https://www.facebook.com/upe.zahra.7?mibextid=ZbWKwL, https://www.facebook.com/profile.php?id=61552478460761&mibextid=Zb

kreator viral, Jambi (2026)

18/09/2026

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan masih menyisakan tanda tanya. Salah satu isu yang mengemuka adalah ketegangan terkait rencana perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan mengungkapkan cerita mengenai komunikasi Purbaya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

Syahganda mengatakan, cerita tersebut disampaikan Purbaya kepadanya ketika mereka makan bersama di kawasan Senayan.

Menurut Syahganda, saat itu Purbaya mengaku pernah menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo mengenai posisi Djaka Budhi Utama.

“Gua tanya Presiden kan soal orang ini. Dirjen Bea Cukai Pak Djaka Budi Utama ini, Pak Djaka ini gimana? Oh, jangan dulu. Kata Presiden, kita kasih dia kesempatan dulu,” ujar Syahganda, mengutip pembicaraannya dengan Purbaya di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Jumat (18/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi menarik karena Purbaya sebelumnya memang diketahui melakukan sejumlah penataan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum akhirnya digantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri mengonfirmasi bahwa terdapat penataan personel yang dilakukan pada masa Purbaya. Djaka Budhi Utama mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dan tindak lanjut dari kantor pusat Kementerian Keuangan terkait personel yang dipindahkan.

Syahganda kemudian mengungkapkan bahwa keinginan melakukan perubahan di tubuh Kementerian Keuangan bukan sesuatu yang baru bagi Purbaya.

“Pak Purbaya itu dari dulu juga memang saya tahu pengin mengganti dua Dirjen itu, termasuk Sekjen yang lama kemudian Dirjen Anggaran,” kata Syahganda.

Namun, ia mempertanyakan siapa pihak yang mendorong Purbaya apabila benar terdapat rencana mengganti dua direktur jenderal tersebut.

“Kalau betul isunya Pak Purbaya minta Dirjen dua Dirjen diganti, siapa yang mendorong Purbaya ini?” ujarnya.

Syahganda menilai posisi Dirjen Bea dan Cukai memiliki karakter khusus karena penggantian pejabat pada level tersebut bukan sepenuhnya berada di tangan menteri.

“Pak Djaka ini yang bisa ngeganti dia cuma Presiden, bukan Purbaya,” katanya.
recommended by

17/09/2026

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Dia mencontohkan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya merupakan bagian dari tim sukses sekaligus tim pakarnya.

Prabowo mengaku dirinya yang mengangkat Dadan sebagai Kepala BGN, namun tetap menyerahkannya kepada kejaksaan ketika terjerat kasus korupsi.

"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, dikutip Kamis, 17 September 2026.

Selain Dadan, Prabowo juga menyinggung penyitaan aset Hotel Sultan sebagai contoh lain dalam penegakan hukum. Dia mengakui Pontjo Sutowo merupakan kawannya, namun kedekatan tersebut tidak membuat proses hukum dihentikan.

"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ucapnya.

Prabowo mengatakan prinsip serupa telah diterapkannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2019.

Dia langsung mengingatkan keluarga dan orang-orang dekatnya di Gerindra agar tidak mencari bisnis di Kementerian Pertahanan selama dirinya menjabat.

"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," tuturnya.

Saat menjadi Presiden, Prabowo kembali memberikan peringatan kepada kader Gerindra agar tidak mengandalkan kedekatan dengan dirinya ketika melakukan kesalahan.

"Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," jelasnya.

Menurutnya, kepentingan nasional dan rakyat harus ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya.

"Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," pungkas Prabowo

16/09/2026

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, keberadaan figur-figur yang masih memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya perlu dibaca dalam dinamika politik menuju Pilpres 2029.

Selamat menilai hubungan politik antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Prabowo Subianto belum sepenuhnya terputus. Ia menduga Jokowi masih membutuhkan Prabowo dalam menghadapi dinamika politik menuju 2029, terutama karena adanya kekhawatiran bahwa dukungan politik terhadap keluarga Jokowi dapat berubah.

“Jokowi masih membutuhkan Prabowo untuk Pilpres 2029 karena dia merasa bahwa ini berpotensi ditinggalkan,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Refly Harun, Rabu (16/9/2026).

Ia kemudian meminta publik melihat posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari konfigurasi politik tersebut. Menurut Selamat, politik Jokowi hingga sekarang belum dapat dibaca sebagai sikap meninggalkan arena kekuasaan.

“Gibran itu harus dibaca casing-nya. Politik Jokowi itu sampai sekarang belum mau meninggalkan jabatan kepresidenan,” ujarnya.

