http://kabarjombang.com/, https://www.facebook.com/share/18nzd7eQL1/

KABAR Jombang, Jombang (2025)

26/07/2025

Paguyuban Sound System Jombang Minta MUI Tinjau Ulang Fatwa Haram Sound Horeg

JOMBANG, KabarJombang.com – Para pelaku usaha jasa penyewaan sound system yang tergabung dalam Paguyuban Sound System Jombang (PSSJ) mengajukan permohonan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meninjau kembali fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg.

Permintaan tersebut disampaikan lantaran fatwa tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha mereka, terlebih menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang.

“Kami berharap agar beberapa poin dalam fatwa tersebut dapat dikaji ulang,” ujar Ketua PSSJ, Koiman.

Koiman mengungkapkan bahwa pihaknya memahami alasan pelarangan penggunaan sound horeg atau battle sound, mengingat intensitas suaranya yang sangat tinggi dan berpotensi merusak pendengaran. Meski demikian, ia mengusulkan agar terdapat pengaturan yang lebih proporsional, khususnya mengenai ambang batas kekuatan suara (desibel).

Ia menilai, batas maksimal 45 desibel sebagaimana disebutkan dalam aturan yang beredar, tidak relevan dalam konteks penggunaan sound system di ruang terbuka.

“Jika dibatasi hanya 45 desibel, maka suara sound system tidak akan terdengar, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan publik,” jelasnya.

Pihaknya pun mengusulkan agar ambang batas tersebut ditingkatkan menjadi maksimal 85 desibel, seraya menegaskan bahwa para pengusaha sound system memiliki pemahaman etika serta komitmen untuk menyesuaikan penggunaan alat mereka dengan kondisi lingkungan.

“Dengan adanya revisi batas maksimal menjadi 85 desibel, maka pelaku usaha sound system di Jombang dapat menjalankan aktivitas usahanya secara proporsional,” imbuhnya.

Koiman juga menyoroti bahwa pelarangan sound horeg dan battle sound telah berdampak luas terhadap seluruh sektor penyewaan sound system, meskipun tidak semua pelaku usaha bergerak di jenis tersebut.

Sejak munculnya fatwa haram dari MUI, banyak permintaan jasa sound system yang dibatalkan, termasuk untuk keperluan karnaval perayaan HUT RI.

“Dampaknya cukup terasa, terutama bagi rekan-rekan yang telah menerima uang muka (DP), sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Menyikapi kondisi tersebut, PSSJ berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Jombang, dapat menerbitkan Surat Edaran (SE) yang bersifat adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Mereka pun meminta agar sebelum SE diterbitkan, dilakukan dialog bersama unsur terkait seperti Polres, MUI, dan paguyuban.

“Kami berharap bisa berdialog langsung dengan Bupati dan pihak terkait agar keputusan yang diambil mempertimbangkan seluruh aspirasi. Rencananya, perwakilan dari kami akan bertemu dengan Bupati pada Jumat, 25 Juli mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jombang, Ilham Rokhim, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh mas**an dari para pelaku usaha sound system, termasuk terkait batasan volume suara.

“Terkait pengaturan volume, hal ini akan kami sampaikan kepada MUI pusat sebagai bahan koordinasi lanjutan,” ujar Ilham.

Ia menegaskan bahwa MUI Jombang hanya menjalankan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI pusat, dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tersendiri.

“Intinya, kami berharap masyarakat dapat memahami substansi fatwa tersebut serta menjaga kondusivitas lingkungan. Sosialisasi fatwa nomor 1 tahun 2025 ini bertujuan agar masyarakat Jombang mengetahui ketentuan mengenai penggunaan sound horeg,” tutupnya.

25/07/2025

Proyek Hotmix di Desa Mejoyolosari Gudo Diduga Menyalahi Aturan, Lokasi Proyek Berbeda dengan yang Disebutkan di Prasasti

GUDO, KabarJombang.com – Proyek pembangunan jalan lingkungan (hotmix) di Desa Mejoyolosari, Kecamatan Gudo, Jombang, yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025, diduga menyalahi ketentuan. Proyek senilai Rp 200 juta tersebut semestinya dilaksanakan di Dusun Siwalan, namun pelaksanaannya justru dialihkan ke Dusun Cangkringan di desa yang sama.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengalihan lokasi proyek ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat. Pasalnya, proyek BKK seharusnya dijalankan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan dalam proposal dan penganggaran resmi.

Salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Desa Mejoyolosari memperoleh BKK tahun anggaran 2025 untuk peningkatan jalan hotmix berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 100.3.2.2/106/415.10.1.3/2025 tertanggal 5 Maret 2025. Dalam keputusan tersebut, lokasi proyek tercantum berada di Dusun Siwalan dengan nilai Rp 200.000.000.

