Kanwil Kemenkum DK Jakarta

Kanwil Kemenkum DK Jakarta Halaman Resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Dasar hukum dan sejarah serta kedudukan dan tugas fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta silahkan buka link dibawah ini :
https://jakarta.kemenkum.go.id/sekilas-kantor-wilayah

Assalamualaikum Wr. Wb.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta beserta Jajaran Mengucapkan:Selamat dan Sukses...
28/11/2025

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta beserta Jajaran Mengucapkan:

Selamat dan Sukses
Kepada:

Bapak Hermansyah Siregar, S.H., M.H.

Sebagai

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Setahun Bekerja, Bergerak-Berdampak




Jakarta – Penyuluhan Hukum dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis digelar di RPTRA Menteng Asri, Jakarta Timur, pada Kamis (27...
27/11/2025

Jakarta – Penyuluhan Hukum dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis digelar di RPTRA Menteng Asri, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini berlangsung tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Jakarta Timur, Kusmanto, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan layanan hukum dan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa edukasi hukum dan pemeriksaan kesehatan merupakan langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman, sehat, dan berdaya.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil Kemenkum DK Jakarta Romi Yudianto yang diwakili oleh Kadiv PPPH, Tessa Harumdila, turut hadir dan memberikan sambutan. Tessa menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin yang akan dilaksanakan secara menyeluruh di 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta, sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan hukum dan kesehatan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Tessa menegaskan komitmen BPHN dalam memperluas akses bantuan hukum di tingkat akar rumput.
Ia juga menyampaikan bahwa BPHN Kementerian Hukum melalui Kanwil Kemenkum DK Jakarta telah memberikan pelatihan bagi 681 paralegal dan 52 Organisasi Bantuan Hukum di seluruh DKI Jakarta. "Kami berharap keberadaan paralegal dan OBH ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan hukum secara cepat dan tepat.”

Penyuluhan hukum dalam kegiatan ini mengusung tema Perlindungan pada Anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait upaya pencegahan serta perlindungan terhadap kelompok rentan di lingkungan keluarga.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari dua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah ditunjuk, yaitu LBH Bethel Indonesia dan LBH Hade Indonesia Raya Jakarta Utara, yang memberikan pemaparan langsung mengenai isu-isu hukum yang sering dihadapi masyarakat serta membuka sesi konsultasi dan tanya jawab.

Di akhir kegiatan juga diberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat yang hadir, sebagai bentuk dukungan tambahan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga.

Dengan mengusung tema besar “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Cerdas Hukum”, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat literasi hukum sekaligus meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Surabaya - Kementerian Hukum kembali mencatat prestasi membanggakan dalam peningkatan tata kelola kebijakan publik melal...
27/11/2025

Surabaya - Kementerian Hukum kembali mencatat prestasi membanggakan dalam peningkatan tata kelola kebijakan publik melalui capaian Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Hasil pengukuran ini diumumkan secara resmi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia pada acara penganugerahan yang digelar di Kota Surabaya (25/11).

Tahun ini, pelaksanaan IKK mencatat tingkat partisipasi yang sangat tinggi, yakni 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi. Dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang berpartisipasi, hanya 13 instansi terdiri dari 10 Kementerian dan 3 Lembaga yang berhasil meraih Predikat Unggul, menjadikannya kelompok dengan kinerja tata kelola kebijakan terbaik secara nasional. Kementerian Hukum termasuk dalam jajaran 13 instansi terbaik tersebut.

Penghargaan diterima oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Andry Indrady, yang mewakili Menteri Hukum dalam acara tersebut. Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas perumusan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, menyampaikan bahwa capaian IKK 2025 harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola kebijakan, bukan sebagai garis finish. “Keberhasilan ini merupakan langkah awal untuk membangun kebijakan yang lebih berkualitas. Hasil pengukuran harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan substansi dan proses kebijakan ke depan,” tegasnya.

Pelaksanaan Pengukuran IKK Tahun 2025 menjadi istimewa karena dilakukan dengan instrumen yang telah disempurnakan, melalui penyederhanaan indikator guna meningkatkan akurasi evaluasi. Objek pengukuran mencakup kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan tahapan baru berupa feedback (umpan balik) yang memperkaya kualitas proses penilaian. Seluruh rangkaian pengukuran berlangsung selama lima bulan sejak kick-off pada 25 Juni 2025, melalui tahapan sosialisasi, pengajuan kebijakan, self-assessment, verifikasi, feedback, dan penilaian akhir.

Acara penganugerahan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, para pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama K/L, serta perwakilan pemerintah daerah, menunjukkan dukungan kuat terhadap agenda peningkatan kualitas kebijakan nasional.

