Sisi Publik

Sisi Publik Public Policy in A Nutshell

‎PRAMONO MINTA DBH DIKEMBALIKAN JIKA OBLIGASI DAERAH DITAHAN‎‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung m...
06/09/2026

‎PRAMONO MINTA DBH DIKEMBALIKAN JIKA OBLIGASI DAERAH DITAHAN
‎
‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tetap akan mengajukan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan Jakarta, meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan instrumen utang tersebut.
‎
‎Dikutip dari ANTARA News (5/9/2026), Pramono menyebut Pemprov DKI paling memahami kebutuhan pembangunan wilayahnya sendiri dan meminta Dana Bagi Hasil (DBH) dikembalikan ke jumlah semula jika opsi obligasi memang harus ditahan.
‎
‎Sebelumnya, Purbaya mengingatkan risiko fiskal jika daerah gagal bayar utang, mencontohkan krisis Brasil dan Argentina, dan menawarkan skema alternatif lewat pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
‎
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tetap akan mengajukan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan Jakarta, meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan instrumen utang tersebut.
‎
‎Dikutip dari ANTARA News (5/9/2026), Pramono menyebut Pemprov DKI paling memahami kebutuhan pembangunan wilayahnya sendiri dan meminta Dana Bagi Hasil (DBH) dikembalikan ke jumlah semula jika opsi obligasi memang harus ditahan.

05/09/2026

‎RUMAH BERGETAR HEBAT DI PANDEGLANG, WARGA CARITA PANIK IMBAS ERUPSI MENERUS ANAK KRAKATAU

‎SISIPUBLIK - Sebuah video amatir warga Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, memperlihatkan jendela dan gerbang rumah bergetar hebat pada Sabtu pagi, 5 September 2026 pukul 06.42 WIB. Getaran terekam dari dua sudut berbeda, kaca jendela berbingkai kayu dan pagar besi rumah warga, disertai dentuman rendah yang berlangsung terus-menerus selama video direkam.
‎
‎Fenomena ini merupakan dampak gelombang tekanan udara dari erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Badan Geologi mencatat aktivitas tersebut berlangsung sejak Jumat malam pukul 23.07 WIB (4/9/2026) hingga Sabtu pagi, dengan gempa letusan beramplitudo maksimum 70 milimeter berdurasi 21.600 detik yang diinterpretasikan sebagai fenomena lava fountain.
‎
‎Darwin Volcanic Ash Advisory Center, sebagaiman dilansir WatchersNews (4/9) melaporkan abu vulkanik terlontar hingga ketinggian 15 kilometer di atas permukaan laut, bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 74 km per jam. Status aktivitas gunung tetap bertahan di Level III Siaga dengan radius bahaya 3 kilometer dari kawah aktif.
‎
‎Warga di lokasi kejadian, berjarak sekitar 40 kilometer dari titik erupsi di seberang Selat Sunda, menyebut getaran ini bukan gempa tektonik maupun angin kencang, melainkan dampak langsung aktivitas vulkanik yang mereka rasakan sejak dini hari. Pada bagian akhir video, perekam memohon kepada pemerintah untuk memberikan informasi yang detail terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat.
‎
‎🎥 bangbaid
‎
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎

‎BADAN GEOLOGI RILIS LAPORAN RESMI ERUPSI ANAK KRAKATAU, DENTUMAN JABAR-BANTEN-LAMPUNG DIDUGA TERKAIT‎‎SISIPUBLIK - Bada...
05/09/2026

‎BADAN GEOLOGI RILIS LAPORAN RESMI ERUPSI ANAK KRAKATAU, DENTUMAN JABAR-BANTEN-LAMPUNG DIDUGA TERKAIT
‎
‎SISIPUBLIK - Badan Geologi Kementerian ESDM merilis Laporan Khusus Nomor 1512.Lap/GL.03/BGL/2026 terkait erupsi menerus Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak Jumat (4/9) pukul 23.07 WIB hingga Sabtu (5/9) pagi.
‎
‎Erupsi menghasilkan fenomena "lava fountain" atau lava air mancur, dengan warna merah menyala terlihat jelas secara menerus dari Pos Pengamatan Gunungapi Krakatau di Pasauran, Serang, Banten. Gemuruh masih terdengar dari pos pengamatan hingga pukul 04.40 WIB.
‎
‎Melalui akun Threads resminya (5/9/2026), Badan Geologi menyebut suara dentuman dan getaran yang dilaporkan warga di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung diduga berkaitan dengan aktivitas erupsi yang berlangsung bersamaan tersebut.
‎
‎Status Anak Krakatau berada di Level III Siaga sejak 2 Juli 2026, setelah sempat jeda erupsi sejak 16 Desember 2023. Sebelumnya, erupsi besar 1883 memicu tsunami, begitu p**a longsoran tubuh gunung akibat gempa pada 22 Desember 2018.
‎
‎Badan Geologi menegaskan pertumbuhan tubuh Anak Krakatau pascabencana 2018 masih relatif kecil dan belum berpotensi memicu keruntuhan berskala tsunami, meski perkembangan morfologinya tetap dipantau intensif.
‎
‎Masyarakat, nelayan, dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif serta waspada terhadap ancaman aliran lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat.
‎
‎🔗 Threads Badan Geologi
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎
‎

