Bersatu Untuk Pembebasan Nasional, Jayapura (2025)

28/07/2025

"Kondisi sekarang hampir semua masyarakat itu kelaparan," kata Bily, pengungsi dari Distrik Omukia. Sejak konflik bersenjata yang terus bereskalasi, pemerintah baru membantu pengungsi dengan 15 karung beras. Apa yang terjadi di Puncak, Papua? https://www.bbc.com/indonesia/articles/c628p2x7236o?at_campaign=ws_whatsapp

SEMUA ORANG pengikut Sorotan Sorotan

28/07/2025

FJFTS NEWS | Wamena | 28 Juli 2025

[Kronologis Aksi]

Sidang perkara kasus Penembakan Tobias Sikak dan Naro Dapla digelar pada (28/7/2025) dengan agenda pemeriksaan saksi oleh Jaksa Penuntut umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Wamena Kab. Jayawijaya provinsi Papua Pegunungan

Sekitar Pukul 08.40 Puluhan Massa Aksi yang tergabung dalam Front Justice For Tobias Silak yang terdiri dari OKP Cipayung, Gerakan, Komunitas serta keluarga Korban menggelar Aksi Long March dari Menara Salib menuju Gedung Pengadilan Negeri Wamena sambil orasi dan meneriakan yel - yel .

Sekitar pukul 09.20 Massa Aksi berhenti di depan PN Wamena, membuat barekade dan berorasi sembari menunggu Saksi Korban dan Terdakwa datang di Ruang Sidang

Pukul 10.15 WP Terdakwa dan Saksi korban datang kemudian massa aksi bergeser masuk ke halaman sidang untuk lanjut orasi dan baca puisi sambil menunggu Sidang pemeriksaan dilakukan.

Dalam sidang ke-VI ini Ketua Jaksa Penuntut Umum meminta sidang digelar tertutup dengan alasan saksi korban masih dibawah umur

Puluhan Massa Aksi ini menuntut agar ke 4 pelaku Penembakan Tobias Silak dipecat dari satuan sebagai Anggota Brimob dan dihukum Maximal hukuman berat atau seumur hidup sebagai mana diatur dalam Pasal UU 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana

"Dari sekian saksi dan juga fakta lapangan membuktikan bahwa Tobias Silak dibunuh secara terstruktur sehingga kami meminta pelaku harus dihukum seumur hidup" Tegas Ibage selalu kordinator Front JFTD Wamena

Sementara itu Kuasa Hukum Korban Enius Asso SH. MH menyapaikan bahwa Negera harus hadir dan memberikan Rehabilitasi, Rekonsiliasi dan Kompensasi bagi keluarga korban "Negera miminta kepada negara harus perhatikan keluarga korban. Sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban dengan memberikan Rehabilitasi, Rekonsiliasi dan Kompensasi"

Asso menambah bahwa sidang perkara kasus Tobias Silak akan dilanjutkan hari senin depan tanggal 4 Agustus 2025

Sekitar pukul 02.20 Massa aksi membubarkan diri

Berikut Tuntutan Front Justice For Tobias Silak

1.1. Sidang 4 terdakwa pembunuhan Alm. Tobias Silak harus independen dan transparan

2. Pelaku penembakan Alm. Tobias Silak Wajib divonis maksimal dan dipecat dari kesatuan

3. Segera usut-tuntas pelaku lain termasuk penanggung jawab/komandan dalam kasus penembakan Alm. Tobias Silak dengan pasal pembunuhan berencana

4. Negara wajib memperhatikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi keluarga korban Alm. Tobias Silak

Tambahan :

Dalam Aksi ini
Dijaga oleh beberapa Intel TNI berpakaian Preman

Korlap Aksi
Demsakk

Kordinator Front Justice For Tobias Silak Wamena
MJ. Ibage

Kontak Person : 081217220901

27/07/2025

Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, Uskup Keuskupan Timika menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Tanah Papua. Menurut Uskup, konflik bersenjata atau perang terus terjadi antara aparat keamanan negara dengan pejuang Papua merdeka di sejumlah wilayah di Tanah Papua. Keprihatinan disampaikan di Kantor Keuskupan Timika, Selasa (22/7/2025).

