Info Gencil News

24/10/2025

Warga Sungai Kakap berhasil menggagalkan aksi pencurian pada Minggu malam (19/10/2025). Seorang remaja berusia 21 tahun berinisial SO tertangkap tangan saat masuk ke rumah kosong di Jalan Budi Utomo.

Pelaku yang sebelumnya sudah diintai warga ini diamankan tepat sebelum kabur. Pemilik rumah kemudian menemukan uang tunai sebesar Rp800 ribu yang hilang dan melapor ke Polsek Sungai Kakap.

Dari pemeriksaan, terungkap SO bukan pencuri pemula. Ia mengaku sudah beraksi sebanyak 19 kali, menyasar rumah kosong saat pemiliknya bekerja.

“Pelaku biasanya masuk dengan cara merusak lantai rumah melalui kolong, kemudian naik ke dalam rumah. Semua rumah yang jadi sasaran dalam keadaan kosong,” ujar Aiptu Ade, Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kubu Raya.

Kapolsek Sungai Kakap, IPDA Dolas, menyebut penyelidikan masih berlanjut untuk memastikan ada atau tidaknya jaringan pelaku lain di wilayah tersebut.

“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan pelaku memiliki jaringan atau rekan yang membantu dalam setiap aksinya,” jelasnya.

Selain itu, pihak kepolisian mengapresiasi respon cepat warga yang turut menjaga keamanan lingkungan mereka.

“Kami mengapresiasi tindakan cepat warga yang peduli terhadap keamanan. Mereka sangat membantu kepolisian dalam mewujudkan kondisi aman dan kondusif di lingkungan,” tambah Aiptu Ade.

Kapolsek IPDA Dolas juga menegaskan bahwa kolaborasi warga dan polisi adalah kunci dalam menjaga Harkamtibmas agar tetap stabil dan kondusif.

Bagaimana menurut kalian, apakah perlu ada peningkatan patroli kampung atau sistem ronda untuk mencegah kasus serupa? Silakan berbagi pandangan di kolom komentar.

, , , , , , ,

berita lengkap di Komentar

Sumber: Polsek Sungai Kakap, Polres Kubu Raya

24/10/2025

Kapal Feri Kapuas kembali beroperasi dan mulai melayani penyeberangan rute Bardan–Siantan pada Kamis, 23 Oktober 2025, setelah selesai menjalani perawatan tahunan (docking).

Pengoperasian kembali layanan ini disambut gembira masyarakat yang selama beberapa pekan harus memutar lewat Jembatan Kapuas I dan II untuk aktivitas harian.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, memastikan kapal sudah laik operasi.
“Mulai Kamis, 23 Oktober 2025, masyarakat sudah dapat kembali menggunakan feri penyeberangan Bardan–Siantan. Perawatan tahunan atau docking telah selesai dilakukan dan kapal siap beroperasi kembali,” ujarnya.

Feri Kapuas menjadi moda transportasi yang efisien bagi pekerja, pedagang, hingga pelajar yang membutuhkan rute cepat dan praktis. Selain menghemat waktu tempuh, keberadaan feri juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas menuju jembatan saat jam sibuk.

Selain berdampak pada mobilitas, pengoperasian kembali KMP Jembatan Kapuas juga membawa dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha kecil di sekitar dermaga, mulai dari pedagang kaki lima hingga jasa transportasi lokal.

Bagaimana menurut Anda, apakah layanan feri seperti ini perlu diperluas di masa mendatang?
Silakan tinggalkan pendapat di kolom komentar 👇




Berita lengkap di Kolom Komentar

📸 Prokopim Pemkot Pontianak

23/10/2025

Larangan impor baju bekas kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya akan menindak pelaku impor balpres dengan pidana penjara, tetapi juga menjatuhkan denda besar dan blacklist izin impor.

Kebijakan ini disebut sebagai langkah korektif agar negara tidak selalu menjadi pihak yang justru menanggung kerugian dari aktivitas ilegal tersebut.

Dalam pernyataannya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa praktik selama ini hanya menghukum pelaku dengan penjara sementara barang bukti dimusnahkan.