“Namun kenyataannya, pekerjaan justru dilakukan di Dusun Cangkringan. Hal ini bertentangan dengan keputusan Bupati dan bisa menimbulkan dugaan proyek fiktif,” ujarnya kepada KabarJombang.com, Kamis (24/7/2025).

Setelah menerima laporan tersebut, wartawan KabarJombang.com meninjau lokasi proyek. Di lapangan terlihat papan nama proyek dan prasasti yang mencantumkan keterangan: pembangunan jalan lingkungan (hotmix) yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp 200.000.000, lokasi: Dusun Siwalan, Pelaksana: TPK Desa Mejoyolosari”.

Namun, kenyataannya, proyek tersebut sebenarnya berada di Dusun Cangkring. “Kalau proyek hotmix ini berada di Dusun Cangkring. Proyek ini sudah dikerjakan sekitar empat bulan lalu,” jelas Kasman, warga Dusun Cangkringan.

Proyek Juga Dikerjakan Pihak Ketiga

Kasman, menambahkan bahwa proyek ini dikerjakan oleh kontraktor dari luar desa. “Pekerjanya juga bukan warga sekitar, semuanya dibawa oleh pemborong dari daerah Ngoro. Katanya proyek ini berasal dari partai Demokrat. Dulu jalan ini memang sudah diaspal, tapi mulai berlubang, lalu di hotmix ini, saat waktu pengerjaan proyek tersebut warga sekitar tidak dilibatkan, ” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun (Kasun) Cangkringan, Kholik, saat di tanya terkait proyek tersebut, membenarkan bahwa proyek tersebut awalnya memang dialokasikan untuk Dusun Siwalan. Namun karena dusun tersebut sudah mendapat proyek lain, maka proyek hotmix dipindahkan ke Dusun Cangkringan.

“Awalnya untuk Siwalan, tapi karena sudah dapat proyek lain, akhirnya dipindah ke sini. Lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Pak Sekdes Hanif,” ucapnya.

Wartawan KabarJombang.com juga mencoba melakukan konfirmasi ke pihak Pemerintah Desa Mejoyolosari. Namun, menurut salah satu staf desa, Sekretaris Desa (Carik) sedang tidak berada di tempat, dan Kepala Desa sedang keluar membeli cat.

25/07/2025

Dinilai Bermasalah sejak Awal, Dewan Soroti Karut-marut Bantuan Kemendes PDT di Denanyar Jombang

Program bantuan ternak dari Kemendes PDTT (sekarang Kemendes PDT) yang dikelola BUMDesma di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang menuai sorotan tajam dari DPRD Jombang. Komisi A menilai sejak awal program senilai Rp 500 juta itu sudah bermasalah.

”Kesalahan mendasar sejak verifikasi. Sebelum bantuan turun, harus dipastikan penerima mampu merawat dan mengembangkan ternak,” ujar Andik Basuki Rahmat, anggota Komisi A DPRD Jombang, kemarin.

Andik mengungkap sejumlah kejanggalan sejak pelaksanaan bantuan pada 2021. Mulai dari pembelian 10 ekor sapi dan 500 ekor ayam, pembangunan kandang, hingga instalasi biogas yang mangkrak.

Tak hanya itu, sepuluh desa yang tergabung dalam BUMDesma turut menyertakan modal masing-masing Rp 50 juta per desa dari dana desa. ”Total dana desa yang dihimpun juga harus jelas penggunaannya, karena itu uang negara,” tegas politikus Golkar itu.

Ia menyebut, pengelolaan bantuan makin amburadul setelah sapi-sapi diketahui tak ada di kandang, bahkan beberapa mati.

Instalasi biogas pun dibiarkan mangkrak, dan direktur BUMDesma memilih mundur. ”Pelaporan keuangan juga tidak jelas. Ini kelihatan sekali kacau,” katanya.

Bahkan, saat kasusnya jadi atensi Kejaksaan Negeri Jombang, sapi-sapi dikembalikan ke kandang.

Melihat banyaknya masalah, Andik menyarankan bantuan dikembalikan, terlebih lagi saat ini seluruh sapi dan ayam tidak ada di kandang. ”Kalau tidak mampu mengelola, lebih baik dikembalikan agar tak jadi masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Ia berharap, ke depan bantuan serupa dikelola lebih profesional. ”Kalau bantuan ternak, ya sebaiknya diberikan kepada peternak. Mereka lebih paham dan bisa mengembangkan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, program BUMDesma (badan usaha milik desa bersama) di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang yang diinisiasi Kemendes PDTT mangkrak.

Padahal program ini menelan anggaran negara mencapai Rp 1 miliar. Baik bantuan sapi maupun ayam petelur sudah raib. Yang tersisa bangunan kandang dan intalasi biogas yang nganggur.