Melalui akun Threads resminya (5/9/2026), Badan Geologi menyebut suara dentuman dan getaran yang dilaporkan warga di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung diduga berkaitan dengan aktivitas erupsi yang berlangsung bersamaan tersebut.
‎

Erupsi menghasilkan fenomena "lava fountain" atau lava air mancur, dengan warna merah menyala terlihat jelas secara menerus dari Pos Pengamatan Gunungapi Krakatau di Pasauran, Serang, Banten. Gemuruh masih terdengar dari pos pengamatan hingga pukul 04.40 WIB.

05/09/2026

‎BUNTUT KABUT ASAP LINTAS BATAS, BEKAS MENTERI MALAYSIA SEBUT INDONESIA "BANANA REPUBLIC"
‎
‎
‎SISIPUBLIK - Isu kabut asap lintas batas kembali ramai dibahas usai bekas Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin (KJ), melontarkan kritik pedas terhadap rekam jejak penegakan hukum lingkungan Indonesia dalam podcast Keluar Sekejap episode 210 yang tayang di YouTube pada 3/9/2026.
‎
‎Dalam obrolan bersama Shahril Hamdan, KJ menyebut Indonesia sebagai "banana republic". Ia membuka pernyataan tersebut dengan terlebih dahulu meminta maaf kepada teman-temannya (penonton - red) yang berasal dari Indonesia.
‎
‎"...unfortunately you know we live next to a proper third world country lah... this is proper proper banana republic man. I mean you know rekod Indonesia dalam mendakwa syarikat atas jenayah alam sekitar sangat lemah," ungkapnya.
‎
‎Istilah "banana republic" merujuk pada negara yang tampak berdaulat namun sebenarnya dikendalikan kepentingan korporasi tertentu, dengan institusi hukum yang lemah dan mudah terpengaruh faktor politik-ekonomi. Istilah ini berasal dari sejarah perusahaan buah-buahan Amerika yang mengontrol ekonomi dan politik sejumlah negara Amerika Tengah pada awal abad ke-20.
‎
‎KJ juga mengkritik mekanisme Perjanjian Kabut Asap ASEAN yang dinilai tidak punya "gigi" karena terikat prinsip non-intervensi, sementara kebakaran erat kaitannya dengan ekonomi perkebunan sawit dan kayu yang sensitif secara politik domestik. Kabut asap tahunan ini berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas udara jutaan penduduk kawasan, termasuk Malaysia dan Singapura.
‎
‎▶️ Keluar Sekejap
‎
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎

04/09/2026

‎ANGGOTA DPR EDY WURYANTO 'TARUHAN' SOAL KERACUNAN MBG, SOROT TATA KELOLA BGN BELUM PENUHI PERPRES
‎
‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memanas saat anggota Komisi IX Edy Wuryanto menyampaikan kritik tajam soal kesiapan tata kelola keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
‎
‎Edy menegaskan risiko keracunan di Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) sulit dihindari selama variabel tata kelola makanan siap saji belum memenuhi standar yang diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres). "Keracunan pasti akan jadi karena variabel-variabel menuju tata kelola makanan siap saji yang dari awal sudah kita warning gunakan Perpres itu nggak dipenuhi," ujar Edy dalam rapat yang disiarkan TV Parlemen (3/9/2026).
‎
‎Ia menyoroti beban kerja dapur SPPG yang melayani hingga ribuan porsi tanpa keterlibatan maksimal tenaga ahli dan pengawasan lintas lembaga sejak awal program berjalan, sehingga risiko keracunan dinilai berpotensi terus berulang.
‎
‎Selain soal keamanan pangan, Edy meminta BGN mengalokasikan anggaran untuk satuan tugas (satgas) di daerah agar kader posyandu, kader PKK, hingga bidan desa dapat menjalankan fungsi pengawasan dari hulu ke hilir secara bertanggung jawab. Ia juga menyoroti perlunya efisiensi pos anggaran nonesensial seperti pengadaan perlengkapan yang dinilai terlalu mahal.
‎
‎▶️ TV Parlemen
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎

