13/10/2025
MEMBANGUN KEMBALI GAZA, MERUSAK PALESTINA?
oleh Ronny P Sasmita
Ketika Rencana Gaza pertama kali diperkenalkan, rencana tersebut dipuji sebagai inisiatif kemanusiaan dan diplomatik yang berani, sebuah peta jalan menuju rekonstruksi setelah salah satu perang paling dahsyat dalam ingatan baru-baru ini. Didukung oleh Washington, Kairo, Abu Dhabi, dan koalisi donor Barat dan Arab, rencana tersebut berjanji untuk membangun kembali infrastruktur Gaza yang hancur, memulihkan layanan penting, dan membentuk otoritas sementara teknokratis untuk mengelola wilayah tersebut. Bagi sebagian besar komunitas internasional, yang lelah melihat gambar-gambar rumah sakit yang dibom dan keluarga-keluarga yang mengungsi, rencana tersebut terdengar seperti jembatan pragmatis antara perang dan perdamaian.
Namun, di balik kedok rekonstruksi, tersimpan bahaya yang jauh lebih besar daripada penderitaan langsung Gaza, yaitu erosi perlahan dari persoalan politik Palestina itu sendiri. Rencana Gaza, sebagaimana dibingkai saat ini, berisiko mengubah Palestina dari perjuangan nasional untuk kedaulatan menjadi wilayah yang dikelola, semacam protektorat kemanusiaan yang nasibnya ditentukan oleh dewan internasional, komite donor, dan kepentingan geopolitik.
Selama beberapa dekade, perjuangan Palestina telah ditentukan oleh dua tujuan yang saling terkait: mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka di samping Israel. Apa yang disebut solusi dua negara telah menjadi pilar diplomasi internasional, yang ditegaskan kembali dalam berbagai resolusi dan pertemuan puncak. Namun, Rencana Gaza, dalam struktur dan logikanya, justru mulai menggerogoti visi tersebut. Rencana tersebut menggantikan pengejaran kedaulatan dengan stabilitas administratif, mengubah pembebasan politik menjadi proyek pengelolaan yang berkelanjutan.
Berdasarkan kerangka kerja yang diusulkan, Gaza secara efektif akan diperintah oleh dewan pengawas internasional, gabungan donor Barat, mediator Arab, dan teknokrat yang mengklaim netral. Pengaturan ini dapat menjamin ketertiban, tetapi juga memastikan ketergantungan. Hal ini menciptakan sistem di mana warga Palestina menjadi penerima pemerintahan, alih-alih pelaksananya, di mana rekonstruksi menjadi tujuan itu sendiri, alih-alih sarana menuju emansipasi politik.
Namun, bahayanya melampaui Gaza. Dengan membiarkan Rencana Gaza menguat menjadi pengaturan semi-permanen, komunitas internasional berisiko melegitimasi status quo politik baru, yang menormalkan ketiadaan negara. Semakin lama struktur ini bertahan, semakin ia akan diterima sebagai "realitas baru". Dunia mungkin akan segera mulai berbicara bukan tentang "pendudukan" dan "pembebasan", tetapi tentang "stabilitas" dan "rekonstruksi".
Dalam proses ini, masalah Palestina berisiko didefinisikan ulang secara diam-diam, alih-alih diselesaikan. Solusi dua negara, yang sudah rapuh dan tertunda, dapat runtuh di bawah beban solusi "sementara" yang kemudian menjadi permanen. Gaza, dalam hal ini, menjadi laboratorium bagi realitas negara tunggal, di mana Palestina hanya berada sebagai zona administratif dependen yang mengorbit di sekitar gravitasi ekonomi dan politik Israel.
Ketergantungan ekonomi tersebut memang sudah sangat mendalam. Perekonomian Palestina masih terikat erat dengan perekonomian Israel, melalui pasar tenaga kerja, arus perdagangan, dan sistem perpajakan. Bahkan mata uang yang digunakan sehari-hari, shekel Israel, terus-menerus menjadi pengingat akan subordinasi struktural ini. Ketergantungan ini, yang dulu dianggap sebagai dampak sampingan pendudukan, berisiko dilembagakan melalui Rencana Gaza. Jika rencana ini berlanjut, rekonstruksi Gaza akan didanai secara eksternal, tata kelolanya diserahkan kepada pengawasan internasional, dan jalur ekonominya masih dikendalikan oleh Israel. Kemerdekaan akan menjadi sebuah abstraksi, tertunda tanpa batas waktu di bawah retorika "pembangunan" dan "perdamaian".