Hal itu dinilai ironis karena negara harus mengeluarkan biaya untuk pemusnahan sekaligus pembiayaan tahanan, tanpa ada kompensasi pendapatan balik ke kas negara.

Sanksi Tidak Lagi Hanya Pidana

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan para pelaku impor pakaian bekas yang masuk dalam kategori balpres.

Nama-nama importir ilegal ini, menurutnya, sudah ada di tangan aparat.

Larangan impor baju bekas kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya akan menindak pelaku

22/10/2025

Rp 20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS — Pemerintah Siapkan Anggaran 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan dana Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tak mampu.

"Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Fokus pada Kelompok Tidak Mampu

Kebijakan penghapusan tunggakan ini diharapkan dapat membantu peserta BPJS yang selama ini kesulitan melanjutkan keanggotaan karena beban iuran menumpuk. Pemerintah ingin memastikan akses layanan kesehatan tetap terjaga, terutama untuk mereka yang rentan secara ekonomi.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa alokasi dana besar ini harus disertai peningkatan tata kelola di BPJS Kesehatan agar tidak terjadi pemborosan.

BPJS Diminta Benahi Manajemen

Dalam keterangannya, Purbaya meminta BPJS Kesehatan memperbaiki manajemen internal, mulai dari efisiensi program hingga optimalisasi teknologi informasi.

"Harus ada perbaikan juga sedikit di sana... mereka sudah kemukakan ada banyak program-program mungkin dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit membeli alat-alat yang kemahalan dan kebanyakan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran akan membantu memastikan manfaat BPJS lebih tepat sasaran.

Dorong Integrasi IT dan Pemanfaatan AI

Purbaya juga menyinggung soal keberadaan lebih dari 200 pegawai IT di BPJS. Menurutnya, potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun sistem layanan kesehatan yang lebih modern.

"Saya juga minta mereka mengefektifkan IT... integrasikan seluruh IT di seluruh Indonesia dan pakai AI sehingga klaim-klaim yang nggak jelas kelihatan langsung terdeteksi," sambungnya.

Ia menargetkan dalam enam bulan ke depan, sistem baru ini mulai berjalan, sehingga dana pemerintah bisa digunakan dengan optimal.

Menuju Sistem Layanan Lebih Terpadu

Jika transformasi IT berhasil, Purbaya berharap Indonesia bisa memiliki sistem teknologi kesehatan yang menjadi salah satu terbesar dan terbaik di dunia. Dengan begitu, penghapusan tunggakan bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari pembenahan menyeluruh pada layanan BPJS.

Menurut Anda, apakah langkah penghapusan tunggakan ini sudah tepat dan mampu membantu masyarakat yang kesulitan iuran?
Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar 👇

, , , , , , ,

22/10/2025

Restorative justice di Mempawah kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah menyelesaikan perkara antara PT Central Kapuas Utama dan mantan karyawannya, Novi Syafriani, melalui jalur perdamaian non-litigasi.

Perkara yang berjalan sejak 2022 ini resmi dihentikan setelah kedua belah pihak sepakat berdamai, sehingga Novi kini dinyatakan bebas dan tidak lagi menjalani proses persidangan.

Dari Pelaporan hingga Proses Kejaksaan

Kasus bermula dari audit internal perusahaan pada pertengahan 2023, yang menemukan ketidaksesuaian antara pembayaran pelanggan dan dana yang masuk ke kas perusahaan. Nama Novi, yang saat itu bertugas sebagai sales, kemudian dikaitkan dengan temuan tersebut.

Karena upaya klarifikasi secara kekeluargaan tidak menemukan titik temu, perusahaan akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Kubu Raya. Novi kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dalam jabatan.

Kesempatan Memperbaiki Kesalahan

Saat proses penyidikan berjalan, komunikasi kembali terbuka. Novi menyampaikan permohonan maaf dan kesediaan mengganti kerugian. Pada 1 Oktober 2025, ia resmi mengajukan permohonan restorative justice ke Kejari Mempawah.

Pengakuan kesalahan, sikap kooperatif, serta itikad baik untuk bertanggung jawab menjadi pertimbangan jaksa dalam menilai layak tidaknya mekanisme ini diterapkan.

