http://kabarjombang.com/, https://www.facebook.com/share/18nzd7eQL1/

KABAR Jombang, Alamat:, Jalan Halmahera no 99, , , Telp : 0321-8493189/0321-8495641, Email: redaksi@kabarjombang. com/kabarjombang2023@gmail. com, Jombang (2026)

Q: What is the address?

Alamat:, Jalan Halmahera No 99, , , Telp : 0321-8493189/0321-8495641, Email: Redaksi@kabarjombang. Com/kabarjombang2023@gmail. Com

28/12/2025

Kecelakaan Maut di Ngoro Jombang, Pengendara Motor Tewas di Tempat

NGORO, KabarJombang.com – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan truk box terjadi di Jalan Raya Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jumat (26/12/2025) malam. Dalam peristiwa tersebut, satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian.

Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.30 WIB. Korban meninggal dunia diketahui bernama Pitono (31), warga Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi S 5711 OBE.

Sementara kendaraan lain yang terlibat adalah truk box Mitsubishi bernomor polisi W 8980 UQ, yang dikemudikan Eko Afin Oktavianto (31), warga Kabupaten Malang. Pengemudi truk bersama satu penumpangnya, Wahyu Prasetyo Utomo (31), dilaporkan tidak mengalami luka.

Berdasarkan keterangan Yusuf (46) saksi mata di lokasi, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah selatan ke utara. Pada saat bersamaan, truk box melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi ketika sepeda motor mengenai bagian kanan truk box.

Petugas dari Satlantas Polres Jombang yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi korban. Jenazah korban dinyatakan meninggal dunia di TKP akibat luka yang dialami.

Kasus kecelakaan tersebut kini dalam penanganan Unit Satlantas Polres Jombang guna penyelidikan lebih lanjut.

Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, dan memastikan kondisi fisik serta kendaraan dalam keadaan prima, terutama saat berkendara di malam hari.

26/12/2025

Pembebasan Lahan Sekolah Rakyat Jombang Rampung, Tinggal Tunggu Pembayaran

JOMBANG, KabarJombang.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyiapkan lahan untuk pengembangan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan eks Terminal Barang, Desa Tunggorono, kini memasuki tahap akhir. Seluruh proses administrasi pelepasan hak atas tanah telah diselesaikan, dan saat ini tinggal menunggu proses pencairan pembayaran kepada pemilik lahan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menyampaikan bahwa seluruh bidang tanah yang dibutuhkan telah mencapai kesepakatan dengan pemiliknya. Bahkan, seluruh dokumen hukum, termasuk Akta Jual Beli (AJB), telah dituntaskan dan sedang diproses untuk pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Semua tahapan sudah selesai, AJB sudah final. Sekarang tinggal menunggu proses SPM untuk pembayaran,” kata Agung, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, sebelum kesepakatan tercapai, pihaknya telah melakukan berbagai pendekatan kepada warga melalui sosialisasi dan pertemuan intensif. Langkah tersebut membuahkan hasil positif, di mana seluruh pemilik lahan sepakat melepas tanahnya demi mendukung pembangunan fasilitas pendidikan.

“Total ada sepuluh bidang tanah dan semuanya sudah disetujui oleh pemilik,” jelasnya.

Adapun total luas lahan yang dibebaskan mencapai 11.576 meter persegi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 7,911 miliar. Harga tanah per meter persegi berada di kisaran Rp 682 ribu hingga Rp 684 ribu.

“Hari ini pelepasan hak atas tanah dinyatakan selesai. Selanjutnya tinggal proses pembayaran kepada warga,” tambah Agung.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 17,9 miliar untuk pengadaan dan persiapan lahan Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 8,8 miliar khusus digunakan untuk pembelian tanah dan dikelola oleh Dinas Sosial.

Setelah seluruh lahan resmi menjadi milik pemerintah, tahapan berikutnya adalah pembangunan gedung Sekolah Rakyat.

