https://www.facebook.com/332018057716044/

Literatik, Jalan buaran, jakarta utara (2025)

08/10/2025

Draft Caption
Siap Saksikan Sejarah? Dukung Garuda Lawan Raksasa Arab di Kualifikasi Piala Dunia! 🇮🇩⚽ Tonton Sekarang & Rasakan Deg-degan Kemenangan!

06/10/2025

Anime 2 menteri keuangan, mana idola kalian? Bu sri atau pak Purbaya?
Kasih alasannya pliss...semoga aja bisa jadi sampling kan ya :)

Biar orang lihat mana yg bela rakyat mana yg bela ................

06/10/2025

Karikatur "Sidang Rakyat"! Apa yang ada di pikiran netizen saat melihat dua wajah ini?

02/09/2025

“Kami enggak hari ini (1 September 2025), tapi Selasa (2 September 2025),” kata Koordinator Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, dikutip dari Kompas.com, Senin (1/9/2025). Aksi yang rencananya digelar hari ini bertajuk “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”. Ini menjadi lanjutan dari demonstrasi sebelumnya, yakni “Indonesia (C)emas 2025”, pada Senin (28/7/2025) lalu.

Berdasarkan aksi yang dilakukan pada 28 Juli 2025, daftar 11 tuntutan BEM SI:
1. Menolak segala upaya pengaburan sejarah dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit.
2. Mendesak peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah dalam pembahasan RUU, dengan melibatkan publik secara luas, serta menunda pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan;
3. Mendesak pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi perjanjian bilateral demi melindungi kepentingan ekonomi nasional, serta melakukan diplomasi kuat agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan;
4. Mendesak audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, memastikan partisipasi masyarakat adat, pembagian keuntungan yang adil, serta penindakan tegas terhadap praktik illegal mining di berbagai daerah;
5. Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di wilayah tersebut sesuai MoU Helsinki;
6. Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas terkait di Universitas Riau maupun perguruan tinggi lain;
7. Menolak dan mencabut UU TNI, serta menolak segala bentuk intimidasi dan represi terhadap warga sipil;
8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat memberikan kebebasan dan transparansi terhadap aktivis yang masih berstatus tersangka;
9. Menolak segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT, serta mendesak pemerintah segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang dianggap sejalan dengan nilai agama dan budaya bangsa;
10. Menolak praktik dwifungsi jabatan, baik sipil maupun militer, yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi;
11. Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Source: Kompas

22/08/2025

Negeri yang Dijajah Anak Kandungnya

Konon, sejarah mencatat bangsa ini pernah terhimpit berabad-abad di bawah sepatu penjajah asing. Tapi hari ini, luka itu seakan terulang, hanya saja wajah penjajahnya berbeda. Bukan lagi berkulit putih atau berbahasa asing—melainkan sebangsa, sejiwa, sewarna. Kita dijajah oleh anak kandung negeri sendiri.

Royalti bumi, emas, dan batubara yang seharusnya menghidupi rakyat, justru mengalir ke saku segelintir tuan baru. Sementara pajak merangsek sampai ke liang terkecil kehidupan: pedagang kaki lima, buruh bergaji pas-pasan, bahkan para pendakwah yang menyampaikan firman Tuhan pun tak luput dari PPh 21. Dakwah diperlakukan bagai komoditas, iman dipajaki seolah barang dagangan.

PPATK berdiri dengan gagah, mengusung nama besar pengawas keuangan. Namun sorot matanya lebih sering memburu transaksi receh rakyat kecil, sementara arus deras uang haram para penguasa lenyap di balik tirai kekebalan hukum.

Hukum itu sendiri… selalu sama: tajam menghujam ke bawah, tumpul tergenang ke atas. Seorang miskin yang mencuri sebungkus mi instan mendekam di jeruji, sedang maling miliaran rupiah bisa bersandar di kursi empuk “lapas mewah”, berfoto ria dengan senyum yang tak tahu malu.

Tanah pun tak luput dari rakusnya kebijakan. Atas nama “kepentingan negara”, sawah petani diambil, rumah rakyat digusur, hutan adat dikuasai. Ironisnya, negara berdiri sebagai pemilik sah di atas air mata warganya sendiri.

