Harian Haluan

Harian Haluan Official harianhaluan.com | Since 1948 | Breaking News | linktr.ee/Harianhaluan

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya A...
20/05/2026

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah memperkuat pengawasan dan meningkatkan manfaat ekonomi dari hasil kekayaan alam Indonesia.

Kebijakan tersebut diumumkan Prabowo dalam rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan baru itu, pemerintah mewajibkan seluruh penjualan ekspor komoditas sumber daya alam strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal oleh pemerintah.

Komoditas yang masuk dalam skema tersebut antara lain kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Menurutnya, mekanisme ini tidak mengambil alih peran pelaku usaha, melainkan menjadi fasilitas pemasaran (marketing facility) agar hasil ekspor tetap diteruskan kepada pengelola usaha terkait, namun dengan pengawasan pemerintah yang lebih kuat.

Prabowo menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat monitoring dan memastikan nilai tambah dari ekspor sumber daya alam benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menonaktifkan dewan juri hingga pembawa acara atau MC dalam ajang Lomba Cerdas C...
12/05/2026

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menonaktifkan dewan juri hingga pembawa acara atau MC dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menyusul polemik penilaian jawaban peserta yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas kontroversi yang muncul terkait perbedaan penilaian terhadap jawaban serupa dari dua kelompok peserta dalam salah satu sesi perlombaan. Dalam pernyataan resminya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian yang terjadi dan menegaskan bahwa ajang pendidikan seperti LCC harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, serta keadilan.

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan LCC Empat Pilar di Provinsi Kalimantan Barat,” tulis MPR RI melalui akun media sosial resminya, Selasa (12/5).

Polemik bermula dari viralnya video yang memperlihatkan perbedaan penilaian terhadap jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai karena dianggap tidak menyebut DPD secara jelas, sementara jawaban serupa dari Grup B SMAN 1 Sambas justru diberi nilai penuh.

Insiden ini memicu protes dari peserta dan sorotan luas dari publik. Menanggapi hal itu, Sekjen MPR RI Siti Fauziah menyatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran internal serta evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis perlombaan.

Evaluasi tersebut mencakup mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan dalam lomba agar pelaksanaan ke depan lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkapkan adanya empat kasus hantavirus yang terdeteks...
11/05/2026

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkapkan adanya empat kasus hantavirus yang terdeteksi di Jakarta sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, tiga pasien dilaporkan telah sembuh dengan gejala ringan, sementara satu kasus lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

“Sepanjang 2026 hingga saat ini ada empat kasus yang sudah kita temukan. Tiga orang sudah sembuh dengan gejala ringan, sementara satu orang masih suspek dan masih menunggu penegakan diagnosis melalui laboratorium,” ujar Ani di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ani menegaskan bahwa hantavirus bukanlah penyakit baru. Virus ini telah lama dikenal dan rutin dipantau oleh otoritas kesehatan, berbeda dengan COVID-19 yang sebelumnya tergolong penyakit baru atau new emerging disease.

“Hantavirus ini sebenarnya virus lama, bukan virus baru. Jadi berbeda dengan COVID-19 dulu yang memang penyakit baru. Kalau ini sudah lama dimonitor setiap tahun,” jelasnya.

Menurut Ani, penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, melalui air liur, urine, maupun kotoran tikus yang mencemari lingkungan. Virus dapat masuk ke tubuh manusia ketika partikel yang terkontaminasi terhirup melalui udara.

“Penularannya melalui tikus, baik air liur, air seni, maupun kotorannya yang mencemari lingkungan, lalu debunya terhirup manusia,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa dari berbagai varian hantavirus yang ada, hanya varian Andes yang diketahui dapat menular antarmanusia. Namun, varian tersebut sejauh ini hanya ditemukan di Amerika Selatan dan belum pernah terdeteksi di Indonesia.

Terkait satu pasien yang masih berstatus suspek, Ani menyebut pasien saat ini dirawat di ruang isolasi sebagai langkah antisipasi sambil menunggu hasil laboratorium. Meski demikian, seluruh kasus hantavirus yang ditemukan di Jakarta sejauh ini menunjukkan gejala ringan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada. Warga diminta menjaga kebersihan lingkungan, rutin mencuci tangan, menggunakan masker di area yang berisiko terpapar tikus, serta menjaga daya tahan tubuh untuk mencegah penularan.

Ade Armando resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan t...
05/05/2026

Ade Armando resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers di kantor DPP PSI pada Selasa (5/5).

“Saya mohon izin, yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI,” ujar Ade dalam keterangannya.

Ade menegaskan bahwa langkah tersebut bukan disebabkan oleh konflik internal dengan partai. Ia justru menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi PSI dari dampak kasus hukum yang tengah dihadapinya.

Kasus yang dimaksud berkaitan dengan dugaan penghasutan dan ujaran kebencian yang menyeret namanya. Menurut Ade, perkara tersebut telah membawa partai terlalu jauh dalam pusaran kontroversi publik.