“Pemkab Jombang fokus pada penyediaan lahan. Untuk pembangunan fisik gedung nantinya akan menjadi kewenangan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Dengan rampungnya proses pembebasan lahan ini, pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono diharapkan segera terealisasi dan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih layak bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Jombang.

25/12/2025

Truk Tronton Tabrak Truk yang Sedang Parkir di Pinggir Jalan Raya Kudu Jombang, Tidak Ada Korban Jiwa

KUDU, KabarJombang.com – Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan truk terjadi di Jalan Raya Desa Menturus, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Kamis (25/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan sebuah truk tronton wing box bernomor polisi B-9925-FEU dan truk Mitsubishi bernomor polisi S-8832-NH.

“Truk tronton yang dikemudikan Rahmat Muslimin (33) melaju dari arah timur ke barat. Saat di lokasi kejadian, kendaraan tersebut menabrak truk Mitsubishi yang sedang berhenti di sisi kiri jalan,” ujarnya.

Truk Mitsubishi tersebut dikemudikan oleh Mansur (47), warga Kabupaten Jombang. Akibat kejadian itu, kedua pengemudi dipastikan dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka.

Salah satu saksi mata di lokasi, Romy (49), membenarkan bahwa truk Mitsubishi dalam kondisi berhenti di bahu jalan ketika ditabrak dari belakang oleh truk tronton.

Petugas Satlantas Polres Jombang yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

“Kerugian hanya bersifat materiil dan saat ini kejadian masih dalam penanganan petugas,” tambah Ipda Siswanto.

Pihak kepolisian mengimbau para pengemudi kendaraan besar agar lebih berhati-hati, menjaga jarak aman, serta memperhatikan kondisi jalan demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

25/12/2025

Rencana Sewa Lapak PKL Tahun 2026 Picu Penolakan, Disdagrin Jombang Akui Masih Tahap Kajian

JOMBANG, KabarJombang.com – Rencana penerapan sistem sewa lapak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jombang mulai tahun 2026 menuai respons negatif dari para pedagang. Namun, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan internal.

Kepala Disdagrin Jombang, Suwignyo, menyampaikan bahwa wacana penarikan sewa lapak belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Ia meminta pedagang tidak terburu-buru menyimpulkan karena pemerintah daerah masih melakukan kajian.

“Ini masih dalam proses pembahasan. Jika sudah ada keputusan, tentu akan kami sosialisasikan kepada para pedagang terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (25/12/2025).

Rencana tersebut memicu kekhawatiran di kalangan PKL Sentra Wisata Kuliner (SWK) Ahmad Dahlan. Para pedagang menilai kebijakan sewa lapak berpotensi membuat SWK kehilangan penghuninya, bahkan mendorong PKL kembali berjualan di jalanan dan ruang publik.

Penolakan ini mencuat dalam forum pertemuan pedagang yang digelar di Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Selasa (23/12/2025). Dalam forum tersebut, para pedagang secara terbuka menyatakan keberatan terhadap rencana penarikan sewa lapak tahunan yang dihitung berdasarkan luas kios.

Menurut pedagang, skema sewa tahunan dinilai memberatkan dan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi PKL. Mereka mengusulkan alternatif berupa retribusi harian ringan sebesar Rp2.000 per lapak yang dinilai lebih realistis.

Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPEKAL) Jombang, Joko Fattah Rochim, menyebut kebijakan sewa berisiko bertolak belakang dengan tujuan awal pendirian SWK, yakni menata sekaligus memberdayakan PKL.

“Mayoritas pedagang di SWK ini bergantung pada penghasilan harian yang tidak menentu. Jika dibebani sewa tahunan ditambah biaya listrik dan operasional lainnya, tentu akan sangat berat,” kata Fattah.

Ia menambahkan, sekitar 300 pedagang hadir dalam forum tersebut sebagai bentuk keseriusan menyuarakan penolakan terhadap rencana kebijakan yang digagas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain soal biaya sewa, pedagang juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan fasilitas SWK. Sejumlah sarana dasar seperti instalasi listrik dan perawatan sanitasi disebut selama ini dibiayai secara swadaya oleh pedagang.

