀𝗲𝗸𝘂𝘀𝗶 𝗮𝘀𝗲𝘁 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹 𝗥𝗽𝟭𝟬𝟬 𝗷𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗸𝗮𝗶𝘁 𝘁𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗽𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗷𝗮𝗿𝗮 𝟰 𝘁𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵—𝘀𝗲𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝘀𝗲𝗻𝗴𝗮𝗷𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗮𝗹𝘀𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗳𝗮𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗴𝗲𝗹𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 𝗼𝗺𝘇𝗲𝘁 𝗯𝗲𝗿𝗸𝗮𝗹𝗶-𝗸𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗲𝘀𝘂𝗮𝗶 𝗨𝗨 𝗞𝗨𝗣 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟯𝟵.

𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗮𝘀𝗮𝘀 𝗸𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗱𝗶𝗷𝗮𝗴𝗮 𝗸𝗲𝘁𝗮𝘁 𝘀𝘂𝗽𝗮𝘆𝗮 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗶𝗻𝗶 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘀𝗮𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗿𝘂𝗴𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗿𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗸𝗲𝗰𝗶𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗵𝗶𝘁𝘂𝗻𝗴. 𝗠𝗲𝘀𝗸𝗶 𝗯𝗲𝗴𝗶𝘁𝘂, 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗮𝗺𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗯𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮 𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗰𝘂 𝗸𝗲𝗸𝗵𝗮𝘄𝗮𝘁𝗶𝗿𝗮𝗻.

𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗥𝗨𝗨 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗶𝗻𝗶 𝗻𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿-𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿 𝗮𝗺𝗽𝘂𝗵 𝗺𝗲𝗺𝗶𝘀𝗸𝗶𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗳𝗶𝗮 𝗸𝗲𝗹𝗮𝘀 𝗸𝗮𝗸𝗮𝗽, 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗿𝘂 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗯𝘂𝗺𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗿𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗶𝗻𝗸𝗮𝗻?

𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗸𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻, 𝗴𝗮𝗲𝘀? 𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗿𝘂 𝗶𝗻𝗶 𝗯𝗶𝗸𝗶𝗻 𝗸𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗺𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻 𝘄𝗮𝘀-𝘄𝗮𝘀?

𝗬𝘂𝗸, 𝘁𝘂𝗹𝗶𝘀 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀 𝗸𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗸𝗼𝗹𝗼𝗺 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿!👇

#𝗥𝗨𝗨𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻𝗔𝘀𝗲𝘁 #𝗞𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻𝗣𝗮𝗷𝗮𝗸 #𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 #𝗞𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 #𝗜𝗻𝗳𝗼𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

𝗦𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿: 𝗗𝗿𝗮𝗳𝘁 𝗥𝗨𝗨 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗜𝗜𝗜 𝗗𝗣𝗥 𝗥𝗜 (𝗩𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗔𝗴𝘂𝘀𝘁𝘂𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲)

07/09/2026

Puluhan Ribu Calon Manajer Kopdes Terkatung-katung, Denda Rp 100 Juta Tetap Membayangi

Sebanyak 29.830 lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga kini belum menerima kepastian penempatan kerja. Padahal, para peserta telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan bela negara selama 45 hari yang ditutup resmi pada 31 Juli 2026, bahkan sempat dianjurkan pemerintah bahwa penempatan akan dimulai bertahap pada pekan pertama Agustus 2026.

Penundaan ini dipicu oleh Rancangan Peraturan Presiden sebagai landasan tata kelola koperasi yang ternyata masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah. Selain itu, data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa per 1 September 2026 mencatat baru 22.846 unit dari total 83.379 KDKMP yang benar-benar siap sarana operasionalnya, sementara para calon manajer telah menandatangani ikatan dinas dua tahun dengan aturan denda Rp100 juta jika mengundurkan diri.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan antara regulasi pendukung, kesiapan sarana di lapangan, dan pelaksanaan rekrutmen massal. Tanpa kepastian tanggal penempatan yang jelas, puluhan ribu lulusan yang telah melewati seleksi ketat dan pelatihan tersebut kini berada dalam posisi menunggu kelanjutan program.

Menurut Anda bagaimana? Apakah sudah tepat aturan denda ikatan dinas tetap berlaku saat penempatan kerja dari pemerintah belum memiliki kepastian?

