Suara Mambruk

Suara Mambruk Menyuarahkan suara suara yang terabaikan, tersampingkan dan terbungkam.

09/12/2025

Kamis 4 Desember 2025.

Pemalangan Ruko /kantor Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung kabupaten mimika. fajarpapua.com Senin (27/11/2023). tadinya Pemda Mimika yang saat berperkara dihadiri oleh Plt Bupati Mimika mengakui putusan pengadilan dan akan melakukan ganti rugi Lahan Milik Bpk FRANSISKUS PINIMET Yang di bangun Kantor DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KAB MIMIKA Oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pemkabmimika . Yang Tidak di indahkan Sesuai perintah Undang-undang Bahwa 3 bulan setelah putusan pengadilan Tergugat selaku (Pemda Mimika) seharusnya Telah ganti rugi Atau Memberikan KOMPENSASI Kepada Penggugat Selalu Pemilik tanah Bpk Fransiskus Pinimet.
Tetapi Dari tahun 2021 sampai tahun 2025 PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA tdk indahkan Putusan Pengadilan tersebut.
Maka kami selaku pemilik tanah
Menuntut kepada / Abraham Kateyau Selaku Kepala Dinas DPMK dan Johannes Rettob Selaku BUPATI KABUPATEN_MIMIKA. Agar segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri kabupaten mimika..

Seputar NemangkawiposCom
Seputarpapua TV
Seputarpapua.com
Salam Papua

Sorotan Publik .

09/12/2025

: "konsolidasi tahap II & pembacaan situasia"
Salam pembebasan nasional papua barat!

(Menujuh hari hak asasi manusia 10 desember 2025)

Dengan ini kami mengundang seluruh mahasiswa papua, prodem dan solidaritas yang berada di kota kendari untuk menghadiri agenda tersebut yang akan di seleggarakan pada:

🗒Selasa, 09 desember 2025
🕑pkl, 15-00
📍Sekret ipmppt

Demikian kami sampaikan untuk diketahui bersama agar ikut terlibat. Atas perhatian dan kehadiran terimakasih.

Tanah Kolonial.
Kendari, 08 Desember 2025

Seruan Aksi Nasional Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P)-------------Tanggal 10 Desember 2025 adalah Hari Hak Asasi...
02/12/2025

Seruan Aksi Nasional
Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P)
-------------

Tanggal 10 Desember 2025 adalah Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Human Rights Day atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya secara internasional di seluruh dunia.
Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tanggal 10 Desember menandai diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 silam.

UDHR adalah dokumen tonggak sejarah HAM dunia, yang menyatakan hak-hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, Dalam rangka memeringati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2025, Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P) Sebagai Organisasi Gerakan Masyarakat Adat Menyerukan Aksi Serentak di Empat (4) Kota di Tanah Papua ;Sorong,Timika , Merauke, Agamua-Wamena dengan cara dan gaya masing-masing sesuai kondisi kota.

Salam Masyarakat Adat

Penanggungjawab Aksi Nasional

Ardi Murib

Ketua Umum

Sorotan Publik Sorotan pengikut

Seruan Aksi Nasional
Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P)
-------------

Tanggal 10 Desember 2025 adalah Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Human Rights Day atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya secara internasional di seluruh dunia.
Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tanggal 10 Desember menandai diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 silam.

UDHR adalah dokumen tonggak sejarah HAM dunia, yang menyatakan hak-hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, Dalam rangka memeringati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2025, Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P) Sebagai Organisasi Gerakan Masyarakat Adat Menyerukan Aksi Serentak di Empat (4) Kota di Tanah Papua ;Sorong,Timika , Merauke, Agamua-Wamena dengan cara dan gaya masing-masing sesuai kondisi kota.

Salam Masyarakat Adat

Penanggungjawab Aksi Nasional

Ardi Murib

Ketua Umum

Sorotan Publik

DISPARITAS OTSUS PAPUA DENGAN DILUAR SANAOleh  Victor Yeimo Bedanya Otsus disini dengan diluar sana: Kalau di Greenland ...
23/11/2025

DISPARITAS OTSUS PAPUA DENGAN DILUAR SANA

Oleh Victor Yeimo

Bedanya Otsus disini dengan diluar sana: Kalau di Greenland mereka mengatur hukum sendiri, memiliki polisi sendiri, menguasai sumber daya sendiri, dan bisa melakukan referendum kapan pun mereka mau. Quebec menjalankan bahasa sendiri, kurikulum sendiri, pajak sendiri, dan pernah dua kali memilih lewat referendum (tanpa tentara mengepung rakyatnya). Bougainville menjalankan pemerintahan penuh, mengatur tambang, bahkan 97,7% rakyatnya memilih merdeka dalam referendum yang sah. Basque mengelola fiskal, polisi, dan budaya tanpa intervensi pusat. Catalonia punya parlemen kuat, hukum lokal, bahasa resmi, dan aparat sendiri.

Aland punya status demiliterisasi permanen: tidak ada pasukan pusat di tanah mereka. Nunavut menjaga wilayah Inuit dengan FPIC sebagai kewajiban negara, bukan pilihan. Faroe Islands memegang hak fiskal dan hukum. Sicily mengatur pajak daerahnya. Scotlandia memiliki parlemen dan hak referendum diakui dunia. Zanzibar memiliki presiden, konstitusi sendiri, dan sistem politik terpisah. Hong Kong dulu memegang polisi, imigrasi, pengadilan, dan mata uang sendiri. Samoa Amerika mempertahankan adat, tanah, dan struktur politik lokal tanpa sentuhan paksa negara pusat.

