Tribun Solo, Jalan Adi Soemarmo 355 A, Karanganyar (2025)

12/08/2025

Hakim MK Sebut jadi Guru Itu Lebih Berat dari Dosen: di PAUD Nyebokin Murid

------------------------------------------------------------------------------

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan bahwa tugas seorang guru lebih berat dibandingkan dosen.

Bahkan, menurutnya, guru terutama di tingkat pendidikan usia dini terkadang harus menjalankan tugas di luar akademik, seperti menceboki murid, sesuatu yang tentu tidak dialami dosen.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menanggapi keterangan H. Biyanto, Staf Ahli Bidang Regulasi dan Antar Lembaga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam sidang gugatan batas usia pensiun guru di MK, Selasa (12/8/2025).

Sidang tersebut digelar untuk menanggapi gugatan dari Sri Hartono, seorang guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 15 Semarang, yang mempermasalahkan perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen.

Dalam keterangannya, Biyanto menyebut bahwa beban kerja dosen lebih berat daripada guru. Namun, Arief Hidayat membantah pernyataan tersebut.

“Guru mendidik sejak awal, apalagi guru PAUD, ngajari termasuk nyewoki, nyebokin. Itu lebih berat daripada dosen. Kalau dosen masa nyebokin segala, kacau balau nanti,” ujar Arief di ruang sidang MK.

Arief yang telah berprofesi sebagai dosen selama 40 tahun menyebut, tidak ada kewajiban bagi dosen untuk memastikan mahasiswa memahami materi secara utuh, karena tanggung jawab belajar berada pada mahasiswa sendiri.

Ia menyebut adanya “paradoks” dalam kebijakan usia pensiun yang berlaku saat ini: dosen yang dinilai memiliki beban kerja lebih berat justru bisa pensiun pada usia 65 tahun, bahkan 70 tahun untuk guru besar yang masih produktif.

Sementara guru, yang seringkali berperan sebagai pengasuh sekaligus pendidik, justru wajib pensiun di usia 60 tahun.

“Kan sebetulnya, kenapa yang lebih berat malah boleh sampai di usia yang lebih tinggi? Sedangkan ini yang hanya pendidikan kok enggak boleh? Itu kan paradoks,” tambah Arief.

Kredit Foto : HO via Tribun Meda

12/08/2025

Diisukan Renggang dengan AHY Gara-gara Tak Salaman, Gibran Jawab Pakai Video TikTok

-----------------------------------------------------------------------------

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memamerkan momen kebersamaannya dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat.

Unggahan ini muncul di tengah ramainya perbincangan di media sosial mengenai isu Gibran tidak menyalami sejumlah menteri saat menghadiri upacara tersebut.

“Menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat,” tulis Gibran melalui akun Instagram dan TikTok pribadinya, Senin (10/8/2025).

Dalam video yang dibagikannya, Gibran terlihat berinteraksi hangat dengan sejumlah pejabat negara. Ia tampak bersalaman dan berbincang dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, serta Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menariknya, dalam video kebersamaan dengan AHY, Gibran menyisipkan lagu “Happy Birthday”, yang menambah nuansa hangat dan akrab antara keduanya.

Tak hanya itu, Wapres Gibran juga memperlihatkan kehadiran tokoh-tokoh lain seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BP2MI Abdul Kadir Karding, hingga Ketua DPR Puan Maharani.

Sementara itu, AHY juga turut mengunggah video pertemuannya dengan Gibran di lokasi acara.

Dalam video tersebut, keduanya tampak saling memberi gestur salam dengan tangan tertangkup, memperlihatkan sikap saling menghormati.

Unggahan Gibran dan para menteri ini dinilai sebagai respons halus dan diplomatis untuk meredam isu yang beredar.

Kredit Foto : Irwan Rismawan/Tribunnews

12/08/2025

Dr Tifa Ancam Bawa Kasus Ijazah Jokowi ke Sidang Umum PBB : Internasional Sudah Pantau

12/08/2025

Bupati Pati Sudewo Dapat Teguran dari Presiden Prabowo, Ini Soal PBB yang Naik 250 Persen

------------------------------------------------------------------

Ketua Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bupati Pati, Sudewo, membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kebijakan itu sebelumnya menuai polemik lantaran Sudewo menantang warga yang menolak kenaikan tersebut untuk mengerahkan massa besar dan mendemo dirinya.