Sumber:
Kompascom

03/09/2026

Kata Kepala BGN soal Keracunan MBG Sidoarjo, Ada Kelalaian Distribusi Makanan

Kepala BGN Sudaryono merespons insiden keracunan MBG di Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada Selasa 1 September 2026. Sudaryono menyampaikan permintaan maaf atas kasus dugaan keracunan tersebut. BGN menemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses pelabelan dan distribusi makanan MBG dari dapur MBG atau SPPG.

Sumber Foto: Tribunnews, TribunJatim

03/09/2026

Kopdes ditengah kuburan🥸 Pembiayaan yang menyesatkan orang lalu terus diikuti makin sesat

26/08/2026

Dapat info dari group WA , bener gak sih berita ini ???
Rombongan yang ikut demo tgl 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI:
1.Pati = 50 bus
2.Kudus =20 bus
3.Demak = 25 bus
4.Semarang = 50 bus
5.Kendal = 25 bus
6.Pemalang = 26 bus
7.Pekalongan = 25 bus
8.Tegal = 22 bus
9.Brebes = 15 bus
10.Rembang = 15 bus
11.Blora = 25 bus
12.Grobogan 26 bus
13.Wonogiri = 20 bus
14.Solo = 15 bus
15.Klaten =23 bus
16.Boyolali = 26 bus
17.Banyumas = 26 bus
18.Purworejo = 23 bus
19.Cilacap = 20 bus
20.Bantul = 12 bus
21.Gunung kidul = 10 bus
22.Kulon progo = 14 bus
23.Sleman =15 bus
24.Tuban = 15 bus
25.Madiun = 24 bus
26.Bojonegoro = 25 bus
27.Ngawi =25 bus
28.Ponorogo = 25 bus
29.Pacitan =20 bus
30.Magetan =24 bus
31.Nganjuk = 27 bus
32.Lamongan = 23 bus
33.Gresik = 20 bus
34.Kediri = 25 bus
35.Malang =30 bus
36.Surabaya = 32 bus
37.Lampung 100 bus
38.Bengkulu 57 bus
39.Palembang 60 bus
40.Jambi 26 bus
41.Pekanbaru =30 bus
Untuk daerah yang lain kami belum menerima Info /laporan nya .

24/08/2026

Siapa yang Minta Blokir? Bank Mandiri Sebut Aparat, PPATK: Kami Tak Mengajukan Rekening Pendemo Pati
Pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, kini memunculkan pertanyaan baru.
Menurut laporan Tempo, Bank Mandiri menyatakan pemblokiran rekening tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.
Namun, ketika dikonfirmasi, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan PPATK tidak mengajukan pemblokiran rekening tersebut. Ivan mengatakan dirinya telah mengecek dan menyebut kemungkinan permintaan berasal dari penyidik.
Rekening Supriyono diketahui menunjukkan saldo sekitar Rp80,9 juta yang tidak dapat diakses. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil juga mempertanyakan dasar hukum pemblokiran tersebut dan mendesak pihak terkait menjelaskan institusi yang mengajukan permintaan.
Hingga laporan Tempo diterbitkan, Bank Mandiri belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai aparat atau institusi yang meminta pemblokiran maupun landasan hukum spesifiknya.
Pertanyaannya kini: aparat penegak hukum mana yang sebenarnya meminta pemblokiran rekening.

23/08/2026

Siapa yang bilang indonesia negara miskin, buktinya tahun 2027 bakal bangun bioskop sinewara dan kalian bisa temukan dengan mudah seperti mudahnya kalian menemukan kopdes di bangun di tengah hutan, tengah kuburan, tengah tambak jadi rakyat yang sudah desil 10 tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke mall hanya sekedar ingin nonton bioskop.
Tapi nanti bioskop bakal hadir di kampung bahkan nanti bisa hadir lebih ekstrem seperti kopdes yang kita tahu sekarang, jadi nanti kalo tiba tiba di samping kalian yang nonton ada kutilanak, pocong, tuyul dll sebagainya kalian jangan takut. Karena sekmen bioskop ini bikan hanya untuk masyarakat saja tapi untuk hewan dan tumbuhan juga.
Makanya keren memang keren terobosan pemerintah kita di tahun 2027 di jamin pendapatan APBN kita bakal naik tajam, rakyat bakal lebih sejahtera dan hutang luar negeri bakal lunas.

Address

Merdeka
Jakarta
10000

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suara Rakyat Indonesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Want your business to be the top-listed Media Company in Jakarta?

Suara Rakyat Indonesia

15/09/2026

15/09/2026

13/09/2026

10/09/2026

07/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

26/08/2026

24/08/2026

23/08/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request