https://www.facebook.com/107273494253866/

Pojok Kendal, Kendal-ugisor (2025)

21/08/2025

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengomentari perihal insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.

Zulhas mengatakan, penyebab para siswa mengalami keracunan MBG karena masih belum terbiasa mengkonsumsinya, bukan karena salah dalam mengolah masakan.

"Bukan berarti salah masak kan? Karena memang kitanya belum terbiasa ya, belum terbiasa," kata Zulhas saat berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo, Surabaya, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, Zulhas juga merespons adanya anak yang alergi setelah mengonsumsi susu yang ada di menu MBG. Menurutnya, diperlukan pendataan sebelum memberikan bantuan tersebut.

"Dulu saya dikasih susu, saya menceret, dulu karena masih kecil, kan ada juga bantuan dulu. Kalau saya minum susu menceret, karena saya dulu enggak bisa, jadi minumnya air beras," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Zulhas, sejumlah pihak sudah dilibatkan dalam proses memasak menu MBG. Oleh karena itu, dia meyakini program tersebut sudah diawasi dengan ketat sebelum diedarkan.

"Ada ahli gizi, melibatkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), mau melibatkan pemerintah daerah, diawasi dengan ketat. Tadi saya lihat ke dalam, masuk saja kamu enggak bisa kan?" ujarnya.

"Jadi memang betul-betul ketat sekali pengawasannya (proses MBG). Termasuk bahan bakunya dan sebagainya, cara mencucinya, penyajiannya itu ketat sekali," tambahnya.

Seperti banyak diberitakan sebelumnya, sejumlah siswa di berbagai daerah mengalami keracunan ketika mengonsumsi MBG. Seperti 188 siswa di SMPN 8 Kota Kupang dan 90 murid dari beberapa SMP di Sleman.

Sumber : https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/21/152623078/soal-banyak-siswa-keracunan-menu-mbg-zulhas-belum-terbiasa.

21/08/2025

KENDAL, RadarBangsa.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kendal menyoroti rendahnya serapan tenaga kerja lokal di Kawasan Industri Kendal (KIK). Isu ini mencuat dalam Rapat Pimpinan Kabupaten (Rapimkab) 2025 yang digelar di Hotel Sae Inn, Rabu (20/8/2025).

Rapimkab tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berkolaborasi untuk Kendal Maju dan Sejahtera”.

Selain membahas arah pembangunan ekonomi daerah, forum juga menyinggung dua isu strategis, pemberdayaan UMKM perempuan dan peluang kerja di KIK.

Ketua Kadin Kendal, Fransisca Tjokro Handoko, menegaskan pihaknya akan mendorong agar tenaga kerja asal Kendal bisa lebih banyak terserap di kawasan industri yang menjadi magnet investasi itu.

“Kami ingin membantu pemerintah agar tenaga kerja dari Kendal bisa lebih banyak terserap di KIK,” kata Fransisca.

Menurutnya, keberadaan KIK seharusnya menjadi peluang besar bagi masyarakat Kendal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun, jika perekrutan tenaga kerja masih minim melibatkan warga lokal, manfaatnya belum terasa optimal.

Fransisca menambahkan, Kadin Kendal siap mengambil peran dalam mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah, Cahyanto, juga menekankan pentingnya peran Kadin dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Ia menyebut Kadin bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi.

“Saya percaya orang-orang kreatif akan mampu menangkap peluang dari situasi apapun. Kadin Kendal harus jadi agen perubahan untuk Kendal lebih maju,” ujarnya.

Sumber : https://radarbangsa.co.id/kadin-kendal-soroti-kik-kenapa-tenaga-kerja-lokal-belum-banyak-terserap/

21/08/2025

Rencana pemberian tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi 580 anggota DPR periode 2024-2029 menuai kritik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kebijakan itu akan membebani APBN hingga Rp 1,74 triliun selama lima tahun. Dana sebesar itu disebut setara dengan gaji 36.000 guru per tahun.

Peneliti ICW Seira Tamara menilai dalih DPR yang menyebut angka Rp 50 juta sesuai harga sewa di Senayan terlalu berlebihan.

"Jika mengutamakan fungsi, setengah dari biaya yang dianggarkan saja sudah lebih dari cukup," katanya.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan juga prihatin akan hal ini, mengingat di saat rakyat harus antre minyak goreng, dibohongi oleh trik bensin, hingga berjuang membayar kontrakan, wakil rakyat justru meminta kontrakan mewah dengan uang negara.

