Fantasy Halusinasi

Fantasy Halusinasi Terbaru dan Terupdate.

11/05/2026

Ada Upaya Mempertahankan Kegoblokan di Negeri ini.

219 Siswa dan Guru di Tulung Klaten diduga keracun4n MBG
30/04/2026

219 Siswa dan Guru di Tulung Klaten diduga keracun4n MBG

Terima Rp 3 Miliar, Noel Ebenezer Sebut Itu Uang Halal Hasil Bantu Urus Perkara Sultan Kemenaker
23/04/2026

Terima Rp 3 Miliar, Noel Ebenezer Sebut Itu Uang Halal Hasil Bantu Urus Perkara Sultan Kemenaker

21/04/2026

Buang-buang Anggaran dalam E-KTP

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik kakak kandungnya, Baiq Nelly Kusumuwati, sebagai Wakil Direktur Perencan...
11/04/2026

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik kakak kandungnya, Baiq Nelly Kusumuwati, sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD Provinsi NTB.

Pelantikan ini langsung jadi perhatian publik. Bukan karena jabatannya saja, tapi karena hubungan keluarga antara yang melantik dan yang dilantik.

Pemerintah Provinsi NTB pun memberi penjelasan:
👉 Penunjukan disebut berdasarkan hasil seleksi terbuka
👉 Baiq Nelly diklaim memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman strategis
👉 Bahkan disebut meraih peringkat tertinggi dalam seleksi (pansel)

Juru Bicara Pemprov NTB menegaskan:
“Semua ASN punya hak yang sama. Gubernur tidak bisa menghilangkan hak seseorang hanya karena hubungan keluarga.”

Dalam forum yang digelar Rabu, 1 April 2026 itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, secara terbuka mempertanyakan ke...
10/04/2026

Dalam forum yang digelar Rabu, 1 April 2026 itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, secara terbuka mempertanyakan keakuratan laporan anggaran yang disampaikan pihak kementerian.

Suasana rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI mendadak berubah tegang ketika pembahasan anggaran berujung pada temuan selisih data yang tidak sinkron.

Rapat yang semula berjalan formal itu mulai memanas saat Saleh menemukan adanya ketidaksesuaian angka, khususnya pada pos tugas pembantuan dan pemasaran.

Ia menilai data yang disajikan tidak menunjukkan konsistensi dan berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Sorotan kemudian mengarah kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang memimpin pemaparan.

Dalam momen yang kemudian viral di media sosial, Widiyanti tampak kesulitan memberikan penjelasan rinci terkait selisih angka yang dipersoalkan.

Penjelasan yang disampaikan belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai dasar perhitungan dalam laporan tersebut.
Situasi semakin canggung ketika jajaran internal kementerian yang dimintai klarifikasi, termasuk dari biro perencanaan, juga tidak dapat menyajikan angka pasti.

Ketidakmampuan memberikan data yang eksak membuat forum rapat dipenuhi kebingungan, bahkan di antara pejabat yang hadir sendiri.

Saleh menegaskan bahwa persoalan anggaran negara tidak bisa ditangani dengan pendekatan perkiraan.
Ia menekankan bahwa setiap angka dalam laporan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. “Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” ujarnya dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.

Anggota Komisi Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Tabrak UUDCNN Indonesia
09/04/2026

Anggota Komisi Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Tabrak UUD

CNN Indonesia

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan ...
09/04/2026

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata, guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

Menurut Said, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kebocoran subsidi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

“Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).

Said menilai, mekanisme pendataan penerima subsidi tidak cukup hanya mengandalkan basis data pemerintah.

Diperlukan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan elpiji subsidi benar-benar dibeli oleh kelompok masyarakat yang berhak.

“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” kata dia.

Berdasarkan perhitungan Banggar, lanjut Said, jumlah penerima elpiji 3 kg yang benar-benar layak diperkirakan lebih kecil dari total pagu yang ada saat ini. Dengan penerapan sistem verifikasi biometrik, dia berharap distribusi elpiji subsidi menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” tutur Said.

Sumber: Kompas.com

Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku diperintahkan oleh Menteri ...
09/04/2026

Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku diperintahkan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan dana terkait kepentingan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024.

Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan.

"Jadi waktu itu, beliau (Budi) minta kepada saya agar membantu Pilpres. Saya hanya menjalankan tugas dijalankan. Keterangan saya kenapa melakukan karena takut dicopot itu betul," ujar Danto di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan.

Dana Dikumpulkan dari PPK dan Kontraktor
Dalam keterangannya, Danto menjelaskan bahwa pengumpulan dana dilakukan melalui para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor proyek.
"Waktu itu dirapatkan di PPK, satu PPK ada Rp 600 juta. Dari PPK menghubungi kontraktor untuk transfer uang tersebut kepada masing-masing kontraktor," ungkapnya.

Ketua majelis hakim Kamozaro Waruwu kemudian mendalami aliran dana tersebut, termasuk pihak yang menerima.

Ia juga mengonfirmasi ulang soal dugaan perintah pengumpulan dana untuk kepentingan pengamanan Pilpres dan Pilkada Sumatera Utara.
"Benarkah disuruh Budi Karya Sumadi untuk pengamanan Pilpres?" tanya hakim.
"Benar pak, pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut untuk Bobby itu benar," jawab Danto.

Di sisi lain, program unggulan pamarentah macam MBG dan Kopdes terus jalan. Ternyata, memang efisiensi anggaran yang mot...
08/04/2026

Di sisi lain, program unggulan pamarentah macam MBG dan Kopdes terus jalan. Ternyata, memang efisiensi anggaran yang motong sana-sini itu tujuannya ya buat ini.

Dilansir dari Kompas, sebanyak 38 dokter spesialis di RSUD Siak, Riau, mengeluhkan tunjangan penghasilan mereka yang belum dibayarkan selama enam bulan.

Tunggakan tersebut terjadi sejak 2025 dan sebagian sudah diakui sebagai utang oleh pemerintah daerah, bahkan ada bulan yang tidak dibayarkan karena alasan keterbatasan anggaran.
Akibat kondisi ini, para dokter mengajukan permintaan pindah tugas karena merasa hak mereka tidak dipenuhi.

Persetan dokter, nakes, guru-guru, dan semua pegawai lainnya yang dipangkas anggarannya harus menanggung semua ini. Persetan anak-anak yang mau masuk kuliah untuk sekadar bayar pendaftaran SNBT saja kesusahan.

Hari kita benar-benar ditunjukkan secara terang benderang, bahwa politik di negara kita benar-benar sekotor ini. Ketika tak berada dalam gerbong yang sama, pilihannya antara miskin, dikriminalisasi atau dihancurkan namanya.

Address

Mataram

Telephone

+6285931312888

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Fantasy Halusinasi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Fantasy Halusinasi:

Shortcuts

Share

Category