Pantauan di lokasi, tampak bangunan kandang yang sebelumnya merawat sekitar 10 ekor sapi dan ratusan ekor ayam petelur bantuan dari Kemendes PDTT kini sudah kosong. Telihat bangunan kandang tidak terawat.

Di lokasi juga terpasang baner bertuliskan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses 1 tahun 2022 anggota DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024. ”Sudah lebih dari tiga bulan ini tidak ada kegiatan di situ, saya sendiri juga tidak tahu kenapa,” terang Uji, warga di lokasi.

24/07/2025

Kreatif, Olah Limbah Jadi Karya Seni, Pemuda Wonosalam Jombang Ini Raup Cuan dari Kostum Karnaval

WONOSALAM, KabarJombang.com – Siapa bilang limbah hanya berakhir di tempat sampah? Di tangan Hari Suciono, limbah justru menjadi bahan baku utama untuk menciptakan kostum karnaval yang megah dan bernilai seni tinggi. Pemuda asal Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ini sukses membuktikan bahwa kreativitas bisa menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi.

Hari, yang kini berusia 35 tahun, mulai merintis usaha pembuatan kostum karnaval sejak tahun 2017. Berawal dari keterbatasan modal, ia mencoba membuat kostum dari bahan seadanya, termasuk spons bekas, biji-bijian, hingga bulu sintetis yang tak terpakai. Siapa sangka, karya pertamanya justru keluar sebagai juara di karnaval desa.

“Dulu cuma iseng karena nggak ada biaya buat beli bahan baru dan memanfaatkan bahan seadanya. Tapi malah banyak yang s**a dan mulai datang pesanan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (24/7/2025).

Proses kreatif tersebut dilakukan di teras rumahnya yang sederhana. Dibantu sang paman, Hari mengubah busa bekas menjadi struktur kostum, lalu menghiasinya dengan bahan alam maupun limbah nonorganik agar tampil memukau. Tema kostumnya pun beragam, dari budaya lokal seperti Reog dan pakaian adat, budaya khas Kalimantan atau Ibu Kota Negara (IKN) hingga maskot kerajaan dan tokoh fantasi.

Setiap kostum membutuhkan waktu pengerjaan antara beberapa hari hingga sebulan, tergantung kompleksitas desain. Menjelang bulan Agustus, saat musim karnaval tiba, pesanan meningkat tajam. Konsumen datang dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Mojokerto, Gresik, dan Sidoarjo.

Hari menyediakan dua layanan: penyewaan dan pembelian langsung. Harga sewa berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp1 juta per kostum, sementara harga jual bisa mencapai Rp3 juta, tergantung detail dan bahan yang digunakan.

Yang menarik, hampir seluruh bahan dasar merupakan limbah yang disulap menjadi ornamen bernilai seni tinggi. Prinsip yang dipegang Hari sederhana: “Tidak ada sampah selama kita bisa melihat peluang di dalamnya.”

Dengan permintaan yang terus mengalir, terutama saat momentum Hari Kemerdekaan, Hari mengaku omzet bulanannya bisa menembus puluhan juta rupiah. Bisnis berbasis kreativitas ini tak hanya mengangkat perekonomian keluarga, tetapi juga memberi dampak sosial dan lingkungan.

“Ini hasil dari terus belajar dan pantang menyerah. Setiap tahun pasti ada tren baru, jadi harus terus berinovasi. Yang penting niatnya tulus dan konsisten,” tutupnya.

Lewat tangan-tangan kreatif seperti Hari, limbah bukan hanya diselamatkan dari tempat sampah, tapi diangkat menjadi identitas budaya yang membanggakan. Bukti bahwa dari desa pun, karya besar bisa lahir.

23/07/2025

Kebakaran Hanguskan Area Pertokoan di Diwek Jombang, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

DIWEK, KabarJombang.com – Kebakaran hebat melanda deretan pertokoan di Jl. Raya Bandung, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, pada Rabu (23/7/2025) pagi. Insiden yang terjadi sekitar pukul 05.30 WIB itu menghanguskan area tempat usaha seluas sekitar 3 x 25 meter persegi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materiil ditaksir mencapai Rp70 juta.

Menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, api pertama kali terlihat sekitar pukul 05.20 WIB oleh warga yang berada di sekitar lokasi. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang tidak terkendali hingga menjalar ke area pertokoan.

“Warga sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tetapi kobaran api semakin membesar dan menyebar cepat ke toko-toko di sekitarnya,” jelas Kasi Pemadam Kebakaran BPBD Jombang, Syamsul Bahri, saat dikonfirmasi pada sianngnya.

Laporan kebakaran masuk ke Pos Damkar Jombang pukul 05.30 WIB. Petugas langsung merespons cepat dengan menerjunkan dua unit fire pumper truck dan satu unit supply truck ke lokasi kejadian, dibantu oleh tim dari Pos Damkar Ngoro.

