https://www.youtube.com/channel/UCGNG2mey9udiAUVKaX0HTNQ, http://www.balidigital.id/

Bali Digital Channel, Jalan Tukad Citarum O, blok O, No 1, Denpasar (2025)

Q: What is the address?

Jalan Tukad Citarum O, Blok O, No 1

23/12/2025

🔥 RAHAYU SEMETON MUDA BALI! Gak Ada Lagi Alasan Gak Bisa Kuliah.

Siapa bilang anak muda dari keluarga kurang mampu gak bisa jadi sarjana? Hari ini, Selasa, 23 Desember 2025, Pak Gubernur Koster baru aja kasih "gas pol" lewat program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana).

Tadi di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Centre Denpasar, Pak Gubernur resmi menyerahkan bantuan buat temen-temen kita yang mau lanjut kuliah tapi terkendala biaya. Gak main-main, Bali jadi pelopor di Indonesia yang punya program sekeren ini untuk memperluas akses pendidikan tinggi.

Apa aja sih yang didapat? Cek infonya nih:
✅ Uang Saku/Biaya Hidup: Rp 1,4 Juta (kuliah di Denpasar/Badung) atau Rp 1,2 Juta (di kabupaten lain). ✅ Buat yang di UT, dapet Rp 750 ribu karena fleksibel gak perlu kos!
✅ Biaya Kuliah (UKT): Dibantu maksimal Rp 1 Juta per semester.
✅ Biaya Daftar: Disubsidi sampai Rp 300 ribu.

Pak Koster juga sempat sharing lho, beliau dulu juga dari keluarga yang kurang mampu tapi tetap semangat sekolah sampai bisa tembus ITB. Kata beliau: "Kekayaan paling abadi itu ada di kepala (ilmu pengetahuan)." Mantap banget kan?.

Catatan buat kalian:
✔️Tahun 2025 ini, bantuan sudah diserahkan kepada 500 mahasiswa dari seluruh kabupaten/kota se-Bali.
✔️Buat yang belum dapet, jangan sedih! Tahun 2026 nanti sosialisasi bakal dilakuin lebih awal biar makin banyak yang bisa ikut.

Pemprov Bali udah kerja sama bareng 26 Kampus keren (Unud, Undiknas, Primakara, ITKES, Poltekkes, dll).

Yuk, semangat buat Semeton yang lagi berjuang kuliah. Fokus belajar, disiplin, dan buktiin kalau anak muda Bali itu berkualitas dan berdaya saing global. (AGP)

22/12/2025

🛑 UPDATE: Penutupan TPA Suwung Ditunda hingga 28 Februari 2026.

Rahayu warga kota Denpasar & Badung, Berdasarkan usulan dari Gubernur Bali bersama Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung, Pemerintah Pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Republik Indonesia memberikan lampu hijau untuk perpanjangan operasional terbatas TPA Suwung.

✅ Apresiasi Perbaikan: Berdasarkan Surat Gubernur, Wali Kota, dan Bupati Badung, Bapak Menteri telah menugaskan Tim untuk melakukan peninjauan ke Bali. Hasilnya, Pemerintah Provinsi Bali dinilai telah melakukan upaya perbaikan terhadap kewajiban sanksi administratif.

✅ Aturan Masa Transisi:
Selama masa transisi, Denpasar dan Badung hanya diizinkan membuang sampah ke TPA Suwung maksimal 50 persen dari jumlah truk pengangkut sampah harian.
Sisa sampah yang tidak dibuang ke TPA Suwung wajib dikelola melalui optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS).

✅ Batas Akhir Penutupan: Atas dasar penilaian tersebut, penutupan resmi diundur hingga 28 Februari 2026. Ini adalah komitmen terakhir—setelah tanggal tersebut, TPA Suwung wajib tutup total.

✅ Optimalisasi TPST: Waktu tambahan ini diberikan agar seluruh sarana pengolahan sampah (TPST) bisa bekerja maksimal sehingga siap beroperasi mandiri secara penuh. (AGP-NSKLB)

Langkah ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk lebih disiplin mengelola sampah dari rumah demi Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan.

13/12/2025

🔴Pemprov Bali terus menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi dan memberdayakan UMKM serta pasar tradisional sebagai tulang punggung ekonomi Bali. Instruksi Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 (2 Desember 2025) NSKLB

07/12/2025

🙏rahayu Denpasar & Badung: 𝗧𝗣𝗔 𝗦𝘂𝘄𝘂𝗻𝗴 𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗱𝗶𝘁𝘂𝘁𝘂𝗽 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 𝟮𝟯 𝗗𝗲𝘀𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟱, Optimalkan Tebe Modern, TPS3R, TPST dan Olah Sampah Berbasis Sumber

Melalui surat penting per 5 Desember 2025, Gubernur Koster melarang Walikota Denpasar dan Bupati Badung membawa sampah ke TPA Suwung yang selama ini menggunakan sistem open dumping dan melanggar aturan lingkungan.

𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗞𝘂𝗻𝗰𝗶 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴:
✅ Stop Buang Sampah: Denpasar dan Badung dilarang membuang sampah ke Suwung mulai 23 Desember 2025.
✅ Optimalkan Fasilitas: Segera optimalkan Tebe Modern, TPS3R, TPST, Mesin Pencacah, dan Dekomposer.
✅ Wajib Pilah: Warga diminta segera melakukan pengelolaan sampah secara mandiri atau kelompok, dimulai dari pemilahan organik dan non-organik di tingkat rumah tangga.

Langkah ini adalah komitmen Pemprov dan Pemda untuk menyelamatkan lingkungan Bali dan mengganti sistem lama yang menimbulkan masalah, sesuai kesepakatan Gubernur, Walikota, dan Bupati. (AGP-NSKLB)

03/12/2025

🔴PENGUMUMAN TEGAS DARI PEMERINTAH PROVINSI BALI.

𝗧𝗢𝗞𝗢 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗥𝗡 𝗕𝗘𝗥𝗝𝗘𝗝𝗔𝗥𝗜𝗡𝗚: 𝗣𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗜𝗭𝗜𝗡 𝗗𝗜𝗛𝗘𝗡𝗧𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗔 (𝗠𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗨𝗠) 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗟𝗨𝗥𝗨𝗛 𝗕𝗔𝗟𝗜!

Sejak 2 Desember 2025 , Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas untuk melindungi perekonomian rakyat kecil Bali.

Gubernur Bali telah mengeluarkan 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗞𝗦𝗜 𝗚𝗨𝗕𝗘𝗥𝗡𝗨𝗥 𝗕𝗔𝗟𝗜 𝗡𝗢𝗠𝗢𝗥 𝟲 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟱 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern Berjejaring.

APA Poin Utama Instruksi Ini?

✅ 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗜𝗭𝗜𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗨.
Semua Walikota/Bupati se-Bali WAJIB menghentikan sementara (moratorium) semua izin, baik itu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Izin Usaha bagi Toko Modern Berjejaring di seluruh wilayah Kota/Kabupaten di Bali. Tujuan ini jelas: mengendalikan pesatnya pertumbuhan Toko Modern Berjejaring yang mengancam keberadaan UMKM, Koperasi, dan Pasar Tradisional Lokal Bali.

✅ PERKUAT UMKM LOKAL.
Pemerintah daerah harus meningkatkan keberpihakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya, berupa kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal Bali.

✅ PENGAWASAN KETAT.
Pengawasan akan ditingkatkan, dan penegakan hukum akan dilakukan bersama aparat berwenang jika terjadi pelanggaran terkait pengendalian Toko Modern Berjejaring.

KAPAN INI BERLAKU
Instruksi ini berlaku efektif segera sejak ditetapkan. Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi Bali mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". (Agp-NSKLB-TimDigi)

𝑴𝒂𝒕𝒖𝒓 𝑺𝒖𝒌𝒔𝒎𝒂, 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒑𝒊𝒉𝒂𝒌, 𝒍𝒂𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂𝒌𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒌𝒔𝒊 𝒊𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒊𝒃, 𝒅𝒊𝒔𝒊𝒑𝒍𝒊𝒏, 𝒅𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒖𝒉 𝒓𝒂𝒔𝒂 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃.

03/12/2025

🔴Jatiluwih, 𝗪𝗮𝗿𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗮 𝗨𝗡𝗘𝗦𝗖𝗢 𝗱𝗮𝗻 𝘄𝗮𝗷𝗮𝗵 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹, 𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺 𝗯𝗮𝗵𝗮𝘆𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗶𝘂𝘀 𝗮𝗸𝗶𝗯𝗮𝘁 𝗸𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝘁𝗮𝗸 𝘁𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗶, 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿 𝗸𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗮𝗹𝗶𝗵 𝗳𝘂𝗻𝗴𝘀𝗶 𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻.

Pansus Trap DPRD Bali menemukan 13 pelanggaran signifikan yang berpotensi merusak keaslian lanskap subak berteras yang menjadi ciri khas kawasan tersebut.

Pelanggaran yang ditemukan mencakup:
☑ Alih fungsi lahan tanpa izin.
☑ Pembangunan yang tidak sesuai peruntukan di zona konservasi.
☑ Aktivitas usaha yang mengganggu harmoni visual kawasan.

