01/09/2026
Setelah Muktamar, Kita Kembali Menjadi Saudara
Oleh: Edi Sriyanto
Muktamar telah usai.
Forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama itu telah mengambil keputusan penting bagi perjalanan jam'iyyah lima tahun ke depan. Kepemimpinan baru telah mendapatkan amanah. Perdebatan, perbedaan pandangan, dan dinamika yang mengiringi proses Muktamar semestinya perlahan kita letakkan kembali pada tempatnya.
Sebab ada satu hal yang jauh lebih besar daripada seluruh kontestasi itu: Nahdlatul Ulama.
Di sinilah barangkali kedewasaan kita sebagai warga NU sedang diuji.
Muktamar adalah ruang untuk berbeda pilihan. Di sana gagasan bertemu, harapan dipertarungkan, argumentasi disampaikan, dan setiap orang memiliki pandangan tentang arah terbaik bagi jam'iyyah. Itu semua merupakan bagian dari dinamika organisasi.
Tetapi Muktamar mempunyai batas.
Ketika keputusan telah ditetapkan, kontestasi seharusnya selesai. Yang kemudian dimulai adalah khidmah.
Kita tidak perlu menyeragamkan hati untuk menjaga persaudaraan. Tidak semua warga NU harus memiliki pandangan yang sama terhadap setiap keputusan organisasi. Tetapi kita harus memiliki kesadaran yang sama bahwa apa pun pandangan pribadi kita, NU adalah rumah bersama.
Ada kecenderungan yang perlu kita hindari dalam menyikapi suasana pasca-Muktamar: seolah-olah menerima keputusan organisasi berarti seluruh warga harus berhenti bertanya, berhenti mengkritik, atau membenarkan segala sesuatu.
Tidak demikian.
Menerima keputusan adalah sikap organisatoris.
Menghormati para ulama adalah sikap adab.
Sedangkan mengawasi, bertanya, dan memberikan kritik yang argumentatif adalah bagian dari tanggung jawab warga terhadap jam'iyyah.
Ketiganya dapat berjalan bersama.
Kita dapat menghormati keputusan Muktamar tanpa kehilangan daya kritis. Kita dapat berhusnuzan kepada para kiai tanpa meninggalkan tradisi tabayun. Kita dapat memberikan kesempatan kepada pemimpin baru untuk bekerja tanpa menyerahkan hak kita untuk mengingatkan.
Justru di situlah letak kematangan organisasi.
Loyalitas tidak identik dengan diam. Kritik tidak identik dengan pembangkangan.
Yang membedakan kritik dengan kegaduhan adalah niat, data, argumentasi, dan adab.
Karena itu, yang perlu kita lawan bukan perbedaan pendapat, melainkan fitnah. Bukan pertanyaan, melainkan tuduhan tanpa dasar. Bukan kritik, melainkan provokasi. Bukan kebebasan berbicara, melainkan penggunaan kebebasan untuk merusak ukhuwah.
Hari-hari ini, persoalan menjadi semakin rumit karena setiap orang dapat menjadi produsen informasi.
Satu potongan video dapat beredar tanpa konteks. Satu kalimat dapat dipisahkan dari keseluruhan pernyataan. Satu opini dapat disebarkan seolah-olah fakta. Bahkan sebuah dugaan, setelah berkali-kali dibagikan, terkadang diperlakukan seperti kebenaran.
Di sinilah tradisi tabayun menjadi semakin penting.
Warga NU tidak boleh mudah digerakkan oleh sesuatu hanya karena sesuatu itu viral.
Tidak semua yang ramai adalah benar.
Tidak semua yang sepi berarti salah.
Tidak semua kritik adalah kebencian.
Dan tidak semua pembelaan adalah kebenaran.
Sebelum membagikan sebuah informasi, kita patut bertanya: dari mana sumbernya, apakah konteksnya lengkap, apakah faktanya dapat diverifikasi, dan apa akibat jika informasi tersebut kita sebarkan?
Pertanyaan sederhana itu mungkin terlihat kecil.
Tetapi di tengah derasnya arus informasi, ia dapat menjadi penjaga ukhuwah.
Sebab terkadang sebuah perselisihan besar bermula dari sesuatu yang sangat kecil: sebuah unggahan yang dibagikan tanpa tabayun.
Husnuzan juga perlu ditempatkan secara tepat.
Berprasangka baik kepada para ulama bukan berarti menganggap semua persoalan pasti benar dan tidak boleh dibicarakan. Husnuzan adalah adab. Tabayun adalah metode. Kritik adalah bagian dari ikhtiar memperbaiki keadaan.
Ketiganya tidak perlu dipertentangkan.
Kita boleh berhusnuzan sekaligus memeriksa fakta.
Kita boleh menghormati keputusan sekaligus mengawal pelaksanaannya.
Kita boleh menghormati pemimpin sekaligus mengingatkannya.
Justru NU membutuhkan warga yang mampu menggabungkan adab dan keberanian berpikir.
Sebab jam'iyyah yang sehat bukan jam'iyyah yang tidak pernah dikritik.
Jam'iyyah yang sehat adalah jam'iyyah yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan persaudaraan, dan mampu memberikan kritik tanpa kehilangan adab.
Kini pertanyaan kita semestinya mulai bergeser.
Bukan lagi siapa yang menang.
Bukan lagi siapa yang kalah.
Bukan p**a siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apa yang akan dilakukan setelah amanah itu berada di tangan para pemimpin baru?