Dalam pandangan Selamat, posisi Kapolri dan Jaksa Agung menjadi penting ketika dikaitkan dengan sejumlah perkara hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

Ia mencontohkan perkara terkait isu ijazah Joko Widodo. Menurutnya, penanganan perkara tersebut secara politik dan hukum dapat menjadi berbeda apabila terjadi pergantian Kapolri maupun Jaksa Agung.

“Kasus ijazah menurut saya akan berbeda penanganannya kalau sudah terjadi pergantian Kapolri dan Jaksa Agung. Penanganannya akan beda,” katanya.

Selamat juga menyoroti panjangnya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Listyo dilantik menjadi Kapolri pada November 2021 dan tetap menjabat di pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Idham Azis.

Keberlanjutan jabatan Listyo Sigit sejak era Jokowi hingga pemerintahan Prabowo sebelumnya juga telah menjadi bahan analisis Selamat Ginting. Dalam sejumlah pernyataannya, ia mengaitkan posisi Kapolri dengan dinamika hubungan kekuasaan dan reformasi kepolisian.

Selamat kemudian memberikan peringatan kepada Prabowo agar mempertimbangkan kembali konfigurasi kekuasaan di lingkaran aparat penegak hukum.

Menurut dia, apabila Prabowo tidak melakukan reshuffle kabinet sekaligus mengganti Kapolri, terdapat risiko politik yang harus diperhitungkan.

“Kalau Prabowo itu tidak melakukan reshuffle kabinet termasuk mengganti Kapolri, saya kira Prabowo sedang memelihara anak macan yang nanti justru akan menerkam,” ujar Selamat.

Analisis mengenai posisi Kapolri ini bukan hal baru dari Selamat. Pada Juni 2026, ia juga menyoroti kemungkinan panjangnya masa jabatan Listyo Sigit apabila perubahan aturan mengenai usia pensiun aparat diberlakukan. Saat itu Selamat mempertanyakan kemungkinan seorang Kapolri dapat bertahan sangat lama dalam jabatan tersebut dan mengaitkannya dengan dinamika politik menuju 2029.

Sementara itu, pada September 2025 Selamat juga pernah menyoroti hubungan antara Presiden Prabowo dan kepemimpinan Polri dalam agenda reformasi kepolisian. Ia menilai langkah Prabowo menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri merupakan sinyal bahwa Presiden ingin memiliki kendali lebih besar terhadap agenda reformasi kepolisian.

Bagi Selamat, keputusan Prabowo mempertahankan atau mengganti pejabat strategis tersebut pada akhirnya akan menjadi bagian penting dari arah konsolidasi kekuasaan pemerintahannya.

15/09/2026

Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendadak merombak kursi panas Menteri Keuangan mengejutkan publik.

Bak petir di siang bolong, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dicopot dan posisinya digantikan oleh Suahasil Nazara.

Dinamika politik tingkat tinggi ini memantik sorotan tajam, terutama soal misteri di balik layar Istana yang melatarbelakangi keputusan kilat tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, memberikan analisis menohok yang membongkar kepingan teka-teki pencopotan ini.

Menurut Ray, pergantian yang bagai "tak ada angin dan tak ada hujan" ini sangat kental dengan nuansa kekesalan sang Presiden.

"Ini reshuffle karena jengkel," ungkap Ray secara blak-blakan dalam tayangan Kompas TV, Senin (14/9/2026).

Pangkal masalahnya, menurut informasi yang diterima Ray, diduga kuat bermula dari ketegangan antara Menkeu Purbaya dengan Danantara—lembaga yang menjadi salah satu program super-prioritas Prabowo.

Ray membeberkan adanya desakan tagihan sekitar Rp128 triliun kepada Danantara.

Sikap mengutak-atik instrumen vital ini diyakini membuat Presiden geram.

Lebih jauh, pengamat politik ini menyoroti fenomena unik "ciuman maut" dalam gaya kepemimpinan Prabowo.

Ray membeberkan adanya pola di mana menteri yang sempat dipuji-puji di hadapan publik justru sebenarnya berada di ambang bahaya pencopotan.

Namun, narasi emosional ini langsung ditepis keras oleh kubu Istana.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, meluruskan bahwa pergantian tersebut murni hak prerogatif Presiden dan sama sekali bukan karena alasan jengkel.

Ia menyoroti adanya pekerjaan rumah besar terkait birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan yang macet.