Tindak lanjut, Satpol PP Bali, atas petunjuk Pansus TRAP, langsung memasang police line pada sejumlah usaha wisata yang melanggar. Pansus TRAP juga memanggil Pemkab Tabanan dan instansi terkait untuk klarifikasi dan penataan ulang. (NSKLB) matur suksma

02/12/2025

PENGUMUMAN PENTING: 𝗟𝗜𝗡𝗗𝗨𝗡𝗚𝗜 𝗟𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔𝗡𝗜𝗔𝗡 𝗞𝗜𝗧𝗔 𝗨𝗡𝗧𝗨𝗞 𝗞𝗘𝗗𝗔𝗨𝗟𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗟𝗜.

Selasa, 2 Desember 2025, Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Lain (Non Pertanian) telah resmi dikeluarkan.

Ini adalah kebijakan strategis untuk menjaga agar lahan pertanian produktif, khususnya sawah (LP2B dan LBS), di Bali tetap lestari dan tidak dialihfungsikan menjadi bangunan atau sektor non-pertanian lainnya.

Mengapa ini PENTING?
1. Kedaulatan Pangan: Untuk memastikan Bali memiliki pasokan pangan yang cukup dan mandiri, sesuai dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".
2. Menjaga Keseimbangan Alam: Melestarikan keharmonisan hubungan antara alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Poin Utama Instruksi Gubernur Kepada Walikota/Bupati:

✅ 𝗗𝗜𝗟𝗔𝗥𝗔𝗡𝗚 Keras Mengalihfungsikan: Walikota/Bupati diinstruksikan untuk tidak melakukan dan tidak menyetujui alih fungsi Lahan Pertanian, termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Luas Baku Sawah (LBS), ke sektor lain.

✅ 𝗪𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗠𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗵𝗮𝗻: Semua pihak harus menjaga dan mempertahankan keberadaan lahan pertanian yang telah ditetapkan di masing-masing Kota/Kabupaten.

✅ 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗔𝗪𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠𝗔𝗡: Aparat berwenang akan meningkatkan pengawasan. Pelanggaran alih fungsi LP2B dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

✅ 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗜𝗡𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗙: Pemerintah juga akan memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada petani dan pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan lahan pertanian.

Ngiring kita bersama-sama wujudkan Bali Era Baru dengan mendukung kedaulatan pangan dan melindungi warisan lahan pertanian kita, secara niskala-sakala (sekala dan niskala), suksma. (Agp-NSKLB-TimDigi)

30/11/2025

𝘀𝗲𝗱𝗶𝗵! 𝗞𝗘𝗦𝗔𝗠𝗔𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗬𝗨 𝗚𝗟𝗢𝗡𝗗𝗢𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗗𝗜 𝗦𝗨𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗔𝗡 𝗝𝗘𝗠𝗕𝗥𝗔𝗡𝗔-BALI.

Tragedi banjir bandang Sumatera (sejak 26 November 2025) semoga menjadi alarm terakhir. Musibah yang menewaskan ratusan jiwa dan ratusan belum ditemukan + ribuan KK terdampak di Sumatera ini memiliki kesamaan yang mengerikan dengan bencana berulang di Jembrana Bali (2018 & 2022): ADA DI TEMUKAN / DISERTAI KAYU GLONDONGAN.

Fakta Kunci:
✅DI JEMBRANA, banjir bandang di barengi dengan gelondongan kayu kayu besar di tahun 2018 dan 2022 menyebabkan jalur utama Denpasar-Gilimanuk, jalur utama antar pulau ini lumpuh total, jembatan hampir putus, dan menelan korban jiwa dan rusaknya puluhan rumah warga.

✅DI SUMATERA, skala kerusakan kini super masif, menelan lebih dari 303 jiwa meninggal, 279 orang hilang, dan menyebabkan ribuan KK terdampak. Namun, polanya sama, ada kayu glondongan hanya beda jenis kayu.

Mohon kepada yth. Kementrian Kehutanan RI BAPAK RAJA JULI ANTONI dan terkait, untuk nggak pakai lama dan segera melakukan REFORMASI TOTAL KEBIJAKAN TERKAIT KEHUTANAN NASIONAL.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Semua harus ditata nggak pakai lama. Sinergi jaga alam, menjaga kebersihan, demi kebaikan bersama dan untuk anak cucu mendatang. Jaga Alam/Pertiwi Wujudkan Indonesia Harmonis. Suksma.”

Denpasar, 30 November 2025, Salam Rahayu. Disampaikan oleh: AGUNG GEMPA | CEO Media Bali Online (NSKLB Grup).

28/11/2025

POKTAN SAS BULELENG RESMI KANTONGI SERTIFIKAT PADI ORGANIK SNI: BERAS SEHAT, ALAM TERJAGA, WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN PARIWISATA BERBASIS PERTANIAN DAN BUDAYA. Panen berikutnya Februari 2026.