Apakah NU semakin dekat dengan umat?
Apakah pesantren semakin kuat?
Apakah kaderisasi semakin hidup?
Apakah pendidikan dan dakwah semakin berkembang?
Apakah pelayanan kepada masyarakat semakin nyata?
Apakah organisasi mampu menjaga marwahnya?
Dan yang tidak kalah penting: apakah NU mampu menjadi rumah yang cukup luas bagi seluruh warganya, termasuk mereka yang dalam proses Muktamar memiliki pandangan berbeda?
Di situlah keberhasilan kepemimpinan akan benar-benar diuji.
Sebab kemenangan dalam sebuah forum hanyalah awal dari amanah. Ukuran sesungguhnya bukan bagaimana seseorang mendapatkan kepercayaan, tetapi bagaimana kepercayaan itu dipertanggungjawabkan.
Jabatan dalam NU bukan piala.
Ia adalah amanah.
Dan amanah selalu memiliki konsekuensi pertanggungjawaban.
Muktamar berlangsung dalam hitungan hari.
Tetapi NU harus berjalan jauh melampaui lima tahun.
Karena itu, jangan sampai perbedaan yang seharusnya selesai di ruang Muktamar justru diwariskan kepada generasi berikutnya dalam bentuk permusuhan, saling curiga, dan pengelompokan yang tak kunjung selesai.
Anak-anak muda NU tidak membutuhkan warisan dendam politik.
Mereka membutuhkan teladan.
Teladan bahwa orang NU boleh berbeda pendapat tanpa harus bermusuhan.
Teladan bahwa perdebatan dapat berlangsung keras dalam forum, tetapi setelah keputusan diambil kita kembali duduk dalam satu barisan.
Teladan bahwa menghormati ulama tidak berarti kehilangan akal sehat.
Dan teladan bahwa kritik dapat disampaikan dengan keberanian sekaligus kesantunan.
Barangkali inilah salah satu makna penting dari tradisi panjang pesantren dan Nahdlatul Ulama: berbeda tanpa tercerai, kritis tanpa kehilangan adab, dan tunduk kepada keputusan bersama tanpa kehilangan tanggung jawab moral.
Kita boleh mempunyai pilihan.
Kita boleh mempunyai pertimbangan.
Kita boleh mempunyai catatan.
Bahkan kita boleh memiliki kritik terhadap proses maupun kebijakan yang kemudian lahir.
Tetapi jangan sampai semua itu membuat kita lupa kepada sesuatu yang lebih besar.
NU bukan milik satu figur.
NU bukan milik satu kelompok.
NU bukan milik satu periode kepengurusan.
Dan NU bukan p**a milik mereka yang paling keras bersuara di media sosial.
NU adalah amanah panjang yang diwariskan para muassis kepada generasi demi generasi.
Karena itu, setelah Muktamar, mari kita kembalikan energi kita kepada pekerjaan yang lebih penting.
Kembali mengurus jamaah.
Kembali menghidupkan majelis.
Kembali memperkuat pesantren.
Kembali membina kader.
Kembali melayani masyarakat.
Kembali menghidupkan lembaga dan badan otonom.
Dan kembali menghadirkan wajah NU yang teduh di tengah masyarakat.
Sebab umat tidak terlalu membutuhkan kita untuk terus berdebat tentang siapa yang seharusnya menang.
Umat lebih membutuhkan kita untuk hadir ketika mereka membutuhkan pertolongan.
Mungkin kita tidak selalu sepakat.
Itu tidak masalah.
Yang menjadi masalah adalah ketika ketidaksepakatan membuat kita kehilangan saudara.
Mungkin kita memiliki penilaian yang berbeda terhadap proses yang telah berlangsung.
Itu juga tidak harus menjadi persoalan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan penilaian berubah menjadi kebencian kepada sesama warga NU.
Maka setelah Muktamar ke-35, mari belajar meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.
Keputusan organisasi kita hormati.
Para ulama kita muliakan.
Pemimpin kita beri kesempatan untuk menjalankan amanah.
Kebijakan kita kawal.
Informasi kita tabayunkan.
Kritik kita sampaikan dengan adab.
Dan ukhuwah kita jaga.
Karena setelah semua nama disebut, semua suara dihitung, semua pilihan ditetapkan, dan semua jabatan dibagikan, pada akhirnya kita tetap akan kembali kepada satu identitas yang sama:
Nahdliyyin.
Muktamar boleh melahirkan pilihan yang berbeda.
Tetapi jangan biarkan perbedaan pilihan melahirkan jarak yang tidak perlu.
Kontestasi boleh selesai.
Perdebatan boleh kita akhiri.
Catatan boleh tetap kita simpan.
Kritik boleh terus kita sampaikan ketika diperlukan.
Namun khidmah harus berjalan.
Sebab NU tidak boleh berhenti hanya karena Muktamar telah selesai.
Justru setelah Muktamar, pekerjaan yang sesungguhnya dimulai.
Kita kembali ke desa-desa.
Kembali ke pesantren.
Kembali ke masjid dan majelis.
Kembali mendampingi umat.
Kembali membangun kader.
Kembali menjaga tradisi.
Kembali bekerja.
Dan yang paling penting:
kita kembali menjadi saudara.
Sebab boleh jadi kita berbeda dalam menentukan siapa yang layak memimpin.
Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal:
menjaga Nahdlatul Ulama agar tetap menjadi rumah besar yang teduh, beradab, kritis, dan bermanfaat bagi umat.
Siapa Kita?!