Uskup juga meminta negara dan pihak TPNPB-OPM segera melakukan jeda kemanusiaan, meletakkan senjata, menciptakan zona tanpa perang demi hadirnya pertolongan kemanusiaan bagi masyarakat sipil yang mengungsi di berbagai tempat.

Selain jeda kemanusian, mengapa Uskup juga meminta negara melakukan jeda investasi di seluruh Tanah Papua? Bagaimana upaya masyarakat Papua, kaum perempuan dan Komisi Nasional untuk Hak-hak Asasi Manusia di Papua?

Simak dipandu oleh Lukas Ispandriarno dengan tema: Mengapa Uskup Timika Serukan Jeda Kemanusiaan?

Narasumber
1. Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, (Uskup Keuskupan Timika)
2. Adolfina Kuum, (Aktivis HAM & Lingkungan)
3. Frits Ramandey, (Kepala Kantor Komnas HAM Papua)

Senin, 28 Juli 2025 | Pukul 20.00 WIB

LIVE ON
radio.katolikana.com
bit.ly/AppsKatolikana
https://www.youtube.com/watch?v=CePZq-b5big

27/07/2025

Aksi ribuan rakyat Papua di Nabire, 17 Juli 2025, adalah peringatan keras: rakyat menolak tambang, menolak perampasan, menolak genosida diam2 atas nama pembangunan. Blok Wabu bukan proyek biasa, ia adalah ladang emas kolonial seluas 69.118 hektare di Intan Jaya, dengan cadangan kurang lebih 8,1 juta ounce emas yang ditargetkan negara lewat Perpres No. 109 Tahun 2020 sebagai Proyek Strategis Nasional. Tapi di balik kata “strategis” itu tersembunyi bencana ekologis dan tragedi kemanusiaan.

Tanpa persetujuan bebas dan sadar (FPIC) dari masyarakat adat pemilik ulayat, negara menyerahkan tanah warisan leluhur ini ke PT ANTAM dan induknya, MIND ID. Air Sungai Wabu dan Kemabu, tanah kebun, hutan berburu, kampung adat, semua dikapling jadi lubang tambang. Hanya satu tujuan: menguras emas dan menghancurkan rakyat Papua.

Sejak proyek diumumkan, Intan Jaya jadi zona operasi militer. Amnesty (2022) mencatat 60+ warga sipil tewas, 6.000+ mengungsi. Data terbaru Human Rights Monitor (2025) menunjukkan 7.000–10.000 orang terusir dari Hitadipa, Sugapa, dan Agisiga akibat pemboman dan penembakan oleh TNI; dua warga dieksekusi, lima luka, tujuh hilang. Sekolah tutup, layanan kesehatan lumpuh total. Pemerintah tetapkan status tanggap darurat Mei 2025, tapi akses bantuan terhalang. Semua ini bukan kebetulan, tapi strategi sistematis: kosongkan kampung, masukkan tambang.

Proyek Blok Wabu akan menjadi proyek konkret ekosida dan etnosida. Air bersih akan diracuni limbah tambang, tanah pangan akan dihancurkan alat berat, budaya akan disapu bersih oleh kebijakan negara. Rakyat Papua sudah dipaksa menjadi pengungsi di tanahnya sendiri. Inilah wajah pembangunan dalam sistem kapitalisme kolonial: rampok kekayaan alam, bunuh manusianya, lalu bungkam suara-suara perlawanan dengan peluru dan penjara.

Tak ada tambang yang netral. Freeport di Timika sudah menjadi bukti berdarah sejak 1967 (ratusan ribu hektar hutan dihancurkan, sungai Ajkwa jadi kuburan limbah beracun, dan ribuan orang kehilangan hidup, tanah, dan masa depan). Blok Wabu akan jadi episode baru dari horor yang sama. Dalam setiap ton emas, ada darah, air mata, dan nyawa manusia Papua.

Negara hari ini bukan sekadar gagal melindungi rakyat, tapi ia adalah pelaku utama kejahatan. Negara menjadi makelar kapital: membuat regulasi, mengerahkan tentara, memanip**asi narasi “pembangunan” untuk menutupi fakta kolonialisme. Aparat digunakan untuk menyiksa, menembak, dan menangkap rakyat yang menolak tambang.

