Tribun Solo, Jalan Adi Soemarmo 355 A, Karanganyar (2025)

21/12/2025

Eks Wakapolri Sebut Ijazah Jokowi Harus Dibuktikan: Potensi Kriminalisasi Roy Suryo cs Sangat Kuat

21/12/2025

LIVE: Pantauan Arus Lalulintas di Exit Tol Solo-Jogja, di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

21/12/2025

KEBAIKAN DENNY CAKNAN TUAI PUJIAN, BERI AKSES WIFI GRATIS UNTUK WARGA YANG COD-AN DI DEPAN RUMAHNYA

-----------------------------------------------------------

Rumah pribadi penyanyi Denny Caknan di Kabupaten Ngawi mendadak viral dan jadi titik favorit warga untuk melakukan transaksi Cash On Delivery (COD).

Fenomena ini ramai diperbincangkan setelah foto dan video aktivitas warga yang melakukan jual beli online tepat di depan rumah sang musisi beredar luas di media sosial.

Kediaman yang oleh para penggemar dijuluki “Rumah Cunda” itu kini tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga berubah menjadi titik baru COD warga Ngawi.

Berbagai paket tampak berpindah tangan di depan pagar rumah Denny, mulai dari barang belanjaan online hingga transaksi sederhana antarwarga.

Mengetahui rumahnya kerap dijadikan titik pertemuan COD, suami Bella Bonita tersebut justru merespons dengan santai dan penuh empati.

Denny Caknan bahkan secara sukarela membagikan akses wifi rumahnya untuk membantu warga yang membutuhkan jaringan internet, khususnya saat bertransaksi di depan rumahnya.

Password wifi yang bisa digunakan warga itu tertulis jelas dengan nama RUMAHDC1.

Aksi penyanyi kelahiran Ngawi 10 Desember 1993 ini pun menuai pujian dari warganet, yang menilai Denny Caknan tetap rendah hati dan dekat dengan masyarakat meski telah menjadi figur publik.

21/12/2025

SUSI PUDJIASTUTI SEMPROT UCAPAN GIBRAN YANG JANJIKAN PEMASANGAN INTERNET STARLINK DI ACEH: SEHARUSNYA ANDA BISA

-----------------------------------------------------

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyemprot Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang beberapa waktu lalu mengunjungi daerah bencana banjir di Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Pasalnya, saat berhadapan dengan warga korban banjir, Gibran menjanjikan pemasangan internet satelit Starlink.

Ia mengatakan, bantuan Starlink untuk membantu komunikasi warga korban bencana di Kabupaten Gayo Lues.

Janji ini disampaikan langsung saat Gibran berkunjung ke Posko Pengungsian BLK Blangkejeren pada Rabu (17/12/2025).

Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi sinyal telepon seluler kepada para pengungsi.

"Nanti kita segera pasangkan Starlink ya biar bisa segera menghubungi teman-teman, saudaranya di tempat lain," kata dia.

"Internetnya belum jalan ya? Kita segerakan ya," lanjut Gibran, melansir TribunnewsMaker.com.

Ia juga meminta percepatan perbaikan infrastruktur krusial pasca bencana.

Di depan pengungsi, ia berpesan kepada pejabat terkait untuk menyegerakan tiga hal.

Yaitu pembangunan jembatan yang putus, menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta memulihkan jaringan listrik dan internet.

"Tunggu ya. Internet, BBM, listrik. Tadi beberapa tempat listrik sudah tersambung ya? Nanti kita segerakan juga untuk listrik," jelas Gibran.

Ia kemudian menginstruksikan Bupati Gayo Lues untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bagi kelompok rentan.

Terkait janji Gibran tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberikan komentarnya.

Melalui akun media sosial X (Twitter), Susi Pudjiastuti menanggapi pedas janji Gibran.

Menurut Susi, Gibran bisa datang dengan pesawat dan membawa Starlink, sehingga bisa langsung dipasang.