✅Komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan pertanian organik terus menunjukkan hasil nyata. November 2025, Poktan SAS Buleleng secara resmi mengantongi Sertifikat Padi Organik SNI sebagai tonggak pencapaian untuk menghasilkan Beras Sehat, menjaga Alam Tetap Terjaga, sekaligus mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pariwisata Berbasis Pertanian dan Budaya yang Berkelanjutan!

✅Keberhasilan Poktan Sri Amertha Sariaji (SAS) ini, yang diawali dengan luas lahan kawasan pertanian padi organik seluas 1 hektar dan melibatkan sekitar 20 orang anggota kelompok, merupakan langkah konkret implementasi visi pembangunan daerah. Program ini berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2021.

✅Kesuksesan program ini semakin didukung oleh peran penting dari Koperasi Multi Pihak Bali Bangkit Sejahtera yang telah mengawal Poktan SAS hingga berhasil meraih sertifikasi ini. Sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung seperti Koperasi adalah kunci dalam pengembangan berkelanjutan.

✅Sertifikat yang diberikan melalui Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Kertha Bali Sejahtera ini merupakan validasi resmi atas praktik budidaya padi organik Poktan SAS. Pencapaian ini secara signifikan memperkuat visi Bali sebagai Pulau Organik (Organik Island), dan akan terus diperluas dengan beragam pertanian organik yang sinergi dengan subak-subak dan poktan lainnya, seiring dengan perkembangan pasar untuk memastikan produk organik Bali makin mendominasi.

Mari kita dukung terus petani lokal yang berjuang untuk pertanian berkelanjutan, demi Bali yang Sehat dan Lestari. Koperasi Multi Pihak Bali Bangkit Sejahtera

09/09/2025

Salam saking Bumi Makepung Tanah Jegog Jembrana Bali.

https://www.facebook.com/share/19WhvjC1JU/

✅ Wagub Giri Prasta dan jajaran kementerian hadir di acara Launching Desa BISA Ekspor. Ini bukan cuma seremonial, tapi bukti nyata kalau desa di Bali itu potensinya luar biasa.

✅ Tujuannya; Bikin desa jadi jagoan ekspor, dorong produk lokal kayak kakao, perikanan, dan hasil pertanian lainnya buat tembus pasar global.

Sinergi Kuat untuk Masa Depan Desa.

✅ Acara ini jadi momen penting! Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan PDT, serta LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) resmi teken kerja sama. Penandatanganan ini jadi simbol komitmen buat dukung desa agar produknya bisa bersaing di pasar dunia.

✅ Lounching ini juga sejalan dengan Visi Gubernur Koster, "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", yang fokus membangun Bali secara holistik. Astungkara ekspor perdana kakao ke Prancis, perikanan ke Filipina, dan hortikultura ke Singapura resmi dilepas.

Apa yang spesial?

▶️ Kolaborasi Pemerintah & Swasta: Biar desa enggak sendirian, ada yang dampingi buat tembus pasar internasional.
▶️ Spirit Tri Hita Karana: Ekspor Bali enggak cuma soal duit, tapi juga jaga alam, budaya, dan pemberdayaan komunitas.
▶️ Visi Presiden Prabowo Subianto: Gerak cepat, hasil terbaik dan terbanyak buat majuin ekonomi desa.

Ini langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa di Bali.
Acara berlangsung di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (9/9).

26/08/2025

Bahlil Pastikan Mulai 2026 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP! Silakan kami masukan...

👉Katanya saat ditemui media: "Jadi ya, kalian jangan pakai LPG 3 Kg lah, desil 8,9,10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah” (Jakarta, 25/8).

👉ya.. Bahlil, memastikan bahwa cara pembelian LPG 3 kg atau gas melon mulai tahun depan harus menggunakan NIK.

👉Lanjut ia mengatakan, teknis detail terkait syarat pembelian gas melon masih diatur. Siap-siap aja, ke depannya beli gas melon bakalan lebih terdata.

07/08/2025

Rahayu Sameton Badung & Denpasar,

☑ Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq akan tutup sebanyak 306 tempat TPA se-Indonesia yg menggunakan metode lahan terbuka atau 'open dumping' termasuk TPA Suwung di Denpasar.

☑ Mulai 1 Agustus 2025, TPA Suwung resmi STOP menerima sampah organic merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 921 Tahun 2025 tentang Penghentian Pengelolaan Sampah dengan Metode Open Dumping, yang harus dihentikan paling lambat 180 hari sejak diterbitkan pada 23 Mei 2025.

☑ Sampah wajib dikelola berbasis sumber. Artinya, tiap rumah tangga dan pelaku usaha harus memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diolah mandiri, anorganik dan residu diserahkan ke TPS3R di kabupaten/kota. Suksma

Bali Digital Channel

23/12/2025

22/12/2025

13/12/2025

07/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

02/12/2025

30/11/2025

28/11/2025

09/09/2025

26/08/2025

07/08/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category