Indonesia Luar Biasa

Indonesia Luar Biasa Indonesia adalah negara kep**auan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 p**au. Indonesia adala

30/12/2025

Tidak Melulu Harus Dipenjara, Mulai Tahun Depan Pelanggar Hukum Bisa Dihukum Kerja Sosial

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku pada Januari 2026.

Agus menyebut penerapan pidana kerja sosial menunggu berlakunya KUHP baru yang dijadwalkan mulai 2 Januari 2026.

Ia menjelaskan para Kepala Balai Pemasyarakatan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai alternatif jenis pekerjaan sosial.

Koordinasi tersebut mencakup penentuan lokasi serta bentuk pekerjaan yang akan dijalankan oleh pelaku tindak pidana.

Persiapan penerapan pidana kerja sosial sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah daerah bersama kejaksaan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama pemerintah daerah se-Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana menyatakan pidana kerja sosial merupakan model pemidanaan yang dilakukan di luar penjara.

Ia menegaskan pidana kerja sosial tidak mengandung unsur paksaan, tidak bersifat komersial, dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Asep, pelaku tindak pidana diberi kesempatan menjalani kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus dipenjara.

Pidana kerja sosial merupakan bagian dari implementasi KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2026.

Jenis hukuman ini akan diterapkan untuk pelanggaran ringan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.

Tujuan penerapan pidana kerja sosial adalah menjaga pelaku tetap produktif dan mencegah paparan lingkungan kriminal di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, kejaksaan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan program dan lokasi kerja sosial.

Bentuk kegiatan kerja sosial antara lain membersihkan fasilitas umum, tempat ibadah, serta membantu kegiatan di panti asuhan atau panti sosial.

30/12/2025

Anak Buah Zulhas Tegaskan 2026 Indonesia Stop Impor Gula Konsumsi

Pemerintah memastikan tidak akan membuka keran impor gula konsumsi pada 2026. Kepastian ini ditegaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai bagian dari langkah konkret menuju swasembada gula nasional. Meski demikian, impor tetap dibuka secara terbatas untuk kebutuhan gula industri.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menegaskan bahwa gula konsumsi dan gula industri merupakan dua komoditas berbeda, sehingga kebijakannya pun dipisahkan secara tegas.

“(Gula) Konsumsi kita enggak ada impor. Jadi untuk konsumsi kita tidak ada impor,” tegas Tatang di Kantor Kemenko Pangan.

Untuk mendukung kebutuhan industri, pemerintah telah menetapkan kuota impor gula industri sebesar 3,63 juta ton pada 2026. Kuota tersebut terdiri atas 3,12 juta ton gula bahan baku industri serta 508 ribu ton yang dialokasikan melalui fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB).

Kebijakan ini sejalan dengan target besar Kementerian Pertanian yang ingin menghentikan impor gula pasir putih atau white sugar mulai 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan target tersebut sebagai fondasi awal menuju swasembada gula nasional.

“InsyaaAllah white sugar doakan paling lama tahun depan sudah tidak impor, target berikutnya adalah gula halus sugar. Itu berikutnya, tapi yang terpenting tahun depan kita target enggak impor white sugar lagi,” ungkap Amran di Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah gencar melakukan penanaman tebu di berbagai wilayah sentra gula nasional. Selain pembukaan lahan baru, dilakukan p**a strategi bongkar ratoon dengan penanaman ulang pada tanaman tebu yang telah dipanen tiga kali dan mengalami penurunan produktivitas.

“Sekarang gula kita sudah mulai penanaman. Gula ini kita di seluruh Indonesia, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur khususnya Sulawesi, semua yang ada gula, Sumatera Utara. Kita bongkar ratoon, rencana 3 tahun,” terangnya.

Dalam peta jalan swasembada, Kepala Bapanas menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memenuhi kebutuhan gula konsumsi nasional terlebih dahulu, sebelum melangkah ke swasembada gula industri.