"Seharusnya anda bisa datang dg pesawat anda bawa starlink 10 genset kecil 10 dan semuanya bisa langsung pasang.. tdk perlu tanya2 (bawa lebih pun bisa)," tulis Susi.

Komentar Susi itu pun langsung viral di media sosial.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti juga memberikan reaksi kritis terkait postingan Partai Gerindra.

Partai Gerindra awalnya mengunggah video Presiden Prabowo Subianto ketika mengunjungi para korban terdampak banjir di Agam, Sumatra Barat.

Dalam captionnya, Partai Gerindra menyebut negara hadir dalam setiap langkah pemulihan.

"Sebuah penghiburan dan penguatan yang nyata bagi saudara-saudara kita di Kayu Pasak, Palembayan, Agam, Sumatra Barat. Hari ini Bapak Presiden kembali menyampaikan langsung perhatian dan kepedulian negara, serta meninjau secara dekat kondisi pengungsi dan progres penanganan pasca bencana. Negara hadir, setiap hari, dalam setiap langkah pemulihan," tulis Partai Gerindra.

Susi Pudjiastuti kemudian memberikan reaksi atas postingan tersebut.

Lewat akun X-nya, wanita asal Pangandaran tersebut menilai narasi 'negara hadir' kurang tepat.

Susi menilai, masyarakat kini benar-benar butuh bantuan yang lebih nyata.

Mulai dari makanan, air bersih, lilin, sabun mandi, hingga pampers bayi.

"Saya pikir sekarang yang mereka butuhkan bukan negara hadir, tapi nasi padang, dunkin donuts, roti marie, starlink, lilin, air minum, air bersih," terang Susi.

"Tambahan tentengan: pampers buat baby, pembalut, sikat gigi, sabun mandi, shampoo, abon, nasi rendang, ayo tambahkan," imbuhnya.

Cuitan Susi Pudjiastuti pun menuai atensi dari netizen.

sumber: Tribun Jatim/Alga

21/12/2025

Jokowi Tegas Ogah Maafkan Roy Suryo, dr Tifa dan Rismon Sianipar Terkait Kasus Tuduhan Ijazah Palsu: Tak Layak Dapat Pengampunan

21/12/2025

Sudah Sepakat Cerai dengan Ridwan Kamil, Atalia Praratya Tetap Terancam Dipanggil KPK Terkait Aliran Dana Rp 222 Miliar

20/12/2025

Anies Gabung Ormas Gerakan Rakyat, Dianggap Sinyal Curi Start Pilpres 2029

---------------------------------------------------------------

Bergabungnya Anies Baswedan sebagai anggota kehormatan Ormas Gerakan Rakyat dinilai sebagai langkah strategis untuk mencuri start menuju Pilpres 2029.

Manuver ini dibaca sebagai upaya Anies membangun daya tawar politik lebih awal, di tengah semakin sempitnya ruang politik bagi figur di luar lingkaran koalisi besar partai.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai keputusan Anies masuk ke ormas bukan sekadar aktivitas sosial.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan sinyal kesadaran politik agar Anies tidak mengulang pengalaman sebelumnya, yakni kuat secara elektoral tetapi lemah secara struktural.

“Ini langkah sadar bahwa politik Indonesia tetap bertumpu pada tiket partai. Anies sepertinya belajar dari pengalaman Pilkada Jakarta 2024, di mana ia kandidat kuat, tetapi gagal maju karena tidak mendapat dukungan partai,” ujar Arifki, Jumat (19/12).

Arifki menjelaskan, keberadaan ormas dapat menjadi alat bargaining Anies dengan partai politik.

Dengan membawa basis massa dan struktur sendiri, Anies tidak lagi hadir sebagai figur yang menunggu diusung, melainkan sebagai aktor politik yang memiliki nilai tukar.

“Ormas memberi posisi tawar. Anies bisa datang ke partai dengan kekuatan nyata, bukan sekadar popularitas personal,” katanya.