Di sisi lain, perusahaan melalui Direktur PT Central Kapuas Utama, Hendry Chairumin, menyatakan terbuka untuk damai. Namun ia menekankan bahwa inti masalah adalah kepercayaan.

“Masalah ini bukan semata-mata soal nominal uang, tapi soal tanggung jawab dan kepercayaan,” ujar Hendry kepada wartawan.

Mediasi dan Titik Damai

Setelah dilakukan proses mediasi formal, kedua pihak sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan. Kejari Mempawah kemudian mengusulkan restorative justice ke Kejaksaan Agung, dan permohonan tersebut disetujui.

Keputusan ini tidak hanya mengakhiri perkara, tetapi juga memulihkan relasi sosial yang sempat renggang akibat proses hukum.

Dalam keterangannya, Novi mengungkapkan rasa syukur karena mendapat kesempatan kedua.

“Alhamdulillah sudah bertemu dan sepakat berdamai. Saya berterima kasih karena diberi kesempatan memperbaiki kesalahan,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Kasus ini menjadi contoh bahwa keadilan restoratif bukan sekadar mekanisme hukum, tetapi ruang pemulihan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini dinilai semakin relevan di tengah upaya humanisasi hukum, terutama untuk perkara-perkara yang masih memungkinkan penyelesaian damai.

Menurut Anda, apakah restorative justice seperti ini sudah tepat dan perlu diperluas untuk kasus serupa lainnya?
Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar 👇

LINK LENGKAP DI KOMENTAR

, , , , , , ,

22/10/2025

Restorative justice di Mempawah menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah resmi menyelesaikan perkara penggelapan antara PT Central Kapuas Utama dan mantan karyawan mereka, Novi Syafriani.

Kasus yang sebelumnya bergulir sejak 2022 ini akhirnya menemukan titik damai setelah kedua belah pihak sepakat menempuh penyelesaian non-litigasi. Dengan kesepakatan tersebut, Novi kini dinyatakan bebas dan tidak lagi menjalani proses persidangan.

Putusan ini sekaligus menjadi contoh bagaimana pendekatan keadilan restoratif terus berkembang di Indonesia, bukan sekadar menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan hubungan kepercayaan yang sempat retak antara pelaku dan pihak perusahaan.

Restorative Justice di Mempawah: Dari Pelaporan ke Kepolisian hingga Permohonan Damai

Kasus ini bermula ketika PT Central Kapuas Utama melakukan audit internal pada pertengahan 2023.

Restorative justice di Mempawah menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah resmi menyelesaikan perkara penggelapan antara PT Central

22/10/2025

Nomor WhatsApp Bahasan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Insiden ini menimpa Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, yang mengetahui bahwa akun WhatsApp pribadinya digunakan untuk mengirim pesan permintaan uang kepada sejumlah kontak di ponselnya.

Pelaku secara sengaja menyamar dan memanfaatkan identitas beliau untuk melakukan penipuan dengan modus pinjam dana dalam nominal tertentu.

“Saya pastikan itu bukan saya. Nomor WhatsApp saya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya imbau kepada semua pihak yang menerima pesan serupa untuk tidak menanggapi, apalagi mengirimkan uang,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Ia menjelaskan, dugaan awal peretasan bermula ketika akun WhatsApp miliknya tiba-tiba tidak dapat diakses. Tak lama kemudian, beberapa rekan kerja dan kenalan mengabarkan menerima pesan mencurigakan dari nomornya.

Nomor WhatsApp Bahasan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Insiden ini menimpa Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, yang mengetahui bahwa akun

22/10/2025

Jadwal Kapal Pontianak Jakarta November 2025 menjadi perhatian banyak calon penumpang, khususnya mereka yang merencanakan perjalanan akhir tahun dari Kalimantan Barat menuju Ibu Kota melalui jalur laut.

