11/12/2025
SIAPA MENGHIANATI NU?
*Konflik Rais Aam vs Ketua Umum PBNU (2025): Sebuah Kritik Tajam terhadap Degradasi Etika, Otoritarianisme, dan Pengkhianatan Konstitusi*
Desember 2025 bukan hanya menandai akhir tahun—tapi juga titik nadir kredibilitas moral dan intelektual sejumlah tokoh puncak Nahdlatul Ulama. Surat Nomor 4802/PB.03/B.I.01.61/99/12/2025, yang dikeluarkan Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf kepada Menteri Hukum RI, bukan sekadar respons administratif. Ini adalah teriakan alarm atas kebobrokan sistemik: seorang Rais Aam—yang mestinya penjaga maqashid syariah dan ittihad al-jama’ah—justru berubah menjadi aktor utama fasad fi al-nizham, merobek sendiri dokumen suci organisasi yang ia klaim sebagai ‘ulama a’zham.
Dari empat sudut—normatif, sosiologis, filosofis, dan syar’i—konflik ini bukan khilafiyah biasa. Ini inkar al-dustur: pengingkaran terhadap konstitusi jam’iyyah sendiri.
PERTAMA: NORMA YANG DIKHIANATI
NU lahir dari kearifan Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari: “Masuklah ke dalam NU dengan penuh mahabbah, kasih sayang, rukun, dan bersatu.”
Kalimat itu kini terasa ironis—karena justru dikhianati oleh pemegang amanah tertinggi.
Fakta:
- Pemberhentian Ketua Umum hanya sah melalui Muktamar. Tidak ada klausul “hak veto” untuk Rais Aam.
- Struktur dwitunggal (Rais Aam–Ketum) adalah prasyarat eksistensial kepemimpinan NU. Bukan primus inter pares, apalagi rex.
- Keputusan sepihak Syuriyah—terutama Rapat Pleno tanpa Ketum—tidak mengikat Tanfidziyah. Secara organisatoris: tidak sah.
Namun, Rais Aam justru:
- Menggelar rapat tanpa mengajak Ketum—melanggar prinsip musyawarah Khittah 1926.
- Mengedarkan tuduhan serius tanpa memberi kesempatan klarifikasi—melanggar asas presumption of innocence, bahkan oleh standar fiqh sekalipun.
- Memonopoli narasi dengan bahasa moralis seolah fi sabilillah, padahal memecah-belah jamaah—tindakan yang disebut dosa besar dalam Nashaih al-‘Ibad.
Ini bukan “perbedaan tafsir AD/ART”. Ini pemaksaan kehendak, diselubungi jubah kewibawaan ulama. Seolah karisma bisa gantikan konstitusi. Seolah usia bisa justifikasi inabsoluta.
KEDUA: SOSIOLOGI YANG DIKORUPSI
NU memang mengandalkan otoritas tradisional-karismatik. Tapi legitimasi karisma itu bersyarat: ia sah hanya selama tidak bertentangan dengan mekanisme kolegial yang disepakati.
Rais Aam gagal pahami prinsip dasar sosiologi kepemimpinan NU:
Kharisma ulama tidak otomatis memberi hak mengabaikan keputusan Muktamar—forum tertinggi representasi kolektif NU.
Yang terjadi:
- Klaim “kepemimpinan sepenuhnya di tangan Rais Aam” adalah authoritarian nostalgia: kerinduan pada zaman pra-organisasi.
- Pemecatan sepihak adalah pengkhianatan terhadap semangat 1926, di mana HadrotusySyaikh Hasyim Asy’ari justru membatasi dirinya sendiri dengan AD/ART demi keberlanjutan jam’iyyah.
- Pengikut Rais Aam—yang gencar sebarkan narasi “Ketum sesat”—berperan sebagai enabler, memperkuat echo chamber yang gantikan fakta dengan fatwa emosional.
Paradoks tragis: mereka yang paling lantang serukan “kembali ke Khittah 1926” justru yang paling menjauh darinya—karena Khittah lahir dari musyawarah, bukan fatwa sepihak.
KETIGA: FILSAFAT YANG DIABAIKAN
Dalam filsafat politik Islam: Al-‘adl asas al-mulk. Keadilan adalah fondasi kekuasaan.
Tapi apa yang kita saksikan?
- Tuduhan tanpa bukti—melanggar prinsip al-bayyinah ‘ala man idda’a.
- Vonis tanpa istifta’, istikharah, apalagi musyawarah ulama—padahal NU didirikan justru untuk cegah otoritarianisme fatwa.