Lebih lanjut, Arifki menilai Ormas Gerakan Rakyat juga membuka peluang untuk berkembang menjadi partai politik.

Meski langkah tersebut berisiko dan membutuhkan biaya politik yang tinggi, opsi ini dinilai realistis sebagai skenario darurat apabila akses ke partai politik benar-benar tertutup.

Langkah Anies ini juga dinilai berkaitan erat dengan menguatnya wacana koalisi permanen antarpartai besar.

Jika skema tersebut terwujud, ruang politik bagi tokoh di luar koalisi akan semakin sempit dan berpotensi membuat Anies kembali tersisih dari kontestasi nasional.

“Koalisi permanen adalah alarm bagi figur non-elite parpol. Jika Anies tidak bergerak sekarang, ia bisa kembali berada di luar gelanggang bukan karena kalah suara, tetapi karena tidak punya kendaraan politik,” tegas Arifki.

Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa ormas tidak dapat menggantikan fungsi partai politik dalam sistem pemilu Indonesia.

Tanpa arah politik yang jelas dan strategi jangka panjang yang terukur, ormas berpotensi berhenti sebagai simbol konsolidasi pendukung semata.

“Ini langkah awal yang rasional. Namun efektivitasnya ditentukan oleh apakah ormas ini benar-benar menjadi alat tawar politik, atau hanya ruang konsolidasi loyalis,” pungkasnya.

20/12/2025

Viral Dugaan WNA China Serang TNI di Ketapang, Dirut Versi Lama Bantah : Justru Mereka yang Dipukuli

-------------------------------------------------------------

Direktur Utama versi manajemen lama PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), Li Changjin, membantah keras tudingan bahwa 15 pekerja Warga Negara Asing (WNA) asal China menyerang prajurit TNI di area tambang emas PT SRM, Kecamatan Tumbang T**i, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Li menyebut isu tersebut sebagai rumor dan kebohongan yang sengaja disebarkan oleh Firman dan Imran, yang mengklaim sebagai manajemen baru PT SRM.

“Firman dan Imran secara ilegal menduduki lokasi pertambangan SRM serta tanah milik Pamar Lubis. Mereka kemudian menggunakan TNI untuk menjaga kawasan SRM,” ujar Li Changjin dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Li juga menyayangkan sikap komandan TNI di Ketapang yang disebutnya langsung mempercayai narasi penyerangan tanpa melakukan penyelidikan mendalam.

Menurutnya, langkah tersebut berujung pada pengiriman tambahan personel untuk mengamankan seluruh pekerja WNA.

Ia meminta Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) turun tangan menyelidiki insiden tersebut secara objektif.

“Harus diselidiki secara objektif, apakah tentara yang melakukan pemukulan atau pekerja China yang memukul. Jika memang pekerja kami yang memukul, mana korbannya?” kata Li.

Li menegaskan pekerja WNA asal China justru merasa takut terhadap aparat. “Pekerja China sudah pasti takut terhadap tentara, apalagi sampai berani menyerang,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Li mengungkapkan terdapat sembilan pekerja WNA asal Tiongkok yang justru menjadi korban penganiayaan.

Mereka disebut dipukuli dan diinjak saat berada di dalam truk.

“Mereka dipukuli dan diinjak di dalam truk hingga mengalami luka lebam di bagian punggung, dada, dan paha,” ungkap Li.

Menurutnya, seluruh pekerja WNA tersebut memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) resmi yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Ketapang, sehingga keberadaan mereka dinyatakan legal.

Li menegaskan tidak ada bukti signifikan yang menunjukkan pekerja PT SRM menyerang prajurit TNI. Ia juga menyinggung video yang beredar di publik.

“Tidak ada bukti signifikan dalam video yang beredar yang memperlihatkan pekerja teknis SRM merusak mobil atau menyerang TNI. Justru mereka menjadi korban pemukulan saat dibawa menuju kantor imigrasi,” tegasnya.