Di sisi lain, menteri-menteri banyak dipilih bukan karena kualitas, melainkan karena kedekatan. Kursi jabatan menjadi hadiah politik, bukan amanah rakyat. Kebijakan lahir dari kompromi, bukan kecerdasan. Pejabat tak kompeten menandatangani keputusan yang menjerumuskan bangsa ke jurang, sementara rakyat menanggung akibatnya.

Birokrasi pun menjelma mesin mata duitan. Setiap izin, setiap dokumen, setiap pelayanan, selalu ada harga tak resmi yang harus dibayar. Uang pelicin menjadi bahasa yang lebih kuat daripada aturan tertulis.

Dan penegak hukum—mereka yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan—justru tampil buram. Proses hukum penuh kabut, tidak transparan, seringkali seperti panggung sandiwara. Di mata rakyat, mereka nyaris kehilangan legitimasi; dipercaya hanya ketika menjerat yang lemah, tapi penuh tanda tanya saat berhadapan dengan yang berkuasa.

Koruptor pun berdiri gagah di pengadilan. Dengan setelan jas mewah, senyum tipis di depan kamera, seolah pahlawan yang dielu-elukan. Hukuman yang ringan, fasilitas sel yang nyaman, bahkan bisa bebas sebelum rakyat kecil selesai menebus nasibnya. Seakan-akan mencuri uang rakyat bukanlah kejahatan, melainkan prestasi.

Dan lebih getir lagi, aparat yang seharusnya melindungi rakyat sering menjelma alat politik. Suara-suara kritis dibungkam, mahasiswa dipukul, rakyat kecil dihalau dengan gas air mata. Sementara parade kekuasaan, pesta politik, dan barisan pejabat dilindungi dengan kawat berduri dan senjata lengkap.

Dan di atas panggung utama, berdirilah lembaga bernama Dewan Perwakilan Rakyat. Namanya indah, seolah lembaga luhur penampung suara jelata. Tetapi di balik tirai, mereka menari. Gaji pokok kecil hanyalah topeng, sebab tunjangan mereka menimbun hingga ratusan juta: rumah, beras, bensin, komunikasi, hingga fasilitas yang tak pernah habis dihitung. Ironinya, ketika rakyat menjerit oleh harga telur dan beras, mereka justru merengek minta tambahan tunjangan. Dan kala dikabulkan, mereka berjoget di ruang sidang—tertawa, melompat, berpesta di atas punggung rakyat yang merintih lapar.

Maka pertanyaan menggantung di udara:
Negeri ini milik siapa?
Apakah milik jutaan rakyat yang bersusah payah menanggung beban,
atau milik segelintir penguasa, pejabat, birokrat, penegak hukum, dan wakil rakyat yang menari di atas penderitaan bangsa?

Hari ini kita mengerti, bahwa penjajahan tak selalu datang dari luar. Kadang, penjajah itu berwajah sebangsa, bersuara senada, dan mengaku wakil kita.

Dan itulah bentuk penjajahan yang paling getir:
dijajah oleh bangsanya sendiri.

22/08/2025

Indonesia sedang tidak baik baik...DPR hanya beban untuk kesejahteraan Negara...kalian setuju??
DPR dewan perwakilan diri sendiri..
mereka sibuk memikirkan diri sendiri dan malah meminta kasihan agar dinaikkan lagi tunjangannya karena harga Telur naik dan harga Beras Naik..!!! Bagaimana dengan rakyat???
Mereka berjoget joget sementara rakyat ......????
kualitas Anggota DPR yang kurang IQ nya dan Bobroknya EQ dan SQ mereka (mungkin tidak semua anggota)
Seharusnya selain mereka melampirkan Ijazahnya, mereka juga harus di test EQ mereka...kalau ga seperti ini ..tidak memikirkan rakyat!!

08/08/2025

Ketawa dosa nggak ya?
Ustaz Das’ad Latif nggak nyangka,
PPATK Blokir uang Tabungan ceramah keliling buat bangun Masjid,
malah diblokir.
Katanya sih, rekening bisa dipulihkan 1 minggu kemudian,
asal bayar Rp100 ribu.

Jadi tabungan buat ibadah malah kayak kena denda telat parkir.

Ustaz Das’ad Latif sampai geleng-geleng:

mimin ampe ketawa, yang ketawa boleh d**g taroh emoticon ketawa nya
Mimin ampe ketawa 🤭
Yang ketawa juga, boleh d**g taruh emotikon ketawanya di komentar 😂🤣👇

📲 Follow Literatik – biar bisa ngerti dulu sebelum nyinyir.