"Ini harus disampaikan ke bupati (Bupati Pati, Sudewo—Red) untuk membatalkan kebijakan itu di tengah kondisi masyarakat sekarang yang memang butuh perhatian lebih," kata Sudaryono, yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian, dikutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (10/8).

Sudaryono juga menyampaikan perintah Prabowo kepada Bupati Pati untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain, seperti investasi.

Dia mengklaim, Sudewo langsung melaksanakan arahan tersebut.

"Alhamdulillah, bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel," ujarnya.

Sudaryono mengajak warga Pati menjaga kondusivitas menjelang peringatan HUT Ke-80 RI, pada 17 Agustus.

"Yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun," kata dia.

Kebijakan Bupati Pati yang akan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen menuai protes dari masyarakat.

Kebijakan kenaikan PBB ini menuai kritik karena dianggap membebani warga, terutama kalangan petani dan pelaku usaha kecil.

Setelah diprotes oleh warga, ia menyatakan tak akan mengubah keputusannya dan menantang warga mendemo dirinya.

Alasannya, karena tarif PBB-P2 ini perlu kenaikan setelah 14 tahun tak berubah.

Tujuannya, menurut Sudweo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Sumber: TribunJateng

12/08/2025

Ratusan siswa di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, mengalami keracunan makanan, Senin (11/8/2025) malam.

Diduga, menu MBG yang mereka makan pada pagi harinya, jadi pemicu.

Korban dilaporkan ada 251 orang, termasuk beberapa orang guru.

Dalam laporan sementara, 94 orang korban dari SMPN 1 Gemolong, 61 orang di SMPN 2 Gemolong, serta 1 siswa di SMPN 3 Gemolong.

Selain itu ada 66 orang di SDN Gemolong, 26 orang di SDN 4 Gemolong, serta satu orang di SDN 3 Gemolong.

Faqih (15) menceritakan MBG ia santap di sekolah pukul 09.00 WIB.

Menu yang disediakan saat itu, yakni nasi kuning, telur suwir, orek tempe, timun, hingga susu kotak.

"Yang saya makan, nasi kuning itu sampai habis, apel, orek telur, sama susu, kalau timun sama selada sudah bolong-bolong hitam, tidak saya makan," ujarnya kepada TribunSolo.com, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, nasi kuningnya terasa asin.

Selain itu, telur suwir yang disajikan juga terasa amis.

Setelah maghrib, ia mulai merasakan mual, namun ia abaikan.

Tapi satu jam kemudian, Faqih tiba-tiba merasakan mual dan nyeri hebat di perutnya.

Ia langsung mengalami diare.

"Habis itu sudah tidak bisa tidur, sampai jam 02.00 WIB, tidur sebentar, subuh bangun lagi, bangun ke kamar mandi, tidur lagi, bangunnya sampai kesiangan,"

Ia menambahkan pada saat bangun pagi tersebut, badannya terasa tidak enak, dan mengalami pusing hingga lemas karena harus bolak-balik ke kamar mandi.

12/08/2025

Pengakuan Siswa di Sragen yang Diduga Keracunan Setelah Makan MBG: Rasa Nasi Kuning Asin, Telur Amis

12/08/2025

Ratusan Siswa di Sragen Mual dan Muntah Setelah Menyantap MBG, Diduga Keracunan

12/08/2025

KISAH MODEL AYU AULIA SEMPAT MURTAD, KINI UCAPKAN SYAHADAT LAGI

-------------------------------------------------------------

Setelah sempat meninggalkan lslam, model Ayu Aulia akhirnya kembali memeluk agama yang pernah diyakininya.

Kabar ini ia umumkan sendiri melalui unggahan di Instagram, yang sontak mengundang perhatian warganet.

Ayu mengunggah momen saat mengucapkan dua kali masyahadat di laman Instagram-nya, Senin, 11 Agustus 2025.

Dengan mengenakan hijab, dia melafazkan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad utusan Allah SWT.

“Asyhadu allaa ilaaha illallaah”: yang artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah”. “Wa asyhadu anna Muhammadar rasuulullah”: yang artinya: “Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah,” demikian caption video postingannya.

Model kelahiran Bogor, 5 Februari 1993 ini mengakui sempat mempelajari agama lain sebelum akhirnya kembali terpanggil menjadi mualaf.