Kondisi MCK yang tidak berfungsi optimal juga menjadi sorotan. Pedagang mengaku belum pernah diajak berdiskusi atau dievaluasi bersama terkait perbaikan fasilitas sentra kuliner.

Para pedagang menegaskan bahwa parkir gratis bagi pengunjung harus tetap dipertahankan demi menjaga minat konsumen. Mereka menyatakan siap menanggung biaya listrik secara mandiri, asalkan rencana sewa lapak dibatalkan.

Namun, jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, pedagang mengaku tidak segan meninggalkan SWK dan kembali berjualan di sejumlah lokasi lama, seperti kawasan Alun-alun Jombang, Jalan Ahmad Dahlan, hingga Jalan Diponegoro, meski wilayah tersebut termasuk zona larangan PKL.

“Kalau tetap dipaksakan, kami lebih memilih kembali ke tempat semula,” pungkasnya.

25/12/2025

Sambut Program MBG, Jombang Dinilai Perlu Segera Bangun Pasar Induk Hortikultura

JOMBANG, KabarJombang.com – Pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur pangan yang lebih kuat. Salah satu langkah strategis yang dianggap mendesak adalah pembangunan pasar induk sayur dan buah sebagai pusat distribusi bahan pangan segar.

Pandangan tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat Jombang sekaligus pelaku usaha hortikultura, Yusron Aminulloh. Ia menilai, skala kebutuhan bahan pangan untuk program MBG sangat besar sehingga ketergantungan pada pasokan dari daerah lain tidak bisa terus dipertahankan.

“Dengan kebutuhan sayur dan buah yang terus meningkat untuk MBG, sudah semestinya Jombang memiliki pasar induk sendiri agar pasokan lebih terjamin,” ujar Yusron, Rabu (24/12/2025).

Pria yang akrab disapa Cak Yusron itu menjelaskan, keberadaan sekitar 170 dapur MBG di Jombang meski belum semuanya beroperasi sudah menimbulkan tekanan pada rantai pasok. Selama ini, pasokan masih banyak mengandalkan pasar induk Pare, Kabupaten Kediri.

“Informasi dari pengelola dapur MBG, saat ini saja sudah mulai terjadi persaingan mendapatkan sayur dan buah. Jika seluruh dapur berjalan, kondisinya bisa semakin berat,” ungkap Direktur PT Sinergi Berkah Alami tersebut.

Ia mengaku telah menyampaikan usulan pembangunan pasar induk hortikultura kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, Suwignyo. Beberapa wilayah dinilai strategis untuk lokasi pasar induk, di antaranya Mojoagung dan Tembelang.

“Wilayah tersebut cukup ideal dari sisi akses dan distribusi,” katanya.

Menurut Yusron, manfaat pasar induk tidak hanya untuk mendukung program MBG, tetapi juga membuka kepastian pasar bagi petani lokal. Selama ini, banyak petani Jombang yang mulai menanam sayur dan buah, namun belum berani meningkatkan produksi karena khawatir hasil panen tidak terserap.

“Petani sebenarnya siap. Yang mereka butuhkan adalah kepastian pasar agar berani memperluas tanam,” ujar CEO DeDurian Park sekaligus salah satu pendiri Akademi Buah Nusantara (ABN) itu.

Ia juga menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pertanian Jombang, Muhammad Rony, menyambut positif gagasan tersebut dan menyatakan kesiapan petani daerah untuk menopang kebutuhan sayur dan buah.

Di tingkat provinsi, Yusron mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur untuk memetakan potensi hortikultura Jombang. Kepala BRIDA Jatim, Dr. Andriyanto, disebut mendukung langkah tersebut.

“Tim awal dari BRIDA Jatim bahkan sudah turun ke Wonosalam untuk melihat langsung potensi lahan dan pengembangan hortikultura,” jelasnya.

