Infoka, Jln. Tampomas Dalam Perumahan Karang Indah Karawang, Karawang (2025)

05/12/2025

Selebgram Lisa Mariana dijemput paksa oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Dia dijemput untuk dimintai keterangan terkait kasus video asusila yang diduga melibatkannya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan langkah penjemputan paksa diambil lantaran Lisa Mariana beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

“Panggilan yang kedua ini disertai dengan upaya paksa. Iya, pemeriksaan saja. Sudah kami tangkap Lisa ini, sudah kami bawa ke sini, lagi diperiksa,” kata Kombes Pol Hendra dilansir Antara, Kamis (4/12).

Menurutnya, Lisa Mariana sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kasus video asusila.

Status tersangka ditentukan setelah penyidik menemukan unsur pidana dalam penyelidikan.

“Unsur penyidikannya sudah terpenuhi. Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

Kombes Pol Hendra menyebut dari hasil gelar perkara yang dilakukan kembali oleh penyidik siber, disimpulkan bahwa Lisa Mariana dan pasangannya secara sadar melakukan perekaman terhadap aktivitas asusila.

Walau begitu, Polda Jabar tidak melakukan penahanan terhadap Lisa Mariana.

“Memang tidak dilakukan penahanan, tetapi statusnya tersangka,” tambahnya.

Lisa Mariana telah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Direktorat Siber Polda Jabar.

Selain itu, penyidik juga mendalami keterangan Lisa Mariana terkait keberadaan video lain serta kemungkinan adanya pihak luar yang terlibat.

05/12/2025

Komisi I DPRD Jawa Barat mengungkapkan akan memeriksa kesesuaian langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam usahanya menormalisasikan Kali Wadas di Kabupaten Karawang, yang kerap disiarkan pada platform media sosialnya.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati di Bandung, Jumat, mengatakan pemeriksaan itu utamanya terkait pemberian uang pengganti untuk mengontrak rumah bagi pemilik bangunan yang dibongkar, walaupun bangunannya berdiri di atas lahan Perum Jasa Tirta (PJT) dan area Kali Wadas.

"Kita akan periksa, kita lagi monitoring dan evaluasi. Kan di sana ada yang dibongkar, lalu dikasih buat ngontrak dulu. Ini bagus, tapi kita tetap monitor agar jangan sporadis, artinya harus terencana, terukur dan teranggarkan (kalau gunakan APBD)," kata Rahmat.

Rahmat mengaku secara umum langkah tersebut didukung oleh jajaran legislatif, bahkan menurutnya, bila perlu sebelum dibongkar, disiapkan terlebih dahulu rumah susun atau apartemennya seperti di Jakarta.

Namun demikian, dia juga menyoroti informasi banyaknya yang menempati lahan tersebut secara tidak resmi adalah pendatang dalam artian bukan asli penduduk Karawang.

"Nanti kita juga periksa, kalau dia bukan orang Karawang, dan tidak mau menjadi orang situ, ya sudah memang solusinya ya dibongkar," ucapnya.

Proyek normalisasi Kali Wadas di Karawang, menurut Rahmat, masuk dalam pos anggaran program penataan irigasi dan sungai dengan jumlah anggaran total Rp20 miliar yang dipergunakan, di antaranya untuk penataan lingkungan dan saluran air.

"Jadi totalnya Rp20 miliar untuk tata air di seluruh Jawa Barat dengan termasuk di dalamnya Kali Wadas," kata legislator Dapil Karawang dan Purwakarta tersebut.

Namun demikian, ujar Rahmat, langkah Dedi untuk melakukan penataan bangunan liar yang berdiri di atas lahan PJT yang seharusnya menjadi jalur sungai itu, perlu didukung dan pihaknya sangat menyepakati langkah tersebut.

"Karena kan begitu di atasnya berdiri bangunan tanpa izin, bangli (bangunan liar) ya kita kenalnya, otomatis memang menyendat saluran air. Karenanya kita setuju dan mendukung langkah ini," katanya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi kerap mengunggah kegiatannya meninjau normalisasi Kali Wadas Karawang dalam media sosialnya, dan kerap kali dia terlihat memberi bantuan bagi mereka yang bangunannya terdampak proyek itu, meskipun berdiri di atas lahan PJT.