“Gula konsumsi dulu, white sugar yang sekarang kemudian gula industri. Jadi ada tahapannya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan bahwa kebijakan penghentian impor dilakukan secara bertahap dan terukur. Pemerintah berharap ketergantungan terhadap impor gula industri juga dapat dikurangi secara perlahan hingga akhirnya dihentikan sepenuhnya.

“Tahun ini kan target swasembada pangan untuk kebutuhan konsumsi. Nah, industrinya pelan-pelan nanti kita harus ambil porsinya, sehingga kita betul-betul swasembada bagi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri,” jelasnya.

Dengan strategi bertahap dan penguatan produksi dalam negeri, pemerintah optimistis Indonesia mampu melepaskan diri dari impor gula konsumsi dan memperkuat ketahanan pangan nasional mulai 2026.

30/12/2025

Viral Ibu PAUD di Kampar Nangis Usai Unggah Paket MBG, BGN Tegaskan Isu Anak Dikeluarkan Tidak Benar

Sebuah video pengakuan ibu PAUD di Kabupaten Kampar, Riau, viral setelah ia mengaku mendapat tekanan usai mengunggah paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anaknya. Ibu bernama Nurul Oriana, warga Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, sebelumnya memposting menu MBG berupa susu kotak, roti/kue, kacang goreng/kacang tanah, dan buah dengan narasi “rapelan MBG untuk 5 hari”.

Dalam unggahannya, Nurul mengaku anaknya AIRA di PAUD Melati/PAUD Melati disebut-sebut diminta mencari tempat belajar lain melalui grup WhatsApp sekolah. Ia menuliskan pesan emosional tanpa menyebut merek atau nama tertentu:

“Untuk anak ku AIRA, gpp kita gx sklh dulu ya nak… maafkan bunda imbas nya ke kamu. Bunda pun gtw kesalahan bunda entah dimana? toh tidak pernah menyenggol nama/menyebut merek. Bunda kena ancaman dan kamu di keluarkan disekolah. Doakan mereka yg telah menzholimi kita. Love you syg bunda zunaira alessia afrina,” tulis Nurul, dikutip pada Senin, 29 Desember 2025.

Nurul juga mengaku menerima ancaman via panggilan WhatsApp yang sempat terputus:

“Begitulah awal cerita nya,” katanya.

Dalam video lain, Nurul menangis sambil meminta bantuan Presiden Prabowo:

“Pak Probowo, Pak Dedi Mulyadi tolong. Saya pribadi dapat ancaman,” katanya.

Ia juga menyampaikan permohonan agar aturan publikasi MBG diperjelas jika memang dilarang.

“Kepada Presiden Prabowo, kalau memang MBG itu tidak boleh diposting, tolong buat aturannya Pak, agar kami yang tidak memposting dan menjadi korban,” katanya dalam bahasa Kampar sambil mengusap air mata.

Menanggapi viralnya kabar tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan tidak ada pelanggaran hak anak dan tidak ada intimidasi:

“Program MBG tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan,” ujar Dadan dalam keterangannya, Senin 29 Desember 2025.

“Setelah dilakukan klarifikasi, dapat dipastikan tidak ada anak yang dikeluarkan dari sekolah,” lanjutnya.

Dadan juga menegaskan bahwa program MBG justru terbuka terhadap kritik dan aspirasi orang tua:

“Setiap masukan dari masyarakat adalah bagian penting dari perbaikan layanan. Program ini hadir untuk melindungi anak-anak, bukan untuk membatasi ruang aspirasi orang tua,” kata Dadan.

Isu tersebut kemudian diklarifikasi dan dimediasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Pertemuan dihadiri orang tua murid, Dinas Pendidikan Kampar, pengelola MBG, Polres Kampar, Polsek Kampar, dan pihak lain. AKP Gian Wiatma Jonimandala dari Polres Kampar menyatakan masalah hanya salah paham dan emosi sesaat:

“Miskomunikasi saja. Sama-sama emosi. Tadi kita sudah lakukan pertemuan bersama, alhamdulillah sudah diselesaikan. Berakhir damai,” kata Gian.