“Ada kelompok atau pihak yang menurut saya sengaja mengorkestrasi ini untuk juga menyerang atau menghancurkan PSI. Dan saya tidak terima itu,” katanya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa kasus tersebut dapat menghambat langkah politik PSI ke depan, termasuk dalam menghadapi dinamika menuju Pemilu 2029.

Ade menilai, situasi ini tidak adil bagi partai maupun rekan-rekannya di internal. Karena itu, ia memilih mundur sebagai jalan paling rasional untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kinerja dan perjuangan politik PSI.

Kasus hukum yang menjerat Ade Armando turut melibatkan Permadi Arya. Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan provokasi terkait potongan video ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Rangkaian agenda Reses DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 berlanjut ke Kabupaten Solok Selatan, Rabu (30/...
04/05/2026

Rangkaian agenda Reses DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 berlanjut ke Kabupaten Solok Selatan, Rabu (30/4/2026). Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, meninjau langsung hasil pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dari Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah tersebut.

Program PHTC merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Dalam kunjungan ini, Zigo menyambangi MTsN 2 Solok Selatan di Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, yang menjadi salah satu dari 16 madrasah di Sumatera Barat yang mendapat dukungan program ini pada tahun 2025.

Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi ruang kelas, lapangan olahraga, tempat ibadah, ruang guru, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

“Program seperti ini menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya dalam peningkatan fasilitas pendidikan yang selama ini menjadi perhatian bersama. Ke depan, kita berharap pembangunan yang tepat sasaran seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah,” ujar Zigo.

Adapun 16 madrasah di Sumatera Barat yang menerima manfaat program PHTC tahun 2025 adalah MIN 2 Solok, MIS Al Azhar, MTs Negeri 1 Solok, MTs TI Paninggahan, MTsN 2 Solok Selatan, MTs Negeri Dharmasraya, MTsS Sikabau, MAN Kota Solok, MTsS Annur Padang, MTsN 2 Padang, MTsS Muhammadiyah Kurai Taji, MTsN 7 Padang Pariaman, MTsN 2 Payakumbuh, MTsN 7 Lima Puluh Kota, MAS Plus Padang Ganting, dan MAN 3 Payakumbuh.

Zigo berharap manfaat program ini terus meluas sehingga semakin banyak siswa di Sumatera Barat bisa belajar dalam lingkungan yang lebih layak dan nyaman.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya penawaran Kredit Us...
02/05/2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya penawaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang beredar melalui tautan tidak resmi dan media sosial. Modus tersebut dipastikan merupakan bentuk penipuan yang mengatasnamakan BRI.

Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, menegaskan bahwa seluruh informasi terkait penawaran KUR yang beredar di luar kanal resmi bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan layanan maupun operasional perusahaan.

“Seluruh proses pengajuan KUR BRI dapat diakses masyarakat melalui kantor cabang, kantor cabang pembantu, BRI Unit, Teras BRI, serta agen BRILink atau tenaga pemasar resmi BRI di seluruh Indonesia. Dan yang terpenting, tidak ada biaya apa pun yang dipungut di awal,” ujarnya.

Seiring dengan meningkatnya kasus penipuan digital, BRI mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, nasabah juga diminta untuk tidak pernah membagikan data pribadi yang bersifat rahasia seperti PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun. Permintaan atas data tersebut dapat dipastikan sebagai indikasi penipuan.

Tak hanya itu, masyarakat juga diminta untuk lebih kritis terhadap penawaran yang menjanjikan pencairan dana cepat dengan syarat yang tidak masuk akal. Untuk memastikan kebenaran informasi, BRI menyarankan agar masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi seperti situs web, media sosial resmi, maupun layanan Contact BRI.

BRI menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan otoritas dan pihak terkait guna menindaklanjuti kasus penipuan yang mencatut nama BRI.

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menggelar rangkaian kunjungan kerja dalam agenda Reses Masa Persidangan IV Tahun ...
30/04/2026

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menggelar rangkaian kunjungan kerja dalam agenda Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Padang, Senin (27/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung tiga proyek infrastruktur penting yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, yakni pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan mitigasi banjir.

Agenda pertama dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Aia Dingin. Dalam peninjauan itu, Zigo menyoroti pentingnya modernisasi sistem pengelolaan sampah dari metode controlled landfill menuju sanitary landfill yang dinilai lebih efektif dan ramah lingkungan.

Saat ini, proyek tersebut tengah memasuki tahap finalisasi Detailed Engineering Design (DED) dan review keandalan bangunan. Menurutnya, pembenahan TPST Aia Dingin menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan sampah di Padang yang mencapai sekitar 600 ton per hari.

“Pembangunan TPST Aia Dingin bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan solusi nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat Padang,” ujar Zigo.

Usai dari TPST, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban III di kawasan Palukahan. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas layanan air bersih dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik.

Peningkatan kapasitas tersebut ditargetkan mampu melayani sekitar 18 ribu sambungan rumah baru. Pekerjaan proyek mencakup pembangunan instalasi pengolahan air, reservoar, serta jaringan p**a sepanjang 18 kilometer.

