Suara Media Citra, Jalan Raya Condet No 468, Jakarta (2025)

15/12/2025

Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus dalam penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pagi ini, Senin (15/12/2025).

Gelar perkara tersebut digelar menyusul permintaan dari tersangka Roy Suryo bersama pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Kubu Jokowi hadir lebih dulu
Kubu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) lebih dulu hadir di lokasi.
Relawan Jokowi yang tergabung dalam Peradi Bersatu tiba sekira pukul 09.40 WIB.

Jumlahnya tiga orang yakni Ketua Zevrijn Boy Kanu, Sekjen Ade Darmawan, dan anggota Lechumanan.

Tak lama kemudian, tim kuasa hukum Jokowi yang dipimpin oleh Yakup Hasibuan pun tiba di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Jokowi tidak hadir dalam gelar perkara khusus tersebut karena memang sudah memberi kuasa kepada mereka para penasehat hukumnya.

"Memang karena untuk perkara ini sudah diberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum, kamilah yang memang diberikan kuasa untuk hadir,” kata Yakup kepada wartawan.

Tak lama kemudian suasana mendadak menjadi ramai ketika Roy Suryo cs tiba sekira pukul 10.07 WIB.

Puluhan orang pun tiba-tiba datang untuk mendampingi para tersangka.

Di sana terlihat hadir tiga tersangka pada klaster pertama yakni Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Muhammad Rizal Fadillah, Kurnia Tri Rohyani dan Rustam Effendi.

Namun Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa belum nampak hingga siang hari.

Massa pendukung para tersangka nampak antusias tanpa lelah berjalan menuju gedung tempat dilaksanakannya gelar perkara khusus itu.

Suaranya sudah terdengar bahkan mereka masih jauh dari tempat awak media yang menunggu.

Lagu "maju tak gentar" pun menggema sambil mengiringi jalan para tersangka.
Bahkan pendukung Roy Suryo yang mayoritas emak-emak itu terlihat membawa sejumlah atribut.

Diantaranya poster desakan agar polisi mencabut status tersangka Roy Suryo Cs.

Sesekali terdengar pekikan suara dari massa pendukung itu dengan teriakan "Adili Jokowi".

"Kami meyakini, kita semua segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa sudah tidak tersisa lagi dari saudara Joko Widodo sisi kenegarawanannya, meskipun seberat biji zarrah," ucap kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin.
Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi atau meminjam ungkapan laksana memasukkan gajah ke lubang jarum, kalau kita mengharapkan saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya," sambungnya.

Saat ini gelar perkara khusus ini masih berjalan.

Gelar perkara diajukan Roy Suryo
Gelar perkara khusus tersebut diajukan oleh tersangka Roy Suryo Cs.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan gelar perkara khusus akan dihadiri Irwasum, Propam, Kompolnas, dan Ombudsman.

"Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh dari Irwasum, dari Propam, Divkum, dan eksternal ada Kompolnas, Ombudsman, ini akan kita hadiri," kata Budi, Sabtu (13/12/2025)

Dalam kasus itu, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus ijazah palsu Jokowi pada Jumat (7/11/2025).

Penetapan tersangka dibagi dalam dua klaster.

Ada lima tersangka dalam klaster pertama adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Dalam klaster kedua ditetapkan tiga tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianpiar, dan Tifauzia Tyassuma

14/12/2025

Birokrat senior, Muhammad Said Didu, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal adanya kudeta sunyi.

Peringatan itu disampaikan Said Didu dalam sebuah tweetnya di akun X (Twitter), beberapa hari belakangan ini, Jumat (12/12/2025), Sabtu (13/12/2025) dan Minggu (14/12/2025).

Dalam tiga postingan itu, Said Didu membahas soal peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dianggap 'banyak tingkah'.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menilai Kapolri selalu membuat aturan sendiri meskipun aturan asli sudah diketok Mahkamah Konstitusi (MK), yakni terkait aturan pelarangan polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri.

Namun, Kapolri justru membuat keputusan sendiri dengan menetapkan 17 Lembaga bisa diisi oleh Polisi.

Said Didu menilai, tindakan Kapolri ini sama saja melawan keputusan MK.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti langkah Kapolri yang nekat membuat Tim Reformasi Polri sendiri mendahului perintah Presiden.

Padahal seharusnya, Kapolri menunggu arahan Prabowo alih-alih membuat keputusan sendiri soal pembentukan Tim Reformasi Polri.
Said Didu pun mengingatkan Prabowo untuk mewaspadai adanya kudeta sunyi.