20/08/2025

KENDAL,AYOSEMARANG.COM - Dua jenazah nelayan Kendal yang merupakan ABK KMN Jolo Sutro ditemukan nelayan di perairan irigasi Mangkang, Rabu 20 Agustus 2025 siang.

Keduanya ditemukan sekitar pukul 10.30 WIB oleh kapal nelayan KMN Mandala dari Bandengan. “Ya benar dua jenazah ABK KMN Jolo Sutro yang hilang ditemukan di sekitar utara perairan Irigasi Mangkang Tugu Semarang,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Hudi Sambodo.

Mendapat informasi penemuan jenazah nelayan yang hilang, Tim SAR mengirim KN. Sadewa untuk evakuasi penemuan jenasah ke Pelabuhan Kendal.

“Awalnya kita belum bisa memastikan apakah dua jenazah tersebut adalah nelayan Kendal yang hilang. Karena di Semarang juga ada kecelakaan laut sehingga perlu identifikasi,” imbuhnya.

Jenazah kemudian diturunkan dari KN SAR Sadewa di Pelabuhan Kendal dan di bawa ke RSUD Soewondo untuk di lakukan identifikasi. Keterangan dari Mastur juru mudi kapal yang tenggelam mengidentifikasi awal sudah mengenali bahwa kedua jenazah tersebut adalah ABK nya.

Dari hasil identifikasi memang benar keduanya adalah ABK KMN Jolo Sutro yang tenggelam diterjang ombak diperairan Kendal. Keduanya yakni Abdul Khamid dan Suudi keduanya warga Dukuh Wonokerto Desa Wonosari Patebon.

Rabu 20 Agustus 2025 pagi, satu korban atas nama Maryudi warga Desa Kumpulrejo Patebon ditemukan terjerat jaring kapal yang tenggelam.

Dengan ditemukannya tiga nelayan tersebut kegiatan Operasi SAR pencarian korban dihentikan. Terkait kapal yang tenggelam tidak dilakukan evakuasi karena pemilik kapal sudah merelakan.

Operasi SAR pencarian tiga nelatan Kendal yang hilang setelah kapal dengan 10 ABK ini tenggelam dihantam ombak tinggi dilakukan dengan menggunakan Kapal Polisi Polairud Polres Kendal, KN. Sadewa, LCR BPBD dan 2 perahu nelayan.

Sumber : https://www.ayosemarang.com/umum/7715763060/tiga-nelayan-kendal-ditemukan-pemilik-relakan-kmn-jolo-sutro-tidak-dievakuasi

19/08/2025

Presiden Prabowo Subianto akan menambah utang negara Rp781,9 triliun. Hal itu diketahui dari rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2026.

Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak masa pandemi COVID-19, dan akan dipenuhi melalui penerbitan surat berharga seperti SUN dan SBSN, serta kombinasi pinjaman dalam dan luar negeri. D

Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur. Sri Mulyani menyatakan bahwa utang lebih difokuskan pada sumber dalam negeri untuk menjaga keamanan fiskal. Meski kebutuhan pembiayaan meningkat, rasio utang terhadap PDB tetap relatif stabil di angka sekitar 40%, menunjukkan ruang fiskal yang tetap terjaga.

18/08/2025

KENDAL, KOMPAS.com — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal, Abdul Wahab, menyampaikan permohonan maaf usai menyatakan banyak perangkat desa tak menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wahab mengklarifikasi bahwa ucapannya dalam wawancara 13 Agustus 2025 lalu hanya dimaksudkan untuk memberi contoh dugaan penyalahgunaan dana PBB oleh sebagian kecil oknum perangkat desa.

Ia menegaskan, pernyataan itu tidak untuk menggeneralisasi semua perangkat desa. Sekali lagi, saya mohon maaf setulus-tulusnya, kepada ketua perangkat desa dan anggotanya,” ujar Wahab, Jumat (15/8/2025).

Ia menyakini, masih banyak perangkat desa yang berkinerja dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan masyarakat. Wahab pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat desa yang selama ini telah menjalin kerja sama baik dengan Bapenda.

"Saya mengucapkan terima kasih untuk semua perangkat desa yang sudah menjalin hubungan kerja yang sangat baik, yang selama ini telah terjalin dengan baik dengan kami di Bapenda," kata dia. Sebelumnya, Wahab mengungkap tunggakan PBB di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mencapai Rp 56 miliar. Ia pun menyebut ada dugaan dana PBB tidak disetorkan oleh perangkat desa, yang kemudian ia luruskan dalam pernyataannya hari ini.

Sumber: https://regional.kompas.com/read/2025/08/15/113700878/kepala-bapenda-kendal-minta-maaf-usai-sebut-banyak-perangkat-desa-tak.

