03/03/2026
Aksi walk out yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta menjadi sorotan publik. Langkah tegas itu dinilai sebagai bentuk perjuangan nyata demi keadilan anggaran untuk rakyat Sumatera Utara.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bobby menyoroti ketimpangan besar antara kebutuhan riil daerah dengan alokasi anggaran yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk). Data menunjukkan kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumut mencapai Rp30,56 triliun. Namun, alokasi dalam Renduk versi pertama hanya Rp2,11 triliun atau sekitar 6,91 persen. Artinya, terdapat selisih Rp28,45 triliun di lima sektor utama.
Sikap tegas ini mendapat banyak respons positif dari masyarakat. Akademisi Universitas Dharmawangsa, Dr. Rahman Tahir, menilai argumentasi Gubernur Sumut sangat rasional dan patut diapresiasi. Menurutnya, perbedaan data alokasi yang signifikan antara pemerintah daerah dan kementerian menjadi alasan kuat untuk menyuarakan keberatan.
Ia juga mendorong para bupati dan wali kota terdampak bencana di Sumut untuk berdiri bersama gubernur. Kolaborasi antar kepala daerah dinilai penting agar kebutuhan riil masyarakat tidak terabaikan. Tanpa dukungan dana rekonstruksi yang layak, pelayanan publik berpotensi terhambat dalam jangka panjang akibat keterbatasan APBD.
Momentum Ramadan diharapkan menjadi titik refleksi dan keadilan bagi Sumatera Utara. Harapannya, kebijakan pusat benar-benar berpihak pada korban bencana, melihat dari sisi kemanusiaan, bukan semata efisiensi anggaran.
Langkah walk out ini bukan sekadar aksi simbolik, tetapi pesan tegas bahwa keadilan anggaran adalah hak rakyat.