12/05/2026
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW ke lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal dugaan mark up pengadaan jasa sertifikasi halal tahun 2025. Menurut temuan ICW, nilai potensi kerugian negara dalam pengadaan sertifikasi halal itu mencapai Rp 49,5 miliar.
Dadan Hindayana menghormati langkah organisasi antikorupsi tersebut. "Terima kasih untuk ICW yang memberikan perhatian khusus terkait Sertifikasi Halal," kata Dadan pada Senin, 11 Mei 2026, sebagaimana dilaporkan detikcom. Ketika dihubungi pada Selasa, 12 Mei 2026, Dadan mempersilakan Tempo mengutip pernyataan tersebut.
Dadan berujar, kegiatan sertifikasi halal masuk ke dalam tunggakan anggaran 2025 yang harus diselesaikan pada 2026. Seluruh proses pembayaran, kata Dadan, nantinya tetap akan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh lembaga terkait.
"Nanti sebelum dibayar, pasti akan di-review oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan juga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Jadi pasti semua akan disesuaikan dengan harga umum berlaku," kata Dadan.
Indonesia Corruption Watch sebelumnya melaporkan Kepala BGN Dadan Hindayana dan pihak penyedia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah mengungkapkan bahwa BGN melakukan pengadaan jasa sertifikasi halal yang dipecah menjadi empat tahap. Total anggaran untuk sertifikasi halal tersebut senilai Rp 141,79 miliar dengan volume pekerjaan sebanyak 4.000 sertifikasi.
Namun dalam prosesnya, ICW melihat ada beberapa persoalan. Salah satunya, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG dan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan MBG mengatur kewajiban pemenuhan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan demikian, pihak yang semestinya yang memenuhi sertifikasi halal adalah SPPG bukan BGN. Apalagi, kata Wana, SPPG telah mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari.
Selain itu, ICW menduga BGN mencoba memecah pengadaan jasa sertifikasi halal menjadi empat tahap untuk menghindari tender, seleksi, dan lari dari tanggung jawab.
ICW melakukan analisis dengan menghitung biaya sertifikasi halal yang merujuk pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH. Total biaya untuk satu perusahaan kategori usaha menengah meliputi sertifikasi halal, pelatihan penyelia halal, dan sertifikasi penyelia halal sebesar Rp 23 juta.
Angka tersebut merupakan tarif batas atas atau biaya maksimal yang dapat dikenakan Lembaga Pemeriksa Halal. Apabila menggunakan tarif itu, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 92,2 miliar untuk mengurus 4 ribu sertifikat halal, bukan Rp 141,79 miliar. Selisih sekitar Rp 49,5 miliar ini yang menjadi sorotan ICW.
Di sisi lain, kata Wana, pemenang pengadaan sertifikasi ini adalah perusahaan yang tidak tercatat sebagai Lembaga Pemeriksa Halal yang berhak melakukan pendampingan sertifikasi halal. Karena itu ICW pun menduga BGN "meminjam bendera" untuk menjalankan pengadaan ini. "Temuan ini menunjukkan adanya dugaan pengalihan pekerjaan, baik seluruh maupun sebagian, kepada pihak lain yang memiliki status LPH," ujar Wana pada Kamis, 7 Mei 2026.
Berdasarkan temuan-temuan itu, ICW menilai telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Organisasi ini mendesak KPK melakukan penyelidikan terkait pengadaan jasa sertifikasi halal yang dilakukan oleh BGN tahun 2025.