05/12/2025

Terdapat pembangunan jembatan kaca terpanjang dan terbesar di Indonesia yang berada di Jawa Barat.

Jembatan kaca ini dapat dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat setelah rampung tahun 2026 mendatang.

Membentang sepanjang 275 meter menggunakan kaca laminasi tiga lapis setebal masing-masing 1 cm yang diperkuat dengan Sentry Glass Plus.

Struktur tersebut mampu menahan beban hingga 500 kg per meter persegi dirancang dengan Teknologi heat soaked tempered glass untuk meningkatkan ketahanan kaca terhadap benturan.

Seluruh desain telah melewati pemodelan simulasi gempa serta uji terowongan angin, yang dilengkapi sensor strain gauge serta LVDT (Linear Variable Differential Transformer) untuk memantau kondisi jembatan secara real-time.

Lalu, apa nama jembatan kaca terbesar di Indonesia yang dibangun di Jawa Barat ini?

Infrastruktur megah ini bernama Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi.

Dikutip dari laman binamarga.pu.go.id, jembatan kaca ini akan melampaui Jembatan Kaca Seruni Point di Bromo.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat Sjofva Rosliansjah bersama Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Agung Yudhianto dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Jawa Barat Mery Christina Paulina mengungkapkan hal yang sama.

“Rencana jembatan kaca Sukamahi dengan panjang 275 meter dengan lebar berkisar 6-12 meter, merupakan jembatan kaca kedua setelah Jembatan Kaca Seruni di Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, dan ini mungkin yang akan terbesar di Indonesia. Saat ini akan memasuki proses tahap lelang, saya harapkan mudah-mudahan di akhir bulan Mei kita bisa kontrak,” ujar Sjofva dikutip dari laman binamarga.pu.go.id.

Jembatan kaca ini dibangun di daerah pariwisata dengan jumlah penduduk terbanyak se Jawa Barat, yakni Kabupaten Bogor.

Tujuan dibangunnya jembatan kaca ini untuk mendukung daerah pariwisata yang disiapkan dengan glamping dan penginapan di kawasan Kabupaten Bogor.

" Ini merupakan monumen terbesar mudah-mudahan kalau jadi punya ikon baru selain Jembatan Pasupati di Kota Bandung,” tambah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat.

Ini merupakan monumen terbesar mudah-mudahan kalau jadi punya ikon baru selain Jembatan Pasupati di Kota Bandung,” tambah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat.

Menghabiskan anggaran Rp188 miliar, jembatan kaca Bendungan Sukamahi ini telah memperhatikan aspek beautifikasi dan arsitektural.

Hal ini dapat mendukung ikon pariwisata dan meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut.

Saat ini, progress pembangunan jembatan kaca sudah mencapai 81,3 persen per minggu pertama Desember 2025.

Diproyeksikan dapat selesai tepat waktu dan dapat dinikmati pada pertengahan 2026 sebagai destinasi wisata baru sekaligus memecah kepadatan lalu lintas kawasan Puncak.

Demikianlah informasi mengenai jembatan kaca terbesar di Indonesia berada di wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat.

05/12/2025

Polres Karawang - Kepolisian Resor Karawang resmi menerima laporan terkait dugaan tindak kekerasan seksual pada tanggal 04 Desember 2025 yang menimpa seorang perempuan lanjut usia (lansia) berusia 76 tahun di wilayah Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kamis (4/12).

Laporan tersebut diajukan oleh pihak keluarga korban KePolres Karawang, sebelumnya kasus Tindak kekerasan seksual yang menimpa Korban R tersebut viral dimedia sosial, dan Berdasarkan keterangan awal, korban diduga mengalami tindak asusila yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial D (25). Pelaku sendiri masih bertetangga dengan korban.

Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Jumat, tanggal 28 Nov 2025 pukul 23.00 Wib. di Dusun Krajan Kec Cibuaya Kab Karawang.

Sebelum membuat laporan, beredar juga sebuah video berdurasi 60 detik menampilkan aparat kepolisian bersama perangkat desa yang tengah menggali keterangan dari korban, dalam video tersebut, korban mengungkapkan pengakuannya menggunakan bahasa Sunda bahwa ia dipaksa melayani nafsu bejat terduga pelaku.

