BlogGua

04/09/2026

Nasib Gajah dan Harimau di Tengah Karhutla Way Kambas

BlogGua, Lampung Timur — Amukan si jago merah telah menghanguskan sekitar 6.984 hektar kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sepanjang tahun 2026. Kendati bencana yang dipicu cuaca ekstrem El Nino ini berdampak luas, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan habitat satwa kunci di sana masih dalam kondisi aman.

Komitmen pemulihan serta pengetatan mitigasi tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di suaka alam tersebut, Kamis (3/9/2026).

Wagub Jihan mengungkapkan bahwa insiden terkini pada 26 Agustus lalu menjadi tantangan yang sangat serius. Keterbatasan akses kendaraan dan minimnya sumber air di lapangan sempat menyulitkan tim gabungan. Namun, berkat sinergi cepat TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta bantuan 20 kali water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari pusat, titik api utama berhasil dikendalikan dalam sehari.

"Berdasarkan pantauan kamera drone, saat ini masih ada beberapa titik panas di lahan gambut yang berpotensi memicu kobaran susulan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak sangat krusial," ujar Wagub Jihan.

Ia pun berharap kedatangan parlemen pusat ini menjadi momentum untuk memperkuat dukungan anggaran sarana prasarana di Lampung.Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Haris Almashari, menegaskan bahwa TNWK adalah benteng keanekaragaman hayati Indonesia yang tidak boleh dibiarkan terancam saban tahun.

"Penyelamatan wilayah ini butuh sinergi total antara Kementerian Kehutanan, pemda, aparat hukum, hingga masyarakat sekitar. Kami hadir untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran agar fungsi pengawasan berjalan optimal," tegas Abdul Haris.

Sementara itu, Kepala Balai Besar TN Way Kambas, Zaidi, memaparkan bahwa puncak bencana terparah terjadi pada Agustus akibat angin kencang. Kasus besar terakhir pada 27–28 Agustus melahap 912 hektar sektor utara sebelum akhirnya padam total pada pukul 18.45 WIB setelah pengerahan pasukan massal.

Walau dampaknya masif, Zaidi membawa kabar baik mengenai kondisi fauna liar yang menjadi ikon lokasi tersebut.

"Kami pastikan populasi satwa kunci seperti Harimau Sumatra (sekitar 12 ekor), Gajah Sumatra (150–200 ekor liar, 63 jinak), serta Badak Sumatra tetap terpantau sehat dan berada di zona aman," jelas Zaidi.

Guna mencegah kejadian serupa terulang, pihak pengelola kini memperketat patroli, membangun sekat pembatas, dan siap mengambil tindakan hukum tegas terhadap pelaku perburuan liar yang kerap memicu percikan api. Sesuai arahan Gubernur Mirza, posko bersama akan terus disiagakan secara intensif minimal hingga Oktober mendatang sampai kemarau mereda.

Agenda ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak, Bupati Lampung Timur, Direktur Jenderal KSDAE Satyawan Pudyatmoko, serta jajaran instansi terkait lainnya. (pl)

31/08/2026

MENGENDUS MODUS CUCI TANGAN DI BALIK PROYEK PERPUSTAKAAN KOTABUMI

Uang rakyat senilai Rp2,4 Miliar dipakai bangun Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi yang asas manfaatnya dinilai NOL BESAR bagi warga Lampung Utara. Kasusnya kini sedang dibidik aparat hukum.

Anehnya, di tengah proses hukum berjalan, dinas terkait malah kedapatan menggelontorkan ANGGARAN BARU senilai Rp300 Juta untuk "Jasa Konsultasi Perencanaan" objek yang sama di situs resmi SiRUP LKPP!
Ada apa ini? Apakah ada aroma "Cuci Tangan" atau pemutihan teknis untuk menyelamatkan para aktor proyek lama dari jerat pidana korupsi?

Institusi Pers Tim OmGua secara resmi menyatakan sikap dan mengingatkan penegak hukum agar tidak kecolongan oleh manuver birokrasi ini! Komitmen keterbukaan Pemkab Lampung Utara kini dipertaruhkan.💻

Baca selengkapnya Tajuk Rencana/Editorial Tim OmGua di sini: https://www.bloggua.co.id/2026/08/waspada-modus-cuci-tangan-aktor-di.html

27/08/2026

Proyeknya miliaran, tapi kalau ditanya wartawan, jawabannya kompak: CENTANG SATU! 📉🤫

Pj Bupati sudah berganti ke Bupati terpilih, Kepala Disperkim lama sudah dicopot dan diganti Plt. Baru. Tapi kok mentalitas keterbukaan informasinya masih jalan di tempat ya?