Karena itu, rakyat Papua harus terus tegas menuntut: proyek Blok Wabu harus dihentikan secara total dan permanen. Aparat militer dan kepolisian harus segera ditarik dari Intan Jaya dan seluruh wilayah yang dikapling demi kepentingan tambang. PT ANTAM dan MIND ID sebagai pelaksana penjajahan ekonomi harus dibubarkan dan seluruh izin tambang dicabut tanpa syarat. Negara harus bertanggung jawab atas semua kekerasan dan pengusiran yang telah terjadi, serta mengadili semua pelaku kejahatan atas nama proyek pembangunan. Dan yang paling fundamental: rakyat Papua berhak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk menolak tambang, menolak kolonialisme, dan memilih jalannya sendiri menuju kemerdekaan.

Langkah selanjutnya bagi rakyat Papua adalah memperluas perlawanan di seluruh tanah adat yang terancam investasi kapitalis. Gereja, sekolah, kampung, dan komunitas adat harus menjadi pusat pendidikan politik. Narasi palsu bahwa tambang membawa kesejahteraan harus dihancurkan dengan fakta dan pengalaman rakyat. Kita harus buka data, sebar dampak, dan satukan semua kekuatan masyarakat adat dari Sorong sampai Merauke. Kekuatan ada di tangan rakyat yang sadar, bersatu, dan tak bisa dibeli. Kekuasaan hanya tumbang jika dilawan oleh massa yang terorganisir dan tidak takut.
Victor Yeimo

27/07/2025

MAYBRAT DARURAT MILITER
TOLAK PENEMPATAN POS BRIMOB
DI FATEGOMI DISTRIK AITINYO UTARA

Rabu, 23 Juli 2025, Bupati Maybrat, Karel Murafer dan Brigade Mobile (Brimob) survei lokasi terminal lama di Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, Kabupaten Maybrat. Survei lokasi tersebut berkaitan dengan penempatan Pos Brimob.

Brigade Mobile (Brimob) sendiri bukan Polisi biasa, melainkan satuan elit yang memiliki kemampuan khusus dan peralatan khusus untuk menghadapi situasi berbahaya.

Tugas utama Brimob adalah menanggulangi ancaman dan ketertiban masyarakat yang beintensitas tinggi, seperti terorisme, kerusuhan masa, kejahatan terorganisir bersenjata, dan gangguan kemanan lainya. Brimob juga sering di sebut sebagai satuan para militer karena memiliki kekuatan tempur.

Sementara itu, melihat kondisi di sekitar wilayah Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aitinyo Induk dan sekitarnya bukan wilayah konfik seperti wilayah-wilayah lainya yang ada di Maybrat maupun di Papua. Distrik-disttrik ini jauh dari wilayah konflik yang berintensitas tinggi seperti terorisme, kerusuhan masa, kejahatan terorganisir bersenjata, dan gangguan kemanan lainya sehingga kebijakan Bupati Maybrat Karel Murafer menempatkan Pos Brimob di Fategegomi perlu di batalkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan wilayah konflik.

Padahal di Distrik Aitinyo Induk yang berdekatan fategomi ada empat Pos TNI dan satu Kepolisian Sektor, yaitu Pos Satgas TNI di Kampung Karsu,Pos TNI di Kampung Subin, Pos Koramil di Kampung Irohe, Pos Satgas di Kampung Afkrem dan Kepolisian Sektor (Polsek) Aitinyo.

Di Distrik Aitinyo Barat, Kambufatem yang berdekataan Fategomi, ada satu Pos Koramil. Di Distrik Aifat Selatan, Kampung Susmuk yang juga berdekatatan Fategomi ada satu Pos Koramil. Bahkan, Pos ini menjadikan bangunan Gereja GKI Susmuk sebagai Pos Koramil. Bila di lihat, wilayah Aitinyo yang terdiri dari lima Distrik, hari ini telah di kontrol oleh Militer

Penambahan Pos Brimob di Fategomi justru menimbulkan konflik baru,menciptakan kecemasan terhadap masyarakat sipil dan dapat menimbulkan konflik kekerasan sebab Brimob itu pasukan siap tempur melawan musuh sehingga menempatkan Pos Brimob di tengah-tengah kehidupan Masyarakat sipil adalah keliru dan harus di tolak.