Pencapaian Predikat Unggul ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Hukum terus memperkuat tata kelola kebijakan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik.

Setahun Bekerja, Bergerak-Berdampak




Kemenkum Gelar Rapat Anev Kinerja 2025, Kanwil DK Jakarta Tegaskan Komitmen Percepatan Layanan PublikJakarta — Sekretari...
27/11/2025

Kemenkum Gelar Rapat Anev Kinerja 2025, Kanwil DK Jakarta Tegaskan Komitmen Percepatan Layanan Publik

Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kemenkum B11 Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/11/25). Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring serta diikuti oleh seluruh kantor wilayah di Indonesia.

Dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Romi Yudianto hadir secara langsung di lokasi rapat. Sementara itu, jajaran pimpinan pratama Kanwil DK Jakarta, yaitu Kepala Divisi P3H Tessa Harumdila dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Andi Yulia Hertaty, mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Rapat Kakanwil.

Dalam arahannya, Nico Afinta menegaskan bahwa Anev kinerja merupakan instrumen penting untuk mempercepat capaian program Kemenkum, memperkuat kualitas layanan publik, serta meningkatkan koordinasi antarunit kerja. Ia juga mendorong seluruh kantor wilayah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut turut direspons oleh Kanwil DK Jakarta. Kehadiran langsung Kakanwil Romi Yudianto menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan kementerian. Romi menyampaikan bahwa pihaknya siap mempercepat capaian kinerja, baik pada aspek pelayanan hukum, pembinaan hukum, maupun tata kelola internal.

“Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa seluruh Kanwil harus bergerak serempak meningkatkan kualitas layanan. Kanwil DK Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Romi.

Rapat Anev ini turut membahas penyelarasan kebijakan nasional, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, penyesuaian struktur organisasi, serta arah penguatan tata kelola kinerja tahun berjalan. Melalui pelaksanaan Anev yang serentak, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum semakin solid dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Seminar KI di STIH IBLAM: Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Perlindungan Karya dan InovasiJakarta - Kantor Wilayah Kementer...
26/11/2025

Seminar KI di STIH IBLAM: Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Perlindungan Karya dan Inovasi

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan Seminar Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual bagi Mahasiswa STIH IBLAM pada Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ari Juliano Gema, praktisi/advokat bidang Kekayaan Intelektual, serta Riyadil Jinan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lusia Wahyuniati mewakili Kakanwil Kemenkum DK Jakarta menyampaikan pentingnya penguatan pemahaman Kekayaan Intelektual di lingkungan kampus. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi kreatif dan riset saat ini menuntut mahasiswa untuk tidak hanya berkarya, tetapi juga memastikan karyanya dilindungi dan memiliki nilai tambah.
“Kampus merupakan ruang lahirnya ide-ide baru dan memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar KI. Melalui kegiatan ini, kami berharap tumbuh kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, paten, desain industri, serta bentuk-bentuk KI lainnya yang dapat menjadi aset berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan institusi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan KI tidak hanya berfungsi sebagai aspek hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga orisinalitas karya seni, meningkatkan kreativitas, serta membangun reputasi mahasiswa sebagai seniman yang menghasilkan karya berkualitas. “Kekayaan Intelektual dapat menjadi peluang ekonomi, membuka kolaborasi riset, serta mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua STIH IBLAM, Prof. Angkasa menyampaikan bahwa di era digital saat ini, karya ilmiah maupun karya kreatif sangat mudah dipublikasikan dan disebarluaskan tanpa regulasi yang jelas, bahkan berpotensi untuk diperdagangkan secara bebas. Karena itu, pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual menjadi kebutuhan penting, terutama bagi mahasiswa hukum.
“Banyak aspek yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual yang perlu didiskusikan secara mendalam, apalagi materi ini disampaikan oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya. Ini akan sangat menambah pemahaman dan pengetahuan mahasiswa, terutama karena mereka diproyeksikan menjadi praktisi hukum di masa depan,” ujar Angkasa.
Ia juga mengapresiasi kerja sama Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam penyelenggaraan seminar ini serta kehadiran para narasumber yang memberikan wawasan tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui perspektif praktis dan contoh kasus nyata. “Kami berharap para mahasiswa dapat memahami bagaimana penyelesaian sengketa KI dilakukan dan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan dalam kasus-kasus konkret,” lanjutnya.
Melalui penyelenggaraan seminar ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta berharap partisipasi aktif mahasiswa dalam pengelolaan KI semakin meningkat dan dapat mendorong terciptanya karya-karya inovatif yang memberikan manfaat bagi dunia seni dan masyarakat.