Kapolsek Kampar AKP Asdisyah Mursyid juga menegaskan tidak ada unsur kesengajaan mengeluarkan anak dari PAUD:

“Tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan maupun tindakan mengeluarkan anak dari sekolah,” tegasnya.

Dinas Pendidikan Kampar memastikan kabar anak diberhentikan tidak benar, dan PAUD terkait menyatakan tidak pernah mengeluarkan siswa secara administratif.

Pengelola MBG Kampar menjelaskan mekanisme distribusi untuk PAUD dilakukan 3 kali seminggu. Pada pekan kejadian, MBG hanya dihitung 3 hari (Selasa, Rabu, Jumat) karena 2 hari libur, sementara Senin tetap diberikan menu basah. Nurul menerima 3 paket makanan kering berisi 1 susu kotak kecil, 1 kue/roti, 1 bungkus kacang, dan buah berbeda tiap paket. Nurul mengira itu rapelan 5 hari, padahal hanya untuk 3 hari:

Nurul mengakui kekeliruan dan telah melakukan klarifikasi di media sosial.

Anggaran MBG PAUD di Kampar adalah Rp 8.000 per anak per hari. Pengelola memastikan jika dana tidak habis, sisa tetap tersimpan di rekening virtual dapur MBG dan tidak disalahgunakan. Pihak pengelola mengakui sosialisasi program masih kurang, menyampaikan permohonan maaf, dan berkomitmen memperbaiki komunikasi ke masyarakat.

BGN mengingatkan seluruh mitra pelaksana MBG di daerah agar mengedepankan komunikasi terbuka, persuasif, dan humanis agar polemik serupa tidak kembali terjadi. BGN juga berharap masyarakat tetap kritis dengan dialog sehat demi keberlanjutan program gizi nasional.

30/12/2025

Curhat Jarak Mengajar 57 Km, Guru Nur Aini Kini Dipecat sebagai ASN usai Pemeriksaan Disiplin oleh BKPSDM

Guru Nur Aini (38), yang mengajar di SDN II Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah videonya viral mengeluhkan jauhnya jarak tempat mengajar. Dalam video yang dibagikan di TikTok milik pengacara Cak Sholeh, ia mengaku harus menempuh sekitar 57 kilometer dari rumahnya di Bangil ke sekolah setiap hari sehingga totalnya mencapai 114 kilometer p**ang-pergi, membuat kondisi kesehatannya terganggu dan ia berharap dipindahkan dekat rumahnya.

Nur Aini mengatakan bahwa ia sudah mengajukan permohonan pindah mengajar kepada Bupati Pasuruan melalui BKPSDM, namun belum ada tanggapan. Ia juga mengeluhkan bahwa absensinya sering tidak tercatat benar dan kondisi kerja di sekolah tidak nyaman. Dalam podcast tersebut, ia menyatakan, “Kalau berangkat jam setengah 6 pagi, nyampe setengah 8 lebih,” dan berharap perhatian dari pemerintah daerah.

Setelah video viral, BKPSDM Kabupaten Pasuruan memanggil Nur Aini sebanyak dua kali untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran disiplin. Namun BKPSDM menilai ia tidak menyelesaikan proses klarifikasi, bahkan saat klarifikasi kedua ia disebut meninggalkan ruangan dengan alasan ke toilet dan tidak kembali. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa Nur Aini tidak masuk kerja tanpa alasan lebih dari 28 hari komulatif, melanggar Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja.

Surat keputusan pemberhentian sebagai ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kemudian diserahkan langsung ke rumah Nur Aini di Bangil karena ia tidak hadir saat pemanggilan. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Devi Nilambarsari, menjelaskan bahwa pelanggaran berat ini menjadi dasar sanksi pemecatan.

