Printpacktvnews

23/07/2025

Waduhhhh.

Baru sehari diresmikan Presiden Prabowo secara virtual, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang menjadi percontohan, Senin (21/7/2025) ditutup.

Semua barang yang ada di gerai koperasi tersebut dikeluarkan dan ditarik oleh perusahaan mitra KDMP Desa Pucangan.

Termasuk atribut dan billboard gerai bergambar Presiden Prabowo Subianto. KDMP yang bergerak dalam bidang penjualan Gerai Sembako, Apotek dan Permodalan Sari'ah tersebut telah menjalin kerja sama kemitraan dengan PT Perekonomian Sunan Drajat yang merupakan unit usaha Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

Namun, Pengurus KDMP Desa Pucangan, Nasiruddin justru menyebut telah mendapatkan dukungan penuh dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia saat berinteraksi secara virtual dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan pengurus dan Pengawas KDMP Desa Pucangan tersebut pun sangat disayangkan oleh Gus Anas Al Khifni selaku Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat yang telah menjadi mitra strategis selama 1,7 tahun.

Gus Anas Al Khifni mengatakan, pihaknya sejak awal berdiri KDMP Desa Pucangan telah memberikan pendampingan hingga akhirnya menjadi KDMP percontohan di Jawa Timur yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kerja sama dan bermitra mulai awal berdiri sampai diresmikan kemarin, kami pendampingan mulai dari support manajemen, suplai barang, dan sumber daya manusia, termasuk renovasi bangunan juga," kata Gus Anas, kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2025).

Gus Anas menyebutkan, pihaknya sebagai mitra selama ini telah memberikan banyak kontribusi. Baik dalam proses perencanaan, pendirian, pengurusan legalitas, hingga kegiatan operasional KDMP.

Namun, kontribusi tersebut tidak diakui dalam kegiatan resmi KDMP yang dijadikan percontohan di Jawa Timur. Sehingga pihaknya terpaksa memilih menarik diri dan melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak.

Pihaknya tidak ingin dalam kerja sama kemitraan tersebut, ada penumpang gelap yang sengaja ingin memanfaatkan situasi atau kesempatan yang merugikan pihaknya saat peresmian KDMP tersebut.

Sumber: kompascom

23/07/2025

Reminder to join... Wepack Southeast Asia Jakarta 29-31 Juli 2025...

Registrasi sekarang ya...
SEMUA ORANG Wepack ASEAN Printpack Indonesia Magz

23/07/2025

Fyi...

23/07/2025

Selamat hari anak nasional...love your kids

Memperingati Hari Anak Nasional 2025
23 Juli 2025

Mari kita jaga dan lindungi hak-hak anak Indonesia.
Mereka adalah tunas harapan, penerus perjuangan bangsa, dan penentu arah masa depan negeri.

23/07/2025

21/07/2025

Nah looo

Di balik senyum letihnya, Nur Febri Susanti (38) menyimpan gundah yang tak bisa disembunyikan. Harapan untuk menyekolahkan kedua buah hatinya di tahun ajaran baru, mendadak terasa berat oleh beban biaya yang melampaui batas kemampuannya.

Dua anak Nur, siswa pindahan dari Jakarta, telah ia daftarkan ke SD Negeri Ciledug Barat, Pamulang. Sang kakak kini di kelas lima, adiknya di kelas dua.

Namun, bukan semangat belajar yang lebih dulu menyapa, melainkan rincian biaya seragam yang langsung disodorkan setelah diterima pada 11 Juli 2025.

“Saya kaget waktu kepala sekolah langsung bilang biayanya Rp 1,1 juta per anak, untuk baju batik, muslim, olahraga, dan buku paket. Saya tanya bisa dicicil atau tidak, jawabannya 'kalau bisa jangan dicicil, kasihan anaknya nanti beda sendiri dari teman-temannya',” kata Nur pelan, Selasa (16/7/2025).

Dengan suami yang sehari-hari menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai tukang parkir, biaya Rp 2,2 juta untuk dua anak tentu bukan angka yang mudah dijangkau. Bagi Nur, yang terbiasa berhemat demi sekarung beras atau sepotong lauk untuk makan malam, nominal itu terlalu tinggi untuk sekadar seragam sekolah.

“Saya sempat buka media sosial dan baca sekolah negeri itu gratis. Tapi ini kok mahal ya, hanya untuk seragam. Saya pikir ada yang tidak sesuai,” ucap Nur.

Transfer ke rekening kepsek

Beban batin Nur tak berhenti di angka yang menggunung. Ia mengaku diminta mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik kepala sekolah, bukan ke rekening koperasi atau sekolah resmi.

“Rekeningnya (pembayaran seragam) itu atas nama pribadi (kepala sekolah), bukan (koperasi) sekolah. Lalu saya sampaikan di media sosial, saya malah ditegur dengan nada tinggi oleh kepala sekolah,” sambungnya lirih.

Puncak kebingungan muncul saat kepala sekolah disebut sempat menyampaikan bahwa anak Nur tidak bisa diterima karena alasan administrasi, meski surat penerimaan telah dipegangnya.

"Awalnya itu dibilang anak saya tidak diterima, karena alasan administrasi, saya disuruh cari sekolah lain, padahal surat penerimaan sudah ada. Jadi sudah tiga hari masa MPLS ini belum masuk (sekolah)," tambah Nur.

Sumber: kompas

21/07/2025

22/02/2025

All Rights Reserved. Logout indonesia 2025.About – Privacy Policy – Terms Of Use – Disclaimer – Affiliates – Contact