Kehadiran Militer di Maybrat melebihi batas, satu distrik bisa ada penempatan tiga hingga empat Pos TNI. Kehadiran militer di Maybrat hanya menjadi Satpam untuk memuluskan penebangan kayu log untuk di bawa keluar dari Maybrat menuju Sorong.

Di wilayah lain seperti Aifat Timur jauh, aktifitas masyarakat sekitar di intimidasi dan setiap aktivitas di pantau oleh Militer. Alat-alat tradisional yang biasa di pake masyarakat sekitar untuk berkebun di periksa bahkan bisa di tahan bila ada unsur kecurigaan dari aparat.

Kondisi ini mencerminkan bahwa kehadiran militer di Maybrat maupun diwilayah konflik di tanah Papua hanya menimbulkan masalah baru. Militer adalah alat negara yang di gunakan untuk merepresi Orang asli Papua agar tidak bersuara atas ketidakadilan yang terjadi di Papua.

Pendekatan militer yang di lakukan Negara sebagai metode penyelesaian konflik di Maybrat maupun Tanah Papua hanya menimbulkan kekerasan terhadap masyarakat sipil, bahkan membuat masyarakat mengungsi dari tempat tinggalnya sendiri.

Data terbaru dari Direktur SKPKC Papua, Pastor Heribertus Lobya mengatakan ada sebanyak 6000 warga sipil di wilayah Aifat masih mengungsi dari kampung halamanya akibat konflik pada tahun 2021 antara TPNPB dan Militer Indonesia. Kini masyarakat yang mengungsi tersebar di Kab. Sorong, Kota Sorong, Tambraw dan Bintuni (suara Papua, 26/07/2025). Alasan pengungsi belum kembali ke kampung halamaan karena kondisi kampung yang di tempatkan Pos Militer.

Kondisi ini pun terjadi di wilayah-wilayah konflik di Papua seperti, Yahokimo, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Nduga. Akibat operasi militer yang di lakukan sehingga berdampak terhadap masyarakat. Hingga kini masyarakat megungungsi ke distrik-distrik tetangga bahkan ada yang di hutan.

Konsekuensinya masyarakat menjadi korban dan tidak mendaptkan akses kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini p**a yang terjadi terhadap pengungsi di Maybrat.

Sehingga Negara melalui pemerintah membangun Pos – Pos Militer di wilayah Maybrat maupun seluruh Tanha Papua justru memperburuk keadan dan menghilangkan kedamaian di Papua.

Operasi Militer di Papua tidak Pernah berahasil.Keberadaan Militer di Papua hanya menjadi Satpam untuk mengontrol akumulasi kapital dan melangengkan status quo penjajahan Indonesia terhadap Rakyat Papua. Untuk itu, berdasarkan uraian di atas, maka dengan tegas kami menolak penempataan Pos Brimob di Fategomi

Maybtrat, 27 Juli 2025

27/07/2025

Mengenakan kostum daur ulang, anak-anak Bintuni berkampanye menolak sampah plastik dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN)

27/07/2025

SALAM SOLIDARITAS!!

[Undangan Aksi dan Hadiri Sidang Ke-VI kasus Tobias Silak]

Dengan ini kami mengundang Bapak/i Saudara/i Kawan - kawan Mahasiswa, 11 OKP Cipayung yang tergabung, Pemudah, pelajar, Perwakilan Gereja dan Seluruh Masyarakat Papua Pegunungan yang berdomisili dikota Wamena untuk dapat hadir dalam Agenda Aksi dan Sidang kasus Penembakan Tobias Silak (Meninggal dunia) dan Naro Dapla (Luka) dengan agenda Pembuktian/Pemeriksaan Saksi - saksi oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU) di Pengadilan Negeri(PN) Wamena. Aksi ini akan digelar pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Pukul : 07.30 WP - Selesai
Titik kumpul : Menara Salib
Titik Aksi : PN Wamena

Sekian undangan ini kami buat , atas kehadiran Bapa/i Saudara/i kawan - kawan semua, kamu ucapkan Terimakasih

Korlap
Demsakk

Mengetahui Kordinatot FJFTS Wamena
MJ. Ibage

Penanggung Jawab
Front Central FJFTS

27/07/2025

Mari Berdiskusi

Bersam Timika Bergerak

"KOLONIALISME PEMUKIMAN DI PAPUA "

Orang Papua akan Musnah Pada Tahun 2040?

