23/04/2026
Front Mahasiswa Anti Korupsi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 23 April 2026, menuntut kejelasan tindak lanjut atas laporan dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mobil dinas Pemerintah Kota Samarinda yang sebelumnya telah mereka sampaikan pada Jumat, 17 April 2026.
Aksi tersebut merupakan bentuk desakan lanjutan setelah para mahasiswa mengaku belum menerima konfirmasi resmi maupun perkembangan penanganan perkara dari lembaga antirasuah itu.
Perwakilan massa aksi, Wempy Habari, menyatakan bahwa hingga saat ini KPK belum memberikan respons substantif terkait laporan yang telah diterima.
“Laporan kami sudah masuk sejak 17 April lalu, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan tindak lanjut dari KPK. Kami datang kembali untuk mempertanyakan komitmen KPK dalam menindaklanjuti laporan masyarakat,” ujar Wempy di lokasi aksi.
Menurutnya, keterlambatan respons tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di daerah.
Dalam aksinya, massa kembali menyoroti dugaan kejanggalan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda terkait pengadaan kendaraan dinas pada 2023 dan penyewaan kendaraan pada 2024.
Mereka menilai, kebijakan pengadaan kendaraan dinas berupa Land Rover Defender bernilai miliaran rupiah yang berjalan bersamaan dengan penyewaan kendaraan dinas hingga sekitar Rp160 juta per bulan menunjukkan adanya potensi inefisiensi anggaran.
Selain itu, jumlah kendaraan yang disewa disebut mencapai lebih dari 50 unit, yang dinilai tidak proporsional dengan kebutuhan riil organisasi perangkat daerah.
“Ini bukan hanya soal kebijakan yang tidak efisien, tetapi juga berpotensi mengarah pada maladministrasi dan penyalahgunaan anggaran daerah,” kata Wempy.
Mahasiswa juga kembali mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Pemerintah Kota Samarinda, termasuk pimpinan daerah yang diduga terlibat dalam pengambilan kebijakan tersebut.
Tak hanya itu, mereka meminta agar perusahaan penyedia jasa pengadaan dan penyewaan kendaraan turut diperiksa guna memastikan tidak adanya praktik kolusi atau penyimpangan dalam proses pengadaan.
Dalam tuntutannya, Front Mahasiswa Anti Korupsi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada langkah konkret dari KPK. Ini bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Wempy.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait perkembangan laporan tersebut.
Baca lainnya di forumkeadilan.com