Kepala Kepolisian Resor Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyampaikan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti laporan keluarga korban dengan melakukan proses penyelidikan sesuai prosedur.

"Benar, Kami sudah menerima laporan resmi dari keluarga korban, Satreskrim Polres Karawang sedang melakukan pendalaman, mengumpulkan keterangan saksi, dan melakukan pemeriksaan medis terhadap korban,” ujar Kasi Humas.

"Polres Karawang juga memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan mengutamakan perlindungan terhadap korban, dengan memberikan pendampingan maksimal kepada korban, termasuk koordinasi dengan pihak layanan kesehatan, psikolog, dan unit perlindungan perempuan dan anak,” mengingat kondisi korban yang telah lanjut usia, tambahnya.

Penyidik Polres Karawang saat ini tengah melakukan pencarian terhadap terlapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Polres Karawang akan menyampaikan perkembangan kasus ini secara berkala.

04/12/2025

Hujan deras mengakibatkan Sungai Ciomas meluap dan memutus jembatan bambu di Cariu, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Jembatan yang putus merupakan akses penghubung antardesa di Kecamatan Cariu Bogor dan Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang.

"Betul kejadian tadi jam setengah tiga, dampak Sungai Ciomas meluap. Lokasinya di Desa Cikutamahi, berbatasan langsung dengan Desa Medalsari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang," kata Camat Cariu Agus Sopyan Budi Asmara dihubungi detikcom, Kamis (4/12/2026).

Agus menyebutkan Sungai Ciomas meluap imbas hujan deras yang terjadi sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Menurut Agus, jembatan yang putus merupakan jalur penting untuk pergerakan ekonomi masyarakat di Cariu, Bogor, dan Pangkalan, Karawang.

"(Jembatan yang putus) Termasuk jalur penting kategorinya. Kan untuk membawa hasil pertanian, hasil ekonomi masyarakat Cariu ke Kerawang atau dari (kecamatan) Pangkalan karawang ke Cariu Bogor," ujar Agus.

"Ya masyarakat jadi jauh sekali memutarnya (kalau tidak ada jembatan). Bisa melewati wisata grand canyon, wisata Karawang-Bogor itu, atau mereka memutar ke Cariu dulu naik ke perbukitan, masuk perkampungan lagi, lebih jauh. Kalau ke Cariu dulu bisa setengah jam baru bisa sampai sini atau Karawang," lanjut dia.

Agus menambahkan, kejadian jembatan putus sudah dilaporkan ke Bupati Bogor Rudy Susmanto. Agus menyebutkan perbaikan jembatan dilakukan besok.

"Saya juga sudah laporkan ke Bupati, Pak Sekda soal kejadian ini. Jawabannya besok akan ada tim asesmen dari BPBD dan DPUPR, untuk membangun jembatan rawayan dulu. Besok katanya langsung dikerjakan," ucap Agus.
*detik*

04/12/2025

Ancaman Ngeri Bila Sertifikat Tanah Tahun 1961-1997 Tak Segera Diubah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut jumlah mafia tanah di Indonesia bisa terus bertambah di kemudian hari. Ia menyebut faktor utamanya karena sertifikat tanah yang terbit tahun 1961-1997 tidak diperbarui.

"Kami menganggap bahwa potensi mafia tanah ini masih akan bertambah. Kenapa? Karena selama KW456 yaitu sertifikat tanah yang terbit tahun 1961-1997 masih belum teratasi akan menimbulkan konflik," kata Nusron dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Nusron berkata pemilik tanah yang masih memegang sertifikat 1967-1991 sangat rentan menjadi sasaran objek mafia tanah. Sebab, tanah tersebut belum terdaftar secara resmi di situs BHUMI milik Kementerian ATR/BPN.

"Ini pasti akan menimbulkan konflik dan sasaran obyek mafia tanah karena tanah tersebut di dalam data BHUMI, kalau didata oleh teman-teman ATR/BPN tanahnya belum terdaftar," paparnya.

Nusron telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR dalam mencegah mafia tanah. Ia juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbarui sertifikat tanah 1961-1997 ke sertifikat elektronik.

