larnews.co.id

28/06/2026

🔥 BURSA 10 KADIS INDRAMAYU MEMANAS !!
FORMASI KARTU Tantang Lucky Hakim Buka Semua Kartu Seleksi

LARNEWS.CO.ID | Indramayu – Bursa pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu menjadi sorotan publik. Di tengah pelaksanaan manajemen talenta dan uji kompetensi yang diklaim menerapkan sistem merit, muncul berbagai spekulasi mengenai transparansi proses seleksi.

Perhatian publik menguat setelah beredarnya informasi bahwa dua ASN asal Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai dan Uus Sudrajat, ikut dalam seleksi terbuka tersebut. Keikutsertaan ASN dari luar daerah memang dimungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, munculnya kabar mengenai proyeksi penempatan sejumlah nama sebelum seluruh tahapan seleksi selesai memunculkan pertanyaan masyarakat tentang objektivitas proses.

Ketua FORMASI KARTU (Forum Masyarakat Indramayu Kawal Aspirasi Sampai Tuntas), Taufiqurrahman Kurdi, menilai situasi ini menjadi ujian bagi komitmen reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan Bupati Indramayu Lucky Hakim.

«"Kami tidak mempersoalkan siapa pesertanya, baik dari Indramayu maupun luar daerah. Yang kami tuntut adalah keterbukaan proses. Jika seleksi benar-benar berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak, maka pemerintah tidak perlu takut membuka mekanisme penilaian kepada publik," tegas Taufiqurrahman.»

Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui transparansi. Sebaliknya, minimnya informasi resmi justru memicu spekulasi yang berpotensi merusak citra pemerintahan.

FORMASI KARTU menegaskan jabatan kepala dinas merupakan posisi strategis yang mengelola pelayanan publik dan anggaran daerah sehingga harus diisi oleh ASN terbaik melalui proses yang objektif.

«"Jabatan publik bukan hadiah politik ataupun ruang kepentingan kelompok tertentu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pejabat yang lahir dari kompetisi yang sehat dan profesional. Jangan sampai sistem merit kehilangan maknanya karena proses yang tidak transparan," ujarnya.»

FORMASI KARTU juga meminta Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring terhadap proses pengisian jabatan sebagai langkah pencegahan agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.

«"Kami meminta Kejaksaan dan KPK ikut memonitor proses ini agar bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Jika ada pihak yang memiliki bukti mengenai dugaan penyimpangan, termasuk dugaan transaksi jabatan, silakan disampaikan melalui mekanisme hukum agar dapat diperiksa secara profesional," kata Taufiqurrahman.»

Ia menegaskan permintaan tersebut bukan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar proses seleksi tetap berada pada koridor hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

FORMASI KARTU juga mendesak Bupati Lucky Hakim agar segera memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat.

«"Bupati harus menjadi pihak pertama yang memastikan proses ini bersih. Cara menghentikan polemik adalah membuka seluruh tahapan seleksi secara transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang bersih tidak cukup dibangun dengan slogan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata," tegasnya.»

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu menyatakan seluruh tahapan uji kompetensi telah dilaksanakan sesuai regulasi dan seluruh peserta, baik internal maupun eksternal, mengikuti mekanisme yang sama. Pemerintah juga membantah isu yang mengaitkan proses tersebut dengan penentuan jabatan Sekretaris Daerah.

Meski demikian, FORMASI KARTU memastikan akan terus mengawal proses pengisian 10 jabatan strategis tersebut hingga selesai.

«"Kami akan mengawal sampai tuntas. Siapa pun yang terpilih harus benar-benar merupakan hasil proses yang objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah," pungkas Taufiqurrahman Kurdi.»

30/05/2026

LARNEWS.CO.ID

Taufiqurrahman Kurdi Bongkar Fakta SPI Indramayu Masih “Rentan”, Lucky Hakim Dituding Sibuk Bangun Pencitraan Birokrasi

Di tengah gencarnya slogan reformasi birokrasi dan kampanye anti korupsi Pemerintah Kabupaten Indramayu, fakta terbaru hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) justru memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat:
Benarkah birokrasi Indramayu sudah bersih, atau hanya terlihat bersih di atas laporan?

Ketua FORMASI KARTU sekaligus pimpinan LARNEWS.CO.ID, Taufiqurrahman Kurdi, secara terbuka menyoroti hasil penilaian integritas Pemerintah Kabupaten Indramayu yang hingga tahun 2026 masih berada dalam kategori “Rentan” menurut klasifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data SPI menunjukkan:

- Tahun 2025: skor SPI Kabupaten Indramayu berada di angka 70,63
- Tahun 2026: naik tipis menjadi 70,93

Namun kenaikan tersebut belum mampu mengangkat status integritas birokrasi Indramayu keluar dari kategori “Rentan”.