04/09/2026

‎GREENPEACE MALAYSIA DAN HARAM GERUDUK KBRI KUALA LUMPUR, TUNTUT TRANSPARANSI KASUS KABUT ASAP
‎
‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Greenpeace Malaysia bersama Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia (HARAM) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur pada Jumat, mendesak pemerintah Indonesia segera menuntaskan persoalan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain.
‎
‎Peserta aksi membawa sejumlah poster kritik, salah satunya bertuliskan "NAMAKAN. BUKTIKAN. AMBIL TINDAKAN!" yang menjadi sorotan utama demonstrasi. Poster lain bertuliskan "guru HENTIKAN Jerebu" dengan karikatur pejabat memberi hormat, serta poster "NAK REBU" dan "CAN'T BREATHE" yang menggambarkan dampak polusi udara terhadap warga Malaysia.
‎
‎Dalam keterangan resmi HARAM (4/9/2026), massa aksi menyampaikan jerebu merentas sempadan namun dampaknya ditanggung warga Malaysia berupa mata pedih dan tekak perit akibat udara tercemar, sementara persoalan ini terus dipaksakan seolah hal biasa.
‎
‎Usai orasi, Greenpeace Malaysia dan HARAM menyerahkan memorandum resmi kepada pihak KBRI Kuala Lumpur, menuntut ketelusan dan akuntabilitas korporat pemegang konsesi lahan lintas batas, termasuk perusahaan yang terafiliasi Malaysia. Aksi berlangsung tertib dengan jumlah peserta terbatas yang berkumpul di depan pagar kedutaan.
‎
‎🎥harammalaysia
‎
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎

04/09/2026

‎GUBERNUR KALBAR RIA NORSAN TERPANCING EMOSI SAAT DICEGAT MAHASISWA DI BANDARA SUPADIO
‎
‎SISIPUBLIK - Dialog antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan massa mahasiswa memanas di Bundaran Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Kamis (3/9/2026) siang.
‎
‎Peristiwa terjadi saat Norsan hendak menjemput Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang batal mendarat karena kabut asap tebal akibat karhutla, dengan jarak pandang hanya sekitar 100 meter.
‎
‎Sebelum menuju bandara, iring-iringan kendaraan dinas Norsan dicegat aliansi mahasiswa Kalbar yang menuntut penetapan karhutla sebagai bencana nasional, solusi konkret dari pemerintah pusat, dan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran lahan.
‎
‎Dialog awalnya santai, namun tegang ketika Norsan mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla di lapangan. Massa aksi membalas bahwa mereka sudah turun langsung membantu pemadaman selama tiga hingga empat hari terakhir, menurut laporan Suara Kalbar (4/9/2026).
‎
‎Perdebatan memuncak saat Norsan mengepalkan tangan dan berucap "Heh kau nih" dengan nada tinggi. Sejumlah ajudan langsung melerai dan menariknya menjauh dari kerumunan. Seorang mahasiswa membalas, "Eh, ngape emosi gitu?"
‎
‎Video momen tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu beragam reaksi warganet yang menyoroti sikap emosional sang gubernur di tengah krisis kabut asap yang belum tuntas.
‎
‎🎥 ✖️ pingwiners
‎
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎

03/09/2026

‎IBU HAMIL DAN ANAK WALI NAGARI IKUT KERACUNAN MBG DI KAB. AGAM, SUMATERA BARAT
‎
‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Dugaan keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi, kali ini menimpa Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wali Nagari Koto Rantang, Novri Agus Parta Wijaya, mengonfirmasi gejala mual, pusing, hingga muntah dialami warga secara bertahap sejak Selasa (1/9) hingga Rabu (2/9).
‎
‎Di Nagari Koto Rantang sendiri, sekitar 100 warga dari 9 sekolah (4 SD dan 5 TK) dilaporkan terdampak. Istri dan anak Wali Nagari turut menjadi korban, dengan sang istri yang tengah hamil muda sempat mengalami demam tinggi. Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Nagari Koto Rantang, sementara pasien dengan kondisi lebih berat dirujuk ke rumah sakit di Bukittinggi.
‎
‎Namun secara keseluruhan di Kecamatan Palupuh, menurut laporan Sumbarkita.id (2/9/2026), angka korban sudah mencapai 388 orang, terdiri dari 364 peserta didik jenjang TK, SD, hingga SMP, serta 24 tenaga pendidik. Dapur penyedia, SPPG Pasia Laweh milik Yayasan Affa Adicitta, kini dihentikan sementara selama sepekan menunggu hasil uji laboratorium BPOM terhadap sampel makanan dan muntahan korban.
‎
‎Kasus ini menambah panjang daftar insiden keracunan MBG di berbagai daerah, sekaligus mempertegas sorotan publik terhadap lemahnya standar keamanan pangan dalam program yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil dan bayi.
‎
‎🎥 REPORTER MINANG
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎
‎

‎MEDIA INTERNASIONAL SOROTI GELOMBANG KERACUNAN MBG TERBARU DI INDONESIA‎‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Gelombang keracunan mass...
03/09/2026

‎MEDIA INTERNASIONAL SOROTI GELOMBANG KERACUNAN MBG TERBARU DI INDONESIA
‎
‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Gelombang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dua hari terakhir turut menjadi sorotan media internasional.
‎
‎Insiden di Sidoarjo, Nganjuk, dan Agam yang menyebabkan hampir 800 orang jatuh sakit diberitakan Reuters (3/9/2026), mengutip anggota komisi kesehatan DPR RI. Rinciannya, 512 siswa di Sidoarjo, 49 di Nganjuk, dan 237 di Agam, Sumatra Barat.
‎
‎Selain Reuters, liputan serupa juga muncul dari The Guardian, Al Jazeera, hingga Daily Mail. Sorotan media asing ini menegaskan berulangnya kasus keracunan MBG sejak program ini diluncurkan awal 2025, meski pemerintah telah berkali-kali menjanjikan perbaikan standar keamanan pangan.
‎
‎
‎
‎📷 SC Reuters, The Guardian, Al Jazeera, Daily Mail
‎
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎

Berbagai outlet media internasional seperti Al Jazeera, Daily Mail, dan The Guardian memberitakan kejadian terbaru keracunan MBG yang mengakibatkan ratusan korban dirawat di rumah sakit.

‎KUOTA INTERNET TAK LAGI HANGUS, KEMKOMDIGI WAJIBKAN OPERATOR SEDIAKAN 7 SKEMA PERLINDUNGAN‎‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Kemen...
03/09/2026

‎KUOTA INTERNET TAK LAGI HANGUS, KEMKOMDIGI WAJIBKAN OPERATOR SEDIAKAN 7 SKEMA PERLINDUNGAN
‎
‎JAKARTA, SISIPUBLIK - Kementerian Komunikasi dan Digital resmi melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayar. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.
‎
‎Aturan ini adalah tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan 23 Juli 2026. Perkara ini bermula dari gugatan seorang pengemudi ojek online dan pedagang kuliner daring yang mempersoalkan sistem kuota hangus tanpa kewajiban akumulasi bagi konsumen.
‎
‎Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dikutip dari situs resmi Kemkomdigi (29/8/2026), menegaskan kuota yang sudah dibayar adalah hak pelanggan. Operator dilarang menghanguskannya secara sepihak maupun mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut.
‎
‎Kemkomdigi menyebut penerbitan SE ini karena kepatuhan operator terhadap putusan MK belum mencapai 100 persen, dengan aduan masyarakat masih terus masuk sejak putusan terbit akhir Juli.
‎
‎Aturan ini tidak mewajibkan seluruh paket memakai skema rollover. Operator wajib menyediakan pilihan dari 7 mekanisme: akumulasi kuota, non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan.
‎
‎Operator diberi tenggat hingga 28 September 2026 untuk melapor pemenuhan kewajiban ke Kemkomdigi, dilanjutkan laporan berkala setiap bulan. Kemkomdigi menyatakan akan mengawasi pelaksanaan aturan ini secara berkala.
‎
‎🔗 Kemkomdigi
‎
‎Cek sorotan ➡️ untuk akses rujukan 🔗
‎
‎

Address

Jakarta

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sisi Publik posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category