Sebelumnya di media sosial, netizen juga ramai membahas status ekonomi Nur Aini yang disebut memiliki mobil Pajero, pikap, dan motor, meskipun hal ini tidak disangkalnya. Nur Aini berharap bisa bertemu langsung dengan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, untuk menjelaskan alasan sebenarnya hingga dirinya viral dan mengalami proses pemeriksaan disiplin tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa gajinya pernah dipotong karena pinjaman koperasi yang menurutnya tandatangannya dipalsukan oleh Kepala Sekolah, namun BKPSDM tidak bersedia mengeluarkan data yang dimaksud.

Kasus ini menarik perhatian publik karena Nur Aini awalnya viral justru karena mengeluhkan jarak jauh mengajar dan berharap mendapatkan solusi perpindahan, namun berakhir dengan rekomendasi sanksi berat dan pemberhentian sebagai ASN.

26/12/2025

KPK Hentikan Kasus Nikel Rp2,7 Triliun Aswad Sulaiman Ini Alasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap izin pertambangan nikel senilai Rp2,7 triliun yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Penghentian perkara ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (26/12).

Budi menjelaskan, perkara dugaan korupsi ini sejatinya telah bergulir cukup lama. Kasus tersebut mulai ditangani sejak 2017, sementara peristiwa dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada 2009. Setelah melalui proses penyidikan, penyidik KPK menilai tidak ditemukan kecukupan alat bukti untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya.

“Sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Meski demikian, KPK menegaskan penghentian penyidikan bukan berarti menutup ruang penegakan hukum sepenuhnya. Lembaga antirasuah tetap membuka pintu bagi publik yang memiliki informasi baru terkait kasus tersebut.

“Kami terbuka, jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini untuk dapat menyampaikannya kepada KPK,” kata Budi.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada Oktober 2017 atas dugaan korupsi terkait penerbitan izin pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam perkara itu, Aswad diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp2,7 triliun yang bersumber dari aktivitas penjualan nikel.

“Indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2,7 triliun, yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat perizinan yang melawan hukum,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Aswad yang menjabat sebagai Bupati Konawe Utara pada periode 2007–2009 dan 2011–2016 diduga menerbitkan berbagai izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, hingga izin usaha produksi kepada sejumlah perusahaan sejak 2007 hingga 2014.

Tak hanya itu, ia juga diduga menerima aliran dana suap sebesar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan tambang nikel.

“Diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara,” kata Saut.

Atas dugaan suap tersebut, Aswad sebelumnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kabupaten Konawe Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Sulawesi Tenggara. Sejumlah perusahaan tercatat melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, antara lain PT Unaaha Bakti, Konawe Nikel Nusantara (KNN), Bososi Pratama Nikel, Bumi Karya Utama (BKU), Dwi Multi Guna Sejahtera (DMS), Tristako, Singa Raja, PT Kimko, PT Seicho, PT Duta, PT Masempo Dalle, CV Eka Sari Indah, PT Titisan Berkah, PT CDS, PT MPM, PT Konawe Bumi Nunsantara (KB), hingga PT Surya Tenggara.

26/12/2025

Prabowo Instruksikan Pemerintah Bekerja Tanpa Libur Tangani Bencana di Sumatera

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa henti dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Instruksi tersebut berlaku hingga kehidupan masyarakat terdampak di tiga provinsi itu benar-benar pulih.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah tetap siaga dan tidak melonggarkan upaya penanganan bencana meskipun bertepatan dengan libur perayaan Natal 2025.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis.

Pratikno menegaskan seluruh sumber daya nasional dikerahkan untuk mempercepat penanganan bencana hingga kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak membaik.

Ia mengatakan pemerintah pusat bersama BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus bekerja keras dalam penanganan darurat dan transisi menuju pemulihan.

