Harian Haluan, Jalan Kb. Kacang 29 No. 2, RT. 8/RW. 4. Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, Jakarta (2025)

11/12/2025

✨
Saatnya kita bergerak bersama. Duka Sumatera adalah duka kita semua. Melalui aksi , para tukang cukur turun tangan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak bencana di Padang.

Sedikit peran lebih baik daripada tidak sama sekali.
Mari hadir, berbagi, dan menjadi bagian dari kebaikan.

📅 Sabtu, 13 Desember 2025
🕙 Pukul 10.00 WIB – selesai
📍 Gedung Youth Center Padang

💳 Salurkan donasi melalui Rumah Zakat:
https://www.rumahzakat.org

Bersama, kita bisa kuatkan Sumatera.

10/12/2025

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu (10/12/2025) menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah daerah.

“(Terkait) suap proyek,” ujar Fitroh dalam keterangan tertulisnya. Namun, ia belum menjelaskan lebih rinci mengenai proyek apa yang menjadi sumber dugaan suap tersebut.

Hingga saat ini, KPK juga belum membeberkan peran Ardito dalam perkara tersebut, termasuk barang bukti yang telah diamankan dari operasi tersebut. Selain Ardito, sejumlah pihak turut diamankan, tetapi jumlah pasti para terduga pelaku masih dirahasiakan.

Fitroh sebelumnya telah membenarkan adanya OTT yang melibatkan Ardito dan beberapa orang lainnya. Namun detail lebih lanjut mengenai konstruksi kasus, pihak-pihak terkait, dan nilai suap masih menunggu pengumuman resmi KPK.

10/12/2025

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan terkait izin penggalangan dana, terutama yang dilakukan untuk membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya aksi solidaritas publik, mulai dari artis hingga influencer, yang membuka donasi hingga mencapai miliaran rupiah untuk disalurkan ke tiga provinsi tersebut.

Gus Ipul menegaskan bahwa kegiatan penggalangan dana, terlepas dari niat baiknya, tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Izin resmi diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik.

“Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, proses perizinan sama sekali tidak rumit dan dapat disesuaikan dengan cakupan wilayah penggalangan dana. Penggalangan dana di tingkat lokal dapat mengurus perizinan melalui pemerintah kabupaten atau kota, sementara kegiatan berskala nasional harus mengajukan izin ke Kementerian Sosial.

“Kalau tingkat nasional ya, mengambilnya dari berbagai provinsi tentu izinnya harus lewat Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit,” jelasnya.

08/12/2025

Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bergerak cepat menangani ribuan rumah masyarakat yang rusak maupun hanyut akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP, yang membahas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada Kamis (4/12/2025). Zigo menegaskan bahwa kondisi pascabencana di lapangan memerlukan aksi segera, terutama terkait penyediaan air bersih dan rumah layak huni.

“Kami baru saja kembali dari Sumatera Barat setelah meninjau langsung beberapa lokasi terdampak. Laporan pemerintah daerah mencatat, 428 rumah hanyut, 1.301 rumah rusak berat, dan ribuan lainnya mengalami kerusakan sedang, ringan, serta terdampak. Melihat kondisi ini, kami meminta gerak cepat dari Kementerian PKP untuk memastikan kebutuhan perumahan masyarakat segera terpenuhi,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Zigo juga mengkritisi aturan BSPS yang tidak mengizinkan pengusulan ulang rumah yang sebelumnya telah menerima bantuan dalam rentang waktu 10 tahun. Banyak rumah BSPS yang kembali rusak akibat bencana, sehingga dianggap perlu mendapatkan pengecualian.

“Kami meminta agar rumah BSPS yang rusak kembali akibat bencana dapat diusulkan ulang. Alhamdulillah, Bapak Menteri PKP merespons langsung dan menyatakan siap meninjau serta mengubah aturan tersebut,” jelasnya.

Ia menilai perubahan regulasi itu sangat penting untuk mempercepat pemulihan dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang mengalami kerusakan berulang. Selain itu, Zigo meminta Kementerian PKP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan perizinan pembangunan rumah dan kawasan permukiman.

“Kami menemukan banyak bangunan berdiri di zona rawan bencana, termasuk di Kota Padang. Kementerian PKP perlu memperkuat regulasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

07/12/2025

Salah satu rumah yang masih bertahan dari hantaman banjir dan tanah longsor di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kini berubah fungsi menjadi posko penampungan pakaian bekas. Rumah tersebut, dengan papan bertuliskan “Posko Bantuan Banjir Desa Garoga”, dipenuhi tumpukan pakaian donasi yang menggunung hingga hampir menyentuh atap.

