Koran Bali Express

11/01/2026

TOP Bilang "Lelah Karena Kerja"! Bisa Jadi Kebiasaan Burukmu Sendiri yang Sedang Membunuh Energimu! 🚩🔋

Pernah merasa baru bangun tidur tapi sudah lelah? Atau merasa tubuh seperti "zombie" padahal pekerjaan tidak terlalu berat? Jangan buru-buru menyalahkan bos atau beban kerja. Bisa jadi, kamulah pelakunya!

Banyak dari kita yang mengabaikan sinyal tubuh dan malah memelihara kebiasaan yang menguras energi sampai ke titik nol. Perasaan lelah kronis bukan cuma soal rasa kantuk, tapi ancaman serius buat kesehatan mental dan fisikmu.

Dikutip dari berbagai sumber kesehatan, inilah 5 Dosa Besar yang bikin kamu cepat "lowbat" setiap hari:

Sok Sibuk Sampai Lupa Sarapan: Sarapan itu bahan bakar glukosa! Melewatkan sarapan sama saja memaksa mobil jalan tanpa bensin. Jangan kaget kalau otakmu lemot di jam 10 pagi! 🍳

Dehidrasi yang Dianggap Sepele: Kurang minum air putih bikin darah kental dan jantung kerja ekstra. Hasilnya? Kamu merasa lesu dan lunglai sepanjang hari. Minimal 6-7 gelas, jangan cuma kopi! 💧

Sugar Rush yang Menipu: Manis di mulut, hancur di energi. Konsumsi gula berlebih memang bikin high, tapi setelah itu energimu akan anjlok drastis (sugar crash). Stop minuman manis berlebihan! 🥤

Kecanduan Kafein: Secangkir kopi memang nikmat, tapi kalau sudah bergelas-gelas? Selamat datang kegelisahan, gemetar, dan insomnia. Kafein berlebih justru pencuri energi yang nyata. ☕

Kurang Protein, Kebanyakan Karbo: Protein itu kunci metabolisme dan massa otot. Kalau makanmu cuma karbohidrat tanpa protein, wajar saja kalau kamu gampang lapar dan cepat lemas. 🍗

Coba cek lagi: Apakah hidupmu sudah berkualitas, atau kamu hanya sekadar "bertahan hidup" dengan sisa energi yang ada?



👇 Kebiasaan nomor berapa yang paling susah kamu ubah? Atau ada yang merasa kecanduan kopi tapi tetap lemas? Curhat di kolom komentar!

11/01/2026

Banjir Bandang Hantam IKN, Tol Ambles: Alarm Serius di Jantung Ibu Kota Baru?

Mungkin banyak yang belum tahu. Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ternyata dihantam banjir bandang terbesar dalam 26 tahun terakhir pada Jumat (9/1/2026).

Meski tidak langsung menerjang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), banjir merendam Kelurahan Mentawir yang lokasinya berdekatan. Warga terdampak, infrastruktur terganggu, dan muncul pertanyaan besar: sekuat apa daya dukung lingkungan IKN?

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menyebut banjir dipicu kombinasi faktor alam dan ulah manusia. Curah hujan tinggi, air pasang, ditambah kawasan yang kian dipenuhi beton membuat air tak terserap tanah.

Hujan intens sejak Rabu (7/1) hingga Kamis (8/1) dini hari memicu debit sungai meluap. Akibatnya, banjir tak terelakkan. Warga pun kembali menjadi korban.

Belum selesai soal banjir, tol menuju IKN justru ambles. Ruas Tol IKN Km 11 Balikpapan Utara, Seksi 3A2 Karangjoang–KKT Kariangau, dilaporkan mengalami amblesan dan langsung ditutup pada Jumat pagi (9/1/2026).

Tol yang sempat difungsikan terbatas saat Nataru 2026 ini rencananya akan dibuka kembali jelang Idul Fitri. Namun dengan kondisi terbaru, rencana itu kini penuh tanda tanya.