18/08/2025

Anggaran pendidikan, 44%, hampir separuh:

- Bayar tukin semua dosen ASN, bukan cuma sebagian ❌
- Tingkatkan kesejahteraan guru, apalagi yang honorer ❌
- Cari solusi UKT kuliah yang tiap tahun makin mahal ❌
- Prioritasin dana riset dan penelitian ❌
- Cari solusi soal anak SMP masih belum bisa baca dan berhitung ❌
- Makan Bergizi Gratis ✅

16/08/2025

KENDAL, KOMPAS.com – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mencapai Rp 56 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan melakukan jemput bola untuk mempercepat pelunasan piutang tersebut.

Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab, menduga sebagian dana PBB yang dibayarkan masyarakat tidak disetorkan ke kas daerah oleh oknum perangkat desa tertentu.

“Sebagian kemungkinan sudah dibayar tapi belum disetorkan,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Ia menjelaskan, banyak warga yang sudah membayar PBB di desa namun tidak menerima surat tanda pembayaran pajak tahunan, sehingga tidak mengetahui apakah dana tersebut benar-benar masuk ke kas daerah.

“Tahun ini, tunggakan pajak kami sertakan ke surat tagihan pajak tahunan. Jadi masyarakat tahu, apakah dia punya tunggakan PBB atau tidak,” kata Wahab.

Untuk memudahkan pembayaran, Bapenda Kendal telah bekerja sama dengan toko-toko modern, bank, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). “Yang punya e-banking juga bisa bayar PBB lewat situ,” tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus Inspektorat Wilayah Pemkab Kendal, R. Bayu Adhi Pamungkas, mengungkapkan pihaknya menerima aduan warga terkait praktik intimidasi oleh perangkat desa dalam pembayaran PBB.

“Saya menerima laporan ada perangkat desa di Kendal yang menakut-nakuti warganya. Perangkat desa itu mengatakan, tidak akan melayani warga yang membayar PBB-nya tidak di desa,” jelas Bayu.

Menurut Bayu, pihaknya akan mengusulkan rapat koordinasi bersama Bapenda dan dinas terkait untuk menindaklanjuti laporan serta memastikan pembayaran PBB berjalan transparan dan sesuai prosedur.

Sumber : https://regional.kompas.com/read/2025/08/13/170514178/tunggakan-pbb-di-kendal-capai-rp-56-miliar-bapenda-duga-ada-dana.

15/08/2025

Bukan main penghasilan anggota DPR. Para wakil rakyat di periode 2024-2029 ternyata mendapat kenaikan gaji. Penambahan pemasukan dikarenakan para legislator tak lagi dapat rumah dinas. Di sisi lain, rakyat masih megap-megap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sungguh ironis.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin blak-blakan soal take home pay atau gaji bersih yang didapat anggota DPR setiap bulan, bisa mencapai lebih dari Rp100 juta.

Dia bilang ada penambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti hilangnya fasilitas rumah dinas bagi para anggota dewan.

"Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Hasanuddin mengaku jumlah itu lebih dari cukup. Sehingga, jika dibagi setiap hari, setiap anggota DPR bisa mendapat sekitar Rp3 juta.

"Bayangkan saja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur, buat saya bersyukur sekali. Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang kalian juga itu," kata Hasanuddin.

Nampaknya sikap terbuka Hasanuddin merupakan respons untuk rekannya sesama legislator di Senayan. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin sempat menyebut politikus sulit untuk mendapatkan uang halal.

Dia menyebut perilaku korup tak hanya berlaku bagi politikus. Menurut dia, perilaku korup terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Dia bilang, banyak belajar sejak menjadi aktivis organisasi selama menjadi mahasiswa.

"Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban," kata Arse dalam diskusi ICW, Senin (11/8/2025).

"Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit, dalam mungkin kehidupan dunia. Tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab," imbuhnya.

15/08/2025

Pemerintah Malaysia mengumumkan paket insentif besar-besaran untuk seluruh warganya menjelang Hari Kemerdekaan ke-68 pada 31 Agustus 2025. Kebijakan ini mencakup pembagian bantuan tunai, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pemberian cuti tambahan.
Semua keputusan itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam pidato khusus yang disiarkan melalui televisi nasional dan media sosial. Total, pemerintah Malaysia mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar ringgit atau setara Rp7,7 triliun (kurs Rp3.856 per ringgit) untuk bantuan ini.

