LiraNews

LiraNews Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from LiraNews, Media/News Company, Jakarta.

14/06/2026

KEPUTUSAN Badan Pengelola Investasi Danantara menggelontorkan dana awal Rp5 triliun untuk proyek hilirisasi komoditas ayam demi menopang proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mempertaruhkan reputasi lembaga di mata investor internasional.

Langkah ini memicu kekhawatiran pasar global karena Danantara baru saja menerbitkan obligasi dolar Amerika Serikat sebesar US$1,5 miliar dengan tenor 5 dan 10 tahun untuk investasi dan refinancing.

Keterlibatan Danantara dalam proyek pangan yang sarat muatan politis dan tidak transparan ini berisiko dibaca oleh pelaku pasar modal sebagai alarm buruknya tata kelola (governance risk).
Hal itu sekaligus memicu keraguan besar apakah Danantara benar-benar menjalankan disiplin investasi profesional atau sekadar menjadi kendaraan pembiayaan untuk program populis pemerintah.

Secara kalkulasi bisnis, proyek yang diproyeksikan menelan total dana Rp16,7 triliun hingga tahun 2036 ini dinilai keluar dari mandat utama Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis yang seharusnya mengoptimalkan aset negara secara komersial.
Keputusan mendanai rantai pasok ayam melalui PT Berdikari dan ID Food di enam wilayah Indonesia ini mengabaikan kepastian Internal Rate of Return (IRR), manajemen risiko fluktuasi harga komoditas, serta kejelasan mitigasi kerugian jika skema belanja atau target penerima MBG berubah di tengah jalan.

Keberanian Danantara menanggung risiko pasar ini menjadi ironis karena dilakukan tepat saat sektor perunggasan nasional sedang rapuh, ditandai dengan jatuhnya harga telur di tingkat peternak rakyat di bawah harga acuan Rp26.500/kg akibat kelebihan pasokan.

13/06/2026

LAPORAN mengejutkan yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Zulkifli Hasan, Nanik melaporkan terjadinya pembengkakan masif pada jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di luar wilayah 3T hingga mencapai 6.877 titik.

Angka yang fantastis ini tidak main-main, sebab memicu potensi pemborosan anggaran negara yang sangat besar, yakni hingga Rp1 triliun per bulan atau setara dengan Rp12 triliun per tahun.
Namun, langkah Nanik yang hari ini tampil aktif ke publik sebagai pelapor masalah, justru menempatkan dirinya dalam pusaran dilema tata kelola yang sulit dibantah.
Publik tentu tidak lupa bahwa Nanik bukanlah figur baru di lembaga tersebut. Ia merupakan mantan Wakil Kepala BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung yang kini semuanya telah berstatus sebagai tersangka.

Posisi historis sebagai orang nomor dua di masa lalu inilah yang melahirkan gugatan kritis tentang apakah pembengkakan masif yang menguras uang rakyat ini sebenarnya sudah diketahui Nanik sejak lama, namun sengaja dibiarkan tanpa tindakan, atau justru luput sama sekali dari radar pengawasannya selama ini?

Pengungkapan yang baru dilakukan saat ini memunculkan kesan kuat bahwa manajemen BGN tidak sedang melakukan pencegahan yang efektif.

Sebaliknya, mereka dinilai baru menyadari skala kerusakan setelah pemborosan anggaran berjalan sedemikian jauh dan telah dibongkar menjadi kasus hukum.

12/06/2026

Kolonel (Purn.) Nursam angkat bicara soal penanganan korupsi di Indonesia! Beliau mendukung penuh gerak cepat Presiden Prabowo Subianto, namun tetap mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar tidak ada celah bagi para koruptor. đźš«
​Menurut kalian, apakah penegakan hukum kita sudah cukup tegas? 🤔👇
​ Trending

12/06/2026

JAKARTA, LIRANEWS.COM | Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani hanya sebatas wacana atau “omon-omon” belaka.

