Hijrah

27/09/2025

saling menyalahkan

Sebanyak 16 ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum pernah mendapatkan pelatihan sejak bertugas. Kondisi ini diduga ikut memicu persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari makanan basi hingga temuan ulat pada menu siswa.

Kepala Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengakui para ahli gizi di daerahnya sebagian besar adalah fresh graduate dan belum berpengalaman. “Iya ternyata belum pernah dilakukan pelatihan-pelatihan. Ke depan, korwil SPPG bisa mengkoordinir semua ahli gizi dan pengawas untuk melakukan pelatihan secara mandiri,” kata Bambang, Selasa (23/9/2025). Pemkab Bangkalan akan memfasilitasi pelatihan dari Dinas Kesehatan agar pengawasan gizi dan keamanan makanan lebih baik. “Besok kami akan fasilitasi dan mengundang ahli gizi untuk diberikan pelatihan dari Dinkes,” ujarnya.

Permasalahan MBG di Bangkalan mencuat setelah enam sekolah menerima makanan yang diduga basi dari SPPG Martajasah. Beberapa waktu kemudian, di SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, menu MBG ditemukan mengandung ulat hijau dan belatung pada nasi dan sayur tumis wortel-bunga kol. Video temuan tersebut sempat viral di media sosial.

Pemkab Bangkalan berharap pelatihan ini mencegah insiden serupa terulang dan meningkatkan kualitas layanan gizi bagi anak sekolah.

26/09/2025

MBG kok dikasih burger

Selain soal keamanan pangan, sederet menu makanan yang dipilih dalam program MBG juga kini menuai kritik.

Ahli gizi, dr. Tan Shot Yen pernah menyoroti pemberian burger hingga spageti dalam program MBG sebagai bentuk pengingkaran terhadap pangan lokal.

“Alokasikan menu lokal 80 persen isi MBG di seluruh wilayah, saya ingin anak Papua bisa makan ikan kuah asam, saya pengin anak Sulawesi bisa makan kapurung,” tegas Tan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, pada Senin, 22 September 2025.

Tan menilai, memperkenalkan burger pada anak-anak Indonesia justru bakal melestarikan ketergantungan pada gandum impor.

Di sisi lain, ia juga menyindir penyedia makanan yang terkesan asal dalam memilih bahan.

“Saya aja nista bilang itu daging olahan, saya nggak tahu itu produk apaan. Rasanya kayak karton, warnanya pink, lalu anak-anak disuruh DIY, astaga,” ujar Tan.

Kritik ahli gizi tersebut menjadi sinyal keras bahwa MBG tidak bisa sekadar mengedepankan distribusi masif tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan.

Sumber : Argumen

26/09/2025

itu 4711 anak orang keracunan malah dibilang wajar

Badan Gizi Nasional (BGN) menolak desakan sejumlah pihak untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan di beberapa daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pemerintah akan melakukan perbaikan tanpa mengabaikan target penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah dihadapkan pada dilema antara memastikan kelancaran program dengan keterbatasan sumber daya manusia dan mengejar target jumlah penerima.

“Target program ini sudah ditetapkan sejak lama. Utamanya bagaimana target bisa terpenuhi,” ujar Dadan pada 22 September 2025.

Dadan mengakui banyak pihak khawatir atas kasus keracunan dan dirinya ikut merasakan keresahan. Meski begitu, ia menilai insiden tersebut masih dalam batas wajar. Dari sekitar 1 miliar porsi makanan yang dimasak selama sembilan bulan program berjalan, hanya 4.711 porsi yang tercatat mengalami kasus keracunan.

source: Tempo

26/09/2025

Ada ya Ibu yang kelakuannya begini

Seorang siswa perempuan di Samarinda, Kalimantan Timur yang masih berusia 10 tahun menjadi korban kekerasan s*ksual. Sejak usia 7 tahun atau kelas 1 SD, ia dijual oleh ibu kandungnya sendiri, R (46) ke lelaki hidung belang. Sedangkan ayah tirinya, H (63) ikut memperk0sa korban.

“Perbuatan rudapaksa dilakukan dari kelas 1 SD hingga 3 SD dari beberapa orang berbeda termasuk ayah sambungnya korban. Berdasarkan keterangan korban setiap kali dilakukan, para terduga menghubungi ibu korban dan langsung mengantar serta menunggu. Bahkan, saat ayah sambung melakukan sering kali di hadapan ibu kandungnya,” kata Tim Respons Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur, Rina saat dihubungi, Minggu (21/9).

Sang ibu mengaku sengaja menjual anaknya dengan alasan kebutuhan ekonomi. Alasan itu langsung diungkapkan sang ibu kepada korban.

“Ibunya menyampaikan kepada korban ingin mendapatkan uang makanya dijual, karena faktor ekonomi,” ungkap Rina.

Kasus terungkap ketika TRC PPA Kalimantan Timur mendapat laporan. Kini kedua orang tua korban telah diamankan oleh pihak kepolisian. Ayah tiri korban telah ditahan, sementara sang ibu kini masih dalam proses pemeriksaan.

“Pelaku sudah ditahan yang ayah tiri. Kalau ibunya masih dalam proses pemeriksaan. Para pelaku ini dikenakan jeratan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak,’ ungkap Kapolresta Samarinda Kombes Hendri Umar.