“Petugas tiba di lokasi pukul 05.45 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman serta pembasahan untuk mencegah api menyebar lebih luas. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 06.53 WIB,” tambah Syamsul.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membakar sampah, terutama di musim kemarau seperti saat ini yang sangat rawan kebakaran.

“Penting bagi warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Jika harus membakar, pastikan lokasi aman dan tetap diawasi. Jangan sampai lalai karena akibatnya bisa fatal,” tegasnya.

Penanganan cepat ini melibatkan kerjasama antara tim Damkar Jombang, Damkar Ngoro, dan warga sekitar. Api berhasil dikendalikan sebelum menjalar lebih luas ke bangunan lainnya.

23/07/2025

Pemkab Jombang Segera Rilis Surat Edaran Larang Penggunaan Sound Horeg, Bupati Tekankan Penggunaan Pengeras Suara Secukupnya

JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengambil langkah tegas terkait maraknya penggunaan Sound Horeg yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat di berbagai daerah.

Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan bahwa Pemkab akan segera mengedarkan surat edaran yang berisi himbauan larangan penggunaan Sound Horeg kepada seluruh kecamatan di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan setelah acara peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (21/7/2025).

“Kami mengacu pada Fatwa MUI dan arahan Polda Jawa Timur untuk menindaklanjuti fenomena Sound Horeg yang saat ini menjadi perhatian publik,” ujar Warsubi kepada awak media.

Lebih lanjut, Warsubi menjelaskan bahwa larangan ini tidak berarti pengeras suara tidak boleh digunakan sama sekali, melainkan harus digunakan secara bijak dan tidak mengganggu ketentraman warga sekitar. Ia juga menekankan perlunya mengganti istilah ‘Sound Horeg’ karena sudah melekat dengan suara bising yang berlebihan.

“Gunakan pengeras suara dengan volume yang wajar, tidak perlu terlalu keras. Jika suara tersebut mengganggu masyarakat, sebaiknya tidak digunakan,” tambahnya.

Meski begitu, saat ditanya soal kemungkinan adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait hal ini, Bupati Warsubi menyatakan saat ini fokus Pemkab adalah mengedarkan surat edaran terlebih dahulu sebagai langkah awal.

Fenomena Sound Horeg sempat menjadi sorotan usai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terhadap praktik hiburan jalanan dengan suara bising yang dinilai tidak sesuai dengan norma kesopanan dan ketertiban umum.

berat

22/07/2025

Warga Keluhkan Padamnya PJU di Ploso Jombang, Dishub Jatim Perbaiki 38 Titik

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti keluhan warga terkait padamnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Plumpung Wetan, Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Selama beberapa minggu terakhir, kondisi jalan di wilayah tersebut gelap gulita dan membahayakan pengguna jalan.

Penyebab padamnya PJU diketahui akibat kabel listrik yang terbakar. Kebakaran ini dipicu oleh tumbangnya pohon bambu yang mengenai jaringan kabel PJU, sehingga menimbulkan korsleting dan memutus aliran listrik ke sejumlah titik lampu jalan.

“Jalanan di daerah kami benar-benar gelap sejak kejadian itu. Pernah ada pengendara yang tersesat dan nyaris menabrak Sungai Brantas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap warga yang kerap melintasi jalan tersebut saat dini hari menuju pasar.

Menanggapi laporan warga, Agung, salah satu teknisi pekerja lapangan, bersama tim segera melakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan pada Minggu (13/7/2025) dan mencakup 38 titik PJU di sepanjang jalan Desa Daditunggal. Seluruh kabel yang rusak, baik di dalam tiang maupun dalam rangkaian panel, telah diganti secara menyeluruh.

“Kami temukan banyak kabel yang putus akibat tertimpa pohon bambu. Ini menyebabkan korsleting dan padamnya lampu jalan di wilayah tersebut,” jelas Agung.

Proses perbaikan berlangsung selama tiga hari, yakni dari Minggu (13/7/2025) hingga Selasa (15/7/2025). Pada hari terakhir, PJU yang sebelumnya padam akhirnya kembali menyala dan menerangi jalan di kawasan Ploso.

Namun, Agung menyayangkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar. “Ketika bambu tumbuh liar dan berpotensi mengganggu kabel, tidak ada tindakan pencegahan dari warga. Tapi setelah korsleting terjadi dan lampu padam, baru muncul keluhan,” ujarnya.

Sebagai langkah preventif, Dishub Provinsi Jawa Timur juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait pentingnya menjaga lingkungan demi keselamatan bersama, terutama dalam hal menjaga area sekitar infrastruktur publik seperti PJU.

berat

KABAR Jombang

26/07/2025

25/07/2025

25/07/2025

24/07/2025

23/07/2025

23/07/2025

22/07/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category