13/07/2026
Negara Kartu-Kartuan dan Luka Seorang Nenek
Nenek Suparti, 60 tahun, tubuh digerogoti diabetes, ekonomi remuk karena dagangan tak laku. Ia harus membuktikan kemiskinannya di trotoar Bundaran HI, 12 Juli 2026. Rela bermalam, menahan sakit perut, demi secarik kartu untuk hak paling dasar: berobat. Apakah pemerintah Jakarta sedang melayani, atau mendakwa masyarakat?
Kartu telah menjadi pemujaan birokrasi, mengaburkan instrumen keadilan. Fenomena negara kartu-kartuan adalah gejala kapitalisme birokratik: negara menciptakan ilusi kehadiran lewat simbol, sambil membiarkan ketimpangan berjalan tanpa gangguan. Semua tampak progresif, tapi mereproduksi logika pasar. anda hanya layak dilayani jika lolos seleksi administratif yang melelahkan.
Nenek Suparti bukti bahwa kartu tak menghapus kemiskinan, malah mengubahnya jadi sirkus birokrasi. Masyarakat miskin dan lansia dipaksa antre, menginap, membuktikan penderitaannya berulang kali. Ritual perendahan yang dilembagakan. Padahal negara punya data terpadu dan identitas digital. Mengapa masih harus antre fisik?
Negara gagal membangun sistem terintegrasi—atau sengaja mempertahankan fragmentasi demi proyek baru: anggaran kartu, vendor, seremoni. Program sosial dikelola sebagai proyek bisnis. Kartu jadi komoditas politik. Setiap rezim berganti, rakyat jadi konsumen yang harus mendaftar ulang. Inikah efisiensi pemerintahan Prabowo-Gibran? Ini bentuk paling rakus dari inefisiensi.
Realitas yang sesungguhnya absurd: bayangkan untuk berobat, seorang lansia harus lebih dulu jatuh sakit karena sistem. Negara yang seharusnya pelindung, berubah jadi mesin reproduksi penderitaan.
Nenek Suparti adalah buruh tua yang dihantam pasar. Pemerintah menjawabnya dengan kartu, alih-alih redistribusi atau layanan universal. Negara ini sibuk bermain kartu, sementara rakyatnya terus kalah dalam permainan hidup yang sesungguhnya.