Selain itu, Li mempertanyakan kehadiran prajurit TNI di dalam area tambang yang menurutnya merupakan wilayah sipil.

“Mengapa prajurit TNI melakukan latihan dasar militer di dalam area tambang SRM tanpa pemberitahuan terlebih dahulu? Area tambang SRM adalah wilayah sipil, bukan wilayah militer,” ucap Li.

Ia juga meminta kuasa hukum Firman, Muchamad Fadzri, menghentikan penyebaran informasi yang dinilainya menyesatkan, termasuk tudingan bahwa pekerja Tiongkok melakukan latihan dasar militer dan menyerang aparat.

Li menyebut konflik sebenarnya terjadi antara Firman dan Imran dengan para pekerja SRM.

Keduanya disebut berupaya mengusir pekerja Tiongkok serta memblokir akses mereka ke lokasi tambang.

Sebelumnya diberitakan, bentrok antara 15 WNA asal China dengan prajurit TNI dan warga sipil di areal tambang emas PT SRM diduga dipicu konflik klaim kepengurusan perusahaan. Kodam XII/Tanjungpura membenarkan insiden terjadi saat prajurit Yonzipur 6/Satya Digdaya melaksanakan latihan dasar.

TNI mengklaim prajurit diserang, sementara pihak Imigrasi mengamankan 15 WNA untuk pemeriksaan keimigrasian.

20/12/2025

Rismon Masih Sangat Yakin Ijazah Jokowi Palsu Meski Sudah Lihat Langsung: Lebih Tebal Ijazah SD Saya

------------------------------

Rismon Sianipar, ahli digital forensik yang juga menjadi salah satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), hingga kini masih meragukan keaslian ijazah eks Presiden ke-7 RI tersebut.

Keraguan itu tetap disampaikan meski Polda Metro Jaya telah menggelar gelar perkara khusus dan memperlihatkan ijazah Jokowi kepada para tersangka.

Polda Metro Jaya diketahui menggelar gelar perkara kasus ijazah Jokowi pada Senin (15/12/2025).

Dalam kesempatan itu, penyidik memperlihatkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, setelah melihat langsung ijazah yang ditunjukkan penyidik, Roy Suryo tetap berkeyakinan bahwa ijazah tersebut palsu. Ia bahkan menyebut tingkat keyakinannya hampir mutlak.

“Ijazah itu 99,9 persen palsu, bukan diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 1985,” kata Roy.

Roy menyoroti kondisi foto yang tertera pada ijazah Jokowi.

Menurutnya, foto tersebut terlihat terlalu tajam dan baru untuk ukuran dokumen yang dicetak pada era 1980-an.

“Untuk kertas foto tahun 1980-an itu harusnya sudah mulai pudar. Bahkan foto di ijazah Doktor Rismon yang baru 23 tahun saja sudah mulai rusak, ini masih tegas dan jelas,” ujarnya.

Rismon Sianipar pun mengaku sepakat dengan penilaian Roy Suryo.

Ia menyampaikan kekecewaannya karena dalam gelar perkara tersebut, pihaknya hanya diperbolehkan melihat ijazah tanpa bisa memegang atau memeriksanya secara langsung.

“Saya sepakat dengan statement Pak Roy Suryo, bahwa yang dihadirkan kemarin itu kenapa langsung disimpulkan ijazah asli,” kata Rismon, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (19/12/2025).

Ia mengibaratkan proses tersebut seperti “boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang”.

“Kami hanya bisa melihat, ijazah itu dipegang oleh salah satu penyidik di atas meja. Kami hanya melototi dan mendekatkan wajah, lalu langsung disimpulkan itu ijazah asli. Ya, tidak,” ujarnya.

Meski tidak memegang langsung, Rismon mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dari pengamatan visual. Salah satunya terkait ketebalan kertas ijazah.