- Bahasa agama (munkar, bid’ah, mudharat) jadi senjata retoris untuk justifikasi tindakan politik—instrumentalisasi agama yang paling berbahaya.
Gus Yahya tepat saat berkata: “Kalau mau mutlak wewenangnya, enggak usah bikin organisasi.”
Ini bukan keberanian—tapi kejujuran intelektual yang kini langka.
Organisasi bukan perpanjangan tangan satu orang. Ia adalah ijtihad kolektif, kompromi moral, dan komitmen pada prosedur.
Sementara itu, pihak Rais Aam mempraktikkan apa yang disebut Al-Ghazali sebagai istikhlaf bi al-hawa—mengganti pertimbangan syar’i dengan hawa nafsu, meski dibungkus dalil yang di-cherry-pick.
KEEMPAT: SYARIAH YANG DIPELINTIR
Mari bicara maqashid al-syariah.
Syariah Islam melindungi lima hal: din, nafs, ‘aql, mal, nasl. Dalam konteks organisasi: hifz al-jama’ah, hifz al-ittihad, hifz al-‘adl.
Lalu, tindakan siapa yang lebih merusakkan maqashid?
- Yang pelihara prosedur (Muktamar sebagai forum tertinggi),
atau
- Yang hancurkan kepercayaan dengan tuduhan tanpa dasar, picu perpecahan struktural, dan paksa cabang-cabang pilih kubu?
Dari sudut ushul fiqh:
- Al-ashl fi al-umur al-ibahah—kecuali ada dalil qath’i yang larang.
- Tapi di sini, dalil zanni (dugaan pelanggaran) digunakan untuk jatuhkan dalil qath’i (AD/ART hasil Muktamar).
Ini takalluf bi ma la yajibu—membebani diri dengan tanggung jawab yang tidak dibenarkan syariah.
Lebih parah: sengaja tidak berkomunikasi, tolak dialog, hindari klarifikasi—adalah bentuk qathi’ al-rahim kolektif. Dan dalam hadis shahih, qathi’ al-rahim termasuk perbuatan yang Allah tidak akan ampuni selama pelakunya tidak bertaubat.
Jangan sembunyikan ambisi di balik jubah amar ma’ruf nahi munkar. Karena munkar terbesar hari ini adalah penggunaan wewenang agama untuk memecah-belah umat yang sudah bersatu dalam satu jam’iyyah.
REFLEKSI: NU DI AMBANG KRISIS EPISTEMIK DAN MORAL
Konflik ini bukan soal siapa benar, siapa salah. Tapi: apa yang kita pertaruhkan?
Apakah NU masih organisasi modern berbasis konstitusi dan kolegialitas—atau kembali jadi network informal dikuasai segelintir kiai dengan otoritas tak terbatas?
Apakah khittah hanya jadi slogan kampanye—oratorium tanpa praktik?
Apakah kita masih percaya bahwa musyawarah lebih utama daripada fatwa sepihak?
Pelajaran keras:
1. Karisma tanpa akuntabilitas adalah bom waktu. NU butuh mekanisme check and balance yang kuat—termasuk code of ethics yang ikat Rais Aam dan Ketum sama ketatnya.
2. Pengikut yang fanatik adalah ancaman terbesar bagi NU. Mereka yang bela Rais Aam apa pun keputusannya—meski langgar AD/ART—adalah benteng terakhir inkulturasi feodalisme.
3. Muktamar bukan formalitas. Ia adalah sakramen demokrasi NU. Abaikannya berarti lecehkan suara 90 juta warga NU—dan lebih parah: lecehkan amanat Muktamar sebelumnya.
PENUTUP: KEMBALI KE AKAL DAN ADAB
NU pernah jadi benteng akal sehat di tengah ekstremisme. Ia lahir dari kesadaran: agama butuh organisasi, dan organisasi butuh aturan.
Hari ini, kita diuji:
Apakah kita biarkan satu orang—betapa pun alimnya—gantikan akal kolektif dengan kemauan pribadi?
Apakah kita biarkan adab NU dikubur oleh nafsu kekuasaan yang dibungkus bahasa agama?
Jawabannya menentukan:
Apakah NU masih layak disebut ahlussunnah wal jama’ah—
atau sekadar ahlus-syaraf wal jama’ah (para bangsawan yang memecah jamaah).
Wallahu a’lam bish-shawab.
Tapi sejarah—dan konstitusi—akan mencatat: siapa yang menjaga, dan siapa yang mengkhianati..
“Organisasi yang tidak taat pada aturannya sendiri, cepat atau lambat akan runtuh—bukan karena musuh, tapi karena pengkhianatan dari dalam.”
Red/SL.