"Alhamdulillah kita berkomunikasi dengan Bapak Presiden dan Pimpinan DPR, kami akan menginisiasi layaknya undang-undang administrasi pertanahan. Untuk apa? Untuk pintu masuk ke masa transisi daftar ulang para pemegang sertifikat yang terbit antara tahun 1961 sampai 1997," ujar Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Nusron menyarankan pendaftaran ulang untuk pemegang sertifikat tahun 1961-1997 dilakukan dalam jangka waktu 5-10 tahun.

"Kita buat Undang-Undang Administrasi Pertanahan kemudian kita umumkan dalam undang-undang itu pemegang sertifikat tanah tahun 1961 sampai 1997 dikasih batas waktu 5 tahun sampai 10 tahun, keputusan politik untuk daftar ulang, setelah itu tutup buku," tutur Nusron dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Nusron mengatakan, pengaduan yang masuk ke Kementerian ATR/BPN hingga Ombudsman kebanyakan soal sertifikat tanah yang tumpang tindih. Rata-rata, produknya merupakan sertifikat tahun 1961-1997 atau disebut KW456.

Alasannya, karena sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun tersebut tidak memiliki peta kadastral dan batas-batas tanah yang tidak begitu jelas.

Selain melalui aturan baru berupa Undang-Undang Administrasi, salah satu cara untuk mencegah adanya mafia tanah dan tumpang tindih sertifikat tanah adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Kementerian ATR/BPN.

"Kata kuncinya pembenahan dan SDM-nya diperkuat. Kata kuncinya adalah orang BPN harus proper, orang BPN harus kuat, orang BPN tegas dalam aturan, dan orang BPN nggak mau diajak kongkalikong. Itu kata kuncinya," papar Nusron.

*detik*

/BPN

04/12/2025

KARAWANG – Jumat (21/11) siang itu, jam dinding di SDN Cibalongsari 3 Klari, Karawang menunjukkan pukul 11.30 WIB. Suara riuh anak-anak yang menerima kotak makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah keriuhan itu, Siti Nurohmah, siswi kelas 4, duduk diam sambil menatap kotak makanannya. Sambil menunduk, ia memindahkan paket MBG itu ke dalam plastik bening, lalu ia masukkan ke dalam tas berwarna hitam.

Tanpa banyak bicara, Siti kemudian bergegas pulang. Tasnya tampak menggantung berat di punggung, tapi langkah kakinya kecil dan cepat, menembus teriknya matahari.

Menyusur gang sempit

Dari jalan raya di seberang sekolah, Siti masuk ke sebuah gang sempit. Di kiri-kanan, bangunan berdempetan. Siti berjalan pelan, menghindari genangan air bekas hujan di sepanjang jalan.

Setelah berjalan sekitar 300 meter menyusuri gang, Siti berhenti, menoleh ke sebuah gerbang rumah yang disusun dari triplek bekas. Siti mendorong pelan.

“Assalamualaikum, Mah… Siti pulang,” ucapnya.

"Waalaikumsalam.. Sini neng," jawab seorang perempuan tua di depan pintu rumah. Perempuan itu bernama Sri Mulya Darmayanti, ibu dari Siti.

Rumah tersebut merupakan tempat Siti tinggal. Rumah sederhana berkelir merah dan biru toska itu berukuran kurang lebih 5x7 meter.

Di dalamnya, hanya terdiri dari ruang tamu kecil dan dua kamar. Lantai rumah beralas semen, beberapa sudut lembap, dan cahaya matahari hanya masuk melalui celah kecil jendela.

Menyuapi Sang Ibu

Siti meletakkan tasnya ke dalam, lalu kembali keluar menghampiri ibunya—membawa plastik putih berisi paket MBG berupa roti sandwich berisi sepotong ayam.

“Ini buat mamah,” kata Siti.

Sri tersenyum, namun matanya tampak berkaca-kaca. “Makasih ya neng,” jawabnya lembut seraya memeluk sang anak.

Dengan sigap, Siti pun lantas membuka plastik tersebut lalu menyuapkan sepotong roti ke mulut ibunya.

“Siti itu anaknya penyayang. Kadang saya bilang makan saja di sekolah, tapi dia tetap bawa pulang buat saya sama kakaknya,” tutur Sri, terbata.

Siti merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Di rumah itu, Siti tinggal bersama ibunya Sri dan ayahnya, Rahmat Hidayat serta tiga kakaknya.