Pasalnya, menurut Uchok, masih ada BUMN sektor perbankan yang tetap memberikan tantiem bernilai fantastis kepada direksi dan komisarisnya.

“Pernyataan Presiden Prabowo dan Rosan Perkasa Roeslani hanya omon-omon saja. Ada BUMN perbankan yang tidak menjalankan perintah Presiden dan Danantara tersebut,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menghapus tantiem untuk jajaran komisaris dan direksi BUMN karena menilai banyak praktik yang tidak masuk akal di perusahaan pelat merah. Menurutnya, ada perusahaan yang merugi namun memiliki komisaris terlalu banyak.

Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga memastikan kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN telah berjalan. Hal itu disampaikan Rosan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada 19 Agustus 2025.

Namun, Uchok menilai fakta di lapangan justru berbeda. Ia menyoroti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih mengalokasikan tantiem bagi direksi dan komisaris.

Menurut data yang ditemukan CBA dalam laporan keuangan BRI tahun 2025, perusahaan masih memberikan tantiem kepada direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem kepada dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.
“Angka yang bikin rakyat biasa pusing menghitung nol-nya,” sindir Uchok.

Uchok juga menyoroti Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, yang dinilai tidak menjalankan arahan Presiden dan Danantara terkait penghapusan tantiem.

“Dari data tantiem di atas, sepertinya Direktur Utama BRI Hery Gunardi hanya mau mendengar perintah Presiden saja. Dan tidak menjalankan lantaran belum tentu Presiden Prabowo dan Rosan bisa membaca laporan keuangan BRI,” ujarnya.

12/06/2026

JAKARTA, LIRANEES.COM | Polemik pemberian tantiem di lingkungan Badan Usaha Milik Negara kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi sorotan setelah Center for Budget Analysis (CBA) mengungkap alokasi bonus besar untuk jajaran direksi dan komisaris di tengah arahan pemerintah menghapus praktik tantiem BUMN.

Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, menilai kebijakan BRI tersebut berpotensi mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar menyuarakan efisiensi dan reformasi tata kelola BUMN.

“Ketika Presiden Prabowo berbicara mengenai efisiensi, transparansi, dan perbaikan tata kelola, maka seluruh jajaran BUMN seharusnya menerjemahkannya dalam kebijakan konkret. Jika masih ada pemberian tantiem dalam jumlah besar, tentu publik akan bertanya-tanya,” tegas Muslim kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).
Lonjakan Bonus Manajemen Kunci Tembus Rp396 Miliar

Pernyataan Muslim merespons data yang dipublikasikan CBA dari laporan keuangan BRI. CBA mencatat, bonus dan insentif bagi manajemen kunci BRI melonjak signifikan dari Rp228,6 miliar pada 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada 2025.

Tak hanya itu, BRI juga masih mengalokasikan tantiem sebesar Rp181 miliar untuk jajaran direksi dan Rp12,4 miliar untuk Dewan Komisaris sepanjang 2025. Total tantiem yang disorot mencapai Rp193,4 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, sebelumnya mengkritik angka tersebut. Menurutnya, praktik pemberian tantiem belum sepenuhnya dihentikan meski ada dorongan kuat dari pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan remunerasi di BUMN.

Sorotan ke Dirut BRI Hery Gunardi: Soal Sensitivitas Publik

Berita selengkapnya https://liranews.com/polemik-tantiem-bri-kembali-memanas-pengamat-uji-konsistensi-reformasi-bumn-prabowo/

11/06/2026

PERKEMBANGAN komunitas ojek online (Ojol) di Indonesia harus mulai dibaca secara lebih serius dalam perspektif sosial dan politik.

Dengan jumlah massa yang sangat besar, tersebar di hampir seluruh wilayah perkotaan, memiliki solidaritas lapangan yang tinggi, serta terkoneksi melalui jaringan komunikasi digital real-time, komunitas ojol pada dasarnya telah berkembang menjadi salah satu kekuatan sosial paling besar di ruang publik Indonesia saat ini.

