02/09/2026
mereka yang harus waspada jika kdm menjadi presiden
ada satu kelompok yang mungkin perlu mulai memperhatikan serius jika suatu hari dedi mulyadi atau kdm benar-benar menjadi presiden. mereka bukan rakyat biasa, bukan petani, bukan guru, bukan buruh, dan bukan pengusaha yang ingin berusaha secara sehat. mereka adalah para koruptor, pemburu rente, mafia anggaran, pemain proyek, dan siapa pun yang selama ini nyaman hidup dari celah uang negara.
tentu, kita tidak boleh mengatakan kdm pasti menjadi presiden. pemilu 2029 masih jauh dan politik indonesia terlalu dinamis untuk dipastikan dari sekarang. tetapi kalau ingin membaca arah kepemimpinannya, kita bisa melihat bagaimana ia berbicara tentang anggaran, birokrasi, pengawasan, dan kepentingan publik selama memimpin jawa barat.
dan sinyalnya cukup menarik.
dalam kuliah umum di ipdn jatinangor pada juni 2026, kdm mengkritik budaya birokrasi yang terlalu sibuk mengejar kegiatan administratif dan seremonial, sementara manfaat langsung bagi masyarakat justru minim. ia bahkan menyebut kebiasaan mengutamakan kepuasan administrasi dibandingkan kepuasan publik sebagai bentuk “korupsi kultural.”
ini menarik karena korupsi tidak selalu dimulai dari seseorang memasukkan uang ke dalam tas. kadang ia dimulai dari cara berpikir: anggaran harus habis, kegiatan harus ada, perjalanan harus ada, rapat harus ada, seminar harus ada, proyek harus ada. soal manfaatnya bagi rakyat, belakangan.
kdm justru mencoba membalik logika tersebut: uang negara harus kembali menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat. bahkan dalam gagasan pengawasan anggaran, kdm mendorong agar pengawasan dilakukan sejak awal proses, bukan menunggu proyek selesai. ia juga mengusulkan paradigma “audit dulu, baru dibayar” untuk mengurangi celah penyimpangan dalam proyek pemerintah.
kalau pola seperti ini dibawa ke jakarta, tentu akan ada pihak yang senang. tetapi akan ada p**a yang mungkin mulai tidak nyaman. yang tidak nyaman bukan rakyat biasa, melainkan mereka yang selama ini menjadikan apbn dan apbd sebagai ladang permainan.
kita juga bisa melihat bagaimana kdm merespons isu ruu perampasan aset. pada akhir agustus 2026, ia menyatakan regulasi tersebut harus diarahkan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi sekaligus mengingatkan agar aturan tersebut tidak berubah menjadi alat yang dapat disalahgunakan oleh oknum penegak hukum.
ini penting. pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, tetapi keberanian tanpa sistem bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan. negara membutuhkan dua hal sekaligus: tegas terhadap koruptor dan tetap adil terhadap warga.
di situlah ukuran seorang pemimpin sebenarnya. bukan sekadar berani marah atau bicara keras, tetapi mampu membangun sistem yang membuat orang sulit melakukan korupsi. pada saat yang sama, kewenangan negara juga harus dipastikan tidak digunakan secara sembarangan.
kpk sendiri pada 2026 masih menempatkan pencegahan, pengendalian gratifikasi, pendidikan antikorupsi, dan pengawasan sebagai bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi. artinya, persoalan korupsi bukan hanya menangkap orang setelah uang hilang. sistemnya juga harus dibenahi sebelum uang itu hilang.
dan ini persis wilayah yang sedang coba disentuh kdm. menariknya, kdm tidak hanya berbicara tentang korupsi di ruang seminar, tetapi sedang berhadapan langsung dengan persoalan pemerintahan jawa barat. provinsi ini memiliki pop**asi sangat besar, 27 kabupaten/kota, birokrasi kompleks, serta anggaran pembangunan yang juga besar.
semakin besar uang yang dikelola pemerintah, semakin besar p**a godaan penyimpangannya. karena itu, keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari berapa banyak program yang dibuat. ia juga harus mampu memastikan uang untuk program tersebut tidak bocor di perjalanan.
ada satu hal lain yang menarik dari gaya kdm: ia tampaknya tidak terlalu alergi terhadap kritik. ketika mendapat kritik dan sindiran di media sosial, kdm justru pernah menyampaikan terima kasih dan mengatakan kritik tersebut dapat menjadi pengingat agar dirinya tetap mawas diri. ini penting karena pemimpin yang ingin memberantas korupsi membutuhkan masyarakat yang berani mengawasi.
kalau kritik dimatikan, yang tersisa hanya tepuk tangan. dan kalau yang didengar pemimpin hanya tepuk tangan sementara laporan masyarakat ditutup, ruang penyimpangan justru semakin luas. karena itu, budaya kritik sebenarnya adalah salah satu musuh korupsi.
maka kalau suatu hari kdm benar-benar sampai ke istana, pertanyaan menariknya bukan hanya, “apa yang akan dilakukan kdm?” pertanyaan lainnya justru lebih menarik: “siapa yang akan paling terganggu oleh cara kerja kdm?”
jawabannya barangkali cukup sederhana. bukan guru yang ingin mengajar dengan tenang, bukan petani yang ingin mendapatkan pupuk, bukan buruh yang ingin mendapatkan pekerjaan, dan bukan pengusaha yang ingin berusaha secara sehat. yang perlu mulai waspada adalah mereka yang selama ini membutuhkan celah untuk hidup.
celah dalam pengadaan, perizinan, proyek, bantuan sosial, perjalanan dinas, dan birokrasi. sebab selama ada celah, selalu ada orang yang mencoba masuk. dan selama uang rakyat dianggap sebagai uang yang tidak bertuan, akan selalu ada orang yang merasa boleh mengambil bagian.
tetapi di sinilah kita harus tetap objektif. kdm belum menjadi presiden, dan jawa barat sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah. persoalan tata kelola, integritas, pelayanan publik, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur masih membutuhkan kerja panjang.
jadi jangan buru-buru memberikan cek kosong kepada siapa pun, termasuk kepada kdm. kalau ingin menjadi presiden, justru kdm harus terlebih dahulu membuktikan bahwa jawa barat bisa menjadi laboratorium pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat. kinerja hari ini adalah modal politik yang jauh lebih kuat daripada baliho.
survei indikator pada 30 januari–8 februari 2026 bahkan mencatat kepuasan terhadap kinerja kdm sebagai gubernur mencapai 95,5 persen. tetapi angka tinggi bukan alasan untuk berhenti bekerja. justru semakin tinggi kepercayaan publik, semakin besar kewajiban untuk membuktikannya.
karena pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar populer. rakyat membutuhkan pemimpin yang membuat negara bekerja. dan kalau suatu hari model pemerintahan seperti itu benar-benar dibawa ke tingkat nasional, mungkin bukan rakyat biasa yang perlu takut.
yang perlu mulai menghitung ulang cara bermainnya adalah para koruptor dan pemain rente negara. sebab uang apbn bukan uang pemerintah, dan uang apbd bukan uang gubernur. uang negara adalah uang rakyat, dan pemimpin hanya dititipi untuk mengelolanya.