"Yang gede udah SMA, yang kedua gak lanjut SMP, ikut bapaknya kerja, yang ketiga SMP," sebut Sri.

Semangat sekolah demi MBG

Kepada kumparan, Sri mengaku program MBG membuat Siti lebih bersemangat saat berangkat sekolah. Sri berujar, pernah suatu hari, saat ia hendak menyuruh anaknya beristirahat karena demam ringan, Siti menolak.

"Katanya gak mau ketinggalan, karena mau dapat MBG. ‘Yang lain pada dapet, pengen juga,’ katanya,” ucap Sri.

Sri dan suaminya sehari-hari menggantungkan hidup dari hasil memulung dan bekerja serabutan. Namun meski begitu, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak.

Rumah yang kini mereka tempati berdiri dari program rumah layak huni pemerintah, setelah sebelumnya mereka hidup di bangunan berdinding bilik yang bercampur dengan kandang kambing.

"Ini dibantu dari pemerintah, baru setahun kemarin," katanya.

Soal kehadiran program MBG, Sri mengaku cukup terbantu. Sebab baginya, kebijakan itu sedikit meringankan beban mereka dalam kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan.

Betapa tidak, penghasilan harian mereka rata-rata hanya Rp 50 ribu, tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya.

"Alhamdulillah kebantu, sekarang mah dia (Siti) ditabungin kalau ada sisa (bekal jajan)," ujar Sri.

Kepala SDN Cibalongsari 3 Klari, Karawang, Lela Nurlaela, menyebut sekolahnya total menerima 941 paket MBG dengan dibagi 3 sesi.

"Misalnya kelas pagi kelas 1, 2 pulang jam 9 pagi, pengiriman kedua jam 10 kelas 3, 4, 5 dan 6, sama siang juga jam 1," kata Lela.

Sekolahnya baru menerima MBG sejak sebulan lalu, persisnya di tanggal 27 Oktober 2025. Meski terhitung baru, ia mengaku cukup senang kehadiran MBG selalu membuat anak antusias.

"Masih baru soalnya belum ada dapur. Kalau anak-anak sih tentu antusias ya, kami pun sering request ke SPPG soal menunya. Misal minggu ini telor terus, bosen, minta diganti yang lain, gitu, alhamdulillah lah tentunya bisa dirasakan manfaatnya oleh anak-anak," papar Lela. (*)

03/12/2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyoroti adanya temuan 65 perumahan yang terlantar dan ditinggalkan pengembang.

Wakil Bupati Karawang, Maslani, menyebut kondisi perumahan yang ditinggalkan pengembang telah menimbulkan masalah bagi warga.

Beberapa di antaranya dari infrastruktur jalan yang rusak, drainase tak terurus, fasilitas umum mangkrak, hingga ketidakjelasan status aset PSU hingga sertifikat kepemilikan atau SHM.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Warga yang tinggal di kawasan tersebut berhak mendapat lingkungan yang layak. Ketika pengembang meninggalkan kewajibannya, pemerintah harus hadir,” ungkap Maslani di Kantor Bupati Karawang, Rabu (3/12).

Berdasarkan catatannya, terdapat 473 perumahan di Kabupaten Karawang. Dari jumlah itu, 275 perumahan telah menyerahkan PSU, 181 masih berproses, sementara 65 perumahan masuk kategori terlantar karena ditinggal pengembang.

Maslani mengungkapkan bahwa keberadaan perumahan terlantar tidak hanya menghambat penataan permukiman, tetapi juga menimbulkan ketimpangan kualitas lingkungan antarkawasan.

Ia menilai, banyak pengembang yang sulit ditelusuri, tidak lagi beroperasi, atau meninggalkan proyek sebelum kewajiban PSU selesai.

“Pertumbuhan perumahan di Karawang sangat pesat, tapi tidak semua berjalan sesuai aturan. Ada yang baik dan patuh, ada juga yang justru meninggalkan beban kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkab Karawang tengah menyiapkan roadmap percepatan penyelesaian PSU tahun 2026, termasuk penetapan prioritas penanganan perumahan terlantar.

Upaya tersebut meliputi penguatan tim verifikasi PSU, penelusuran pengembang bermasalah, penataan aset, serta kajian skema pengelolaan PSU yang memungkinkan pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan terlantar secara bertahap.