Klasifikasi SPI KPK:

- 78–100 : Terjaga
- 73–77,9 : Waspada
- Di bawah 73 : Rentan

Ironisnya, di saat SPI masih rentan, Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Lucky Hakim justru terus membanggakan capaian MCP KPK (Monitoring Center for Prevention) sebesar 85,57 persen serta menggencarkan target predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).

Bagi Taufiqurrahman Kurdi, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya jurang antara laporan administratif dan realita birokrasi di lapangan.

«“MCP tinggi tapi SPI masih rentan. Ini tamparan keras untuk pemerintahan Lucky Hakim. Artinya masyarakat dan lingkungan birokrasi sendiri belum sepenuhnya percaya terhadap integritas tata kelola pemerintahan,” tegasnya.»

Menurutnya, publik tidak lagi mudah percaya dengan slogan reformasi birokrasi dan seremoni anti korupsi.

«“Rakyat hari ini melihat kenyataan, bukan baliho dan pidato. Mereka melihat pelayanan masih dikeluhkan, transparansi anggaran dipertanyakan, dugaan permainan proyek masih jadi bisik-bisik publik, dan pengawasan internal dianggap belum maksimal,” katanya.»

Ia bahkan menuding pemerintahan Lucky Hakim terlalu sibuk membangun citra politik dibanding membenahi akar persoalan birokrasi.

«“Jangan sampai Indramayu hanya dipoles agar terlihat bersih di mata pusat dan media sosial, sementara di bawah praktik-praktik lama masih hidup,” ujarnya tajam.»

Sorotan terhadap Pemkab Indramayu semakin kuat karena posisi SPI Indramayu disebut masih berada di papan tengah Jawa Barat dan belum mampu masuk kategori aman atau terjaga.

Dalam evaluasi KPK sendiri, sejumlah sektor yang dinilai rawan meliputi:

- pengadaan barang dan jasa,
- pengelolaan anggaran,
- pelayanan publik,
- manajemen ASN,
- hingga pengawasan internal pemerintahan.

Meski Pemkab Indramayu mengklaim peningkatan SPI 2026 didorong transparansi anggaran dan perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, Taufiqurrahman Kurdi menilai kenaikan 0,3 poin belum cukup membuktikan adanya reformasi besar.

«“Naik sedikit bukan berarti persoalan selesai. Faktanya statusnya masih rentan. Itu yang harus dijawab Lucky Hakim kepada masyarakat,” katanya.»

Ia juga mempertanyakan ambisi besar Pemkab Indramayu mengejar predikat WBK di tengah kondisi integritas yang masih dinilai rawan.

«“Bagaimana bisa bicara Wilayah Bebas dari Korupsi kalau skor integritasnya sendiri belum aman? Jangan sampai WBK hanya jadi alat pencitraan birokrasi,” tegasnya lagi.»

Kini publik mulai bertanya:
Apakah Indramayu benar-benar sedang dibersihkan dari praktik-praktik lama, atau hanya sedang dipoles agar terlihat bersih?

Pertanyaan itu kini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Lucky Hakim. Sebab di balik tingginya angka MCP dan slogan reformasi birokrasi, fakta yang sulit dibantah tetap ada:
SPI Kabupaten Indramayu tahun 2026 masih masuk kategori “Rentan”.