Kondisi ini sebenarnya sangat positif jika diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan pengemudi, perlindungan kerja, keselamatan berkendara, dan penguatan ekonomi digital nasional.
Namun di saat yang sama, besarnya kekuatan sosial komunitas ojol juga menciptakan kerawanan baru yang tidak boleh diremehkan, yaitu potensi politisasi massa.

Fenomena pengerahan massa ojol dalam berbagai isu sosial dan politik mulai menunjukkan pola yang perlu diwaspadai.

Salah satu contohnya terlihat ketika massa yang mengatasnamakan komunitas ojek online mendatangi kantor SMRC untuk mendesak pencabutan pernyataan politik tertentu dan menuntut permintaan maaf secara terbuka.
Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana komunitas profesi dapat bergerak masuk ke ruang tekanan opini dan konflik politik.

Gejala yang lebih mengkhawatirkan kemudian terlihat dalam peristiwa ricuh di Makassar ketika massa beratribut ojol terlibat bentrokan dan mengejar mahasiswa hingga masuk ke area kampus.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa solidaritas komunitas berbasis jalan dapat dengan cepat berubah menjadi mobilisasi massa yang emosional dan konfrontatif.

Dalam konteks sosial yang semakin panas, pola seperti ini menjadi alarm bahwa komunitas ojol sangat rawan ditarik masuk ke dalam benturan horizontal antarwarga.

Persoalannya bukan pada hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi atau bereaksi terhadap situasi sosial tertentu.

Yang menjadi perhatian adalah potensi perubahan fungsi komunitas ojol dari komunitas pekerja menjadi instrumen mobilisasi massa yang dapat digunakan oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan.

Berita selengkapnya
https://liranews.com/ojol-dan-alarm-kekuatan-organik-sosial-yang-dahsyat/

11/06/2026

JAKARTA, LIRANEWS.COM | Anggaran pertahanan selama ini kerap dipandang sebagai beban yang harus ditanggung negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan. Namun, di tengah dinamika geopolitik global, kemajuan teknologi, dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, paradigma tersebut dinilai perlu diubah.

Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc., menegaskan bahwa sektor pertahanan tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen keamanan negara, tetapi harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, industrialisasi nasional, serta peningkatan daya saing bangsa.

Dalam tulisannya berjudul “Membangun Ekonomi Pertahanan Indonesia: Dari Beban Anggaran Menjadi Mesin Pertumbuhan Nasional”, Budhi menjelaskan bahwa konsep ekonomi pertahanan modern menempatkan belanja pertahanan sebagai investasi strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.
“Pertahanan tidak harus menjadi beban anggaran negara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan nasional apabila dikelola secara tepat dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Budhi, pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran pakar ekonomi pertahanan Profesor Ron Matthews dari King’s College London yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan pertahanan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran militer atau jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi dari kemampuan mengubah pengeluaran pertahanan menjadi kapasitas industri, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Dalam konsep tersebut, negara akan memperoleh dua keuntungan sekaligus, yakni security dividend atau dividen keamanan dan economic dividend atau dividen ekonomi.

Indonesia Miliki Potensi Besar

Budhi menilai Indonesia memiliki alasan kuat untuk menerapkan paradigma ekonomi pertahanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di kawasan strategis Indo-Pasifik, Indonesia membutuhkan kekuatan militer modern yang didukung teknologi tinggi.

