SUARA KOTA AWAL OPM DAN AGAMA.News

SUARA KOTA AWAL  OPM DAN AGAMA.News KOTA MANOKWARI ADALAH KOTA DIMANA TERJADIYA OPM PERTAMA DAN KOTAAWAL MASUK INJIL PERTAMA DI PAPUA.

Sesuai Bukti dan fakta kami bangsa West Papua, mendesak kepada Belanda, America, Indonesia dan PBB,segerah mempertanggung jawabkan perlakuan bodoh yang di buat-buat terhadap bangsa papua,mulai pada tahun 1960-saat ini 2013, hal itu sesuatu yang tidak akan melupakan dari generasi-ke generasi, sampai dunia menjadi kiamat ketika tidak Merdaka sampai di Dunia lain Allah akan memutuskan Anda salah dan

anda Benar. Bangsa papua tidak akan membangun oleh siapapun dia pintar setinggi-tinggi langit kecuali Papua akan bangit dan membangun dirinya sendiri (kata nubuat)

31/07/2022

PEMBACAAN SITUASI KENEYAM TERKINI, KNPB NDUGAMA: “AKTIVITAS PEMERINTAHAN MASIH LUMPUH DAN PENGUNGSIAN TIDAK DIPERHATIKAN”

Kondisi Ibu Kota Keneyam, Kabupaten Nduga sahat ini masih lumpuh total, dan pengungsian masih tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi dan pusat.

Sejak melantik PJ Bupati Nduga sampe sahat ini, masih terlihat bahwa system pemerintahan di Kabupaten Nduga tidak berjalan baik.

Akibat kontak senjata antara TPNPB - OPM dan TNI - POLRI pada Sabtu (15 Juli 2022) lalu, di ibu kota Keneyam, telah mengakibatkan semua masyarakat non-Papua yang pengusaha dan pegawai negri sipil ( PNS) semua keluar dari keneyam.

Sedangkan aktivitas masyarakat asli Nduga yang berada di ibu kota Keneyam, mereka tidak aman dalam kota, sebab pergerakan dan pemantauan aparat TNI – POLRI sangat mengintimidasi dan meneror aktivitas masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat terlihat sepih, susah untuk beraktivitas bebas mencari makan karena bisa menjadi korban kekerasan/tembak oleh aparat TNI – POLRI.

Batas beraktifitas masyarakat Nduga yang berada di Keneyam, hanya dari jam Sembilan pagi sampai dengan jam tuju malam. Itu pun dalam pemantauan ribuan aparat TNI – POLRI yang berlalu lalalang setiap saat.

Pihak keamanan TNI – POLRI sehari 24 jam tetap melakukan patroli, keliling ibu kota Keneyam dengan menggunakan mobil baja anti peluru bersenjata lengkap.

Aktivitas pendidikan di Ibu Kota Kenyeam tidak berjalan normal, SD – SMA tidak ada guru, dan sekolah-sekolah kebanyakan tutup.

KONDISI PENGUNGSIAN DI IBU KOTA KENEYAM

Kehidupan nasib Pengungsi Nduga di ibu kota Keneyam sedang tidak baik-baik saja, sebab sejak pasca konflik Nduga berdarah 2018 hingga saat ini tahun 2022, masyarakat masih hidup dalam trauma yang dalam dan tidak ada peradilan hukum dan HAM bagi mereka.

Keluarga berpengungsi yang masih hidup dan tinggal berdominsili di ibu Kota Keneyam, tinggal satu honai (rumah) bisa sampai tiga atau empat keluarga. Pemerintah kabupaten Nduga sama sekali tidak ada perhatian khusus bagi nasib masyarakat Pengungsi Nduga, dalam hal ini masyarakat pengungsi Nduga yang berada di Ibu Kota Keneyam belum punya rumah yang layak bagi mereka sampe sudah 5 Tahun berjalan.

Hal ini belum dibicarakan untuk pengungsian yang berada diluar kabupaten Ndugama, seperti di Kota Wamena, Timika, Nabire, Jayapura dan sekitarnya.