“Iya gitu kak, sempat mendalami agama lain berapa tahun belakangan tapi Alhamdulillah kembali ke asal. Allah masih sayang,” tulisnya menjawab komentar warganet yang penasaran.

12/08/2025

Sidang Gugatan Terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Cs Malah Mangkir Lagi

------------------------------------------------------------------------------

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan perdata yang dilayangkan Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Paiman Raharjo, melawan Roy Suryo dan kawan-kawannya terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Adapun pada persidangan hari ini, Selasa (12/8/2025) memanggil kembali para tergugat yakni Pakar Telematika Roy Suryo, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana, Dokter, ilmuwan, penulis, dan aktivis kesehatan Tifauzua Tyassuma, Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Kurnia Tri Royani, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, Bambang Suryadi Bitor dan Hermanto.

Sementara itu turut tergugat Kepolisian Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal Umum, Jokowi dan Rektor Universitas Gadjah Mada.

Di persidangan mayoritas para tergugat tak hadir. Tergugat hanya dihadiri Hermanto dan turut tergugat oleh pihak UGM.

Mangkir dalam Bahasa Indonesia merujuk pada tindakan tidak hadir atau absen dari suatu kewajiban tanpa alasan yang sah atau tanpa pemberitahuan.

Kuasa hukum Paiman Raharjo, Farhat Abbas mengatakan bahwa mayoritas para tergugat memang secara terus terang tak ingin hadir di persidangan.

"Yang Mulia mereka itu hampir setiap hari kami bertemu dengan nama tim pembela ulama dan aktivis. Memang mereka itu sudah terang-terangan ngomong sama kita, tidak mau hadir karena mungkin ini menyebutkan kepentingan nama Pak Jokowi," kata Farhat Abbas di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurutnya alamat para tergugat untuk dikirimi surat pemanggilan dari pengadilan sudah benar.

"Padahal secara jelas dan nyata, baik kalau mereka pergi ke tv dapat bayaran luar biasa, merangkap pengacara dan TPUA. Kami tetap menggunakan alamat itu. Hanya saja mereka menggunakan trik," jelas Farhat Abbas.

Karena pada tergugat dan turut tergugat tak hadir, Ketua Majelis Hakim Sunoto menunda persidangan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan.

"Majelis akan memanggil kembali tergugat dan turut tergugat yang tidak hadir pada hari ini. Sidang ditunda pada 26 Agustus 2025 dengan agenda pemanggilan kembali para tergugat dan turut tergugat yang tidak hadir," jelas Hakim Sunoto.

Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu, dan bahwa Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa PDTT dan akademisi, terlibat dalam pencetakannya. Tuduhan tersebut memicu gugatan hukum dan kontroversi publik yang melibatkan sejumlah tokoh.

Sumber Foto Tribun News

12/08/2025

Pati Genting?! Tokoh Agama Minta Bupati Sudewo Minta Maaf dan Ajak Warga Jaga Kondusivitas

=================================

KH Abdul Karim, atas nama Forum Organisasi Sosial Keagamaan (Forsika) Kabupaten Pati, mendorong Bupati Sudewo melakukan introspeksi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pati ini juga meminta Sudewo melakukan permohonan maaf kepada masyarakat atas kebijakan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Hal itu terungkap dalam pernyataan sikap Forsika Pati yang dibacakan KH Abdul Karim di Mapolresta Pati, Senin (11/8/2025).

Pernyataan Sikap tersebut diserahkan olehnya secara simbolis kepada Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi sebagai wujud dukungan terciptanya suasana kondusif.

Meski mendorong permintaan maaf, Forsika Pati juga mengapresiasi Bupati Pati yang telah menerima aspirasi masyarakat untuk membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta mengembalikan sistem pembelajaran enam hari sekolah.

“Kami juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi pada 13 Agustus 2025 agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan, serta tidak melakukan tindakan anarkis dan ujaran kebencian,” ujar dia.

Forsika Pati juga meminta aparat keamanan agar menggunakan pendekatan persuasif, humanis, dan tidak represif dalam menangani aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025 mendatang.

“Terakhir, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan doa bersama agar situasi Kabupaten Pati tetap kondusif, aman, dan damai,” tandas dia.