Menurut Pratikno, fokus utama pemerintah adalah keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, dan percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Berkat kerja tersebut, sebanyak 12 dari total 52 kabupaten dan kota terdampak telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.

Namun, di Provinsi Aceh masih terdapat 10 kabupaten yang harus memperpanjang status tanggap darurat.

Perpanjangan status tersebut dilakukan agar seluruh kebutuhan warga terpenuhi dan daerah benar-benar siap memasuki tahap pemulihan pascabencana.

Dalam proses pemulihan, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.

Distribusi bantuan terus dilakukan melalui jalur darat, udara, dan laut, termasuk ke wilayah yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Pratikno menegaskan berbagai upaya terus dilakukan agar desa-desa dengan akses terputus dapat segera dijangkau.

Pada momentum Natal 2025, Pratikno mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia berharap dukungan bersama dapat mempercepat pemulihan dan memastikan bantuan tepat sasaran.

26/12/2025

Perhimpunan Pendidikan dan Guru Nilai Program MBG Ganggu Proses Belajar di Sekolah

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah.

Ketua Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan banyak guru kehilangan satu jam pelajaran setiap hari demi mendukung pelaksanaan program tersebut.

Iman menyebut pelaksanaan MBG justru menjadi distraksi karena guru harus mengurus aspek teknis distribusi makanan di sekolah.

Ia menjelaskan sekolah sejak awal tidak dirancang sebagai lokasi distribusi makanan berskala besar.

Menurutnya, berbeda dengan negara lain yang memiliki dapur sekolah, Indonesia memaksakan pelaksanaan MBG tanpa kesiapan desain infrastruktur pendidikan.

Kondisi tersebut membuat sekolah harus mengorbankan waktu belajar untuk menjalankan program MBG.

P2G juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang besar untuk MBG, sementara persoalan mendasar seperti kesejahteraan guru honorer belum terselesaikan.

Iman menilai situasi tersebut ironis karena masih ada guru honorer yang digaji Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan.

Ia membandingkan nilai satu porsi MBG per hari yang hampir setara dengan gaji harian guru honorer.

Menurut Iman, jika MBG dibiayai dari anggaran pendidikan, maka seharusnya program itu memiliki mandat pendidikan yang jelas.

Namun di lapangan, MBG justru mengalihkan fokus guru dan siswa dari proses belajar.

P2G juga menerima laporan adanya tekanan berjenjang agar persoalan MBG tidak disuarakan ke publik.

Iman menyebut siswa ditekan guru, guru ditekan kepala sekolah, dan kepala sekolah ditekan dinas pendidikan.

Selain itu, ia menyoroti pelaksanaan MBG saat libur sekolah yang tetap berjalan meski kegiatan belajar dihentikan.

Distribusi makanan saat libur sekolah diganti dengan makanan kering atau ultra-proses yang dinilai tidak mendukung pendidikan dan pola makan sehat.

Iman menegaskan MBG tidak bisa diklaim sebagai program pendukung pendidikan selama persoalan utama dunia pendidikan belum dibereskan.

Menurutnya, mandat pendidikan program MBG menjadi gugur ketika pendidikan itu sendiri tidak diurus dengan baik.

17/12/2025

Abah Aos Haramkan Kopiah Hitam, Sebut Pemimpin Wajib Pakai Kopiah Merah Putih

Mursyid Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyyah (TQN) ke-38 Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul atau Abah Aos, menjadi sorotan publik setelah potongan ceramahnya soal kopiah viral di media sosial. Dalam ceramah tersebut, Abah Aos menyampaikan pandangannya bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban moral dan simbolik untuk mengenakan kopiah merah putih sebagai cerminan identitas kebangsaan dan nilai spiritual.

Menurut Abah Aos, kopiah bukan sekadar aksesori, melainkan simbol jati diri bangsa yang harus dijaga oleh pemegang amanah kepemimpinan. Ia bahkan menyebut penggunaan kopiah hitam oleh pemimpin memiliki konsekuensi hukum dalam sudut pandang spiritual yang ia yakini.