TANGGAPAN KAMI KNPB NDUGAMA

Memlihat kondisi masyarakat sipil Ndugama yang lumpuh total di Ibu Kota Keneyam, bagi kami ada yang salah di benak pemerintah Kabupaten Nduga dan Pemerintah Propinsi Papua beserta instansi-instansi terkait. Artinya bahwa nama kabupaten ada, kas kabupaten ada, pemerintahan setiap bulan gaji masuk, tapi kenapa aktivitas pelayanan masyarakat tidak berjalan ?

Kalau memang situasi konflik yang berdampaik, seharusnya pemerintah berpikir solusi yang tepat. Karena yang berkonflik senjata itu TPNPB – OPM dengan TNI – POLRI, bukan rakyat sipil dengan TNI – POLRI, jadi seenaknya aktivitas pelayanan masyarakat dilumpuhkan begitu saja.

Saran kami, Pemerintah Kabupaten Nduga dan Propinsi Papua harus mendesak Negara Indonesia agar serius melihat persoalan konflik kemanusiaan Ndugama yang sudah kurang lebih 5 tahun hidup di dalam ketidak adilan hukum dan HAM, hidup dalam kekerasan aparat TNI – POLRI yang dikirim oleh Negara.


Pemerintah Kabupaten Nduga dan Propinsi harus mendesak Komnas HAM dan Presiden Joko Widodo agar segera mengirim tim investigasi untuk mengusut tuntas persoalan pengungsi dan pelanggaran HAM berat yang berjatuhan akibat represifnya TNI – POLRI.

Pemerintah Kabupaten Nduga dan Propinsi harus mendesak Kapolri, Panglima dan Presiden Joko Widodo agar segera buka lapangan perang yang resmi agar konflik bersenjata dengan TPNPB – OPM tidak di rana sipil, melainkan dilapangan perang yang ditentukan itu. Sebab pengiriman aparat yang ribuan dirana sipil lah pengungsi itu terjadi dan kekerasan aparat TNI – POLRI itu terjadi untuk masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi karena tidak tauh apa-apa.

Kalau pemerintah Nduga, Propinsi dan Negara tidak mengambil langka tegas untuk melindungi masyarakat pengungsi dan terus membiarkan kekerasan aparat terus terjadi untuk masyarakat sipil lewat operasi ribuan militer yang di kirim ke Nduga, maka kalian adalah actor/dalang dibalik pelanggaran HAM itu sendiri di atas tanah Ndugama.

(Ndugama, 31 Juli 2022)

~ Pengurus KNPB Wilayah Ndugama

-------‐----------------
Sumber Informasi:

- Pembacaan situasi Keneyam oleh KNPB Wilayah Ndugama pada 25 Juli 2022

- Informasi dari warga sipil pengungi yang berada di Ibu Kota Keneyam, Nduga.



❤✊

30/07/2022

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝟒𝟐𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐃𝐚𝐲 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲 𝐕𝐀𝐍𝐔𝐀𝐓𝐔.

The people of West Papua knows that, after all these years, Vanuatu has never been silent.

Yes, it is true. Melanesia will never really be Free as long as West Papua and Kanaky are not Free.

30/07/2022
29/07/2022
29/07/2022

AKSI & DEKLARASI Petisi Rakyat Papua (PRP) Sekber Ternate !.
—————————-

Dengan Digelarnya aksi hari ini (29 Juli 2022) Juga Dideklarasikan PRP Sekber Ternate dan akan terus terlibat dalam Aktifitas politik bersama Rakyat Papua Menolak Otsus, DOB, dan seluruh kebijakan Kolonial Indonesia di Papua.

Berikut Pernyataan Sikap PRP Sekber Ternate :

1.Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II

2.Segera hentikan upaya Pemekaran Provinsi di Wilayah West Papua.

3.Elit Papua Stop Mengatasnamakan Rakyat Papua untuk kepentingan kekuasaan.

4.Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua.

5.Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua.

6.Stop Perampasan Tanah Adat serta stop kriminalisasi masyarakat adat di West Papua.

7.Tutup Bandara Antariksa di Biak West Papua.

8.Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat.

9.Tolak pengembangan Blok Wabu dan tutup semua perusahaan nasional juga multinasional diseluruh Wilayah West Papua.