Maslani menegaskan bahwa pemerintah daerah akan lebih tegas dalam memastikan kewajiban pengembang dipenuhi, sekaligus mempercepat langkah penanganan bagi kawasan yang sudah terlanjur ditinggalkan.

“Tujuan kita jelas, tidak boleh ada warga Karawang yang tinggal di lingkungan yang tidak layak hanya karena pengembang meninggalkan tanggung jawabnya,” tutupnya. (*)

*tv berita*

03/12/2025

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) turut ambil bagian dalam ajang Festival Inovasi Teknologi yang digelar di Kampus Unsika, Karawang, Rabu, 3 Desember 2025.

Dalam kegiatan tersebut, mereka memamerkan empat unit robot hasil rakitan yang sebelumnya telah diikutsertakan dalam berbagai kompetisi tingkat nasional hingga internasional.

Ketua Tim Robot Unsika Karawang (RESAKA), Aril Yudatmo, mengatakan bahwa timnya tidak hanya fokus pada satu jenis robot, melainkan mengembangkan beberapa kategori robot sekaligus sesuai bidang yang dilombakan.

“Untuk Tim Robot Unsika ini kami tidak berfokus pada satu jenis robot saja. Kami mengembangkan banyak robot, mulai dari robot sumo hingga robot skala nasional dan internasional,” ujar Aril, Rabu, 3 Desember 2025.

Adapun empat robot yang ditampilkan dalam festival tersebut antara lain robot sumo, robot line follower, robot hexapod, dan robot SAR (Search and Rescue).

Menurut Aril, robot sumo merupakan jenis robot yang difokuskan untuk kompetisi adu kekuatan dan torsi. Dalam perlombaan, dua robot akan saling berhadapan dalam sebuah arena melingkar, dan robot yang mampu mendorong lawannya keluar dari arena dinyatakan sebagai pemenang.

“Fungsi robot sumo itu mengandalkan torsi dan kekuatan. Siapa yang berhasil mendorong lawannya keluar arena, itulah pemenangnya,” jelasnya.

Sementara itu, robot line follower dirancang untuk mengikuti jalur tertentu yang telah ditentukan dalam lintasan lomba. Jalur tersebut bisa berbeda-beda tergantung tingkat kesulitan dan konsep yang diterapkan panitia.

Untuk robot hexapod, Aril menyebut bahwa saat ini tim masih berada dalam tahap riset dan pengembangan ulang. Robot berkaki enam menyerupai laba-laba ini masih disempurnakan baik dari sisi perangkat lunak maupun mekanik.

Sedangkan robot SAR difokuskan untuk misi kemanusiaan simulasi penyelamatan korban bencana. Robot ini dirancang untuk menghadapi berbagai rintangan seperti reruntuhan akibat gempa, kobaran api, hingga medan sulit.

“Robot SAR ini kami fokuskan untuk lomba dari kementerian. Konsepnya adalah menyelamatkan korban dari medan bencana, termasuk menyediakan pegangan agar korban bisa dievakuasi oleh robot,” terangnya.

Aril juga mengungkapkan bahwa salah satu robot tim Unsika sebelumnya telah mengikuti kompetisi internasional yang digelar di Malaysia. Meski belum meraih podium, tim menganggap pengalaman tersebut sebagai pembelajaran penting.

“Kemarin kami ikut kompetisi internasional, lawannya dari Filipina dan Malaysia. Kami belum mendapatkan podium, tapi itu menjadi pengalaman berharga,” katanya.

Untuk proses perakitan, Aril menjelaskan bahwa pada umumnya dibutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan untuk merakit satu robot. Namun untuk robot yang dilombakan di ajang kementerian, proses pengembangan bisa memakan waktu hingga lima bulan.

Dari sisi pendanaan, robot yang diikutkan dalam perlombaan tingkat nasional didukung oleh Fakultas Teknik Unsika, sedangkan robot yang mengikuti kompetisi dari kementerian mendapatkan pendanaan melalui pengajuan dana universitas.

Ke depan, Tim Robot Unsika berencana kembali mengikuti sejumlah lomba robotik tingkat nasional pada awal tahun mendatang, khususnya untuk kategori robot sumo dan line follower.

03/12/2025

Sebanyak 6.491 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Karawang akan segera dilantik pada akhir Desember 2025.

Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Karawang, Jajang Jaenudin, pada Rabu (3/11/2025).

“Jumlahnya 6.491, penyerahannya di bulan ini. Mudah-mudahan di minggu ketiga atau minggu ke empat,” ujarnya.

Jajang menjelaskan bahwa ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kategori terbanyak adalah tenaga teknis, disusul guru, kemudian tenaga kesehatan.

Menurut Jajang, seluruh proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi PPPK Paruh Waktu yang akan dilantik telah selesai. Saat ini, pihaknya hanya menunggu waktu pelaksanaan pelantikan dan penyerahan SK.

“Alhamdulillah penetapan NIP sudah beres. Kami berharap dengan berubah statusnya menjadi PPPK paruh waktu, dapat meningkatkan disiplin dan kinerja dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

*inews Karawang*

03/12/2025

Dunia hiburan Tanah Air kehilangan salah satu aktor terbaiknya. Epy Kusnandar, yang dikenal luas sebagai pemeran Kang Mus dalam sinetron Preman Pensiun, meninggal dunia pada Rabu (3/12/2025) pukul 14.24 WIB.

Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh sang istri, Karina Ranau, melalui unggahan di media sosial.

“Telah berpulang ke Rahmatullah Epy Kusnandar bin Erning Sutarsa,” tulis Karina dalam pengumuman duka yang dibagikan Rabu sore.

Ia juga menyampaikan informasi mengenai rumah duka yang berlokasi di Harmony Residence 88, Jalan Pasir Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Prosesi pemakaman aktor 61 tahun itu akan dilaksanakan di TPU Jeruk Purut pada Kamis (4/12) pukul 08.00 WIB.

Aktor Senior yang Mengawali Karier dari Teater

Epy Kusnandar merupakan aktor berdarah Sunda yang menempuh pendidikan seni di Institut Kesenian Jakarta.

Ia mengawali perjalanan seninya dari panggung teater sebelum kemudian dikenal luas melalui berbagai sinetron dan film layar lebar.

Namanya melejit berkat perannya sebagai Kang Mus, sosok sentral dalam sinetron Preman Pensiun yang membuatnya semakin dicintai publik.

Perannya yang kuat dan autentik menjadikan karakter itu ikonik di mata penonton Indonesia.

Epy menikah dengan Karina Ranau pada 2008 dan dikaruniai tiga orang anak.

03/12/2025

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Karawang merilis laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah per 30 November 2025. Dalam paparan resmi, Kepala DPKAD Karawang, H. Eka Sanata, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp4.977.628.413.595 atau 84,47% dari total target sebesar Rp5.893.001.421.196.

Realisasi Pendapatan Daerah

Eka menjelaskan bahwa capaian pendapatan tersebut berasal dari tiga komponen utama:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1.870.480.654.720 atau 84,87% dari target Rp2.203.873.657.982.

Pendapatan Transfer: Rp3.045.190.512.558 atau 84,37% dari target Rp3.609.197.917.161.

Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp61.957.246.317 atau 77,51% dari target Rp79.929.846.053.

Persentase realisasi pendapatan tahun ini tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang saat itu mencapai 90,55%.

Realisasi Belanja Daerah

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp4.470.776.257.172 atau 70,37% dari alokasi anggaran Rp6.353.560.752.074. Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi per 30 November 2024 yang mencapai 70,47%.

SKPD dengan Serapan Anggaran Tertinggi

Beberapa perangkat daerah tercatat memiliki tingkat realisasi belanja paling tinggi, di antaranya:

1.Bakesbangpol: 85,43%

2. DPPKB: 80,32%

3. Inspektorat: 78,44%

4. Satpol PP: 78,37%

5. Sekretariat DPRD: 77,17%

SKPD dengan Serapan Terendah

Adapun SKPD yang masih memiliki serapan anggaran rendah, yakni:

DPMD: 51,97%

Dinas Lingkungan Hidup (DLH): 52,69%

Distanpangan: 60,68%

PUPR: 61,13%

Bapenda: 61,21%

Eka menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan masing-masing SKPD untuk mendorong percepatan realisasi menjelang akhir tahun anggaran 2025.

"Mudah-mudahan diakhir tahun semua maksimal," tandasnya.

Infoka

05/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

03/12/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Content Digital