Wamen PU Diana Kusumastuti mengungkap adanya pergeseran tanah timbunan. Evaluasi menyeluruh dilakukan, dengan target perbaikan rampung Maret 2026.

Banjir, betonisasi, tol ambles—rentetan kejadian ini memantik diskusi panas. Apakah pembangunan IKN sudah benar-benar siap menghadapi tantangan alam? Atau justru alam mulai memberi peringatan keras?

11/01/2026

Kasus Kuota Haji Bergulir Panas, Nama Jokowi Ikut Disebut dalam Konstruksi Perkara

Kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 makin memanas. Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut terseret dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK saat menjelaskan peran para tersangka.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, perkara ini bermula dari kunjungan Jokowi ke Arab Saudi pada 2023 dan pertemuannya dengan pimpinan Saudi. Dari pertemuan itu, Indonesia mendapat tambahan 20 ribu kuota haji untuk memotong antrean puluhan tahun.

Namun masalah muncul di tahap pelaksanaan.

Menurut KPK, kuota tambahan itu diberikan ke negara, bukan ke Menteri Agama secara personal. Tapi dalam praktiknya, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas justru membagi kuota 50:50 antara haji reguler dan haji khusus—10 ribu banding 10 ribu. Padahal undang-undang mengatur 92 persen reguler dan 8 persen khusus.

👉 Diduga melanggar UU sejak awal pembagian.

Tak berhenti di situ, Gus Alex, mantan staf khusus Menag, disebut ikut terlibat dalam proses pembagian. Kuota haji khusus kemudian mengalir ke biro travel, yang diduga memberikan kickback ke oknum Kemenag dari penjualan kursi haji.

KPK mengungkap adanya aliran uang balik, sementara kerugian negara ditaksir tembus Rp1 triliun.

Meski Jokowi belum berstatus apa pun, KPK menegaskan siap memanggil siapa saja sebagai saksi, termasuk Presiden ke-7 RI, demi membuat kasus ini terang benderang.

Pertanyaannya kini:
siapa saja yang benar-benar menikmati “jatah emas” kuota haji tambahan ini?

11/01/2026

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, melakukan Temu Wirasa dengan PKK dan Kader Posyandu Desa Sibanggede di Ruang Rapat Kantor Desa Sibanggede, Abiansemal, Badung, Minggu (11/1).

Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa melakukan Temu Wirasa dengan PKK dan Kader Posyandu Desa Sibanggede.

11/01/2026

Modus Pajak “ALL IN” Terbongkar: Rp 4 Miliar Fee, Pajak Dipangkas 80 Persen

Skandal pajak kembali menguak wajah gelap birokrasi. KPK membongkar modus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara dengan skema yang bikin geleng-geleng kepala: bayar “all in”, pajak bisa dipotong drastis.

Kasus ini terungkap lewat OTT KPK pada 9–10 Januari 2026, terkait pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP tahun pajak 2023. Awalnya, temuan kekurangan bayar pajak disebut mencapai Rp 75 miliar. Namun angka itu mendadak “menyusut” tajam.

🔴 Modusnya:
Pejabat pajak diduga meminta pembayaran “all in” Rp 23 miliar, dengan rincian Rp 8 miliar disebut sebagai fee yang akan dibagi-bagi ke internal. Setelah negosiasi, disepakati fee Rp 4 miliar.

Hasilnya?
👉 Kewajiban pajak turun jadi Rp 15,7 miliar
👉 Negara berpotensi kehilangan Rp 59,3 miliar atau sekitar 80 persen

Lebih licik lagi, fee Rp 4 miliar itu disamarkan lewat kontrak fiktif jasa konsultan pajak, dicairkan, ditukar ke dolar Singapura, lalu dibagikan tunai ke sejumlah pihak.

KPK menyita barang bukti Rp 6,38 miliar, mulai dari uang tunai, dolar Singapura, hingga emas batangan 1,3 kilogram.
Lima orang pun resmi jadi tersangka, termasuk Kepala KPP, pejabat Waskon, tim penilai, konsultan pajak, dan pihak perusahaan.