“Masyarakat sangat menantikan SPAM Taban III ini untuk menjawab kebutuhan air bersih yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan progres tanggap darurat pengendalian sedimen di kawasan Batang Kuranji, tepatnya di Surau Gadang, Siteba. Lokasi tersebut menjadi salah satu titik rawan banjir saat curah hujan tinggi.

Zigo memastikan pengerukan muara sungai serta pembukaan alur air segera dilakukan guna mencegah luapan air ke kawasan permukiman warga. Ia juga menekankan pentingnya perkuatan tanggul dan pemeliharaan berkala.

21/04/2026

Perbandingan sistem identitas digital antara Indonesia dan Malaysia kembali menjadi sorotan publik di media sosial. Kali ini, kreator konten David Alfa Sunarna menilai pemanfaatan e-KTP di Indonesia masih jauh dari maksimal meski telah menelan anggaran besar sejak pertama kali diluncurkan.

Dalam video yang diunggahnya, David menyinggung proyek e-KTP yang disebut menghabiskan dana sekitar Rp5,9 triliun. Menurutnya, dengan biaya sebesar itu, kartu identitas elektronik seharusnya bisa memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ia kemudian membandingkan e-KTP dengan sistem MyKad di Malaysia. Kartu identitas digital milik negeri jiran itu disebut telah terintegrasi dengan berbagai layanan publik, mulai dari administrasi negara hingga penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sementara di Indonesia, e-KTP dinilai masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan administratif dasar seperti verifikasi data atau fotokopi dokumen. Padahal, kartu tersebut telah dibekali chip elektronik serta data biometrik yang memungkinkan integrasi dengan banyak layanan lain.

David menilai kendala utama bukan terletak pada teknologi, melainkan pada implementasi sistem dan kebijakan yang belum maksimal. Ia pun mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam mengawasi pemanfaatan infrastruktur digital yang sudah dimiliki negara.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah tengah mengkaji terobosan baru dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji gu...
10/04/2026

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah tengah mengkaji terobosan baru dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji guna mengatasi persoalan klasik masa tunggu yang bisa mencapai puluhan tahun. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menghapus sistem antrean (waiting list) dan menggantinya dengan mekanisme pendaftaran langsung atau dikenal sebagai “war tiket”.

Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa gagasan tersebut muncul sebagai respons atas panjangnya antrean haji di Indonesia yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Menurutnya, perlu ada evaluasi mendasar terhadap sistem yang berjalan saat ini.

“Ketika kita bicara antrean yang sangat panjang, muncul pertanyaan apakah sistem seperti ini masih relevan, atau kita perlu memikirkan kembali model lama sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” ujar Irfan dalam Rapat Kerja Nasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah di Tangerang, Banten.

Ia menjelaskan, sebelum sistem antrean diberlakukan, Indonesia pernah menerapkan skema pendaftaran langsung. Dalam sistem tersebut, pemerintah akan mengumumkan biaya haji serta kuota yang tersedia pada tahun berjalan, kemudian membuka pendaftaran dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat yang mampu secara finansial dan memenuhi syarat kesehatan dapat langsung mendaftar dan berangkat sesuai urutan pembayaran.

“Dulu konsepnya seperti ‘war tiket’. Siapa cepat dia dapat, selama kuota masih tersedia dan sudah melunasi biaya haji,” jelasnya.

Namun demikian, Irfan menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan akses dan kesiapan sistem jika skema tersebut diterapkan kembali.

Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, menghadiri syukuran adat Alek Kapalo Banda di Masjid Nurul Hidayah,...
07/04/2026

Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, menghadiri syukuran adat Alek Kapalo Banda di Masjid Nurul Hidayah, Jorong Gunung Bungsu, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sabtu (4/4/2026).

Dalam momen tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait kerusakan infrastruktur yang belum tertangani sejak banjir dan longsor akhir 2025. Sedikitnya sembilan titik jaringan irigasi rusak parah, termasuk dua yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga mengancam musim tanam dan ketahanan pangan masyarakat.

Zigo menegaskan, Alek Kapalo Banda bukan sekadar tradisi, tetapi juga ruang memperkuat gotong royong sekaligus menyuarakan persoalan warga. Ia mengingatkan, kerusakan irigasi berpotensi memicu gagal panen jika tidak segera ditangani.

Selain itu, tercatat lima jembatan roboh, lima ruas jalan usaha tani rusak, serta akses utama antarjorong menuju Kota Padang Panjang terputus. Kondisi tanah yang labil di sejumlah titik juga dinilai membahayakan warga, sehingga perlu kajian teknis untuk relokasi.

Zigo memastikan akan mengawal penanganan terpadu lintas pemerintah, dari daerah hingga pusat. Ia mendorong koordinasi cepat dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat untuk perbaikan jalan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang terkait irigasi.

Ia juga menyebut tim BWS akan segera turun survei, sementara perbaikan jalan akan diupayakan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan dorongan agar pemerintah daerah segera mengusulkan prioritas penanganan.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas dan hasil panen masyarakat setempat.

Address

Jalan Kb. Kacang 29 No. 2, RT. 8/RW. 4. Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
Jakarta
10240

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Harian Haluan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share