Kamrussamad mengungkapkan adanya miskomunikasi internal kronis, di mana kebijakan di tingkat eselon sering kali tidak sinkron dengan pernyataan publik, bahkan ada pergantian pejabat yang tidak diketahui secara merata di internal.

Bagi Gerindra, sosok Suahasil Nazara adalah figur pamungkas yang tepat memegang kemudi.

Jam terbang Suahasil dianggap mampu merangkul pasar (market friendly), serta menjalin chemistry yang kuat antar-lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terlepas dari silang pendapat ini, publik kini menanti kiprah Suahasil Nazara dalam menyelamatkan APBN 2027.

Satu pesan tersurat yang jelas dari drama kabinet ini: di era pemerintahan Prabowo, loyalitas mutlak pada visi besar sang Presiden adalah harga mati yang tak bisa ditawar.

11/09/2026

Terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mempertanyakan relevansi foto pertemuan Fuad Hasan Masyhur dengan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo.

Pertanyaan tersebut disampaikan terdakwa Gus Yaqut saat memeriksa Dito sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026.

Gus Yaqut awalnya meminta Dito mengonfirmasi keterangan dalam BAP yang menyebut mertuanya, Fuad Hasan Masyhur pernah bertemu Prabowo di Paris. Dito kemudian diperlihatkan foto pertemuan tersebut.

"Di halaman 5, saudara saksi menyebutkan bahwa Pak Fuad Hasan Masyhur bertemu dengan Prabowo di Paris. Itu ada fotonya tuh. Saya pengen tahu nih. Jadi kan ini ada di BAP. Ada di BAP ya, ditunjukkan waktu itu oleh penyidik saudara saksi foto ini," tanya Gus Yaqut.

Dito mengaku bingung ketika penyidik memperlihatkan foto tersebut karena menurutnya tidak terdapat korelasi dengan perkara dugaan korupsi kuota haji yang sedang diperiksa.

"Kira-kira apa relevansi foto ini, pertemuan di Paris antara Pak Fuad dan Pak Prabowo Subianto, dengan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji yang sekarang ini diperiksa?" lanjut Gus Yaqut.

"Jujur saya pas diberikan penyidik foto ini juga agak bingung. Karena nampaknya nggak ada korelasinya. Kalau tidak salah ini foto diambil dari barang bukti elektronik saya, saya lupa," jawab Dito.

Gus Yaqut kemudian memastikan bahwa Dito hadir langsung dalam pertemuan yang terekam dalam foto tersebut.

"Saksi hadir langsung ya di sini ya?" tanya Gus Yaqut.

"Iya, ini kan Olimpiade," jawab Dito.

Dito menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung pada 2024, sekitar Agustus. Dalam foto itu, terdapat dirinya, Fuad Hasan Masyhur, Prabowo Subianto, dan beberapa orang lainnya.

"Jadi yang jelas ada pertemuan antara saudara saksi, Pak Fuad Masyhur dan Pak Prabowo Subianto, sekarang Presiden Republik Indonesia ya. Di foto ini ya. Tidak ada pembicaraan terkait haji?" tanya Gus Yaqut.

"Tidak ada," tegas Dito.

Gus Yaqut kemudian kembali memastikan tidak ada pembicaraan mengenai persoalan haji dalam pertemuan tersebut.

"Tidak ada ya," tandasnya.

10/09/2026

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo, mengaku tidak mengikuti pembahasan teknis terkait tambahan kuota haji saat mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dalam kunjungan ke Arab Saudi pada akhir 2023.

Hal itu disampaikan Dito saat diperiksa tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026.

JPU KPK Greafik awalnya memastikan Dito pernah mendampingi Jokowi dalam pertemuan bilateral Indonesia-Arab Saudi pada akhir 2023.

"Apakah benar bapak dalam jabatan Menpora itu pernah membersamai Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Pak Joko Widodo dalam rangka pelaksanaan pertemuan bilateral dua negara antara Indonesia dan Arab Saudi?" tanya Jaksa Greafik.

"Betul," jawab Dito.

Dalam pertemuan tersebut, Dito mengatakan sejumlah isu dibahas, antara lain olahraga, perdagangan, energi, terorisme, dan badan halal.

Saat ditanya mengenai pembahasan haji, Dito mengatakan pembicaraan mengenai tambahan kuota terjadi pada agenda terakhir saat makan siang. Namun, dia tidak mengikuti pembahasan teknis setelahnya.

"Yang saya tahu memang dari Raja menawarkan dan memberikan untuk tambahan. Tapi tidak hanya sebatas kuota tapi ada beberapa sektor lainnya seperti investasi dan juga perdagangan lainnya," ujar Dito.