“Pakai kopiah hitam, haram hukumnya. Pemimpin wajib pakai kopiah merah putih,” ujar Abah Aos, dikutip dari video yang beredar di akun Instagram .berita, Selasa (16/12/2025).

Ia menegaskan, kewajiban tersebut tidak hanya sebatas mengenakan kopiah, tetapi juga kesadaran untuk membeli dan memakainya sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas bangsa serta nilai spiritual yang melekat di dalamnya.

Ceramah Abah Aos itu memicu beragam reaksi warganet. Sebagian mempertanyakan relevansinya dengan ajaran Islam, sementara yang lain menilai hal tersebut tidak menjadi masalah selama disampaikan di lingkungan jemaahnya sendiri.

“Yang saya heran masih ada yg ngikutin kajiannya,” tulis seorang warganet.

“Maaf apa yang dia sampaikan bukan ajaran Islam,” komentar warganet lainnya.

“Tidak masalah kalau ini disampaikan ke jemaahnya aja,” ungkap warganet lain.

Hingga kini, potongan ceramah tersebut masih ramai diperbincangkan di media sosial.

17/12/2025

Zulhas Klaim Harga Beras Global Turun Imbas Indonesia Hentikan Impor

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengklaim kebijakan Indonesia menghentikan impor beras berdampak langsung pada penurunan harga beras dunia. Zulhas menyebut Indonesia sebelumnya merupakan pembeli beras terbesar di dunia sehingga saat impor dihentikan, efeknya terasa signifikan di pasar global.

“Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, itu harga beras USD 650 per tonnya. Sekarang karena kita tidak belanja, beras itu di bawah USD 400 (per ton). Jadi pengaruh harga dunia luar biasa,” ujar Zulhas dalam acara Hakordia 2025 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Zulhas mengatakan, dalam satu tahun terakhir Indonesia berhasil menghentikan impor beras dan mencatat surplus produksi. Pada 2024, Indonesia mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras, sementara pada 2025 justru mengalami surplus sekitar 4,7 juta ton. Saat ini, stok beras di gudang Perum Bulog mencapai sekitar 3,7 juta ton.

“Satu tahun ini kita sudah bisa swasembada, nanti Mentan akan umumkan akhir Desember bahwa kita sudah swasembada,” ujar Zulhas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium pada 2025. Impor yang masih dilakukan hanya untuk beras premium atau khusus serta beras untuk kebutuhan industri. Impor beras medium yang tercatat pada Januari 2025 sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota 2024.

BPS mencatat, impor beras sepanjang Januari–Oktober 2025 didominasi beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090) sebesar 286,91 ribu ton, turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini umumnya digunakan industri untuk pembuatan bihun, tepung beras, dan bubur. Selain itu, impor juga mencakup beras basmati sebesar 3,15 ribu ton dan beras hom mali 600 ton yang dibutuhkan sektor hotel, restoran, dan katering karena tidak diproduksi di dalam negeri.

BPS juga merilis potensi produksi beras nasional periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton, meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan 2024. Angka tersebut menunjukkan kebutuhan beras konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sementara impor dilakukan secara selektif untuk kebutuhan industri dan segmen beras khusus.

Selain beras, Zulhas menyebut produksi jagung nasional juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, produksi jagung mencapai sekitar 16,55 juta ton atau naik sekitar 9,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Zulhas, peningkatan produksi pangan ini turut didorong oleh penyederhanaan regulasi, termasuk pemangkasan aturan pengadaan pupuk bersubsidi dari sekitar 148 regulasi menjadi 33 aturan, sehingga pupuk dapat diterima petani sebelum masa tanam dan berdampak besar pada produktivitas pertanian.

