28/02/2026
Pemerintah Harus Tunjukkan Data APBN untuk Pendidikan Secara Transparan Ketimbang Klaim “Tidak Dikurangi”
PDI Perjuangan tidak pernah mempersoalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yang disoroti adalah transparansi dan konsistensi anggaran agar tidak terjadi penggeseran prioritas yang berdampak pada pendidikan nasional.
Pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, bahwa tidak ada pengurangan program perlu dibedakan antara program berjalan dan kecukupan anggaran. Program bisa tetap ada secara administratif, tetapi jangkaunya berkurang jika ruang fiskal menyempit.
PDIP berbicara berdasarkan postur angka dalam APBN. Ketika muncul Rp223,5 triliun untuk MBG dan publik melihat tekanan pada belanja lain, wajar jika muncul pertanyaan adanya realokasi dari sektor pendidikan.
PDIP tidak menyebut program dihentikan. Yang diminta adalah kejelasan: apakah ada pengurangan pagu, penundaan ekspansi, atau refocusing yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
Pemerintah menyebut KIP dan PIP tetap berjalan. Namun pertanyaannya bukan sekadar berjalan, melainkan apakah cakupannya bertambah, stagnan, atau terkoreksi karena tekanan fiskal.
Terkait respons seluruh fraksi termasuk PDIP menyepakati anggaran MBG di Banggar, perlu diluruskan bahwa persetujuan APBN adalah paket kebijakan fiskal. Persetujuan tidak menghapus hak fraksi untuk melakukan pengawasan dan kritik implementasi.
Di forum Banggar, dinamika pembahasan terjadi dan catatan disampaikan. APBN disahkan tidak berarti seluruh fraksi sepakat tanpa catatan atau kekhawatiran jangka panjang.
PDIP berdiri pada prinsip bahwa anggaran pendidikan amanat konstitusi minimal 20 persen APBN. Kualitas belanja, distribusi manfaat, serta keberlanjutan program lebih penting dari klaim “tidak dikurangi”.
Pemerintah harus membuka data rinci & komparatif: sebelum dan sesudah MBG, perubahan pagu, tren realisasi, serta proyeksi dampaknya terhadap mutu pendidikan. Transparansi akan meredam polemik dan menguatkan kepercayaan publik.
Bagi PDIP, kritik bukan serangan, melainkan mekanisme demokrasi untuk memastikan setiap rupiah APBN berpihak pada masa depan generasi bangsa.