"Saya memahami adanya keluhan bahwa biaya hidup masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Meskipun kami telah mengumumkan berbagai langkah sejauh ini, akan lebih banyak inisiatif untuk membantu mereka yang berada dalam kemiskinan," ujar Anwar, dikutip dari Reuters, Kamis (14/8/2025).

Pada kesempatan itu, Anwar menyampaikan program pembagian uang bertajuk Sumbangan Asas Rahmah (SARA) sebesar 100 ringgit atau setara Rp385.600, diberikan satu kali kepada 22 juta warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas, dengan periode pembagian 31 Agustus - 31 Desember 2025.

Pendistribusian uang dilakukan melalui mekanisme transfer ke kartu identitas Malaysia MyKad. Dengan demikian, dana tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari di lebih dari 4.100 toko yang berpartisipasi di seluruh negeri hingga akhir tahun nanti.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bantuan tunai disalurkan kepada seluruh rakyat dewasa," ucap Anwar.

Anwar mengatakan, pemerintahannya juga akan menyesuaikan subsidi menyeluruh pada bahan bakar transportasi RON95 yang banyak digunakan masyarakat Malaysia. Kebijakan ini rencananya akan dilakukan sebelum akhir September 2025.

Nantinya, setelah perubahan subsidi diterapkan, harga bahan bakar di SPBU Malaysia akan turun menjadi 1,99 ringgit per liter, dibandingkan harga saat ini 2,05 ringgit. Jika dirupiahkan, harganya menjadi Rp7.673 per liter dari sebelumnya Rp7.904 per liter.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk warga negara Malaysia. Warga negara asing (WNA) tetap membayar BBM sesuai harga pasar alias nonsubsidi.

Anwar juga mengumumkan cuti tambahan satu hari

14/08/2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk menghentikan aktivitasnya selama tiga menit pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025).

Imbauan ini sesuai edaran dan surat pedoman dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), di mana seluruh warga diminta mengambil sikap sempurna pada pukul 10.17 hingga 10.20 WIB, bertepatan dengan berkumandangnya Lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera Merah Putih di Istana Merdeka.

“Jadi pukul 10.17 sampai 10.20 WIB seluruh aktivitas dihentikan, semua berdiri tegap untuk memberi hormat,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Selain upacara detik-detik proklamasi, perayaan kemerdekaan akan dimeriahkan dengan Pesta Rakyat yang digelar pukul 08.00–14.00 WIB dan dilanjutkan pukul 16.00–22.00 WIB.

14/08/2025

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mengakui sulit mendapat uang halal sebagai politikus atau anggota DPR RI.
Secara pribadi, Arse mengaku bahwa dirinya tak selalu berterus terang kepada keluarga soal asal uang yang ia dapatkan. Meski begitu, ia terus berusaha agar selalu mendapatkannya dari cara yang halal.

"Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban," kata Arse dalam diskusi ICW, Senin (11/8).

"Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit, dalam mungkin kehidupan dunia. Tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab," imbuhnya.

Namun begitu, Arse menyebutkan prilaku korup tak hanya berlaku bagi politikus. Menurut dia, prilaku korup terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Dia mengaku banyak belajar sejak menjadi aktivis organisasi selama menjadi mahasiswa.

"Bahkan sejak mahasiswa itu, saya yang berasal dari aktivis selalu bilang, sejak kita menjadi mahasiswa yang aktif di intra-kampus maupun ekstra kampus, pertanggungjawaban keuangan itu enggak pernah beres itu," kata Arse.

"Itu kita bawa sampai kita bekerja itu," imbuhnya.

Sebagai anggota DPR dua periode, Arse mengaku sebagian besar uang yang ia terima untuk mencalonkan diri, merupakan bantuan dari berbagai pihak. Bahkan, dia mengaku memiliki pinjaman yang harus ia kembalikan.

"Ya selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan," katanya.

Arse berkata selama ini ia tak pernah memikirkan modal, sebab modal tersebut bukan dari dirinya. Setelah terpilih sebagai anggota DPR, dia mengaku hanya berpikir untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

"Tapi kalau modal saya enggak lah. Saya fokus aja menjadi politisi, berusaha untuk baik," katanya.

Selengkapnya : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250812075104-32-1261393/politikus-golkar-akui-sulit-dapat-duit-halal-sebagai-anggota-dpr =Dari%20%251%24s&aoh=17551624089335&referrer=htt

Pojok Kendal

21/08/2025

21/08/2025

21/08/2025

20/08/2025

19/08/2025

18/08/2025

18/08/2025

16/08/2025

15/08/2025

15/08/2025

14/08/2025

14/08/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share