17/12/2025

Ricuh Jumpa Fans Messi di India: Menteri Olahraga Mundur, Polisi Disanksi

Acara jumpa penggemar Lionel Messi di Salt Lake Stadium, Kolkata, India, Sabtu (13/12), berakhir ricuh dan berbuntut sanksi terhadap sejumlah pejabat.

Menteri Olahraga Bengal Barat, Aroop Biswas, menjadi sorotan karena terus berada di dekat Messi meski telah diingatkan panitia untuk menjaga jarak.

Kehadiran Aroop yang dinilai berlebihan memicu kecaman penggemar, lantaran Messi hanya berada di lapangan sekitar 20 menit dan sulit terlihat karena dikelilingi pejabat. Situasi kian memanas setelah Aroop tertangkap kamera mengajak kerabat dan keluarganya berfoto bersama Messi, padahal tidak tercantum dalam agenda, serta dilaporkan memaksa Messi berfoto dan membentak panitia dengan mengatakan, “saya menteri olahraga”.

Gelombang protes berujung pada pengunduran diri Aroop Biswas pada Selasa (16/12), disertai permintaan maaf kepada Pemerintah Bengal Barat. Pemerintah setempat juga mengambil tindakan administratif, termasuk memberi surat peringatan kepada Direktur Jenderal Kepolisian Bengal Barat, Rajeev Kumar, serta memulai proses disiplin internal terhadap Aneesh Sarkar (Indian Police Service) dan Wakil Komisaris Polisi atas kelalaian pengamanan.

Sejumlah petugas polisi yang kedapatan berfoto dari dekat dengan Messi turut memicu kemarahan penggemar hingga terjadi perusakan fasilitas stadion.

10/12/2025

Purbaya Beberkan Dampak UU Ciptaker: Negara Rugi Rp25 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap besarnya beban fiskal yang ditanggung negara akibat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Perubahan status batu bara dari non-barang kena pajak (non-BKP) menjadi barang kena pajak (BKP) disebut membuat penerimaan negara justru merosot tajam.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12), Purbaya menjelaskan bahwa aturan tersebut membuka ruang bagi industri batu bara untuk menagih restitusi PPN dalam skala jumbo.

“Industri batu bara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah, itu sekitar Rp25 triliun per tahun,” ujarnya.

Akibat restitusi yang sangat besar, pendapatan negara dari sektor batu bara yang sebelumnya positif kini berubah menjadi negatif. Purbaya menyebut kondisi ini ironis karena pemerintah justru seperti memberikan subsidi tidak langsung kepada pengusaha batu bara yang sudah meraih keuntungan besar.

“Ini orang kaya, ekspor untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara enggak langsung,” tegasnya.

Ia menambahkan, besarnya restitusi juga menjadi penyebab turunnya penerimaan pajak tahun ini. Skema restitusi tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat keadilan ekonomi dan pengelolaan sumber daya sesuai amanat konstitusi.

Untuk memperbaiki struktur penerimaan negara, pemerintah menyiapkan kebijakan pemungutan bea keluar bagi batu bara dan emas mulai 2026. Tarif bea keluar batu bara direncanakan berada pada kisaran 1–5 persen, sementara emas dipatok pada 7,5–15 persen.

Langkah ini diharapkan dapat menambah penerimaan sekitar Rp23 triliun per tahun Rp20 triliun dari batu bara dan Rp3 triliun dari emas guna membantu menutup defisit anggaran tahun depan.

Menurut Purbaya, kebijakan baru ini tak akan mengurangi daya saing industri di pasar global karena hanya mengembalikan skema seperti sebelum UU Ciptaker diberlakukan.

“Sisi daya saing tidak akan berkurang karena hanya seperti sebelumnya, dan mereka tetap bisa bersaing,” ujarnya.

Ia menegaskan, penerapan bea keluar nantinya harus diikuti pengawasan ketat agar kebijakan berjalan efektif dan benar-benar memperkuat ketahanan energi serta fiskal negara.