26/09/2025

Kok bisa ya polisi kena tipu

Polisi Kena Tipu 🫣🫣🫣

Seorang pria bernama Moses (22), warga Ngagel, Surabaya, ditangkap setelah menipu seorang anggota Polres Probolinggo dengan mengaku sebagai perwira polisi. Aksinya terbongkar setelah korban tergiur janji mutasi yang ditawarkannya.

Menurut Kapolsek Tegalsari Kompol Rizki Santoso, Moses mengaku berdinas di Polda Jatim dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Ia menjanjikan bisa memindahkan tugas korban dari Polres Probolinggo ke Polres Lamongan, dengan imbalan sejumlah uang. Korban, yang merupakan anggota polisi aktif, pun percaya.

Polisi berhasil menangkap Moses di tempat kosnya di Bratang Gubeng, Surabaya. Dari tangan pelaku, ditemukan sejumlah barang bukti, termasuk beberapa stel seragam polisi dari berbagai satuan, seperti Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polda Jatim. Seragam-seragam tersebut ternyata dibeli pelaku dari penjahit dan toko online.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mencari tahu apakah ada korban lain. Kompol Rizki mengimbau masyarakat agar segera melapor jika pernah menjadi korban penipuan serupa.

26/09/2025

Coba kalau anaknya juga keracunan

Teledor katanya 😤😤😤

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menganggap kasus keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, sebagai sebuah “keteledoran”. Hal ini disampaikannya setelah meninjau langsung lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

“Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran,” kata Dadan saat menjenguk para korban. Ia menduga insiden ini disebabkan oleh banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi dan belum terbiasa mengolah makanan dalam jumlah besar.

Dadan menambahkan, seharusnya SPPG baru memulai dengan skala kecil, melayani satu atau dua sekolah terlebih dahulu sebelum melayani dalam jumlah besar. “Sepertinya yang (SPPG) ini dia berusaha untuk dalam jumlah besar di awal. Jadi itu ada kesalahan teknis,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Dadan menginstruksikan agar makanan diolah tidak lebih dari 4-5 jam sebelum disajikan. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan bahan baku berkualitas dari pemasok yang terpercaya.

Meskipun terjadi insiden, Dadan mengapresiasi kesigapan petugas dalam menangani korban dan meminta seluruh wilayah lain untuk mempersiapkan posko penanganan serupa. Ia mencatat bahwa rata-rata korban mengalami gejala pusing dan mual, yang menurutnya adalah indikasi dari “salah konsumsi.”

Source: CNN Indonesia

26/09/2025

Cintai Ayahmu Nak 🥹🥹🥹

26/09/2025

Sidak Paklah..

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melakukan evaluasi secara total pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

Dedi Mulyadi melihat, ada dua hal yang perlu dievaluasi yakni soal kualitas menu makanan yang disajikan, serta kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai vendor pelaksana kegiatan.

"Pertama, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak dan yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak," kata Dedi Mulyadi di Bale Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025).

"Kedua hal itu yang akan menjadi objek penyelidikan saya, artinya, saya akan mengevaluasi dalam dua hal itu," lanjutnya.

Dalam sepekan ini, Dedi Mulyadi akan bertemu dengan pengelola SPPG di Jawa Barat.Hal itu dilakukan untuk melihat serta memastikan unsur kelayakan pelayanan.

Jika ditemukan adanya pengelola SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil tindakan tegas berupa penggantian.

"Kalau ternyata tidak mampu dan angka keracunan tetap tinggi, tentu harus ada evaluasi, vendor pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan harus diganti," kata Dedi Mulyadi.

Ia mengatakan, banyak siswa yang akhirnya menjadi trauma akibat kasus ini.

SUMBER : TRIBUNJABAR

26/09/2025

Amin

26/09/2025

Pecat Pak

Presiden Prabowo memastikan tidak menutup mata terhadap berbagai masalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usai kunjungan dari New York, Prabowo berencana memanggil seluruh mitra penyelenggara SPPG untuk berkoordinasi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Prabowo rutin meminta laporan perkembangan program mulai dari capaian layanan hingga isu kehalalan foodtray.

Selain itu, Prabowo memberi arahan khusus agar telur yang disajikan dalam program MBG diberikan utuh baik dalam bentuk ceplok maupun rebus dan bukan diorak-arik atau didadar. Menurutnya hal ini penting agar setiap anak menerima satu butir telur utuh tanpa pengurangan kandungan protein

26/09/2025

Obat Capek Istri

26/09/2025

emang ikan hiu bergizi ?

baru tau ikan hiu bisa dimakan 😲😲😲

Sebanyak 16 murid dan seorang guru SDN 12 Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa ikan hiu filet saus tomat, oseng kol, dan wortel. Tak lama usai makan, sejumlah siswa mengeluh mual hingga harus mendapatkan perawatan di puskesmas dan IGD RSUD dr. Agoesdjam.

Menanggapi insiden ini, Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, menonaktifkan dapur Mitra Mandiri 2 dan merumahkan kepala SPPG karena dinilai lalai dalam penyajian. Peristiwa tersebut memicu kecemasan orang tua, banyak yang kemudian memilih membekali anak dengan makanan dari rumah. Beberapa sekolah bahkan melaporkan menu MBG tidak tersentuh akibat trauma murid maupun wali.

Kepala Dinas Kesehatan Ketapang menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah. Sementara itu, sampel makanan sudah dikirim ke laboratorium untuk diuji kandungan racunnya. Wakil Bupati Ketapang meminta evaluasi menyeluruh dari Badan Gizi Nasional agar kasus serupa tidak terulang kembali.