06/08/2025

Ramai Warga Kibarkan Bendera One Piece Jelang 17 Agustus, Sindir Pemerintah?

Menjelang peringatan ke-80 kemerdekaan RI, sejumlah warga di berbagai daerah, termasuk Bali dan Jawa Timur, mulai mengibarkan bendera bergambar simbol bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece. Awalnya tampak unik, tetapi maknanya lebih dalam—flag tersebut jadi simbol kritik publik terhadap pemerintah, terutama soal kebijakan muatan truk ODOL dan isu-isu pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil

Fenomena ini jadi perdebatan publik. Menko Polhukam menegaskan bahwa pengibaran bendera tersebut bisa berpotensi pidana jika dianggap sebagai bentuk makar, sedangkan Ketua MPR yakin bahwa hati rakyat tetap merah putih, dan bendera One Piece lebih sebagai ekspresi kreativitas kritik

Bagi sebagian warga, simbol bajak laut itu diibaratkan sebagai “perlawanan damai”—sebuah bentuk protes yang mengangkat kesadaran politik tanpa kekerasan. Namun ada p**a yang melihat fenomena ini sebagai bentuk joystick sosial—menggebu dalam simbol, tapi kabur dalam aksi nyata
Sumber : Detik.com

Jadi, menurut kamu...
Apakah ini bentuk protes damai yang sah, atau justru melewati batas?

Tulis opinimu di kolom komentar👇

06/08/2025

Bikin Bandar Judol Bangkrut, 5 orang ini Ditangkap

Markas judi online di Banguntapan, Bantul, baru saja digerebek oleh Polda DIY. Lima orang ditangkap dalam razia tersebut, termasuk RDS (32) yang diduga sebagai otak operasi dan tiga lainnya warga Bantul, serta dua dari luar daerah. Mereka menggunakan modus cerdik: membuat puluhan akun baru setiap hari untuk memanfaatkan promo situs judi dan meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Penggerebekan ini menunjukkan aksi sindikat judi online yang mengakali sistem demi untung besar. Dengan berita ini, timbul pertanyaan penting:

Bagaimana menurut kamu? Apakah penegakan hukum sudah cukup efektif dalam memberantas judi online skala rumahan? Dan apakah hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara dapat menjadi efek jera yang nyata?

Tulis pendapatmu di kolom komentar 👇

06/08/2025

Beda Kekayaan 3 Hakim yang Dilaporkan Tom Lembong, Ada yang Meroket Naik

Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, memilih mengambil langkah berani: melaporkan tiga hakim yang menyidangkan kasusnya ke Mahkamah Agung. Ia mempertanyakan prosedur persidangan yang menurutnya tidak adil dan seolah melemahkan asas praduga tak bersalah. Tapi yang bikin publik makin terhenyak: kekayaan bersih hakim-hakim tersebut rupanya melonjak drastis di tahun 2025 — dengan aset properti, mobil mewah, hingga dana tunai yang mengejutkan masyarakat.

Di satu sisi, ada yang menganggap ini bukti bahwa transparansi semenjak awal bisa membangun kepercayaan. Tapi di sisi lain, kekayaan itu justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah sistem peradilan kita benar-benar bebas dari benturan kepentingan? Aku ingin tahu: menurut kamu, apakah informasi soal harta kekayaan hakim ini membawa keadilan atau justru memicu keraguan publik?

Sumber : Insertlive.com

05/08/2025

“Suara keras bukan berarti benar.
Wajah serius bukan berarti pintar.

Di podium, gaya mereka beda.
Di belakang layar: sama-sama beban bangsa.”

siapa dia..???

04/08/2025

Mulai 17 Agustus 2025, Bank Indonesia akan memulai uji coba Payment ID berbasis NIK. Artinya, semua transaksi digital seperti e-wallet, QRIS, dan transfer akan direkam berdasarkan NIK, meskipun masih terbatas untuk kebutuhan seperti penyaluran bansos. Implementasi penuh direncanakan berjalan sesuai roadmap hingga 2030
Pro & Kontra ada. Kamu di kubu mana? Tulis pendapatmu di komentar.

Hashtag:

Literatik

08/10/2025

06/10/2025

06/10/2025

02/09/2025

22/08/2025

22/08/2025

08/08/2025

06/08/2025

06/08/2025

06/08/2025

05/08/2025

04/08/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

UnExposed Documenter