Rute ini tetap menjadi salah satu pilihan utama masyarakat karena biaya yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat, serta jadwal keberangkatan yang stabil dari Pelabuhan Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Jadwal Kapal Pontianak Jakarta November 2025 menjadi perhatian banyak calon penumpang, khususnya mereka yang merencanakan perjalanan akhir tahun dari

21/10/2025

WA Wakil Wali Kota Pontianak Diretas — Modus Pinjam Uang Mengatasnamakan Pejabat

Nomor WhatsApp milik Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menjadi korban peretasan dan digunakan pelaku untuk mengirim pesan permintaan pinjaman uang kepada sejumlah kontak di ponselnya.

Pesan yang dikirim pelaku berisi permintaan saldo hingga Rp10 juta dengan dalih akan dikembalikan pada malam hari. Gaya bahasanya dibuat seolah-olah Bahasan benar-benar meminta bantuan pribadi kepada kenalannya.

“Assalamu’alaikum, di rekening ada saldo 10 juta gak? Bisa pinjam dulu, nanti malam saya balikin,” demikian isi salah satu pesan yang beredar.

Bahasan Klarifikasi: Bukan dari Saya

Mengetahui adanya penyalahgunaan akun tersebut, Bahasan segera memberikan penjelasan resmi dan meminta masyarakat untuk tidak merespons pesan apa pun yang mengatasnamakan dirinya.

“Saya pastikan itu bukan saya. Nomor WhatsApp saya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya imbau kepada semua pihak yang menerima pesan serupa untuk tidak menanggapi, apalagi mengirimkan uang,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, ia tiba-tiba kehilangan akses ke akun WhatsApp dan baru mengetahui ada aktivitas mencurigakan setelah beberapa rekan menghubungi untuk memastikan kebenaran pesan tersebut.

Modus Penipuan Semakin Marak

Bahasan menjelaskan, dugaan awal peretasan muncul begitu ia keluar dari aplikasi WA tanpa sebab yang jelas. Tak lama kemudian, pelaku mulai menghubungi kontak yang tersimpan di ponselnya.

“Saya langsung kehilangan akses ke akun WhatsApp. Setelah dicek, ternyata pelaku sudah mengirim pesan ke beberapa orang. Untungnya, teman-teman cepat tanggap dan langsung mengkonfirmasi,” katanya.

Edukasi Publik: Waspada Sebelum Terlambat

Melalui kejadian ini, Bahasan berharap masyarakat lebih kritis terhadap pesan-pesan mendadak yang meminta uang, bahkan ketika nomor pengirimnya tampak dikenal.

“Jangan mudah percaya dengan pesan yang meminta uang, meskipun datang dari nomor orang yang kita kenal. Selalu pastikan kebenarannya melalui panggilan langsung atau pertemuan tatap muka,” pesannya.

Menurut Anda, apakah perlu ada penindakan hukum yang lebih tegas terkait peretasan akun pejabat atau publik figur seperti ini?
Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar 👇

, , , , , , ,

21/10/2025

Dana Daerah Nganggur Rp 234 Triliun, Purbaya Tegur Pemda Lambat Belanja!

Realisasi belanja APBD hingga kuartal III-2025 masih tergolong lambat. Akibatnya, sebanyak 15 pemerintah daerah (Pemda) tercatat memiliki simpanan dana tertinggi di perbankan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, total dana yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.

“Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” tegas Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi di Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru Rp 712,8 triliun atau 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun — lebih rendah 13,1% dibanding tahun lalu.

📉 Belanja modal turun tajam hingga 31% menjadi Rp 58,2 triliun, sementara belanja barang dan jasa turun 10,5% dan belanja lainnya anjlok 27,5%.

“Perputaran ekonomi daerah jadi melambat. Uang jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” ujar Purbaya.