Untuk diketahui, Surat Pernyataan Sikap ini ditandatangani oleh segenap presidium Forsika Pati yang terdiri atas Ketua MUI Pati KH Abdul Karim, Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Pati Muhammad Luqman, Ketua PC Muslimat NU Pati Umi Hanik, Ketua PC Fatayat NU Muna Asshofa, Ketua PD Aisyiyah Tjahyani Hasana, dan sejumlah ketua organisasi keagamaan lainnya. (mzk)

12/08/2025

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Minta Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo

==============================

Dukungan masyarakat terus mengalir untuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Posko donasi yang mereka dirikan di depan Kantor Bupati Pati sejak 1 Agustus lalu terus dibanjiri kiriman logistik dari masyarakat yang bersimpati terhadap rencana aksi unjuk rasa tersebut.

Ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur Kantor Bupati Pati.

Bahkan, tumpukan dus air mineral juga telah merambah area depan pagar Gedung DPRD Pati dan bundaran Alun-Alun Pati.

Spanduk-spanduk dan karangan bunga berisi kata-kata protes terhadap Bupati Pati Sudewo juga terus bertambah.

Paling mencolok, pada Senin (11/8/2025), spanduk putih berukuran besar dipasang menggantung di bawah videotron.

"Pak Presiden Prabowo, Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Boikot Partai Gerindra." Begitu kata-kata yang tertulis dalam spanduk tersebut.

Ada p**a karangan bunga bertuliskan "Hai Sudewo, Tanggung Jawab atas Mulut dan Ucapan Sombongmu".

Di bawah kata-kata tersebut tertulis nama kelompok pengirim karangan bunga: "Modal Nekat (Bogor OTW)".

Ada p**a sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral, dengan papan triplek bertuliskan "Boyolali Hadir".

Pada sepeda motor tersebut juga terpasang bendera merah putih dan bendera hitam jolly roger berlogo kelompok bajak laut topi jerami dari serial anime One Piece.

Salah satu Koordinator Aliansi, Supriyono alias Botok, mengatakan bahwa donasi ini datang dari berbagai kelompok maupun individu dari seluruh penjuru Kabupaten Pati.

"Bahkan juga dari luar kota, antara lain Jakarta, Jogja, Rembang, Kudus, dan Jepara. Bahkan WNI yang bermukim di luar negeri juga ikut mengirim bantuan," kata dia.

Meski tak menghitung secara pasti, Botok mengklaim total donasi air mineral telah mencapai setidaknya 14 ribu dus.

Donasi juga datang dalam bentuk aneka makanan ringan, roti, beras, nasi tumpeng, pisang, hingga buah kelapa muda.

"Persiapan sudah fiks, tinggal eksekusinya. Massa yang akan hadir nanti melebih tantangan, Pak Sudewo yang minta didemo 50 ribu orang," kata Botok.

Dia menegaskan, tuntutan pendemo hanya satu, yakni "Sudewo Mengundurkan Diri secara Kesatria atau Dilengserkan oleh Masyarakat Pati". (mzk)

12/08/2025

Karangan Bunga dan Spanduk Protes Meningkat, Tekanan Pada Bupati Sudewo Memuncak

=================================

Karangan bunga dan spanduk protes terhadap Bupati Pati Sudewo semakin banyak bermunculan di depan Kantor Bupati hingga Gedung DPRD, menandakan tekanan masyarakat yang semakin memuncak menjelang unjuk rasa besar 13 Agustus 2025.

Bupati Pati Sadewo adalah tokoh yang tengah menjadi sorotan nasional karena kebijakan kontroversialnya sebagai Bupati Pati, Jawa Tengah.

Pada Mei 2025, Sudewo menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen

Alasannya, karena PBB tidak pernah naik selama 14 tahun, dan Pati tertinggal dari kabupaten tetangga dalam pendapatan daerah

Tujuan untuk meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Kebijakan ini memicu demo besar-besaran dari warga Pati

Pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk demo “50 ribu orang silakan” dianggap arogan

Warga membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menggalang donasi dan menuntut Sudewo mundur dari jabatan

Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati sejak 20 Februari 2025.

Masa jabatan berlangsung selama 5 tahun, hingga 2029. Selama periode masa jabatan, dia didampingi Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra. Ia adalah seorang pengusaha asal Semarang, lahir pada 11 Mei 1976

Jika melihat suara di Pilkada 2024

Sudewo menang cukup meyakinkan, tapi kini menghadapi tekanan besar dari masyarakat karena kebijakan pajak yang kontroversial.