"Bapak Presiden yth, mohon bertanya, apakah bapak secara de jure dan de facto masih mengengdalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih negara hukum? ataukan memang “kudeta sunyi” sedang berjalan cepat?"

"Faktanya : 1) saat Mahkamah Konstitusi menetapkan melarang polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri - Kapolri membuat keputusan Melawan keputusan MK tersebut dengan menetapkan 17 Lembaga bisa diisi oleh Polisi 2) saat Bapak mengumumkan akan membuat Tim Reformasi Polri - Kapolri juga “Melawan” dengan mendahului membentuk Tim Reformasi Polri internal," demikian tulis Said Didu, Jumat (12/12/2025)

13/12/2025

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti bantuan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk korban bencana Sumatera dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Kurniasih menyarankan pembebasan UKT tersebut bisa dilakukan tanpa syarat administrasi yang rumit.

Catatan penting kami adalah pada implementasinya di lapangan. Jangan sampai mahasiswa yang rumahnya hanyut atau orangtuanya menjadi korban, masih dibebani dengan syarat administrasi yang rumit," kata Kurniasih dikutip dari Antara, Jumat (12/12/2025). Menurut Kurniasih, bantuan semacam ini perli diapresiasi karena menjadi wujud kehadiran negara pada masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Sarankan pemerintah "jemput bola" Namun, ia tetap menyarankan agar pemerintah bisa melakukan 'jemput bola' untuk memberikan bantuan-bantuan tersebut dengan data terpadu kebencanaan. Selain itu, Kurniasih juga meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam memberikan bantuan pendidikan tidak hanya perguruan tinggi negeri (PTN) tetapi juga perguruan tinggi swasta (PTS).

Bencana tidak memilih status kampus negeri atau swasta. Saudara-saudara kita yang kuliah di PTS juga banyak yang terdampak ekonominya," ujarnya. "Kami mendorong adanya skema bantuan afirmatif atau dana taktis untuk mahasiswa PTS di daerah bencana agar tidak ada yang putus kuliah," pungkas Kurniasih.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi juga mengingatkan kebijakan pembebasan UKT semester 1 dan 2 bagi mahasiswa yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera harus tepat sasaran.

12/12/2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian telah mengantongi nama tersangka dalam kasus pembalakan liar imbas beredarnya kayu gelondongan saat banjir di Tapanuli Selatan, pekan lalu. Proses penyidikan di wilayah itu juga telah ditingkatkan setelah tim satgas khusus dibentuk.

Kami bentuk Satgas di Tapanuli, kemarin kita sudah naikkan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan," kata Kapolri, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (12/12/2025). Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sigit menuturkan, Menteri Kehutana Raja Juli Antoni juga telah meninjau langsung lokasi terdampak sehari sebelumnya. Lebih lanjut, Kapolri menyebutkan, aktivitas pembalakan liar menjadi salah satu faktor yang memperparah risiko banjir di berbagai daerah
Oleh karena itu, ia meminta seluruh tim bekerja cepat dan hasil penanganan segera disampaikan kepada publik. “Tim semua saya minta bekerja dan segera di-publish sehingga masyarakat bisa dapatkan informasi," kata Sigit.

Selain Tapanuli Selatan, polisi juga tengah menangani dugaan perambahan hutan di Aceh Tamiang. Namun Kapolri menyebut detail temuan di wilayah itu masih menunggu laporan resmi dari tim.

11/12/2025

Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana, resmi ditangkap pada Rabu (12/10/2025) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Terra Drone Indonesia di Cempaka Baru, Kemayoran.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Roby Saputra, membenarkan penangkapan tersebut.
“Yang bersangkutan sudah kami tangkap,” ujar Roby, Kamis (11/12/2025).

Michael sebelumnya dijadwalkan hadir untuk pemeriksaan pada hari Rabu, namun tidak memenuhi panggilan meskipun telah berkomunikasi dengan penyidik.

Pemeriksaan Saksi dan Proses Penyudikan

Hingga Rabu malam, polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk karyawan, warga sekitar, dan perwakilan dinas terkait. Pemilik gedung yang digunakan Terra Drone selama dua tahun juga diadakan pemeriksaan pemeriksaan dalam waktu dekat.

Michael Wishnu dijerat tiga pasal pidana, yakni:

Pasal 187 KUHP: perbuatan yang mengakibatkan kebakaran,

Pasal 188 KUHP: kelalaian yang menyebabkan kebakaran,

Pasal 359 KUHP: kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

22 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Terra Drone

Kebakaran hebat melanda gedung kantor Terra Drone pada Selasa, pukul 12.43 WIB. Tim Pemadam Kebakaran tiba beberapa menit kemudian dan berhasil menyelesaikan api sekitar pukul 14.10 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan ada 22 orang tewas dalam kejadian tersebut. Korban terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan, termasuk seorang ibu hamil tujuh bulan.