10/12/2025

Kamboja Tinggalkan SEA Games 2025 di Tengah Memanasnya Konflik Thailand–Kamboja

Kamboja resmi menarik diri dari SEA Games 2025 di tengah eskalasi konflik perbatasan dengan Thailand. Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) mengumumkan penarikan seluruh atlet pada Rabu (10/12) pagi dengan alasan keamanan.

Dalam surat kepada CEO Federasi SEA Games, Chaiyapak Siriwat, Sekjen NOCC HE Vath Chamroeun menyatakan, "Dengan menyesal saya memberitahukan bahwa karena kekhawatiran serius dan permintaan pihak keluarga para atlet agar kerabat mereka segera kembali ke rumah, NOCC harus menarik seluruh delegasi kami dan mengatur kep**angan mereka ke Kamboja dengan segera demi alasan keamanan." Ia menambahkan, "Ini adalah keputusan yang tidak diambil dengan mudah. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kep**angan ini dan tetap berterima kasih atas pengertian dan dukungan Anda."

Sebenarnya, dua pekan sebelumnya Kamboja sudah membatalkan keikutsertaan atlet di sejumlah cabang seperti judo, karate, pencak silat, gulat, wushu, pentaque, sepak bola, dan sepak takraw. Meski begitu, kontingen Kamboja masih mengikuti upacara pembukaan SEA Games pada Selasa (9/12) malam.

Keputusan mundur ini terjadi di saat konflik Thailand–Kamboja kembali memanas. Thailand melancarkan serangan udara pada Senin (8/12), dan kedua negara saling menyalahkan atas bentrokan di wilayah sengketa. AFP melaporkan bahwa pertempuran telah meluas ke lima provinsi di kedua negara hingga Selasa (9/12).

Menurut Kementerian Pertahanan Thailand, lebih dari 400.000 warga telah dievakuasi ke tempat aman di tujuh provinsi. "Warga sipil harus dievakuasi dalam jumlah besar karena apa yang kami nilai sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan mereka. Lebih dari 400.000 orang telah dipindahkan ke tempat perlindungan yang aman di tujuh provinsi," kata juru bicara Surasant Kongsiri.

Di Kamboja, 101.229 warga juga telah mengungsi ke penampungan aman dan rumah kerabat di lima provinsi, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Maly Socheata. Total lebih dari 500.000 warga di kedua negara telah meninggalkan rumah mereka, melampaui jumlah evakuasi pada bentrokan Juli 2025.

Bentrokan terbaru ini menjadi yang paling mematikan sejak konflik lima hari pada Juli lalu yang menewaskan puluhan orang dan memaksa sekitar 300.000 warga mengungsi sebelum tercapai gencatan senjata yang rapuh setelah intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kekerasan kembali meningkat pada Senin dan Selasa. Militer Thailand menembak ke arah Provinsi Banteay Meanchey pada Selasa dini hari, menewaskan dua warga sipil. Sehari sebelumnya, empat warga sipil tewas di Provinsi Preah Vihear dan Oddar Meanchey. Thailand melaporkan satu prajurit tewas dan 18 luka-luka. Satu warga sipil juga meninggal dalam proses evakuasi akibat kondisi medis yang sudah diderita sebelumnya.

Korban tewas dari kedua belah pihak kini berjumlah 10 orang, sementara total pengungsi mencapai lebih dari 140.000 dari wilayah paling rawan dan lebih dari 500.000 jika menghitung seluruh warga yang dievakuasi. Konflik ini dipicu perselisihan demarkasi perbatasan sepanjang 800 kilometer yang berasal dari era kolonial dan diperburuk klaim atas kuil-kuil bersejarah.

Dalam situasi memburuk ini, Kamboja memilih menarik seluruh delegasinya dari SEA Games demi keselamatan mereka.

Address

Jakarta

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Indonesia Luar Biasa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Indonesia Luar Biasa:

Shortcuts

Share

Category