TAPI kalau Otsus di Papua paling brutal dan berbeda jauh. Tanah ulayat dihancurkan izin dari Jakarta. Sumber daya alam dikuras UU nasional. Tidak ada fiskal mandiri. Pendidikan diarahkan untuk integrasi, bukan identitas. Bahasa tak dijaga, adat tak dilibatkan, hukum adat tak diberi ruang. Keamanan dikendalikan aparat pusat dengan senjata lengkap. Pemekaran wilayah dipaksakan tanpa persetujuan adat, tanpa FPIC, tanpa konsultasi apa pun, bahkan menabrak Otsus itu sendiri.

Perdasus bisa dibatalkan kapan saja oleh Kemendagri. Tanah ulayat diputuskan oleh izin pusat. Keamanan dijaga oleh pasukan pusat, bukan aparat lokal. Dan ketika pemekaran dipaksakan tanpa persetujuan. Tidak ada satu pun unsur otonomi dunia yang hadir di Papua.

MRP justru dipasangi agen-agen kolonial. Mereka dipilih untuk tunduk, bukan melindungi. Mereka dipakai untuk mengkampanyekan Otsus Jilid II, menormalisasi pemekaran, dan memalsukan suara rakyat. Di tempat lain, lembaga adat adalah jantung identitas. Di Papua, lembaga adat dijadikan pengeras suara penjajah.

Setiap wilayah otonomi di dunia diberi hak menentukan nasibnya. Setiap wilayah otonomi di dunia bisa menolak pusat. Setiap bangsa adat diberi perlindungan tanah. Setiap rakyat diberi ruang referendum. Hanya Papua yang diberi otonomi untuk tidak memiliki apa-apa.

Itulah perbedaan paling brutal. Di dunia, Otsus adalah alat memerdekakan. Di Papua, Otsus adalah alat mengekang. Di dunia, Otsus memperkuat bangsa asli. Di Papua, Otsus dipakai untuk mematahkan bangsa asli.

So, klu di dunia, otonomi adalah kehormatan. TAPI OTSUS PAPUA tu mengambil kekuasaan, melarang referendum, merampas tanah, menyingkirkan adat, menghancurkan representasi, menambah kontrol pusat, menutup pintu kedaulatan, dsb.

Penulis: Victor Yeimo

22/11/2025
22/11/2025

Bantu kami untuk merawat dan membesarkan Lao-Lao Papua sebagai media perjuangan rakyat Papua.

Donasi melalui: https://saweria.co/laolaopapua

21/11/2025

Rakyat Sipil 10 kampung di Distrik Jila - Kabupaten Mimika - Papua Tengah, sedang Menggungsi Akibat operasi Militer Indonesia yang brutal dan refresif, Pada 31 Oktober 2025.

Akibat dari Penembakan dan Operasi Militer Indonesia di Distrik Jila Kabupaten Mimika, Ribuan Rakyat Sipil Mengalami Ketakutan,Trauma dan Mengungsi Mencari Tempat Perlindungan, Sejak 31 Oktober 2025 hingga sampai saat ini.

Sekitar " 1.500 Rakyat sipil di distrik Jila kabupaten mimika yang mengungsi Akibat Operasi militer yang brutal ini"

Saat ini, Situasi Operasi Militer Di Distrik Jila - Kabupaten Mimika - Provinsi Papua Tengah, sedang berlangsung.

Akses media Agak sulit karena jaringan tidak mendukung dan di batasi.

Akibatnya kami juga sulit dapat informasi, dan Publik Tidak Mengetahui Kejadian Penembakan, Penyisiran, Penangkapan dan Rakyat Sipil yang Mengungsi dan korban di sana










Selanjutnya Nonton
https://m.youtube.com/watch?v=sNJUSa-JECY&fbclid=IwVERDUAOM0alleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR5xc_Bvww5Heabl_fIA4Bt0kXuNEnucD1-HUJnkZ4bvZoqaz6cHJLOhBAiN5A_aem_yDAd1dPFzCjTlMPMfz-LdA

17/11/2025

SERUAN KONSOLIDASI HIMAPA SUKABUMI JAWA BARAT

Kawan-kawan HIMAPA Sukabumi Jawa Barat yang saya hormati dan banggakan...

Melihat situasi yang telah terjadi di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Tambrauw, Teluk Bintuni, Maybrat kususnya wilayah Aifat Timur, kita sebagai mahasiswa Papua tidak bisa hanya menjadi penonton. Ancaman investasi tambang, pemekaran DOB yang tidak berpihak pada rakyat, serta tekanan terhadap tanah adat dan ruang hidup masyarakat adalah persoalan serius yang membutuhkan konsolidasi bersama.

Untuk itu, kami mengajak seluruh kawan-kawan HIMAPA Sukabumi Jawa Barat untuk hadir dalam Konsolidasi Terbuka sebagai ruang memperkuat persatuan, membangun sikap bersama, dan menyatukan langkah perjuangan demi tanah leluhur dan masyarakat adat Papua.

Melalui konsolidasi ini, mari kita satukan tekad untuk:

Menolak investasi tambang yang merusak lingkungan dan menghancurkan tanah adat!

Kehadiranmu adalah kekuatan dan kesatuan kita.
Suara kolektif adalah harapan bagi rakyat Papua✊🌹

Lawan ✊




Address

Denpasar

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suara Mambruk posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share