EdisiInd

17/08/2025

DIRGAHAYU RI KE 80

16/08/2025

KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Tepat tiga bulan setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Forum Gerakan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Forgema Sultra) mengingatkan agar aparat penegak hukum, khususnya Kejati Sultra, bekerja profesional dan tanpa niat untuk “bermain mata” dalam persoalan ini.

Tersangka dengan inisial HH, yang diketahui sebagai Direktur Utama PT Putra Dermawan Pratama (PDP), diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pertambangan, yaitu aktivitas pengangkutan ilegal ore nikel menggunakan dokumen milik PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN) melalui jetty atau dermaga yang dikuasainya.

KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Tepat tiga bulan setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara menetapkan tersangka baru dalam kasus […]

15/08/2025

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Kota Kendari kini memiliki tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang pasir silika yang berlokasi di Kecamatan Nambo. Ketiga IUP tersebut dimiliki oleh PT Asri Nambo Perkasa, PT Citra Moramo Sejahtera, dan PT Pacifik Nambo Sejahtera.

Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Muhammad Hasbullah Idris, mengonfirmasi hal ini pada Jumat, (15/8/2025).

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Kota Kendari kini memiliki tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang pasir silika […]

15/08/2025

Sikat itu para penambang ilegal

15/08/2025

Prabowo akan sikat tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun

14/08/2025

JAKARTA, EDISIINDONESIA.id– Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menuntut pengusutan tuntas terhadap Bahtra Banong, seorang anggota DPR RI yang namanya terseret dalam dugaan penerimaan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan informasi yang beredar luas dan pemberitaan di berbagai media, skandal ini diduga melibatkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2020–2023. Dana CSR, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan masyarakat, justru diduga mengalir ke kantong pribadi untuk kepentingan politik, menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

JAKARTA, EDISIINDONESIA.id– Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) […]

14/08/2025

KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Pemerintah telah resmi menetapkan kenaikan upah minimum di seluruh Indonesia sebesar 6,5 persen sejak akhir 2024. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025, termasuk di Sulawesi Tenggara.

Kenaikan upah ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/470 Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, UMK tertinggi dipegang oleh daerah yang dipimpin oleh wali kota terkaya se-Sulawesi Tenggara, dengan total kekayaan mencapai Rp37,3 miliar.

KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Pemerintah telah resmi menetapkan kenaikan upah minimum di seluruh Indonesia sebesar 6,5 persen […]

14/08/2025

KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Dua lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lira Kolaka dan Pekat IB Kolaka, secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan keuangan di Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Kolaka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis, 14 Agustus 2025. Laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga kejahatan lingkungan yang merugikan.

Ketua LSM Lira Kolaka, Amir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti awal terkait dugaan pelanggaran h

KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Dua lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lira Kolaka dan Pekat IB Kolaka, secara resmi melaporkan […]

13/08/2025

KPK OTT Lagi

12/08/2025

https://edisiindonesia.id/2025/08/12/78975/

KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyerahkan surat penugasan Pelaksana […]

12/08/2025

EDISIINDONESIA.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami aliran dana dan perintah dari pejabat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebagai respons terhadap penggeledahan di kantor Kemenkes.

“Hubungannya apa? Hubungannya karena memang dari dana DAK itu di Kementerian Kesehatan ini, desain-desainnya itu dari Kementerian Kesehatan,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

EDISIINDONESIA.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami aliran dana dan perintah dari pejabat di Kementerian […]

12/08/2025

KENDARI, EDISINDONESIA.id– Polemik proyek dermaga senilai Rp3,3 miliar di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, memasuki babak baru. Setelah ambruk sebelum difungsikan, proyek yang dikerjakan CV Mahadewi di bawah Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara ini disorot dari sisi administrasi pengadaannya. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Muna Barat menduga proyek ini tidak melalui tender terbuka.

Ketua LIRA Muna Barat, Deddy Walengke, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menyelidiki pelaksanaan proyek tersebut.

“Kami mencium indikasi kuat adanya pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan proyek ini. Tidak ada jejak tender terbuka, sementara nilai proyek mencapai miliaran rupiah. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Deddy Walengke kepada wartawan, Selasa (30/7/2025).

KENDARI, EDISINDONESIA.id– Polemik proyek dermaga senilai Rp3,3 miliar di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, memasuki […]