07/08/2026
Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) berat yang harus diselesaikan cepat oleh Pemkab Tabanan.
Pasalnya, saat ini ekspansi pembangunan akomodasi pariwisata dari wilayah Kabupaten Badung menuju Tabanan semakin masif.
Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian produktif makin marak, baik untuk permukiman, perumahan, hingga pusat perbelanjaan.
Dari sembilan RDTR yang ditargetkan, Pemkab Tabanan baru mampu menuntaskan tiga RDTR, yakni RDTR Kecamatan Selemadeg Barat, RDTR Kecamatan Kediri, dan RDTR Kecamatan Tabanan.
Kondisi tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan yang membahas rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 pada Kamis (6/7/2026).
Banyaknya RDTR kecamatan yang jalan di tempat membuat para wakil rakyat di Tabanan melontarkan kritik keras. Anggota Komisi DPRD Tabanan, I Ketut Arsana Yasa, menegaskan bahwa lambatnya penuntasan RDTR tidak hanya menghambat investasi yang akan masuk, tetapi juga mengancam status Tabanan sebagai kawasan lumbung pangan Bali.
"Harapan kami RDTR ini bisa cepat diselesaikan. Sehingga ada payung hukum atau aturan jelas soal bangunan dan tata ruang detail di Tabanan, di samping adanya penetapan LP2B dan L*D," tegasnya.
Hal nada disampaikan Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa. Ia mempertanyakan kinerja eksekutif yang dinilai lamban, padahal penyusunan draf tersebut sudah digarap sejak tahun 2023.
"Ini ada apa RDTR tidak selesai-selesai? Dari sekian tahun berjalan kok lambat drafnya selesai. Padahal mulai digarap sejak tahun 2023 lalu," cetus Arnawa.