“Dari pengamatan dengan mata telanjang, saya memprediksi ketebalan kertas itu jauh lebih tebal dari ijazah SD saya,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya garis lurus hitam dan noda pada ijazah yang menurutnya merupakan cacat hasil cetak digital.

“Ada garis lurus hitam yang saya lihat itu cacat digital printing karena lurus, tidak acak. Belum lagi dua bintik noda hitam dan di bagian bawah seperti tinta-tinta,” papar Rismon.

20/12/2025

Kuasa Hukum Eggi Sudjana Merinding Bisa Lihat Langsung Ijazah Asli Jokowi, Ajak Roy Suryo cs Sudahi Polemik Ini

-----------------------------------------------------

Suasana haru dan tegang mewarnai gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang digelar di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/12/2025).

Elida Netti, kuasa hukum Eggi Sudjana, mengaku merinding hingga terharu saat melihat ijazah asli Jokowi yang diperlihatkan penyidik dari map barang bukti.

Dokumen tersebut, menurut Elida, terbukti otentik, lengkap dengan fitur keamanan seperti huruf timbul (emboss), tanda air (watermark), serta stempel resmi.

Kondisi fisik kertas yang mulai robek juga menunjukkan usia dokumen yang sudah tua.

"Waktu map digunting, saya deg-degan. Akhirnya yang kita perdebatkan sekian tahun, sekarang ada di depan mata. Saya merinding dan terharu," ujar Elida dalam tayangan YouTube Cumicumi, Jumat (19/12/2025).

Ia menambahkan bahwa meskipun peserta dilarang menyentuh, ia sempat memeriksa tekstur dokumen dengan ujung jarinya untuk memastikan keaslian.

Elida juga meluruskan isu yang menyebut Eggi Sudjana “pecah kongsi” dengan tersangka lain seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa.

Menurutnya, tersangka dibagi menjadi dua klaster: Eggi Sudjana sebagai advokat/prinsipal, dan klaster kedua berisi tersangka lain.

Gelar perkara khusus diajukan untuk memohon tinjau ulang penetapan tersangka Eggi Sudjana, yang belum pernah diperiksa karena kondisi kesehatannya sedang kritis dan tengah menjalani pengobatan di Malaysia.

Elida menyampaikan apresiasi kepada kepolisian dan Ombudsman yang hadir dalam gelar perkara.

Ia menilai keputusan untuk membuka barang bukti sebagai langkah bijak dalam meredam kegaduhan publik.

Ia pun mengimbau masyarakat dan pihak terkait untuk menyudahi polemik ijazah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Polemik ini sudah berkepanjangan dan menguras energi. Mari kita akur, jangan terlalu fokus pada ijazah, masih banyak masalah bangsa lain yang butuh perhatian, seperti korupsi dan bencana alam,” ujar Elida.

Foto : YouTube HepiNews

20/12/2025

Korban Bencana di Aceh Kibarkan Bendera Putih saat Negara Tolak Bantuan Asing, Aktivis Sebut Penanganan Pemerintah Kacau Balau

---------------------------------------------------------

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menyoroti penanganan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilainya penuh kontradiksi.

Ia bahkan menggunakan istilah “kacau balau” untuk menggambarkan manajemen bencana pemerintah.

Danang menilai penolakan pemerintah terhadap bantuan asing di tengah kondisi darurat sangat tidak tepat.

Ia menekankan bahwa yang utama adalah bantuan cepat sampai ke korban, terlepas berasal dari dalam maupun luar negeri.

“Bantuan dari mana saja harus diterima, yang penting cepat menjangkau dan didistribusikan kepada para korban,” katanya dalam program Bola Liar yang disiarkan Kompas TV, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Danang, pemerintah seharusnya memanfaatkan pengalaman penanganan tsunami Aceh sebagai acuan.

Ia menilai keterlibatan banyak pihak, termasuk relawan dan organisasi masyarakat, sangat diperlukan karena skala bencana yang luas.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan kurangnya koordinasi dan sensitivitas, bahkan terhadap kritik dari masyarakat dan influencer yang membantu korban bencana.