Tim OmGua kembali membentur dinding keras saat mengejar akuntabilitas dugaan korupsi Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi senilai Rp2,4 Miliar. Apalagi setelah heboh temuan fasilitas sanitasi tiruan yang ternyata cuma numpang di toilet umum tua yang hancur dan jebol.

Rabu kemarin, surat tantangan wawancara resmi sudah dikirim ke meja Sekda Lampung Utara. Kita lihat, apakah Panglima Birokrasi Lampura juga bakal ikut-ikutan bungkam? 🤔👇

Simak investigasi lengkapnya hanya di BlogGua:🔗 [Link Berita di Kolom Komentar Pertama]

25/08/2026

Polisi sudah rampung periksa saksi, tapi penuntasan pengumpulan alat bukti dugaan korupsi Gedung Perpus Kotabumi Rp2,4 M terbentur dinding tebal: Lembaga auditor belum mengeluarkan hasil perhitungan kerugian negara!

Di tengah ketidakpastian ini, Pemkab malah bikin heboh dengan usulan anggaran baru Rp300 juta. Jangan biarkan objek utama kasus ini kabur ya! Publik menunggu hasil kerja nyata para auditor.

Saksi beres diperiksa, kasus perpus Kotabumi malah mandek di auditor. Ironisnya, muncul anggaran baru Rp300 juta untuk perencanaan.

20/08/2026

Kasus Belum Tuntas: Pemkab Berencana Bangun Gedung Perpus Kotabumi yang Baru Lagi

14/08/2026

Tegaknya hukum diukur dari kepastian, bukan dari lamanya proses. Penanganan perkara dugaan korupsi anggaran pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi senilai Rp. 2,4 miliar telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Tipidkor Polres Lampung Utara telah tuntas. Kini proses hukum tinggal menunggu satu hal: hasil audit kerugian negara dari lembaga auditor.

BerandaTajukEditorial: Audit Selesai, Polisi Jangan Tunda Penetapan Tersangka Editorial: Audit Selesai, Polisi Jangan Tunda Penetapan Tersangka ZoTu Jumat, Agustus 14, 2026 tim redaksiBlogGua, Kotabumi - Tegaknya hukum diukur dari kepastian, bukan dari lamanya proses. Penanganan perkara dugaan korup...

10/08/2026

Dosen Hukum: Ini Kunci Agar Polisi Bisa Tetapkan Tersangka Perpus Kotabumi

KOTABUMI – Penyidik Tipidkor Kepolisian Resor Lampung Utara diminta lebih cermat dalam mengusut celah dugaan korupsi proyek lanjutan pembangunan gedung Perpustakaan Kotabumi. Penyidik harus bisa membedakan wilayah administrasi dan wilayah hukum pidana.

Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Kotabumi (Umko), Slamet Har yang juga Mantan Hakim Tipidkor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menegaskan, hukum administrasi maupun hukum pidana tidak akan mampu bekerja sendiri untuk menilai suatu perbuatan telah sesuai kewenangan atau telah terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.

“Untuk itu perlu institusi yang bisa menaksir potensi kerugian negara, seperti BPK dan BPKP. Begitu juga, kedua lembaga ini tidak bisa menghitung kerugian negara dari suatu proyek pengadaan barang dan jasa tanpa terlebih dahulu ada audit konstruksi oleh lembaga jasa audit konstruksi,” imbuh Slamet Har kepada BlogGua, Senin (10/8/2026) di Kotabumi, Lampung Utara.

Menurutnya, dokumen LHP Keuangan dan LHP Konstruksi merupakan bukti pendahuluan adanya kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. Dua hal ini menjadi kunci agar penyidik bisa menentukan siapa yang patut menjadi saksi dan siapa yang patut ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu ia sampaikan menyikapi proses pemeriksaan dugaan korupsi lanjutan pembangunan gedung Perpustakaan Kotabumi dengan total anggaran Rp2,4 miliar.

“Penyidik jangan langsung berpatok pada ‘kerugian negara’ karena ranahnya bisa masuk administrasi dan selesai hanya dengan pengembalian uang. Jadi kalau administratif itu langsung dibayar saja, beres,” imbuhnya lagi.

Harus Libatkan Ahli Konstruksi

Slamet Har menyebut, untuk menemukan unsur pidana, penyidik wajib melihat aspek hukum pidananya. Kuncinya adalah melibatkan ahli konstruksi untuk menilai apakah bangunan dibangun sesuai atau tidak dengan anggaran yang sudah disiapkan atau disetujui.