27/05/2026

LARNEWS.CO.ID
“SURAT TERBUKA UNTUK KPK RI”
Taufiqurrahman Kurdi Soroti Banyaknya Dugaan Korupsi di Pemkab Indramayu, Minta KPK Turun Tangan
INDRAMAYU – Ketua FORMASI KARTU, Taufiqurrahman Kurdi, melayangkan surat terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait maraknya dugaan tindak pidana korupsi yang disebut terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Dalam surat terbukanya, Taufiqurrahman Kurdi meminta KPK RI tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan dugaan korupsi yang belakangan mencuat di Kabupaten Indramayu, mulai dari dugaan penyimpangan anggaran, proyek infrastruktur, hingga pengelolaan keuangan daerah yang dinilai sarat persoalan hukum.
“Kami meminta KPK RI segera turun langsung ke Indramayu. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum karena terlalu banyak dugaan korupsi yang terkesan dibiarkan,” tegas Taufiqurrahman Kurdi dalam surat terbukanya.
Ia menilai kondisi birokrasi di Kabupaten Indramayu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, sejumlah kasus yang telah masuk ke ranah penyidikan menjadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi bukan lagi isu liar, melainkan persoalan serius yang harus dibongkar secara menyeluruh.
Beberapa kasus yang menjadi sorotan publik di antaranya dugaan korupsi pengelolaan bantuan PKBM yang telah menyeret seorang ASN aktif sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Indramayu. Selain itu, dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Indramayu juga hingga kini masih terus berjalan di tahap penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tak hanya itu, isu dugaan pengaturan proyek dan permainan lelang di lingkungan Pemkab Indramayu juga mulai ramai diperbincangkan publik.
Menurut Taufiqurrahman Kurdi, banyaknya persoalan hukum yang mencuat menunjukkan perlunya supervisi langsung dari KPK RI agar penanganan perkara berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. KPK harus hadir menyelamatkan uang rakyat Indramayu,” ujarnya.
Dalam surat terbuka tersebut, FORMASI KARTU juga mendesak audit menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis, penggunaan APBD, serta dugaan praktik mafia anggaran yang disebut telah merugikan masyarakat.
Tak hanya soal dugaan korupsi anggaran, kecurigaan publik juga disebut semakin kuat akibat banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (PLT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Bahkan, sejumlah posisi strategis di tingkat SKPD yang seharusnya diisi pejabat definitif justru dipegang oleh pejabat berstatus PLT, termasuk posisi yang berkaitan dengan jabatan eselon 2 dan eselon 3.
Menurut Taufiqurrahman Kurdi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat karena dikhawatirkan membuka ruang praktik kepentingan, ketidakstabilan birokrasi, hingga dugaan pengondisian kekuasaan di internal pemerintahan.
“Publik berhak curiga ketika terlalu banyak jabatan strategis diisi PLT. Ini bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi menyangkut transparansi, independensi birokrasi, dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran daerah,” katanya.
Ia juga menilai sistem PLT berkepanjangan berpotensi membuat birokrasi tidak sehat karena pejabat yang tidak definitif dianggap lebih rentan terhadap tekanan kekuasaan dan kepentingan tertentu.
“Kalau birokrasi diisi terlalu banyak PLT, publik tentu bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di internal Pemkab Indramayu?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa gerakan masyarakat sipil akan terus mengawal berbagai dugaan korupsi di Kabupaten Indramayu sampai ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
“Indramayu bukan ladang bancakan. Anggaran daerah adalah hak rakyat, bukan untuk dipermainkan oleh oknum-oknum yang haus kekuasaan dan keuntungan pribadi,” tulisnya dengan nada keras.
Di akhir suratnya, Taufiqurrahman Kurdi meminta KPK RI segera membuka posko pengaduan khusus di Indramayu agar masyarakat lebih berani melaporkan dugaan praktik korupsi yang selama ini diduga terjadi secara sistematis.

27/04/2026

Lihat postingan LAR_News.co.id.

27/04/2026

LARNEWS.CO.ID
SUARA DAERAH, INFORMASI NYATA
DARI INDRAMAYU UNTUK INDONESIA!!!

27/04/2026

Profil Media LARNEWS.CO.ID
LARNEWS.CO.ID hadir sebagai media online yang mengusung semangat keterbukaan informasi, keberanian menyuarakan fakta, serta komitmen terhadap kepentingan publik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, LARNEWS.CO.ID berdiri sebagai ruang pemberitaan yang mengedepankan akurasi, independensi, dan keberimbangan.
Didirikan dengan tujuan menjadi jembatan antara masyarakat dan informasi yang terpercaya, LARNEWS.CO.ID fokus pada pemberitaan lokal, regional, nasional, hingga isu sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kami percaya bahwa berita bukan sekadar informasi, tetapi juga alat kontrol sosial, edukasi publik, dan penggerak perubahan.
Dengan slogan “Cepat, Tajam, dan Terpercaya”, LARNEWS.CO.ID berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, kritis, dan berimbang. Setiap informasi yang dipublikasikan melalui proses verifikasi dan kajian jurnalistik agar tetap menjaga integritas media.
LARNEWS.CO.ID juga membuka ruang bagi aspirasi masyarakat, khususnya dalam mengawal isu-isu publik, kebijakan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kami hadir bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan.
Berbasis di Indonesia dan tumbuh dari semangat jurnalisme independen, LARNEWS.CO.ID terus berkembang menjadi media yang adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip dasar pers yang profesional dan bertanggung jawab.
Kami percaya, suara rakyat adalah kekuatan, dan berita yang benar adalah pondasi perubahan.
LARNEWS.CO.ID — Suara Fakta, Pilar Informasi Publik.

27/04/2026