Fenomena bendera putih di Aceh menarik perhatian publik.

Warga di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara mengibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana.

Salah seorang warga, Bakhtiar, menyebut aksi itu sebagai permintaan bantuan karena mereka “tidak sanggup lagi menanganinya.”

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengaku tidak mengetahui maksud pengibaran bendera putih tersebut.

Ia menegaskan bahwa aksi itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan menegaskan posisi Aceh tetap dalam bingkai NKRI.

Hingga kini, pemerintah pusat masih menolak bantuan asing.

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat banyak tawaran dari kepala negara lain untuk membantu korban bencana, namun menegaskan, “Indonesia mampu mengatasi ini.”

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Danang menilai penolakan ini justru menambah ketidakpastian dalam penanganan bencana, mengingat masih banyak korban yang belum menerima bantuan.

Ia menekankan bahwa kunci efektifitas penanganan bencana adalah kecepatan distribusi bantuan, bukan asal bantuan tersebut dari mana.

Foto : HO/IST/Serambinewscom/Hendri Abik

20/12/2025

Gerakan Rakyat Berpeluang jadi Partai Politik, Kendaraan Anies Nyapres 2029?

---------------------------------------

Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi membuka pendaftaran bagi publik pada Rabu (17/12/2025).

Dengan perekrutan terbuka secara nasional, langkah ini membuka peluang bagi organisasi tersebut untuk berkembang menjadi entitas politik di masa depan.

Momentum ini ditandai dengan peresmian Anies Rasyid Baswedan sebagai anggota kehormatan pertama Gerakan Rakyat.

Anies, tokoh yang didukung organisasi ini dalam Pemilihan Presiden 2024, hadir di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.10 WIB.

Ia disambut puluhan pendukung dan diarahkan menuju replika kartu anggotanya yang berwarna oranye.

Pada kartu tersebut tertulis nama lengkap Anies dengan nomor anggota NAGR.31.74.06.000001.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyambut Anies dan menyebut kehadirannya sebagai simbol awal fase baru organisasi.

“Kami memohon dengan hormat Mas Anies Rasyid Baswedan sebagai tokoh inspiratif Gerakan Rakyat sekaligus menjadi anggota kehormatan pertama. Inilah saat yang kita nanti-nantikan,” ujar Sahrin.

Anies menyampaikan apresiasinya atas kesempatan tersebut. Ia mengenang perjalanan Gerakan Rakyat yang dimulai dari relawan pendukungnya pada kontestasi Pilpres 2024.

“Dua tahun perjalanan telah memberikan bekal yang cukup. Awalan baru ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menyongsong fase baru di mana kita inginkan Indonesia lebih adil, menyejahterakan, setara, dan hutannya lebih hijau,” kata Anies.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam wadah ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sahrin Hamid tidak menutup kemungkinan Gerakan Rakyat berubah menjadi partai politik.

a menegaskan bahwa keputusan resmi akan diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan pada 10 Januari 2026.

Namun, saat ini, organisasi masih fokus membuka akses ke masyarakat luas.

Sahrin menambahkan bahwa dorongan untuk transformasi menjadi partai politik muncul dari sebagian pengurus wilayah dan sayap organisasi, serta direkomendasikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I 2025.

“Sebagian besar menyampaikan aspirasi agar Gerakan Rakyat segera bertransformasi menjadi partai politik, mendirikan partai, atau bekerja sama dengan partai politik yang sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, Anies tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan Gerakan Rakyat menjadi parpol, dan menyarankan pertanyaan tersebut diajukan kepada Ketua Umum.

Foto : KOMPAScom/NICHOLAS RYAN ADITYA

Tribun Solo

21/12/2025

21/12/2025

21/12/2025

21/12/2025

21/12/2025

21/12/2025

20/12/2025

20/12/2025

20/12/2025

20/12/2025

20/12/2025

20/12/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category