02/10/2025
"Bayangkan, setiap kali kita isi bensin, sebagian uang kita itu terbang ke luar negeri. Negara kita ini kaya, tapi kok seperti anak kost yang selalu numpang makan tetangga? Ada yang salah, dan kali ini, seorang menteri ngomong blak-blak-an."
"Ada sebuah pertemuan penting di gedung DPR. Seorang Menteri Keuangan, dengan nada kecewa yang hampir tak tertahan, menyebut kata 'malas-malasan' kepada BUMN raksasa. Ini bukan sekadar masalah proyek molor. Ini adalah cerita tentang sebuah kemandirian yang dikhianati, tentang janji yang digantung selama puluhan tahun. Kita akan membongkar sebuah pola pikir yang membuat kita semua, sebagai rakyat, merasa terjebak dalam ketergantungan yang tak berujung."
"Ceritanya bermula dari pengakuan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Sudah puluhan tahun Indonesia impor BBM. Coba kita renungkan sejenak. Dalam kurun waktu sepanjang itu, berapa banyak uang rakyat yang mengalir ke Singapura? Berapa triliun? Pertamina, yang seharusnya jadi tulang punggung energi negeri ini, dianggap tidak serius.
Yang lebih membuat miris, pada 2018, ada rencana megah: bangun 7 kilang baru dalam 5 tahun. Kapan? 2018. Sekarang kita di 2025, sudah lewat 7 tahun. Hasilnya? NOL BESAR. Bahkan tawaran investor dari China yang mekanisme bayarnya bisa dicicil 30 tahun pun ditolak. Alasannya? Masih mau nekat dengan 7 proyek kilang yang jelas-jelas tak kunjung groundbreaking.
Lalu, siapa yang menanggung akibat dari 'kemalasan' atau ketidakseriusan ini? Kita. Rakyat Indonesia.
APBN kita menjerit. Subsidi energi di 2025 mencapai Rp 498,8 triliun. Bayangkan angka itu! Uang sebanyak itu seharusnya bisa untuk bangun sekolah, rumah sakit, atau bantu UMKM. Tapi tidak, uang itu dipakai untuk membeli BBM dari luar negeri, karena kita tidak mampu produksi sendiri. Setiap kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan Rupiah langsung bikin pemerintah panik, karena beban subsidi langsung membengkak. Konsumsi BBM bersubsidi malah naik 3,5%. Ini lingkaran setan yang merugikan negara.
"Jadi, ini bukan lagi soal proyek yang telat. Ini sudah menjadi krisis kepercayaan dan krisis kemandirian. Sebuah pola pikir 'yang penting jalan dulu, urusan mandiri nanti' yang sudah mengakar dan merugikan bangsa sendiri selama puluhan tahun.
Menteri Keuangan sampai harus 'mengajak' DPR untuk bersama-sama mengawasi Pertamina. Ini seperti meminta tetangga untuk membantu mengawasi anak sendiri yang dianggap bandel. Lalu, di mana peran pemimpin tertinggi? Presiden kita?
Di sinilah coba kalian pikirkan:
Di mana letak kedaulatan energi kita jika untuk urusan BBM saja kita masih harus bergantung pada negara lain?
Saya yakin, di benak kalian sudah ada pertanyaan yang sama:
‘Memangnya segitunya susah bangun kilang? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Pertamina?’
‘Presiden tidak bisa intervensi, atau tidak mau?’ atau tidak bisa? atau seperti apa?