Perkiraan ini sebagaimana dipaparkan Dr. Jim Elmslie & Dr. Camellia Webb-Gannon, dari University of Sydney’s for Peace dan Conflict Studies in Australia.

Hasil publikasi tersebut mau menunjukkan realita perjalanan hidup OAP di tanah air sendiri setelah bergabung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Juga, jumlah pop**asi OAP dulu, kini, dan esok, yang makin minoritas di atas negerinya sendiri.

Dr. Jim dan Dr. Carmellia mencatat, dua tahun setelah PEPERA 1969, jumlah OAP terdata 96 % atau 887.000 jiwa dari total 923.000. Pada Tahun 1971, penduduk Non Papua hanya 36.000 (4%). Tetapi, setelah 53 tahun Papua dalam NKRI yaitu tahun 1971, jumlah Non Papua sudah melonjak tajam mencapai 1.956 juta (53 %), sedangkan OAP menurun menjadi 1.7 juta (47 %). (Suarapapua)

Penjajahan Belanda atas Indonesia selama 350 tahun tidak pernah kirim orang-orang Belanda ke Indonesia untuk menempati/menduduki tanah adat milik warga negara Indonesia di Nusantara, tapi ketika Papua dipaksa bergabung bersama Kolonial Indonesia sejak tahun 1963 banyak orang-orang Indonesia yang dikirim untuk menempati/menduduki wilayah jajahan melalui jalur transmigrasi dan ada juga yang datang sendiri.

Kolonialisme pemukim selalu berarti memusnahkan orang-orang yang tinggal di suatu wilayah sesuai dengan pengalaman mengerikan yang terjadi di Australia, Amerika Utara, palestina,dan Kanada

Para penjajah pemukim Indonesia dengan sengaja membasmi hampir semua penduduk asli di wilayah Papua untuk merampas tanah mereka dan mendirikan “negara baru”. Seperti yang terjadi di Papua saat ini agar Papua tetap menjadi wilayah Kolonial Indonesia.

Seperti yang ditulis Karl Marx, “Pemusnahan, perbudakan, dan penguburan penduduk asli di tambang, awal penaklukan dan penjarahan Hindia Timur, perubahan Afrika menjadi sarang perburuan komersial bagi orang kulit hitam, menandai fajar cerah era produksi kapitalis.”

Untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa datang dan berdikusi sama-sama pada:

Hari : Selasa ,29 Juli 2024

Pukul : 15:00wp

Tempat: Timika- Timika-West

Sekian

Catatan :
Kawan-kawan yang mau bergabung untuk berdikusi silahkan kontak no yang tercantum dalam brosur.

27/07/2025

Dekai — Pada hari Sabtu 26/07) 2025 terjadi penangkapan terhadap 3 orang warga sipil atas nama Stevanus Silak, Ami Sobolim dan Eben Sobolim di Bandar Udara Nop Goliat, Dekai, Yahukimo saat Eben yang berstus sebagai pelajar yang mau lanjut kuliah dan Ami Sobolim pemuda (eks mahasiswa Uncen) hendak berangkat ke Jayapura diantar oleh Stev Silak sebagai karyawan Bandara.

Penangkapan 3 orang pemuda ini menambah daftar penangkapan sewenang-wenang dan penangkapan diluar hukum terhadap masyarakat sipil di Yahukimo khususya ibu kota Dekai. Sebelumnya, pihak Sangat Damai Cartenz melakukan penangkapan terhadap beberapa warga sipil yang kemudian dilepaskan karena tidak ada bukti. Selanjutnya, terjadi penangkapan dan penangkapan terhadap 3 orang aktivis KNPB oleh Kesatuan Marinir.

Situasi di kota Dekai berada dalam tekanan militer dan Polisi, rakyat tidak bisa beraktivitas secara bebas terlebih di malam hari. Maka, dibutuhkan solidaritas dan pantauan dari Semua pihak.

Desak Kapolres Yahukimo bebaskan 3 pemuda yang ditahan!!
Salam solidaritas!!

Bersatu Untuk Pembebasan Nasional

28/07/2025

28/07/2025

27/07/2025

27/07/2025

27/07/2025

27/07/2025

27/07/2025

27/07/2025

27/07/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category