https://www.facebook.com/725340394499802/

KPK RI, Gedung Permata Kuningan, Jakarta (2026)

23/02/2019

Tak Ingin Takuti Kepala Daerah, tapi KPK Bakal OTT Bila Main Rasuah
Ibnu Hariyanto - detikNews
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK meminta para kepala daerah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan tanpa mengesampingkan aturan, apalagi melakukan korupsi. KPK juga miris lantaran total sudah ada 107 kepala daerah yang menjadi tersangka di lembaga antirasuah itu.
Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang teranyar memang menjerat kepala daerah lagi. Adalah
Bupati Mesuji Khamami yang menjadi tersangka terbaru. Apakah KPK memang tengah berfokus di daerah dibanding di pemerintah pusat?
Baca juga: Bupati Mesuji Kepala Daerah Ke-107 yang Jadi Tersangka KPK
"Sebenarnya KPK tidak ada fokus ke daerah, terus pusat ditinggalkan. Tidak ada. Semua sama," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).
Namun Basaria menyebut saat ini tim koordinasi dan supervisi KPK ada di seluruh Indonesia. Hal itu menjadi awalan KPK menerima informasi bila ada pejabat di daerah yang bertindak macam-macam dengan korupsi.
"Jadi secara otomatis informasi-informasi di daerah lebih cepat diketahui KPK," ujar Basaria.
"Kami ingatkan lagi para kepala daerah, kami tidak ingin menakuti-nakuti. Tim kita di sana datang untuk membantu Bapak dan Ibu di sana, para kepala daerah agar bisa berjalan dengan baik tanpa melakukan korupsi. Jangan lagi bermain-main. Kalau tidak, kami lakukan OTT," imbuh Basaria.
Baca juga: Bupati Mesuji Diduga Terima Suap Rp 1,58 M Fee Proyek Infrastruktur
KPK sebelumnya menetapkan Khamami sebagai tersangka. Selain Khamami, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Taufik Hidayat sebagai adik Khamami, Wawan Suhendra sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Sibron Azis sebagai pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri, serta Kardinal selaku swasta.
Khamami diduga menerima Rp 1,28 miliar dari Sibron melalui sejumlah perantara. Uang itu diduga merupakan fee pembangunan proyek infrastruktur di Mesuji. KPK menduga uang itu bukanlah pemberian pertama. KPK telah mendeteksi pemberian sebelumnya sebesar Rp 200 juta dan Rp 100 juta.

04/02/2019

Bupati Paniai Temukan Cara Korupsi ‘Halus’ Yang Selama Ini Tak Diketahui BPK dan KPK
Januari 27, 2019 Redaksi Wagadei 6 Komentar ASN, Korupsi Paniai, Meki Nawipa
Paniai, [WAGADEI] – Sejak dilantik 23 November 2018 lalu, Bupati Kabupaten Paniai, Meki Nawipa terus melakukan berbagai langkah demi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya ia telah ‘membongkar gudang’ korupsi yang dilakukan oknum tertentu belakangan ini.

Bupati Meki Nawipa mengatakan, pihak tertentu melakukan korupsi secara besar-besaran dengan memasukan nama pegawai honorer dalam surat keputusan (SK) sangat berlebihan sehingga sesuka mereka bisa keluarkan uang dari Bank Papua Cabang Enarotali dengan gampang.

“Kami baru temukan salah satu pintu korupsi yang tidak diketahui oleh orang, terutama oleh BPK dan KPK bahwa ada oknum tertentu yang bermain dengan pihak Bank Papua. Ini cara halus. Mereka masukan nama pegawai honor hingga ribuan orang,” ungkap Bupati Meki Nawipa kepada wagadei.com belum lama ini.

Dari data yang diperoleh, sang penerbang ini menjelaskan, dalam satu tahun Bank Papua Cabang Enarotali mengeluarkan uang Rp 50 Miliar. “Bayangkan berapa uang yang mereka curi dalam lima tahun kalau satu tahun saja sudah Rp 50 Miliar,” ucapnya.

“Ini bukan uang kecil, ini uang milik rakyat Paniai. Orang-orang tidak bertanggung jawab sudah kuras habis. Orang-orang yang bermain itu saya sudah tahu. Sekali lagi, jangan mencuri lagi. Kalau mau curi lagi di atas tanah Paniai, lebih baik kau pulang ke kampungmu. Ya, kita harus bersihkan,” katanya tegas.

Lantaran terjadi demikian, ia telah meminta kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan setempat untuk melakukan pendataan ulang.