Pakaian yang datang dari berbagai wilayah itu didominasi daster, kaos, serta pakaian bayi. Setiap hari, ratusan warga korban bencana datang silih berganti untuk mencari sandangan yang masih bisa digunakan. Mereka membawa kantong plastik besar bahkan karung, berharap bisa mendapatkan pakaian yang sesuai dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Namun di balik banyaknya donasi, muncul persoalan baru. Tidak sedikit pakaian yang diterima justru tidak layak pakai. Dari pantauan di lokasi, terlihat pakaian yang rombeng, kusam, hingga rusak di berbagai sisi. Beberapa pakaian dalam bahkan hanya menumpuk dan terabaikan karena tak ada warga yang mau mengambilnya.

Kondisi ini membuat sebagian warga khawatir posko pakaian itu justru akan berubah menjadi tumpukan sampah baru. Mita Pandiangan (26), salah satu warga yang rumahnya tenggelam diterjang banjir dan lumpur, berharap masyarakat lebih berhati-hati saat ingin berdonasi.

“Kalau dibilang butuh atau tidak, jelas kami butuh. Saya saja sudah nggak punya pakaian selain yang dipakai ini. Tapi kalau mengirim baju harus yang layak pakai-lah,” ujarnya, Sabtu (7/12/2025).

06/12/2025

PDAM Kota Padang mendapat dukungan besar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Balai Wilayah Sungai (BWS), serta sejumlah unit teknis lainnya. Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan air bersih pasca banjir bandang dan longsor yang merusak infrastruktur vital, termasuk intake dan jaringan p**a distribusi.

Bantuan yang disalurkan mencakup p**a HDPE sepanjang 1.600 meter yang akan digunakan untuk memulihkan jaringan distribusi dan transmisi yang putus akibat bencana. Selain itu, alat berat turut dikerahkan untuk membuka akses jalan dan mempercepat perbaikan pada area intake yang mengalami kerusakan serius. BWS juga memberikan dukungan teknis dalam proses stabilisasi dan rehabilitasi lokasi intake, sementara BPPW menyediakan hidran umum serta truk tangki air untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan suplai air bersih selama masa pemulihan.

Anggota Komisi V DPR RI, H. Zigo Rolanda, SE, MM, mengapresiasi respons cepat dari Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, akses air bersih merupakan kebutuhan paling mendesak setelah terjadi bencana. Ia menyebut bantuan berupa p**a HDPE, alat berat, dukungan BWS, hidran umum, dan truk tangki sangat penting untuk mempercepat pemulihan layanan PDAM bagi warga Kota Padang.

Zigo menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mengawal dukungan pemerintah pusat agar proses perbaikan dapat berjalan optimal, terutama pada infrastruktur intake dan jaringan air minum yang mengalami kerusakan parah. Ia menambahkan bahwa skala kerusakan yang terjadi membutuhkan intervensi besar dan terkoordinasi agar pemulihan bisa berlangsung cepat dan menyeluruh.

PDAM Kota Padang menyampaikan bahwa banjir bandang menyebabkan putusnya p**a transmisi, rusaknya struktur intake, serta sulitnya akses menuju lokasi perbaikan. Kehadiran p**a HDPE, alat berat, dan fasilitas distribusi air yang diberikan BPPW sangat membantu mempercepat normalisasi layanan. Sejumlah hidran umum dan truk tangki kini telah ditempatkan di titik-titik prioritas untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan air bersih selama proses pemulihan berlangsung.

06/12/2025

Mantan Ketua BEM Unpad, Virdian Aurellio, mengkritik keras penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia mengaku sudah tidak percaya pemerintah mampu mengatasi persoalan lingkungan dan menilai generasi muda punya alasan untuk marah karena dampak eksploitasi alam akan ditanggung mereka.

Virdian menyebut langkah pemerintah membingungkan, termasuk keputusan membuka donasi publik. Menurutnya, negara seharusnya mengoptimalkan pajak dan merampas aset hasil korupsi lingkungan, bukan meminta sumbangan masyarakat.

Ia juga menyoroti Presiden Prabowo yang dinilai tidak pernah meminta maaf atas bencana di Sumatera atau memerintahkan audit deforestasi dan pembenahan tata ruang. Virdian bahkan menyinggung soal kepemilikan lahan Presiden sebagai faktor yang membuat kebijakan lingkungan tidak tegas.

Selain itu, ia menilai kepercayaan publik terhadap negara melemah, terbukti dari besarnya donasi warga melalui inisiatif pribadi seperti . Menurutnya, masyarakat kini lebih percaya bantuan yang dikelola warga dibandingkan pemerintah.