Skema “all in” ini menimbulkan pertanyaan besar:
berapa banyak pajak negara yang selama ini “dipangkas diam-diam” dengan modus serupa?

11/01/2026

Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu Turun Tangan: Didampingi Hukum, Bukan Ditinggal

Kasus OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kembali menyita perhatian publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pegawai pajak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap mendapat pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan.

“Jangan sampai ditinggalkan sendiri. Kita bantu dari sisi hukum,” ujar Purbaya, Minggu (11/1/2026).

Pendampingan akan diberikan sejak tahap pemeriksaan hingga persidangan oleh tim ahli hukum Kemenkeu. Namun Purbaya menegaskan, pendampingan ini bukan bentuk intervensi terhadap KPK.

“Proses hukum tetap berjalan. Kalau terbukti bersalah, ya kita terima,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut OTT tersebut bisa menjadi shock therapy bagi internal Direktorat Jenderal Pajak. Meski begitu, publik bertanya-tanya: apakah pendampingan ini sekadar menjamin hak hukum pegawai, atau bentuk perlindungan institusi?

Diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara periode 2021–2026, usai mengamankan delapan orang dalam OTT. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK.

Kasus ini kembali menampar wajah reformasi pajak. Shock therapy atau justru puncak gunung es?

11/01/2026

GANJAR TEGAS: PILKADA HARUS DIPILIH RAKYAT, BUKAN BALIK KE DPRD

Di tengah menguatnya wacana pilkada dipilih DPRD, PDI Perjuangan pasang sikap berlawanan arah. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan partainya konsisten mendukung pilkada langsung oleh rakyat.

“Sikap PDI Perjuangan sangat jelas. Kami dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” tegas Ganjar saat Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Ganjar mengingatkan publik bahwa Indonesia pernah merasakan era pilkada lewat DPRD di masa Orde Baru. Setelah reformasi, rakyat justru menuntut agar kepala daerah dipilih langsung karena dianggap lebih demokratis dan berpihak pada suara publik.

“Reformasi lahir karena rakyat ingin perubahan. Pilkada langsung itu hasil perjuangan,” ujarnya.

Pernyataan Ganjar ini kontras dengan dorongan sejumlah elite politik yang ingin mengembalikan pilkada ke tangan DPRD dengan alasan efisiensi dan biaya mahal. Namun, kritik keras datang dari masyarakat sipil.

Peneliti PSHK, Violla Reininda, menyebut wacana pilkada lewat DPRD sebagai alarm kemunduran demokrasi. Menurutnya, ide tersebut bukan berasal dari aspirasi rakyat, melainkan dari lingkaran elite kekuasaan.

Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, kepala daerah dinilai akan lebih tunduk pada partai dan legislatif, bukan pada rakyat. Padahal DPRD sejatinya berfungsi mengawasi, bukan memilih kepala daerah.

PSHK juga menilai alasan mahalnya pilkada langsung dan maraknya politik uang bukan alasan yang tepat. Masalah utama justru ada pada integritas partai politik, penegakan hukum, dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Isu pilkada ini pun makin panas. Apakah demokrasi akan tetap di tangan rakyat, atau kembali ke ruang rapat elite?

11/01/2026

Tak Sekadar Malukat, Ini Tingkatan Lebih Tinggi Bernama Mawinten

Tak semua penyucian diri berhenti di malukat. Dalam tradisi Hindu Bali, ada tingkatan yang lebih dalam dan sakral bernama Mawinten atau Pawintenan. Upacara ini bukan sekadar ritual, tapi titik balik spiritual seseorang.

Pinandita Ketut Pasek Sw****ka, menjelaskan Mawinten dilakukan untuk mohon wara nugraha sebelum mempelajari ilmu keagamaan, sekaligus meningkatkan kesucian lahir dan batin. Mawinten berasal dari kata winten, permata mulia, sebagai simbol penyucian total diri manusia.