Selain pemetaan, kerja sama tersebut juga diarahkan pada rencana pengembangan kebun riset hortikultura di kawasan Wonosalam sebagai pusat inovasi dan peningkatan produktivitas.

Lebih lanjut, Yusron mendorong agar rencana pembangunan pasar induk dapat disinergikan dengan program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, skema ini memungkinkan realisasi tanpa membebani APBD secara signifikan.

“Pemerintah daerah cukup menyiapkan regulasi dan membuka ruang kerja sama. Koperasi Merah Putih bisa dilibatkan karena ini bisnis nyata yang langsung berdampak ke petani dan masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai, tantangan utama saat ini bukan pada potensi sumber daya, melainkan pada keberanian mengambil keputusan strategis demi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Jombang ke depan.

24/12/2025

Kebijakan Sewa Lapak Dinilai Picu PKL SWK Ahmad Dahlan Jombang Terancam Kembali ke Jalanan

JOMBANG, KabarJombang.com – Rencana penerapan sistem sewa lapak di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Ahmad Dahlan Jombang mulai 2026 menuai penolakan keras dari para pedagang. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mematikan usaha kecil dan justru mendorong pedagang kembali berjualan di ruang publik seperti jalan dan alun-alun kota.

Penolakan tersebut mengemuka dalam pertemuan pedagang SWK yang digelar di Desa Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Dalam forum itu, pedagang sepakat hanya sanggup membayar retribusi ringan sebesar Rp2.000 per lapak dan menolak skema sewa tahunan berbasis luas meteran.

Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPEKAL) Jombang, Joko Fattah Rochim, menyebut kebijakan sewa lapak tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan PKL. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih mengedepankan pembinaan daripada menarik pemasukan daerah dari pedagang kecil.

Ia mengungkapkan bahwa rencana sewa lapak sudah disampaikan kepada Bupati Jombang, namun hingga kini pedagang masih merasa kekhawatiran mereka belum diakomodasi secara serius.

“Yang dibutuhkan pedagang itu pendampingan dan pembinaan. Kalau hanya fokus pada pendapatan daerah tanpa melihat kondisi PKL, itu jelas memberatkan,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).

Cak Fattah sapaan akrabnya menjelaskan, sebagian besar pedagang SWK mengandalkan pendapatan harian yang tidak menentu. Sistem sewa tahunan, apalagi dihitung per meter, dinilai tidak realistis bagi pedagang kecil, terlebih jika biaya listrik dan operasional lainnya dibebankan secara mandiri.

Selain persoalan biaya, pedagang juga menyoroti kurangnya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jombang dalam pengelolaan SWK. Fasilitas dasar seperti instalasi listrik hingga sanitasi disebut dibangun dan dirawat secara swadaya oleh pedagang.

“Kami pasang sendiri kabel, bangun sendiri fasilitas. Bahkan MCK di SWK tidak bisa digunakan. Tidak pernah ada evaluasi atau dialog soal kebutuhan pedagang,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan minimnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha PKL. Kebijakan sewa lapak pun dinilai hanya menambah beban tanpa solusi nyata.

Para pedagang juga menegaskan bahwa akses parkir gratis bagi pengunjung harus tetap dipertahankan demi menarik minat pembeli. Mereka menyatakan kesediaan membayar listrik secara mandiri, asalkan rencana sewa lapak dibatalkan.

Namun jika kebijakan sewa tetap dipaksakan, pedagang SWK mengaku siap angkat kaki dan kembali berjualan di sejumlah titik lama seperti kawasan Alun-alun Jombang, Jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan Diponegoro.

“Kami lebih baik kembali ke tempat semula. Fasilitas di SWK juga akan kami ambil karena itu hasil swadaya pedagang,” tandasnya.

KABAR Jombang

28/12/2025

26/12/2025

25/12/2025

25/12/2025

25/12/2025

24/12/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category