06/12/2025

Banjir besar yang melanda Aceh Tamiang memaksa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengambil langkah luar biasa. Menteri Imipas, Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa melepas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Aceh Tamiang setelah air banjir mencapai ketinggian hingga menyentuh atap bangunan.

“Ada satu lapas di Tamiang yang karena sudah sampai di atap, ini terpaksa warga binaan pemasyarakatan yang ada di sana ya harus dikeluarkan dengan alasan untuk manusia,” ujar Agus di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025), dilansir dari detikNews.

Menurut Agus, keputusan pelepasan tersebut didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kemanusiaan, mengingat situasi ekstrem yang mengancam keselamatan ratusan warga binaan. Ia memastikan bahwa langkah tersebut dilakukan secara terukur dan terkoordinasi.

Pendataan dan Pengawasan Dilakukan Dirjen Pas

Agus menjelaskan bahwa warga binaan yang telah dilepas akan didata oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas). Selain pendataan, jajaran Ditjen Pas dan perwakilan dari Imigrasi telah diberangkatkan ke wilayah terdampak untuk memastikan kondisi para pegawai serta keluarganya.

“Kami sudah berangkatkan Ditjen Pas dan perwakilan dari jajaran Imigrasi untuk mendatakan situasi dan kondisi keluarga besar kita yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Padang,” kata mantan Wakapolri itu.

06/12/2025

Gimana pendapat kalian? Kalo kalian tim mana nih.. 😬😬

05/12/2025

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah secara resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pembatalan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp 2,6 triliun. Permintaan itu diajukan karena Sumbar tengah menghadapi kerusakan masif akibat rangkaian bencana hidrometeorologi sejak November 2025.

“Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” kata Mahyeldi, dikutip dari Antara, Kamis (4/12/2025).

Selain kepada Presiden, Mahyeldi juga mengirim surat kepada Menteri Keuangan agar efisiensi TKD yang dijadwalkan untuk Sumbar dapat dibatalkan dan dialihkan kembali untuk kebutuhan darurat daerah. Ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran tersebut sangat membebani proses penanganan bencana yang masih berlangsung.

05/12/2025

Suasana penuh antusias meluap di Jotun Flagship StorePadang ketika menggelar field trip bersama siswa SMP dan SMA Kristen Kalam KudusPadang Digital School pada Jumat, 5 Desember 2025.

Acara berlangsung di toko yang terletak di Jalan Veteran No.36 ABC, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat – yang menjadi konsep flagship store pertama Jotun di Sumatera Barat, hasil kolaborasi PT Jotun Indonesia dengan Pemilik Toko Kusuma Sumber Rezeki, Jonsen Kusuma.  Jonsen Kusuma membuka acara dengan pesan yang penuh semangat, langsung merespon antusiasme siswa dan guru yang penasaran dengan produk Jotun.

“Ini bukan cuma toko cat – ini adalah tempat kreativitas yang kita bangun khusus untuk warga Sumatera Barat,” katanya.  Dia menjelaskan keunggulan Jotun Flagship Store yang berbeda dari toko cat lain.

“Biasanya, konsumen cuma dapet kode warna, sampel kecil, atau brosur yang warnanya seringkali jauh beda dengan aslinya. Di sini, semua warna yang Anda lihat di dinding adalah warna yang akan keluar di rumah Anda nanti. Setiap bagian dinding toko dicat dengan cat asli Jotun, lengkap dengan detail produk, kode warna seperti Jotashield Ultra Clean 2011 Antique Brass. Anda tidak perlu khawatir salah pilih dan lihat langsung warnanya di Toko Jotun Flagship Store Kusuma Sumber Rezeki Padang, sangat membantu,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana SKKK Padang, Yansen Makitika, S.Th, merasa bangga sekolah Kalam Kudus yang menjadi Google Reference School dan sekolah digital pertama di Sumatera, bisa mengikuti field trip ini.

“Kami bangga membawa siswa ke sini karena ini adalah contoh pembelajaran luar kelas yang sempurna untuk sekolah digital kami,” ujar Kepala Sekolah SMA Kalam Kudus, Bapak Rendi.  Dia menambahkan, sekolah Kalam Kudus tidak hanya mengajarkan teknologi di kelas, tapi juga menunjukkan bagaimana teknologi diterapkan dalam industri riil – seperti yang dilakukan Jotun dalam proses pembuatan cat. Ini bikin siswa lebih memahami manfaat teknologi untuk kehidupan sehari-hari.

Harian Haluan

11/12/2025

10/12/2025

10/12/2025

08/12/2025

07/12/2025

06/12/2025

06/12/2025

06/12/2025

06/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category