Jenisnya pun beragam. Mulai dari Pawintenan Ngadat, Pawintenan Saraswati untuk pelajar, hingga Pawintenan Pemangku yang mengubah status walaka menjadi eka jati. Bagi yang ingin mendalami jalan spiritual, Pawintenan adalah gerbang awal sebelum naik ke tahapan lebih tinggi, bahkan menuju diksa.

Tak bisa sembarangan. Sebelum Mawinten, seseorang wajib melaksanakan Pangidep Hati, sebagai penyiapan batin dan pikiran. Minimal sudah tanggal gigi pertama. Tujuannya jelas: mengendalikan hawa nafsu, membersihkan pikiran, dan membuka jalan tuntunan suci.

“Pawintenan itu soal pengendalian diri. Pikiran adalah sumber baik dan buruk. Kalau pikiran tidak disucikan, ilmu suci bisa melenceng,” tegas Pasek Sw****ka.

Uniknya, setelah Mawinten ada pantangan dan tanggung jawab moral. Status spiritual naik, perilaku pun harus ikut berubah. Tidak hanya soal ritual, tapi cara hidup sehari-hari.

Welaka Ida Bagus Gede Suragatana menambahkan, Pawintenan juga menjadi penyadaran fungsi hidup. Pawintenan Dalang untuk tugas mendalang, Pawintenan Maha Wisesa bagi pengurus desa, hingga Pawintenan Sadeg agar tidak menyimpang saat menyampaikan pawisik.

Mawinten bukan untuk semua orang. Tapi bagi yang siap, inilah ritual yang mengubah arah hidup—bukan hanya bersih secara sekala, tapi juga niskala.

11/01/2026

Palinggih Ini Diyakini Ampuh: Mohon Taksu, Obat, hingga Keselamatan Ibu Melahirkan

Tak semua pura hanya jadi tempat sembahyang biasa. Di Pura Puseh Blega, Blahbatuh, Gianyar, ada palinggih sakral yang dipercaya sebagai tempat mohon taksu, kesuksesan, hingga kesembuhan. Bahkan, diyakini mampu melindungi ibu yang akan melahirkan.

Tokoh Adat Blega, Ida Bagus Made Sujana, mengungkapkan palinggih di utama mandala Pura Puseh Blega kerap didatangi sanggar, sekaa santi, hingga organisasi adat. Tujuannya satu: memohon kelancaran, karahayuan, dan taksu saat tampil di panggung. Tak sedikit yang kembali setelah sukses, bahkan menghaturkan kostum pentas sebagai bentuk bhakti.

Yang paling menarik, Palinggih Ratu Sakti dikenal sebagai tempat nunas tamba (obat). Mulai dari orang sakit hingga ibu yang hendak melahirkan datang memohon perlindungan. Bawang pun digunakan sebagai sarana, dipercaya sebagai penangkal energi negatif.

Uniknya lagi, karena Pura Puseh Blega diyakini sebagai tempat matetamban, desa ini disebut tak memiliki dukun atau balian sejak dulu. Saat sakit, medis maupun nonmedis, warga cukup nunas di palinggih ini.

Ada p**a pantangan keras: tidak boleh mementaskan tarian bertema peperangan. Sejarah mencatat, pada 1986 pernah digelar tarian bertema perang dan berujung pada sejumlah krama kesurupan. Sejak itu, larangan tersebut dipatuhi tanpa kompromi.

Mitos atau keyakinan turun-temurun, Pura Puseh Blega terus menyimpan kisah yang membuat siapa pun berpikir dua kali untuk meremehkannya.