Menurut Susatyo, sebagian besar korban ditemukan di lantai 3, 4, dan 5. Sementara karyawan di lantai 6 berhasil menyelamatkan diri melalui akses rooftop.

Penyebab kematian terbanyak disebabkan oleh kekurangan oksigen akibat kepulan asap tebal. Seluruh jenazah telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga.Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana, resmi ditangkap pada Rabu (12/10/2025) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Terra Drone Indonesia di Cempaka Baru, Kemayoran.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Roby Saputra, membenarkan penangkapan tersebut.
“Yang bersangkutan sudah kami tangkap,” ujar Roby, Kamis (11/12/2025).

Michael sebelumnya dijadwalkan hadir untuk pemeriksaan pada hari Rabu, namun tidak memenuhi panggilan meskipun telah berkomunikasi dengan penyidik.

Pemeriksaan Saksi dan Proses Penyudikan

Hingga Rabu malam, polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk karyawan, warga sekitar, dan perwakilan dinas terkait. Pemilik gedung yang digunakan Terra Drone selama dua tahun juga diadakan pemeriksaan pemeriksaan dalam waktu dekat.

Michael Wishnu dijerat tiga pasal pidana, yakni:

Pasal 187 KUHP: perbuatan yang mengakibatkan kebakaran,

Pasal 188 KUHP: kelalaian yang menyebabkan kebakaran,

Pasal 359 KUHP: kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

22 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Terra Drone

Kebakaran hebat melanda gedung kantor Terra Drone pada Selasa, pukul 12.43 WIB. Tim Pemadam Kebakaran tiba beberapa menit kemudian dan berhasil menyelesaikan api sekitar pukul 14.10 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan ada 22 orang tewas dalam kejadian tersebut. Korban terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan, termasuk seorang ibu hamil tujuh bulan.

Menurut Susatyo, sebagian besar korban ditemukan di lantai 3, 4, dan 5. Sementara karyawan di lantai 6 berhasil menyelamatkan diri melalui akses rooftop.

Penyebab kematian terbanyak disebabkan oleh kekurangan oksigen akibat kepulan asap tebal. Seluruh jenazah telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga.

10/12/2025

Suasana pagi yang seharusnya tenang di Jalan Dwikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, berubah mencekam akibat insiden maut yang melibatkan cekcok antara anak dan ibu kandung.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

Korban, seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya (42), ditemukan bersimbah darah di sekujur tubuhnya di dalam kamar tidur.

Pelaku pembunuhan diduga adalah anak kandungnya sendiri, seorang pelajar perempuan berinisial A (12) yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ditemukan Suami dengan Luka Tusuk di Sekujur Tubuh
Peristiwa maut itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 05.00 WIB. Jenazah korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di kamar, setelah suami korban meminta bantuan warga karena mendapati istrinya meninggal secara tidak wajar.

Kepala Lingkungan 11, Kecamatan Medan Sunggal, Muhammad Husni, membenarkan adanya insiden pembunuhan ini dan identitas korban.

Yang pastinya pembunuhan ini. Informasi sementara ini anaknya yang membunuh ibunya, sekitar umur 12 tahun, anaknya perempuan," kata Husni.

Husni menambahkan, luka-luka yang dialami korban sangat banyak dan mengerikan.

"Luka-lukanya banyak, bagian punggung, tangan itu yang saya lihat tadi dari fotonya dan beberapa tusuk senjata tajam pisau," ungkapnya.

09/12/2025

Anggota DPR asal Gerindra sindir bantuan warga untuk korban banjir Sumatra cuma Rp10 miliarTangkapan layar web gerindra.id
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyerang pihak yang datang sekali ke wilayah bencana Sumatera tetapi merasa paling tidak berhasil. Dia membandingkan informasi bantuan pemerintah dengan donasi Rp10 miliar warga untuk korban banjir longsor Sumatera.
Ia mengklaim pemerintah sudah memberikan bantuan yang maksimal di wilayah terdampak.

"Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," katanya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, mengutip detikcom , Senin (8/12).

Ia berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bisa menggencarkan informasi kerja pemerintah. Endipat juga bermaksud jahat pada korban bencana dari pemerintah yang nilainya triliunan.

"Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi publik yang sehingga publik itu tahu informasi kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat," kata Endipat

Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana," imbuh politikus Gerindra itu.