🏦 15 Pemda dengan Simpanan Dana Tertinggi

Provinsi DKI Jakarta – Rp 14,6 triliun

Provinsi Jawa Timur – Rp 6,8 triliun

Kota Banjarbaru – Rp 5,1 triliun

Provinsi Kalimantan Utara – Rp 4,7 triliun

Provinsi Jawa Barat – Rp 4,1 triliun

Kabupaten Bojonegoro – Rp 3,6 triliun

Kabupaten Kutai Barat – Rp 3,2 triliun

Provinsi Sumatera Utara – Rp 3,1 triliun

Kabupaten Kepulauan Talaud – Rp 2,6 triliun

Kabupaten Mimika – Rp 2,4 triliun

Kabupaten Badung – Rp 2,2 triliun

Kabupaten Tanah Bumbu – Rp 2,11 triliun

Provinsi Bangka Belitung – Rp 2,10 triliun

Provinsi Jawa Tengah – Rp 1,9 triliun

Kabupaten Balangan – Rp 1,8 triliun

⚠️ Peringatan Keras dari Menkeu

Purbaya menegaskan agar Pemda mempercepat belanja produktif, tidak menunggu akhir tahun, dan menjaga tata kelola serta integritas.

“Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama,” pungkasnya.

21/10/2025

Purbaya Tegaskan Hubungannya dengan Luhut Baik-Baik Saja: “Nggak Ada Masalah!”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu keretakan hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Pernyataan ini muncul setelah keduanya terlihat tak saling menyapa saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Namun Purbaya menampik kabar tersebut, menyebut posisi kursi mereka yang berjauhan jadi alasan sederhana.

“Kan jauh, masa saya teriak ‘Pak Luhut, Pak Luhut!’ dari seberang kursi,” ujarnya sambil tersenyum. 😄

⚖️ Soal Family Office & Utang Whoosh: Beda Pandangan, Tapi Satu Tujuan

Isu hubungan “dingin” antara keduanya bermula dari beda pandangan soal proyek Family Office dan utang Kereta Cepat Whoosh.

Purbaya menegaskan tidak akan menggunakan APBN untuk mendirikan Family Office.

“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja. Saya nggak akan alihkan anggaran ke sana,” ujarnya.

Sementara Luhut menyebut Family Office justru untuk menarik investasi swasta, bukan dana APBN.

“Family Office itu nggak ada urusannya sama APBN. Siapa yang minta APBN?” katanya.

Soal utang proyek Kereta Cepat Whoosh, Purbaya menilai pembayaran sebaiknya diambil dari dividen BUMN melalui Danantara, bukan APBN.
Luhut pun sependapat: utang itu hanya tinggal restrukturisasi, tanpa melibatkan APBN.

“China sudah setuju restrukturisasi. Tinggal menunggu Keppres keluar,” ujar Luhut optimistis.

Meski beda pandangan, keduanya sepakat satu hal: pemerintah harus kompak dan transparan dalam mengelola investasi nasional. 🇮🇩

, , , , , , , , ,

21/10/2025

Insiden Rainbow Slide di Ketapang Polisi Mulai Penyelidikan, Tanggung Jawab Diusut
Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris melalui Kasi Humas IPTU Niptah Alimudin mengatakan, penyelidikan langsung dilakukan sejak malam kejadian. Polisi telah mengamankan area wahana dan memanggil sejumlah pihak.

“Langkah-langkah yang kami ambil antara lain mengamankan lokasi kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta memanggil penanggung jawab wahana permainan dan saksi-saksi yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan,” ujar IPTU Niptah

Seiring proses penyelidikan, wahana rainbow slide ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan bukan hanya sebagai bagian dari prosedur teknis, tetapi juga untuk memastikan tidak ada korban tambahan.

Dugaan Kelalaian dan Standar Keamanan Wahana
Salah satu fokus pemeriksaan adalah soal standar keamanan wahana permainan anak. Apakah pengecekan rutin dilakukan? Apakah ketentuan teknis instalasi dipenuhi? Dan siapa pihak yang paling bertanggung jawab?

Polisi masih mendalami penyebab ambruknya perosotan pelangi itu, apakah karena kesalahan teknis pemasangan, kelebihan beban, atau material yang tidak layak digunakan.

Respons masyarakat di sekitar lokasi memperlihatkan kekhawatiran yang sama: jangan sampai insiden seperti ini terulang.

“Penutupan dilakukan karena masih dalam proses olah TKP serta adanya kerusakan pada sarana permainan. Kami juga terus mendalami penyebab pasti ambruknya wahana,” terang IPTU Niptah Alimudin

selegkapnya di komentar