Ketika ditanya berapa jumlah kuota yang diberikan saat pertemuan tersebut, Dito mengaku tidak mengetahui.

Tambahan kuotanya yang setahu saudara saat itu diberikan berapa atas hasil pembicaraan?" tanya Jaksa Greafik.

"Oh tidak ada, tidak ada jumlah, itu kan ada rapat teknis lanjutannya lagi," jawab Dito.

Dito menegaskan dirinya tidak mengikuti rapat teknis tersebut karena bukan merupakan ranah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Saudara nggak ikut?" tanya Jaksa Greafik.

"Tidak, tidak ikut," jawab Dito.

"Nggak ada atau nggak ikut atau tidak tahu?" lanjut Jaksa Greafik.

"Tidak ikut, karena kan itu bukan ranahnya kami," jawab Dito.

Dito kemudian mengetahui Indonesia memperoleh tambahan 20 ribu kuota haji untuk penyelenggaraan haji 2024. Menurutnya, informasi tersebut diumumkan sehari setelah pertemuan di Arab Saudi.

"20.000 saat itu kuota tambahannya?" tanya Jaksa Greafik.

"Itu kalau nggak salah diumumkan sehari setelah pertemuan. Itu kan ada rapat lanjutannya karena saat itu kalau tidak salah Menteri Agama tidak ada, itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri," ujar Dito.

Jaksa KPK kemudian memutar video pernyataan Jokowi yang menyampaikan mengenai tambahan kuota tersebut.

Usai video diputar, Dito membenarkan bahwa tambahan kuota 20 ribu tersebut kemudian diumumkan kepada publik.

Dalam pemeriksaan, Dito juga mengaku tidak mengetahui adanya arahan Jokowi mengenai proporsi pembagian kuota tambahan tersebut. Ia juga mengatakan tidak pernah membahas bersama Jokowi mengenai apakah kuota tambahan itu akan diarahkan untuk haji reguler maupun haji khusus.

30/08/2026

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029 dapat dibaca sebagai sinyal awal kubu Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan langkah politik di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ray menyebut pernyataan tersebut sebagai semacam “soft deklarasi” bahwa kubu Jokowi siap menghadapi kemungkinan berpisah jalan dengan Prabowo pada Pilpres 2029.

"Ini semacam pradeklarasi bahwa Pak Jokowi siap berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang," kata Ray dalam diskusi pada Jumat (28/8/2026).

Menurut Ray, munculnya potongan video Budi Arie ke publik juga menarik untuk dicermati. Ia menilai bagian video yang beredar justru memuat pernyataan yang paling substantif terkait kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.

"Sebab yang dipotong sebenarnya video yang menurut saya paling substantif, tapi juga paling berbahaya,” ujar Ray.

Polemik bermula dari pernyataan Budi Arie dalam sebuah forum ketika ia duduk di samping Jokowi. Budi Arie menyebut insting politiknya melihat kemungkinan perubahan situasi yang lebih cepat dari Pemilu 2029.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” seperti percepatan Pemilu 1999 setelah perubahan politik pada akhir 1990-an.

Pernyataan tersebut kemudian memicu spekulasi mengenai kemungkinan perubahan politik nasional sebelum 2029.

Ray Sebut Kubu Jokowi Mulai Punya “Amunisi”
Terlepas dari klarifikasi Budi Arie, Ray melihat pernyataan tersebut dari perspektif dinamika politik menuju 2029.

Menurut dia, kubu Jokowi saat ini dinilai memiliki sejumlah modal politik untuk tidak sepenuhnya bergantung pada Prabowo.

“Karena mereka punya amunisi. Mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi terhadap kekuasaan yang dalam hal ini Pak Prabowo,” kata Ray.

26/08/2026

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang menurut dia membahas sejumlah catatan kelam dalam perjalanan politik Indonesia, termasuk peristiwa yang terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo.

Syahganda menyebut pertemuan tersebut berlangsung pada 30 Januari 2026. Ia mengaku hadir bersama sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Pertahanan, Said Didu, Abraham Samad, dan Prof. Siti Zuhro.

Dalam keterangannya, Syahganda mengatakan dirinya mendengar langsung dari Prabowo mengenai pertanyaan terkait sikap Amien Rais terhadap Presiden.

“Kenapa Amien Rais membenci saya?” ujar Syahganda, mengutip percakapan yang menurutnya disampaikan Prabowo di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Senin (24/8/2026).

Syahganda kemudian mengungkap bahwa dalam pertemuan tersebut muncul pembahasan mengenai berbagai peristiwa politik dan keamanan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ia menyinggung meninggalnya ratusan petugas pemilu pada Pemilu 2019 serta tragedi yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam insiden KM 50.