“Karena saya tahu ada pencurian (korupsi) itu yang saya perintahkan data ulang semua pegawai honorer dalam triwulan awal,” katanya.

Ia mengaku, nama-nama yang dimasukan dalam daftar SK merupakan orang dari luar Papua, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Maluku juga orang asli Papua serta asli Paniai.”Tapi tidak kerja sebagai pegawai honor. Hanya sekedar nama saja untuk oknum-oknum itu mau curi uang,” ujarnya.

27/10/2018

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Kali ini, anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dan sejumlah pihak ditangkap dalam operasi senyap tersebut.
"Benar, ada giat penindakan di wilayah Jakarta. (anggota DPRD) Kalteng (salah satu yang diamankan)," kata sumber internal KPK saat dikonfirmasi awak media setempat, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018.
Informasi dihimpun Medcom.id, para pihak yang dicokok itu telah digelandang petugas ke markas Lembaga Antirasuah. Mereka diamankan dari sejumlah lokasi.
Tak hanya pihak-pihak yang diduga terlibat praktik rasuah, tim KPK juga menyita sejumlah uang. Diduga, uang itu berkaitan dengan kasus suap.
Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya OTT yang melibatkan anggota DPRD di Kalimantan. OTT dilakukan di Jakarta.
"Betul ada giat di Jakarta terhadap beberapa anggota DPRD di salah satu provinsi di Kalimantan," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, 26 Oktober 2018.
Agus tak merinci jumlah anggota DPRD yang terjaring OTT. Selain itu dia enggan menjawab persis DPRD dari provinsi mana yang ada di Kalimantan.

25/10/2018

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang baru-baru ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab curiga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selama ini.
Tjahjo bercerita, sejak beberapa hari terakhir, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sering menghubunginya via telepon.
Sunjaya meminta supaya Tjahjo segera memproses permohonan pergantian sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Jujur, saya curiga. Sudah 3-5 hari terakhir, Pak Bupati telepon saya terus. Dia minta izin saya untuk mengganti beberapa SPKD dia," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Baca juga: Mendagri Siapkan SK Pengangkatan Plt Bupati Cirebon Gantikan Sunjaya
"Saya saat itu masih dalam kesibukan ya, makanya belum saya terima," lanjut dia.
Namun, Tjahjo menyampaikan kepada Sunjaya jika ingin mengganti SKPD, maka ikuti saja ketentuan peraturan yang ada, yakni berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat.
"Dulu yang menentukan Mendagri. Tapi sekarang, saya serahkan kepada gubernur karena yang mengetahui SDM kan gubernur. Mendagri jadinya hanya teken SK saja siapa, sudah enggak mikir siapa orangnya lagi," lanjut Tjahjo.
Setelah Tjahjo mendengar informasi penyidik KPK melakukan OTT atas tujuh orang pada Rabu malam, dan salah satu di antaranya sang bupati, Tjahjo menduga kuat permintaan Sunjaya melalui telepon itu ada kaitannya dengan kasus yang ditangani KPK itu.
Baca juga: PDI-P Pecat Bupati Cirebon yang Ditangkap KPK
Saat ini, Tjahjo sedang mempersiapkan surat keputusan (SK) pengangkatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupetan Cirebon menjadi pelaksana tugas bupati Cirebon.
"Sekarang (Bupati Cirebon) masih dalam proses pemeriksaan. Begitu nanti ada pengumuman resmi (penetapan status tersangka) lalu yang bersangkutan ditahan, agar pemerintahan Cirebon tidak berhenti, kami sedang mempersiapkan SK-nya. (Plt bupati) sekda ya, karena wakil bupatinya saat ini sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI," ujar Tjahjo.
Kemendagri juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait SK itu.
Dengan demikian, ketika KPK mengumumkan penetapan Sunjaya sebagai tersangka pada Kamis siang hingga sore ini, SK langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Plt Bupati Cirebon dapat dilantik pada Kamis malam.
"Yang penting jangan ada kekosongan tanggung jawab pemerintahan," ujar Tjahjo.
Baca juga: OTT Kepala Daerah di Cirebon, KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah
Diberitakan, dalam OTT di Cirebon, KPK mengamankan tujuh orang, salah satunya Bupati Cirebon.
Petugas KPK menemukan uang miliaran rupiah yang merupakan barang bukti atas dugaan transaksi suap.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penangkapan ini diduga terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Address

Gedung Permata Kuningan
Jakarta

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KPK RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

KPK RI