28/10/2025
Pihak bank tidak wajib/berhak lagi menagih kepada debitur secara langsung ataupun lewat telepon, jika Tenor pinjaman lebih dari 5 tahun
Baca selengkapnya :
1. "Daluarsa"
Dalursa berarti Lewat waktu,
yaitu hilangnya hak seseorang/persero untuk menuntut atau menjalankan suatu hak (penagihan) karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan undang-undang. Daluarsa Ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa lama, dan melindungi pihak yang mungkin sudah lupa atau berubah situasinya.
Menurut Ahli Hukum subekti, perkataan Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum, dan hukum pribadi materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan seseorang.
Penjelasan :
Hukum pribadi materil: Merujuk pada hukum yang mengatur hak dan kewajiban pribadi, seperti hukum kontrak, hukum benda, dan hukum keluarga.
hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara (misalnya, hukum pidana atau hukum tata negara).
Hukum perdata mencakup semua aturan hukum pribadi yang pokok, yang mengatur kepentingan individu (seperti hak milik, kontrak, keluarga, Utang pribadi, atau warisan). Ini disebut "hukum pribadi materil" karena fokusnya pada hubungan antar orang tanpa keterlibatan negara
Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai buku aturan tertulis, plus prosedur pengadilan.
2. Contoh konkrit
contoh 1 :
Seorang Udin meminjam uang kepada Bank Mandiri dengan tenor 3 tahun, Bank Mandiri memberikan pinjaman sebesar 50 juta rupiah kepada udin, setelah angsuran ke 2 tahun usaha udin bangkrut dan ia tidak bisa membayar cicilannya ke bank, Maka :
Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tuntutan hukum untuk piutang dapat dinyatakan daluarsa jika kreditur tidak pernah menagih hutang tersebut selama 30 tahun.
contoh 2 :
Jika si Salma meminjam uang dan tidak membayarnya kepada si Eko, pemberi pinjaman biasanya punya jangka waktu 5 tahun (sesuai Pasal 1967 KUHPer) untuk si Eko menuntut pembayaran kepada Salma. Jika lewat 5 tahun tanpa tindakan hukum apapun, hak untuk menuntut daluarsa, dan utang tidak bisa lagi ditagih melalui pengadilan
Poin penting
Pihak bank akan selalu ada upaya untuk menagih secara jalur pribadi atau upaya hukum sebelum waktu 30 tahun. sebagai debitur jangan ada prasangka bank tidak akan menempuh upaya apapun.
Jika batas waktu 30 tahun terlampaui, bank tidak bisa lagi mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut.
Bank tidak otomatis menghapus hutang seseorang. Batas waktu daluarsa tidak berarti bank akan secara otomatis menghapus catatan hutang Anda. Riwayat kredit Anda akan terpengaruh dalam (BI) cheking.
Hutang kepada bank tidak serta-merta hangus: Meskipun sudah daluarsa secara hukum, kewajiban moral seseorang untuk membayar hutang tidak hilang. Jika debitur secara sukarela ingin membayar hutangnya, bank dapat menerima pembayaran tersebut.
Hukum Penagihan :
Perusahaan pinjaman online (pinjol) tidak lagi diperbolehkan menagih utang secara langsung atau lewat telepon kepada debitur yang gagal bayar (galbay) setelah melewati 90 hari, dari tanggal jatuh tempo.
Peraturan ini dibuat untuk mencegah praktik penagihan yang tidak etis/kasar atau berlebihan oleh pihak pinjol kepada nasabah.
Kesimpulan: Setelah suatu kasus dinyatakan kedaluwarsa secara hukum, baik secara pribadi maupun oleh instansi hukum, maka jalur hukum untuk menuntut pidana terhadap pelaku tidak lagi bisa ditempuh.
Pendapat saya :
Pendapat saya tentang telat waktu (Daluarsa):
Tentang Kasus Udin dan Daluwarsa Hutang
Berdasarkan Cerita Udin yang meminjam 50 juta rupiah dari Bank Mandiri dengan tenor 3 tahun, lalu bangkrut setelah 2 tahun dan tidak bisa bayar cicilan,
Pasal 1967 KUHPerdata memang menyatakan bahwa tuntutan hukum untuk piutang (hutang) biasa daluarsa jika kreditur (bank) tidak menagih selama 30 tahun. Ini berlaku untuk hutang kepada umum atau persero tanpa perjanjian khusus.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, jika pinjaman bank seperti ini, daluwarsa sering diterapkan lebih pendek: 5 tahun sejak jatuh tempo pembayaran. Jika bank tidak menuntut selama 5 tahun setelah Udin seharusnya selesai bayar (misalnya, setelah tahun ke-3), maka utang bisa dianggap daluarsa dan tidak bisa ditagih lagi lewat pengadilan.
Dalam Putusan MA No. 464 K/Sip/1971 (dan putusan terkait lainnya, seperti MA No. 464 K/Sip/1971 yang sering dirujuk), daluwarsa untuk tagihan bank ditetapkan selama 5 tahun terhitung sejak jatuh tempo pembayaran terakhir. Ini berlaku untuk kredit perbankan, di mana bank dianggap sebagai kreditor yang aktif dalam penagihan, sehingga daluwarsa tidak perlu menunggu 30 tahun.
Resiko jika Perusahaan atau Pribadi Menagih Haknya, ketika sudah Lewat Daluarsa
Hukuman bagi perusahaan yang melanggar penagihan utang daluwarsa tidak bersifat pidana, melainkan perdata. Utang piutang pada dasarnya adalah ranah hukum perdata, yang artinya penyelesaiannya melalui gugatan di pengadilan, bukan melalui laporan ke polisi.
1.Gugatan perdata
Pihak yang ditagih dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta penghentian penagihan yang tidak berdasar hukum. Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), semua tuntutan hukum akan gugur atau hapus karena daluwarsa setelah 30 tahun.
2. Sanksi administrasi
Khusus untuk industri jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, atau pinjaman online (pinjol) yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sanksi yang bisa dikenakan jika melanggar aturan penagihan. Aturan ini, termasuk mengenai penagihan utang daluwarsa, diatur dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dapat diberikan OJK antara lain:
Peringatan tertulis.
Denda.
Pembatasan kegiatan usaha.
Pencabutan izin usaha.
3. Pelanggaran perlindungan konsumen
Menagih utang yang sudah daluwarsa dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Jika perusahaan tersebut adalah lembaga jasa keuangan, konsumen bisa melaporkannya ke OJK. Jika perusahaan bukan lembaga jasa keuangan, konsumen dapat mengadukannya ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau lembaga terkait lainnya.
4. Pelanggaran etika dan kode etik
Perusahaan yang merupakan anggota asosiasi profesi seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terikat pada kode etik. Menagih utang daluwarsa dapat dianggap melanggar kode etik, sehingga bisa dikenakan sanksi internal oleh asosiasi.
5. Risiko reputasi
Ketika sebuah perusahaan terus menerus menagih utang yang sudah tidak sah, reputasinya dapat rusak di mata publik. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis, yang pada akhirnya merugikan perusahaan secara finansial.
Sumber :
•https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/tahunjenis/putus/tahun/1971.html #:~:text=*%20MAHKAMAH%20AGUNG.%20*%201971.