Ia kemudian meminta Komdigi aktif memberikan informasi kepada publik terkait bantuan yang telah diberikan negara ke korban bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu,” kata Endipat

Endipat mengisyaratkan kinerja Kementerian Kehutanan yang sudah melakukan reboisasi secara besar-besaran. Namun, ia menyebut hal itu tak terinfokan hingga Kemenhut terus dikritik.

"Contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal," ujar Endipat.

Lebih lanjut ia mengatakan kinerja pemerintah harus diinformasikan kepada publik secara masif. Ia berharap Komdigi lebih aktif dan sensitif agar informasi yang disampaikan bisa viral seperti konten di media sosial.

“Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi dari awal juga sudah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk apa, perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif,” kata Endipat.

“Jadi kami mohon Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu bertahan isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lainnya, Bu,” sambungnya

08/12/2025

Kubu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meyakini bahwa riwayat pendidikan SMA Gibran tidak bermasalah. Untuk itu, Gibran membantah seluruh tuduhan dari Subhan Palal yang menggugatnya secara perdata.

Pengacara Gibran, Dadang Herli Saputra, menegaskan, pihaknya menghormati gugatan yang diajukan oleh Subhan. Namun, pihaknya membantah seluruh petitum yang ada.

Kita menghormati gugatan dari penggugat. Kita juga melakukan jawaban-jawaban. Intinya, kita membantah seluruh dalil dan petitum yang disampaikan oleh penggugat,” ujar Dadang, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025). Dadang meyakini bahwa ijazah dan riwayat pendidikan Gibran tidak bermasalah.

“(Ijazah dan riwayat SMA Gibran) tidak ada masalah,” imbuh Dadang. Sidang gugatan perdata terhadap Gibran akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari kubu tergugat.

Hakim memberikan kesempatan satu minggu bagi para pihak untuk menghadirkan ahli. Sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan kembali, pada Senin (15/12/2025).

06/12/2025

Tenaga ahli menteri bidang media dan komunikasi , Putri Violla, menjelaskan bahwa rencana Kemenpora menyalurkan bantuan alat olahraga kepada para korban bencana bukan dilakukan saat ini.

Proses penyerahan itu dilakukan setelah bencana banjir usai dan mendapatkan penanganan dengan tepat, serta saat masyarakat terdampak banjir memasuki fase pemulihan.

Bantuan ini diberikan karena kondisi berbagai alat olahraga yang ada di daerah Aceh dan Sumatra rusak akibat terjangan banjir.
Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menpora Erick Thohir, bahwa Kemenpora akan berperan aktif dalam membantu pemulihan kondisi korban bencana banjir di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya."

Kemenpora akan selalu hadir membantu masyarakat untuk kembali bangkit setelah bencana besar yang dialami."

"Sehingga setelah banjir selesai dan di masa pemulihan nanti, Kemenpora akan mengirimkan alat-alat olahraga agar masyarakat yang perlahan kembali beraktifitas bisa memulai lembaran kehidupan baru dengan lebih bersemangat dan sehat."

"Dan saat ini juga kondisi alat-alat olahraga yang ada di daerah terdampak menjadi rusak karena terjangan banjir."

Sehingga setelah banjir selesai dan di masa pemulihan nanti, Kemenpora akan mengirimkan alat-alat olahraga agar masyarakat yang perlahan kembali beraktifitas bisa memulai lembaran kehidupan baru dengan lebih bersemangat dan sehat."

"Dan saat ini juga kondisi alat-alat olahraga yang ada di daerah terdampak menjadi rusak karena terjangan banjir."

Sehingga Kemenpora nanti akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut," kata Putri Violla, Jumat (5/12/2025).

Dalam kesempatan jumpa media sebelumnya, Menpora Erick telah menjelaskan bahwa saat ini bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bahan kebutuhan pokok.

Dalam kesempatan jumpa media sebelumnya, Menpora Erick telah menjelaskan bahwa saat ini bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bahan kebutuhan pokok.

Korban bencana alam juga membutuhkan bantuan untuk dikonsumsi dan dipakai sehari-hari serta obat-obatan.

Selain itu upaya penyelamatan nyawa, penyembuhan kondisi korban yang terserang penyakit dan penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak tentu masih menjadi prioritas.

"Pak Erick juga menyampaikan doa dan belasungkawa untuk para korban banjir."

06/12/2025

Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan satu pun.
"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan huta. Serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.

"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani," kata Raja Juli dalam rapat.

Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," ujar Raja Juli.

Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," ujar Raja Juli.

Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," sambungnya.