11/01/2026

Pantang Dilanggar! Warga Sibang WAJIB Matur Piuning di Pura Dalem Dasar, Jika Tidak Siap-siap Kena Rintangan

Pura Dalem Dasar di Desa Sibanggede, Abiansemal, Badung, bukan pura biasa. Di tempat suci yang dipercaya berakar dari sejarah Kerajaan Mengwi ini, warga wajib matur piuning sebelum menggelar upacara pernikahan maupun kematian. Jika berani melanggar, konsekuensinya diyakini bukan hal sepele.

Pemangku Pura Dalem Dasar, Mangku I Gusti Agung Gede Mertasana, menegaskan pantangan ini telah berlaku turun-temurun. Pengantin maupun jenazah pantang melintas di depan pura tanpa izin dan restu. “Kalau dilanggar, sudah terbukti akan ada kapiambeng atau masalah, baik saat prosesi maupun setelahnya,” ujarnya.

Bukan sekadar cerita. Mangku Mertasana mengungkap pengalaman nyata. Pernah ada pasangan yang mengabaikan pantangan saat menikah. Akibatnya, rumah tangga mereka hanya bertahan beberapa bulan sebelum berakhir perceraian. “Sudah diingatkan, tapi tidak percaya. Akhirnya terbukti,” ungkapnya.

Pantangan serupa juga berlaku untuk pengusungan jenazah. Bahkan, warga memilih memutar hingga dua sampai tiga kilometer demi menghindari melintasi pura. Pernah suatu waktu, bade jenazah mendadak tak bisa diangkat tepat di depan pura. Setelah keluarga mohon guru piduka, barulah bade itu bisa bergerak.

Tak hanya pantangan, aura Pura Dalem Dasar juga dikenal angker dan sakral. Mangku Mertasana mengaku kerap mendengar suara gemuruh disertai getaran saat sembahyang, meski tak ada apa pun di belakangnya. Fenomena serupa juga pernah dialami anggota keluarganya.

Keunikan lain, pura ini diyakini sebagai tempat nunas keturunan anak lanang. Sejumlah pamedek disebut kembali menghaturkan bhakti setelah permohonannya terkabul. Datang diam-diam, p**ang membawa keyakinan.

Bagi warga Sibang, Pura Dalem Dasar bukan sekadar warisan sejarah, melainkan penjaga harmoni hidup. Percaya atau tidak, pantangan tetap dijaga. Karena bagi mereka, urusan niskala bukan untuk diuji coba.

11/01/2026

Pandji Dilaporkan, PDIP PASANG BADAN: Satire Bukan Kejahatan!

Pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono buntut materi stand up comedy “Mens Rea” memantik reaksi keras dari PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menilai materi yang dibawakan Pandji harus dipahami sebagai kritik dan satire, bukan kejahatan.

“Kebebasan berekspresi, kritik, dan satire adalah hak konstitusional warga negara,” tegas Djarot, Minggu (11/1).

Menurut Djarot, apa yang disampaikan Pandji merupakan pendapat personal tanpa ajakan kekerasan. Ia mengingatkan, UUD 1945, UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, hingga UU Nomor 9 Tahun 1998 secara tegas menjamin kebebasan berpendapat sebagai fondasi demokrasi.

PDIP bahkan memperingatkan bahaya penggunaan hukum pidana secara berlebihan.
“Pendekatan pidana terhadap kritik, apalagi lewat seni dan komedi, berpotensi membungkam suara publik dan melemahkan demokrasi,” katanya.

Djarot meminta aparat penegak hukum bersikap arif, proporsional, dan menjunjung tinggi HAM, termasuk kehati-hatian dalam menilai unsur niat (mens rea) dalam karya komedi.

Seperti diketahui, Pandji dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan pen*staan agama oleh kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Namun, NU dan Muhammadiyah secara resmi membantah terlibat dan menegaskan pelaporan tersebut bukan sikap organisasi.

Kasus ini pun memunculkan pertanyaan besar: apakah kritik lewat komedi kini rawan dipidanakan?

11/01/2026

Dua rumah sakit baru milik Pemkab Badung, yakni RS Giri Asih dan RS Suwiti hingga kini belum beroperasi.