Layanan Hukum Semakin Mudah : Posbankum Hadir Menjangkau Warga hingga KelurahanJakarta Selatan — Kementerian Hukum melal...
26/11/2025

Layanan Hukum Semakin Mudah : Posbankum Hadir Menjangkau Warga hingga Kelurahan

Jakarta Selatan — Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pembagian Makan Siang Gratis di Kelurahan Manggarai, Kamis (25/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Walikota Jakarta Selatan, jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Perangkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta, yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila menyampaikan bahwa penyuluhan hukum menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang taat hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik dan memadai mengenai hukum yang merupakan fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil dan mampu menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga negara dengan benar, agar dapat menghindari pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan.

Pada kesempatan ini, juga menjadi momentum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta untuk mensosialisasikan keberadaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah tersedia di Kelurahan Manggarai. Layanan ini memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang mampu.

Tessa mengharapkan warga memanfaatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan ketika menghadapi permasalahan hukum. Melalui Posbankum dan peran OBH, masyarakat dapat memperoleh konsultasi hukum, advokasi serta mengakses penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dinilai lebih cepat, efisien, tidak membebani secara emosional maupun finansial dan mengutamakan kesepakatan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta turut mengumumkan capaian strategisnya, yaitu keberhasilan pembentukan 100% Posbankum di seluruh 65 kelurahan di Jakarta Selatan pada tahun 2025. Capaian tersebut tidak terlepas dari hasil sinergi dan kolaborasi erat antara Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat. Di samping itu, Pemprov Jakarta saat ini tengah memfinalisasi penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pos Bantuan Hukum untuk memperkuat dukungan operasional bagi para pengelola Posbankum dan perangkat kelurahan.

Kegiatan di Manggarai tersebut, tidak hanya memberikan edukasi hukum, tetapi juga dilengkapi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian makan siang untuk masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga.

Kehadiran layanan pada kegiatan tersebut disambut positif dan penuh antusias dari masyarakat yang mengikuti penyuluhan, memeriksakan kesehatan dan berinteraksi langsung dengan para petugas layanan hukum dan kesehatan. Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta berharap kegiatan seperti ini dapat terus diperluas agar semakin banyak masyarakat mendapatkan manfaat serta akses informasi, layanan kesehatan dan layanan hukum yang lebih adil, inklusif dan mudah dijangkau serta mendapatkan keadilan yang merata.

Jakarta – Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 resmi digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Rabu (26/11/2025). Acara ...
26/11/2025

Jakarta – Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 resmi digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Rabu (26/11/2025). Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Ariza Patria, Kepala BPHN Min Husain, serta para pimpinan tinggi madya dan pratama K/L. Turut hadir p**a Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya serta Kakanwil Kementerian Hukum DK Jakarta, Romi Yudianto.

Kepala BPHN Min Husain dalam laporannya menjelaskan bahwa PJA merupakan kerja sama BPHN dan Mahkamah Agung, didukung Kemendagri serta Kemendes PDTT. Tahun ini, sebanyak 130 Peacemaker Justice Awardees dari seluruh Indonesia telah mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari di bawah penyelenggaraan Mahkamah Agung. Melalui seleksi nasional pada 24 November 2025, terpilih 10 desa/kelurahan sebagai TOP PJA, termasuk Kelurahan Cikoko dari Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Fadhilah Nursehati.

Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif antara para penerima TOP PJA dan para menteri serta pimpinan lembaga negara. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan bahwa para lurah dan kepala desa yang hadir merupakan figur terbaik yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung, sehingga pemerintah memberikan apresiasi penuh atas dedikasi mereka. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti capaian besar penyelenggaraan PJA ke-3 pada 2025, yakni terbentuknya lebih dari 70.115 Pos Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang sama ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan keynote speech yang menegaskan apresiasi kepada Kemenkum, Kemendagri, Kemendes PDTT, serta seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi dalam program ini merupakan langkah nyata dalam mendekatkan layanan hukum dan memperluas akses terhadap keadilan (access to justice) hingga ke level desa dan kelurahan.

Kakanwil Hukum DK Jakarta, Romi Yudianto, menyampaikan bahwa Peacemaker Justice Award membuktikan bahwa penyelesaian masalah hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada peran aktif pemerintah desa dan kelurahan. Ia berharap penghargaan ini dapat menginspirasi lurah dan kepala desa, khususnya di wilayah DK Jakarta, untuk terus mengedepankan mediasi, pendekatan restoratif, serta solusi berbasis masyarakat demi terwujudnya keadilan yang lebih humanis.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan Seminar Pen...
25/11/2025

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan Seminar Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual bagi Mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ari Juliano Gema, praktisi/advokat bidang Kekayaan Intelektual, serta Riyadil Jinan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kadiv Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty, mewakili Kakanwil Kemenkum DK Jakarta membuka kegiatan dan menyampaikan pentingnya penguatan pemahaman Kekayaan Intelektual di lingkungan kampus. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi kreatif dan riset saat ini menuntut mahasiswa untuk tidak hanya berkarya, tetapi juga memastikan karyanya dilindungi dan memiliki nilai tambah.