Menurut Syahganda, angka kematian petugas Pemilu 2019 yang dibicarakan dalam pertemuan itu mencapai sekitar 800 orang. Ia mengatakan angka tersebut dikoreksi oleh Prof. Siti Zuhro menjadi 800.

“Jadi saya tahu, Habib Rizieq korban itu syuhadanya lima orang, eh enam orang di kilometer 50. Jadi Presiden kita tahu,” kata Syahganda.

Syahganda kemudian menyampaikan pandangannya bahwa berbagai peristiwa tersebut merupakan catatan sejarah yang perlu diperhatikan. Ia bahkan menyebut adanya kemiripan dengan pola kekerasan politik masa lalu, meski menegaskan hal tersebut sebagai spekulasi.

“Kejadian-kejadian yang terjadi di era Jokowi seperti pembunuhan laskar Habib Rizieq, kemudian meninggalnya 800 petugas pemilu dan lain-lain. Itu kan catatan-catatan yang kita dalam sejarah Republik ini,” ujarnya.

Ia kemudian mengatakan bahwa Presiden Prabowo memahami catatan tersebut. Namun, menurut Syahganda, Prabowo memilih untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai fokus utama pemerintahannya.

“Presiden Prabowo noted,” kata Syahganda.

Menurut dia, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terlalu cepat melihat ke belakang atau “melihat spion”, karena ingin memusatkan perhatian pada tantangan ke depan.

“Saya enggak mau cepat-cepat lihat spion, saya mau lihat ke depan dulu. Pertarungan kita besar,” kata Syahganda, mengutip pernyataan Prabowo.

Syahganda menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo mengetahui berbagai persoalan masa lalu, tetapi memilih berkonsentrasi pada agenda politik dan pemerintahan ke depan.

Sebelumnya, Syahganda juga pernah menulis mengenai pertemuannya dengan Prabowo pada 30 Januari 2026. Dalam tulisan tersebut, ia menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan kedua yang intensif dengan Prabowo setelah sebelumnya diundang ke Hambalang pada 9 Januari 2026.

25/08/2026

Presiden Prabowo Subianto menyinggung hampir tak ada tanggal merah atau hari libur bagi menteri-menterinya. Termasuk hari ini yang merupakan tanggal merah karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sejumlah menteri terlihat hadir mengikuti peluncuran dimulainya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026) hari ini.

“Selamat bekerja, hari ini hari penting, walaupun libur, walaupun Maulid Nabi, kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan hampir tidak ada tanggal merah bagi jajaran Kabinet Merah Putih. Menurutnya, hal itu merupakan risiko pengabdian pejabat terhadap rakyat.

“Memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah. Dan itu risiko, risiko pengabdian,” ujar dia.

Dia menyatakan, jika ada menteri yang tidak sanggup bekerja seperti itu, maka mereka dipersilakan pergi.

“Yang tidak sanggup boleh minggir, banyak yang ingin menggantikan saudara,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

“Karena ini adalah Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah kita, saya ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, juga di mana pun saudara berada,” katanya

24/08/2026

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pejabat strategis di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam, 23 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut membahas evaluasi tindak lanjut berbagai instruksi pemerintah, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan sebagai bagian dari rangkaian pembahasan yang berlangsung sejak Minggu sore hingga malam.

Seskab Teddy menjelaskan, sesi bersama jajaran TNI menjadi pertemuan terakhir, dengan fokus pada tindak lanjut dukungan pemerintah yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke wilayah terdampak di Kalimantan dan NTT.

“Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” demikian keterangan Seskab, dikutip Senin, 24 April 2026.

Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menambah 17 pesawat water bombing. Selain dukungan armada udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan telah tiba di wilayah penanganan.

Pemerintah juga mengirimkan 200 p***a beserta p**a untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran bawah tanah di lahan gambut.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo turut membahas keberlanjutan rekonstruksi serta penanganan masyarakat yang terdampak gempa di NTT.

Pemerintah memastikan berbagai dukungan yang telah diperintahkan dapat menjangkau wilayah terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat.

Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap gerak cepat personel TNI dan Polri yang terlibat dalam berbagai operasi di lapangan, baik dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan, penanganan dampak gempa di NTT, maupun tugas pelayanan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

“(Presiden menyampaikan) apresiasi terhadap gerak cepat personel TNI-Polri di berbagai sektor dan wilayah seluruh Indonesia,” lanjut Seskab

kreator viral

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

30/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request