10.Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM

11.Hentikan rasisme dan tangkap pelaku politik rasial.

12.Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan Seluruh Wilayah West Papua lainnya.

13.PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.

14.Mendesak Rezim Jokowi-Mahruf untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung.
15.Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua.

16.Kami mendukung perjuangan rakyat Wadas dan Jomboran melawan Tambang yang merugikan.

17.Kami mendukung perjuangan rakyat Indonesia menolak Omnibus Law dan Sahkan RUU PKS tanpa dipreteli.

18.Menolak RUU KUHP

19.Hentikan Perampasan Tanah Milik Masyarakat Adat Tambrauw oleh Perusahaan PT.Nuansa
Lestari Sejahtera dan Tutup Semua Perusahaan Sawit yang beroperasi di seluruh Tanah Papua.

20.Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw dan Gubernur Papua, Lukas Enembe segerah mencabut Izin Operasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, PT.Permata Nusa Mandiri diatas adat milik masyarakat Adat Grime Nawa di Kabupaten Jayapura.

21.Stop Militerisasi Kampus; Rektor Universitas Cendrawasih, Apolo Safanpo segera Hentikan MOU dengan KOREM 172/PWY, Gratiskan biaya pendidikan dan Aktifkan perkuliahan tatap muka (offline).

22.DPRP Segera Gelar sidang paripurna " Cabut Otsus dan DOB".

23.Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua.

Demikian pernyataan sikap ini. Kami menyerukan kepada seluruh Rakyat West Papua untuk bersatu dan berjuang merebut cita-cita pembebasan sejati rakyat dan West Papua.

Atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan West Papua, kami ucapkan
terima kasih.

Salam Pembebasan Nasional West Papua!

Ternate, 29 Juli 2022

Petisi Rakyat Papua (PRP)
a.n. 122 Organisasi dan 718.179 Suara Rakyat Papua
Tolak Otonomi Khusus Jilid II

29/07/2022
29/07/2022

𝗞𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗻𝗮𝘀 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮𝗴𝗶𝘀
𝑂𝑙𝑒ℎ: 𝐸𝑙𝑘𝑒𝑛 𝑌𝑎𝑛𝑤𝑎𝑟𝑖𝑛

Kicauan cendrawasih dan olahan tarian yospan
Bersandiwara di bawah bintang kejora
Di atas tanah tumpah darah
Yang penuh sejarah
Alam yang kaya
Hingga diselimuti mayat darah


Pesan nenek moyang
Jadi alasan perjuangan hingga mati sekalipun
Jika bendera dikibarkan
Selama 24 jam
Maka sudahlah merdeka
Namun justru terbalik
Dari yang diharapkan
Kroni-kroni penjajah
Bermunculan dengan irama NKRI harga mati
Dan tarian kokang senjata

katanya surga
Disulap seketika menjadi neraka
Mayat di mana-mana
Anak kecil kehilangan
Masa depan
Istri kehilangan suami
Ibu hamil disiksa dan dibunuh
Kemaluannya dimasukan lilin
Istri diperkosa oleh militer di depan suaminya
Mutilasi di mana-mana
Laut dihiasi mayat dan darah


Tubuh manusia ditumpuk-tumpuk
Layaknya beras impor
Milik penjajah
Kaset lama ini mungkin tergores dan tak bisa lagi diputar
Namun cerita itu sudah menjalar ke urat nadi

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah Hak segala Bangsa dan oleh sebab itu maka Penjajahan di atas dunia harus Diapuskan karena tidak sesuai dengan Prikemanusiaan dan Prikeadilan.

Malang, 07 Juli 2021

Mengingat

https://diptapapua.com/puisi-karang-panas-yang-tragis/

29/07/2022

Aksi PRP Tolak Otsus dan DOB di Jayapura Papua . Aparat Gabungan Menghadang Massa aksi.Aksi Kali ini didampingi langsung Bapak Pdt. Benny Giai dan Bapak Mark...

Address

Jayapura

Opening Hours

Monday 08:00 - 12:35
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00

Telephone

+62821234567

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SUARA KOTA AWAL OPM DAN AGAMA.News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share