“Kampus merupakan ruang lahirnya ide-ide baru dan memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar KI. Melalui kegiatan ini, kami berharap tumbuh kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, paten, desain industri, serta bentuk-bentuk KI lainnya yang dapat menjadi aset berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan institusi,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perlindungan KI tidak hanya berfungsi sebagai aspek hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga orisinalitas karya seni, meningkatkan kreativitas, serta membangun reputasi mahasiswa sebagai seniman yang menghasilkan karya berkualitas.

“Kekayaan Intelektual dapat menjadi peluang ekonomi, membuka kolaborasi riset, serta mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Kegiatan ini turut didukung Sentra KI Institut Kesenian Jakarta yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mendaftarkan dan melindungi karya-karyanya secara lebih optimal.

Melalui penyelenggaraan seminar ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta berharap partisipasi aktif mahasiswa dalam pengelolaan KI semakin meningkat dan dapat mendorong terciptanya karya-karya inovatif yang memberikan manfaat bagi dunia seni dan masyarakat.



Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan No...
25/11/2025

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti pada Selasa (25/11/2025) di Aula Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto mengambil sumpah 4 Notaris Pengganti di wilayah Jakarta Selatan dengan turut didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Magribi Judhono dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Sukino.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme serta integritas. “Oleh karena itu, setiap notaris dituntut untuk senantiasa menjaga etika profesi, mematuhi peraturan perundang-undangan terutama kode etik notaris, serta memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada masyarakat,” jelasnya.

Diharapkan Notaris Pengganti yang menerima protokol dari notaris sebelumnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dengan notaris yang digantikannya. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan, integritas, dan komitmen menjaga marwah jabatan notaris.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kekayaan ...
24/11/2025

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan Tema “Kekayaan Intelektual Sebagai Pendorong Inovasi dan Kreatifitas di Perguruan Tinggi”. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty hadir langsung dengan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta jajaran pada kegiatan yang digelar di Kampus Universitas Kalbis, Senin (24/11/2025).

Dalam sambutannya Andi Yulia menjelaskan, kampus sebagai ruang lahirnya ide-ide baru memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar Kekayaan Intelektual (KI). Oleh karena itu, melalui kegiatan hari ini, kami berharap muncul kesadaran lebih kuat mengenai pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri, serta bentuk-bentuk KI lainnya. “Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan mengenai bagaimana kekayaan intelektual, serta mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber, diantaranya Ketua Tim Manajemen Perlindungan dan Pembinaan Kekayaan Intelektual BRIN, Riyadil Jinan dan Praktisi Hukum Kekayaan Intelektual, Ari Juliano Gema yang membahas pentingnya ide-ide kreatif yang dilindungi oleh Hukum, Pengelolaan KI, dan Karakteristik Paten. Antusiasme Mahasiswa sangat tinggi ditandai oleh banyaknya pertanyaan pada sesi tanya jawab. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berharap semakin banyak perguruan tinggi yang menjadi motor penggerak lahirnya inovasi berbasis kekayaan intelektual di Indonesia.

Sahabat Pengayoman, ada perubahan penting!Batas waktu 90 hari untuk perbaikan data di SABH resmi dicabut. Pengajuan kini...
21/11/2025

Sahabat Pengayoman, ada perubahan penting!

Batas waktu 90 hari untuk perbaikan data di SABH resmi dicabut. Pengajuan kini lebih mudah dan fleksibel secara elektronik melalui Notaris



21/11/2025

Paralegal hadir sebagai jembatan yang mendekatkan masyarakat pada akses hukum yang adil. Mereka adalah partner Lurah Jati dalam memastikan semua masalah warga dapat ditangani.

Address

Jalan MT. Haryono No. 24 Cawang
East Jakarta
13630

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:00
Tuesday 08:00 - 15:00
Wednesday 08:00 - 15:00
Thursday 08:00 - 15:00
Friday 08:00 - 15:00

Telephone

+6287887833777

Website

http://jakarta.kemenkum.go.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanwil Kemenkum DK Jakarta posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Kanwil Kemenkum DK Jakarta:

Shortcuts

Share

Category