Ini bukan berarti mengabaikan kebutuhan mendesak untuk membangun kembali. Kehancuran Gaza memang nyata, dan rakyatnya berhak mendapatkan rumah, rumah sakit, dan sekolah yang layak. Namun, rekonstruksi tidak boleh mengorbankan kepentingan politik. Dunia tidak boleh menyamakan intervensi kemanusiaan dengan pembangunan bangsa, dan dunia juga tidak boleh membiarkan urgensi moral bantuan menjadi pembenaran atas kenyamanan strategis penahanan.
Negara-negara Arab, khususnya, harus berhati-hati. Motif mereka, yaitu memastikan stabilitas regional, menghindari luapan pengungsi, dan mempertahankan hubungan strategis dengan Washington, dapat dipahami. Namun, dengan menerima Rencana Gaza tanpa menuntut jaminan politik, mereka berisiko menjadi penjamin kerangka kerja yang memperkokoh marginalisasi Palestina. Rekonstruksi, jika tidak dikaitkan secara eksplisit dengan peta jalan kedaulatan, menjadi semacam keterlibatan dalam aneksasi gerak lambat, yang dikelola melalui bantuan, alih-alih senjata.
Ancaman yang lebih mendalam dari Rencana Gaza terletak pada psikologi politiknya; rencana ini membingkai ulang perjuangan Palestina sebagai isu manajemen kemanusiaan, alih-alih masalah kolonial. Rencana ini mengajak dunia untuk mengukur kemajuan berdasarkan jumlah sekolah yang dibangun kembali, alih-alih berdasarkan pemulihan hak-hak. Dan rencana ini memberi Israel, mungkin tanpa sengaja, apa yang tidak dapat dicapai oleh diplomasi selama puluhan tahun, yaitu normalisasi satu negara de facto di mana rakyat Palestina diperintah, bukan diwakili.
Jika lintasan ini berlanjut, Rencana Gaza tidak akan dikenang sebagai jembatan menuju perdamaian, melainkan sebagai cetak biru hilangnya Palestina secara diam-diam dari peta negara-negara berdaulat. Setelah rekonstruksi menstabilkan wilayah tersebut dan pengawasan internasional menjadi hal yang rutin, tekanan untuk resolusi politik akan mereda. Perwalian "sementara" ini dapat bertahan lebih lama dari konflik itu sendiri, mengubah Gaza menjadi wilayah kekuasaan global yang abadi, sebuah wilayah yang berfungsi tetapi tidak pernah menjadi miliknya sendiri.
Bagi para pendukung Palestina di seluruh dunia, dari ibu kota Arab hingga parlemen Eropa, inilah saatnya untuk waspada. Urgensi kemanusiaan Gaza tidak boleh mengaburkan imperatif politik Palestina. Setiap dolar bantuan dan setiap proyek rekonstruksi harus dikaitkan dengan komitmen yang jelas dan dapat ditegakkan terhadap kedaulatan, bukan pengawasan tanpa akhir. Jika tidak, Rencana Gaza akan berhasil di mana pendudukan bertahun-tahun telah gagal, dan akan mendefinisikan ulang Palestina hingga punah, bukan melalui penaklukan, melainkan melalui persetujuan.
Agar visi dua negara ini dapat bertahan, Rencana Gaza harus diperlakukan sebagai langkah darurat, bukan model politik. Jangka waktunya harus terbatas, tujuannya bersifat sementara, dan tujuan akhirnya selaras dengan penentuan nasib sendiri Palestina. Apa pun yang kurang dari itu berisiko menggantikan satu jenis pendudukan dengan jenis pendudukan lain, yang bukan berasal dari tank dan tembok, melainkan dari teknokrasi yang didanai dengan baik dan ketidakpedulian global. Dunia tidak boleh membiarkan reruntuhan Gaza menjadi fondasi jebakan politik permanen. Janji perdamaian tidak boleh dibangun di atas penguburan suatu bangsa.
https://www.middleeastmonitor.com/20251013-rebuilding-gaza-undermining-palestine/