Raja Juli mencatat pihaknya telah mencabut 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) pada Februari 2025. Ia mengatakan bakal kembali mencabut izin 20 PBPH yang berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi.

"Presiden Prabowo jangan diragukan soal jaga hutan. Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami Sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal," imbuhnya.

04/12/2025

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh berharap bisa segera menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk warga mereka yang terdampak bencana banjir bandang.

Disebutkan bahwa ada puluhan ribu warga Nagan Raya tedampak bencana alam tersebut
Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, menyebut Pemkab belum menerima satu pun bantuan dari pemerintah pusat hingga Kamis (4/12/2025) ini. “Kami sangat berharap bantuan segera disalurkan kepada masyarakat yang tertimpa musibah di Kabupaten Nagan Raya,” ungkapnya, sebagaimana dilansir Kantor berita Antara.

25.608 terdampak banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya mencatat sebanyak 25.608 jiwa atau 8.258 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir bandang dan banjir luapan yang terjadi pada Rabu hingga Kamis (26-27/11/2025) pekan lalu. Bupati Teuku Raja Keumangan juga meminta pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Mengingat skala kerusakan, cakupan wilayah terdampak, serta terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam menangani bencana alam banjir bandang yang sangat parah. Ia bercerita, beberapa hari lalu, Pemkab Nagan Raya juga telah menandatangani surat pernyataan ketidakmampuan anggaran dalam menangani bencana besar ini.

Hal serupa juga dilakukan oleh sejumlah kabupaten lain di Aceh yang terdampak berat. “Saya sudah menandatangani surat pernyataan ketidakmampuan dari segi anggaran dalam mengatasi musibah ini. Sama seperti beberapa kabupaten lainnya di Aceh yang sudah menandatangani surat pernyataan serupa,” katanya.

03/12/2025

Isu deforestasi sebagai penyebab banjir bandang di sejumlah daerah di Pulau Sumatra belakangan menjadi perhatian.
Hal itu dibuktikan dengan rekam citra satelit 2016 hingga 2025 yang menunjukkan masifnya pembukaan lahan di Sumatra Utara.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut mencatat dalam 10 tahun terakhir, 2 ribu hektare hutan di Sumut rusak.

Hal itu diduga jadi penyebab banjir bandang, bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem.

"Perusakan hutan di sana itu disebabkan ya, dipicu ya, oleh beberapa perusahaan. Jadi kita menyangkal pernyataan dari Gubernur Sumatra Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrem. Tapi pemicu utamanya bukan cuaca ekstrem ini, pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba dalam konferensi pers, Senin (1/12).

Senada, Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Regional Barat menyatakan bencana longsor dan banjir tak lepas dari dampak krisis iklim terkait aktivitas deforestasi dan masifnya pemberian izin konsesi pada perusahaan pertambangan dan perkebunan di Sumatra.

LBH mencatat dalam rentang waktu 2020-2024, di Sumatra Barat terdapat ratusan ribu hektare hutan dirusak.

Hal ini bersifat sistemik dan berkelanjutan, tampak dari citra satelit yang menunjukkan kerusakan di kawasan konservasi dan hutan lindung seperti di wilayah perbukitan di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tambang-tambang ilegal dan pembalakan liar kian memperparah situasi ini, seperti yang terjadi di wilayah Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan.

Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut ada delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di Sumut.

Ia mengatakan delapan perusahaan itu terdiri atas perusahaan tanaman industri, tambang emas hingga perusahaan sawit. Hanif mengatakan mereka beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan.

Hanif mengatakan temuan ini juga terkonfirmasi dari hasil analisa citra satelit. Deputi Penegakan Hukum Kementerian LH pun telah melayangkan panggilan kepada delapan perusahaan tersebut.

Ia menjelaskan panggilan itu untuk meminta penjelasan dari delapan perusahaan terkait asal-usul kayu-kayu yang hanyut saat hujan deras di Sumut.

"Kami minta mereka menjelaskan semua persoalannya termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya sehingga citra satelit itu harus dibawa ke kita untuk kita rumuskan," ucap dia.

Ketua MPR Ahmad Muzani juga turut buka suara perihal isu ini. Ia mengatakan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang yang videonya viral di media sosial merupakan hasil penebangan yang telah lama berlalu.

Muzani sangsi kayu-kayu berukuran besar itu merupakan pohon yang roboh akibat badai.

"Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatra Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai," kata Muzani di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/12).

Suara Media Citra

15/12/2025

14/12/2025

13/12/2025

12/12/2025

11/12/2025

10/12/2025

09/12/2025

08/12/2025

06/12/2025

06/12/2025

04/12/2025

03/12/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category