“Ahli konstruksi bertugas memeriksa secara teknis. Mulai dari jenis adukan, ketebalan dinding, kapasitas, hingga tinggi bangunan dan lain sebagainya. Hasil perhitungan itu yang akan jadi dasar apakah ada penyimpangan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, penyidik di Kepolisian harus punya dasar untuk menentukan ada tidak penyalahgunaan wewenang dan potensi merugikan negara dilihat dari proses pelaksanaan pekerjaan oleh penyelenggara pembangunan gedung, baik rekanan maupun pihak pemerintah.

“Nah itu dulu, bukan soal kerugian negara yang sudah dikembalikan, atau belum,” imbuhnya lagi menegaskan.

Pembuktian Ada Mensrea

Slamet Har menekankan, penyidik harus memastikan dulu ada indikasi perbuatan tindak pidana korupsi. Baru kemudian mencari siapa yang salah.

“Ada dua pendekatan, buktikan kerugian negara atau buktikan ia memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam praktik peradilan biasanya penyidik polisi dan atau jaksa memilih unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Berbeda dengan penyidik KPK, mereka lebih memilih membuktikan unsur memperkaya atau menguntungkan diri atau orang lain,” jelasnya.

Ia mencontohkan, jika hanya salah hitung dan uang dikembalikan, maka itu masuk ranah administrasi atau wanprestasi perdata. Akan berbeda jika penyimpangan terjadi dari cara pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung.

“Kalau penyimpangan ini diketahui dari cara pelaksanaan pekerjaan, pasti terlihat mensreanya atau niat jahat. Mensrea itu dapat dibuktikan dari hasil penghitungan ahli konstruksi. Ketahuan ada mark up, ketahuan fiktif dan lain-lain,” ujarnya.

Harus Analisis dan Verifikasi Objek

Lebih lanjut, Slamet Har menyebut penyidik harus melakukan analisis dan verifikasi terhadap objek proyek. Penyidik harus memiliki dokumen anggaran, lalu diserahkan ke ahli untuk diaudit, baik audit keuangan maupun konstruksi.

“Objek itu nilainya sekian sesuai dokumen. Kalau dia enggak punya, maka enggak bisa dia menyalahkan orang. Maka dia harus punya dokumen itu, kemudian meminta ahli mengaudit,” paparnya.

Jika sudah ada laporan ahli konstruksi yang menemukan penyimpangan, maka alat bukti sudah cukup kuat.

“Sudah itu polisi bisa tinggal menentukan siapa yang bakal ditetapkan menjadi tersangka,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Tipidkor Polres Lampung Utara telah memeriksa seluruh saksi terkait dugaan korupsi lanjutan pembangunan Gedung Perpustakaan Kotabumi dengan total anggaran Rp2,4 miliar. Anggaran itu terdiri dari Rp1,2 miliar APBD Perubahan 2020 dan Rp1,2 miliar APBD Perubahan 2024 bidang Cipta Karya Disperkim Lampung Utara. (ZoTu)

Link: https://www.bloggua.co.id/2026/08/dosen-hukum-jangan-berpatok-kerugian.html

07/08/2026

Penyidik Tipidkor Polres Lampung Utara masih mengusut celah dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kotabumi. Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

BerandaOmGuaKasus Korupsi Perpus Kotabumi: Polisi Usut Celah, Saksi Sudah Diperiksa Semua Kasus Korupsi Perpus Kotabumi: Polisi Usut Celah, Saksi Sudah Diperiksa Semua ZoTu Jumat, Agustus 07, 2026 IlustrasiBlogGua, Kotabumi – Penyidik Tipidkor Polres Lampung Utara masih mengusut celah dugaan korup...

31/07/2026

BerandaOmGuaDugaan Korupsi Gedung Perpustakaan Kotabumi, Publik Tanya Kapan Penetapan Tersangka! Dugaan Korupsi Gedung Perpustakaan Kotabumi, Publik Tanya Kapan Penetapan Tersangka! ZoTu Jumat, Juli 31, 2026 Tikus: Ilustrasi koruptorBlogGua, Lampung - Perencanaan anggaran yang tidak matang dalam pem...

16/05/2026

Modus akal-akalan para aktor proyek yang dicurigai semata-mata bertujuan untuk mengelabui hukum dalam proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Kotabumi sudah bisa publik simpulkan dengan jelas. Apakah modus para aktor yang terkuak kali ini dapat di kategorikan sebagai mens rea atau niat jahat?
🔥🙏🙏🙏🔥

BerandaOmGuaTerkuak! Modus Akal- akalan Aktor Proyek Perpus Kotabumi, Wujud Mens Reakah? Terkuak! Modus Akal- akalan Aktor Proyek Perpus Kotabumi, Wujud Mens Reakah? ZoTu Sabtu, Mei 16, 2026 KPA Perencanaan, Yunada, S.T.,M.I.PBlogGua, Lampung – Modus akal-akalan para aktor proyek yang dicurigai se...