Berita selengkapnya
https://liranews.com/marsda-tni-budhi-achmadi-ekonomi-pertahanan-harus-jadi-mesin-pertumbuhan-nasional/

10/06/2026

🚨 KORUPSI MAKIN PARAH, RAKYAT MAKIN RESAH! 🇮🇩
Saat uang rakyat disalahgunakan, yang menderita adalah masyarakat kecil. Pendidikan terganggu, kesehatan terbengkalai, pembangunan terhambat.
Sudah saatnya kita bersuara dan tidak diam melihat negeri ini dirusak oleh para pelaku korupsi.
⚠️ Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa.
đź’¬ Menurut kalian, apa solusi paling tegas untuk memberantas korupsi di Indonesia?
RakyatBersuara IndonesiaBersih

09/06/2026

JAKARTA, LIRANEWS.COM | Bagaimana rasanya menerima “tunjangan” Rp100 juta setiap pekan di luar gaji—bersih, tanpa modal, tanpa pajak, tanpa risiko? Cukup datang ke kantor tiap Jumat. Atau tunggu ditransfer.

Tanyakan pada Silmy Karim, Wakil Menteri—mantan Dirjen Imigrasi—yang kini jadi sorotan KPK dalam dugaan mega korupsi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Silmy tidak bekerja di firma hukum korporasi atau multinasional. Sebelum menyerahkan diri ke KPK, ia adalah pejabat negara. Menurut KPK, saat menjabat Dirjen Imigrasi 2023-2024, Silmy diduga meminta jatah Rp100 juta per minggu dari pengurusan izin tinggal WNA melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.
Setara Bos SPBU, Tanpa Risiko Bisnis

Rp100 juta per minggu. Angka yang setara dengan omzet bersih pemilik salon ternama di Kemang, klinik estetik premium di Kelapa Gading, atau SPBU jalur arteri yang sudah puluhan tahun beroperasi sejak subuh. Bedanya: mereka bangun bisnis dengan modal miliaran, kerja keras, dan risiko bangkrut.

Bagi Silmy? Cukup seragam ASN dan jabatan yang dipercayakan negara. “Tunjangan” itu datang otomatis setiap Jumat. Tanpa modal. Tanpa audit.

Modus yang diungkap KPK terdengar seperti skenario film: “artistik” sekaligus jenius.

Para pelaksana di lapangan diduga menarik biaya ekstra dari setiap permohonan izin tinggal WNA. Istilah internalnya: “setiap klik ada harganya”. Permohonan yang sudah bayar PNBP resmi ke negara sengaja dipersulit, ditolak berulang, sampai pemohon menyerah dan membayar biaya tambahan. Dua kali bayar: sekali untuk negara, sekali untuk “negara bayangan” yang berkantor di gedung yang sama.

Berita selengkapnya https://liranews.com/tunjangan-jumat-rp100-juta-saat-seragam-asn-jadi-mesin-atm-tanpa-modal/

08/06/2026

SITUBONDO, LIRANEWS.COM | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Madas Nusantara Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menggelar Rapat Konsolidasi Internal Pengurus pada Minggu, 7 Juni 2026, pukul 15.00 WIB bertempat di Resto Bhayangkara Pasir Putih, Situbondo.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 95% jajaran pengurus DPD Madas Nusantara Situbondo, menunjukkan tingginya komitmen dan soliditas pengurus dalam memperkuat organisasi serta menyusun langkah-langkah strategis ke depan.
Rapat secara resmi dibuka oleh Ketua DPD Madas Nusantara Situbondo, AIPTU (Purn.) Suwono. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa kehadiran Madas Nusantara di Kabupaten Situbondo merupakan bagian dari upaya membangun sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat, serta menjadi mitra Polri dan TNI dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.
Ormas Madas Nusantara hadir di Situbondo sebagai mitra Polri dan TNI. Oleh karena itu, setiap program kerja dan kegiatan organisasi harus tetap mengedepankan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pihak terkait, agar setiap anggota memiliki arah yang jelas dalam menjalankan aktivitas organisasi,” tegas Aiptu (purn) TNI Suwono.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD Madas Nusantara Situbondo, Rasyidi (Didik Castielo), CPM., CLOP, turut menyampaikan pandangan dan harapannya terhadap perkembangan organisasi ke depan.

Dalam penyampaiannya, Didik menekankan bahwa Madas Nusantara harus mampu menjadi wadah yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Address

Jakarta

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LiraNews posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category