Viral For Justice

Viral For Justice Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Viral For Justice, Yogyakarta, Kotagede.

Indonesia Viral For Justice sebagai bentuk aksi perjuangan heroik demi memperjuangkan ketidakAdilan strutural atas kedzaliman, pilihan kata ini yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu

Bahasa pesanan yang sudah diatur oleh titipan 😱Polda Metro Jaya menyebut rekening yang digunakan Aliansi Masyarakat Pati...
25/08/2026

Bahasa pesanan yang sudah diatur oleh titipan 😱
Polda Metro Jaya menyebut rekening yang digunakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk menghimpun dana tidak diblokir, melainkan dikenai penundaan transaksi selama lima hari kerja.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, dana dalam rekening tetap menjadi milik pemegang rekening dan tidak disita selama proses penundaan. Jika dalam lima hari kerja tidak ditemukan unsur tindak pidana, rekening akan dibuka kembali.

Penundaan transaksi dilakukan berdasarkan Pasal 237 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Polisi masih meminta klarifikasi terkait tujuan penggalangan dana AMPB dan berkoordinasi dengan OJK serta Kementerian Sosial.

Polisi juga memeriksa kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana. Jika ditemukan indikasi pidana, proses hukum akan dilanjutkan.

25/08/2026

Saat Rekening Diintervensi, Kepercayaan Publik Terhadap Bank Mandiri Runtuh

​Fenomena pemblokiran—atau yang dibahasakan halus sebagai "penundaan transaksi"—pada rekening milik Supriyono alias Botok dari penggalangan dana demo warga Pati menjadi preseden yang sangat meresahkan. Langkah Bank Mandiri yang menuruti perintah kepolisian ini bukan sekadar urusan administrasi perbankan, melainkan wujud nyata atas sikap represif yang mengancam hak menyampaikan pendapat dan membabat habis independensi lembaga keuangan.

​Polisi dan Alasan Izin Dana: Tameng Teknis Pembungkaman Aspirasi

​Alasan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa aksi penundaan dilakukan karena penghimpunan dana belum berizin terasa sangat dipaksakan dan tebang pilih. Mengapa aturan izin penghimpunan dana tiba-tiba ditegakkan begitu cepat, presisi, dan kaku saat dana tersebut hendak digunakan untuk mendukung aksi demo warga Pati pada 27 Agustus besok?
​Penggunaan regulasi teknis ini memperlihatkan bagaimana instrumen hukum dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk membendung gerakan masyarakat sipil. Polisi seolah menggunakan alasan formalitas sebagai tameng untuk melumpuhkan logistik warga sebelum mereka sempat menginjakkan kaki di Jakarta. Jika penggalangan dana rakyat untuk memperjuangkan haknya dianggap ilegal hanya karena persoalan izin, lantas di mana ruang aman bagi masyarakat untuk bersuara?

​Sikap Bank Mandiri dan Bahaya Penundukan Pada Kekuasaan

​Di sisi lain, keputusan Bank Mandiri untuk langsung 'patuh' pada perintah polisi tanpa transparansi yang jelas memperlihatkan rapuhnya benteng independensi bank BUMN. Bank seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menyimpan aset publik, bukan justru menjadi alat kontrol sosial bagi kekuasaan.

​Sikap tunduk ini mengirimkan pesan bahaya: uang nasabah bisa dibekukan kapan saja jika aktivitas pemiliknya berseberangan dengan kepentingan atau narasi penguasa.

​Reaksi Masif Publik: Harga Mahal Sebuah Kepercayaan

​Reaksi keras warganet yang ramai-ramai menyerukan aksi pamer pindah rekening (close account) ke bank swasta adalah bentuk perlawanan publik yang sangat rasional. Dalam bisnis perbankan, trust atau kepercayaan adalah modal utama. Begitu publik merasa uang mereka tidak lagi aman dari intervensi politik, kepercayaan itu runtuh seketika.
​Dampak finansial dan reputasi yang harus ditanggung Bank Mandiri menjelang dan sesudah 27 Agustus bisa sangat besar. Gelombang penarikan dana massal bukan sekadar ancaman di media sosial, melainkan peringatan nyata bahwa publik tidak mau mendanai atau mempercayakan uangnya pada lembaga yang dinilai ikut melanggengkan represifitas aparat.

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau uang negara (perusahaan, organisasi, dan yayas...
25/08/2026

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau uang negara (perusahaan, organisasi, dan yayasan) untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Tindakan ini merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan merugikan perekonomian.
Berikut adalah rincian aspek utama dari tindak pidana korupsi:
1. Dasar Hukum di IndonesiaMenurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (jo. UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Berdasarkan aturan tersebut, terdapat 30 delik tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7 bentuk utama:
* Kerugian Keuangan Negara: Tindakan yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan negara atau merugikan keuangan negara.
* Suap-Menyuap: Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan mereka.
* Gratifikasi: Pemberian dalam arti luas, seperti pemberian uang, barang, rabat, tiket perjalanan, atau fasilitas lain, yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berkaitan dengan jabatannya.
* Pemerasan: Tindakan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar, atau melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi atau korporasi.
* Penggelapan dalam Jabatan: Tindakan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang tersebut.
* Perbuatan Curang: Segala bentuk kecurangan yang membahayakan kepentingan umum, keuangan negara, atau keselamatan orang lain.
* Benturan Kepentingan dalam Pengadaan: Situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ibarat pencuri disuruh tangkap pencuri 😱PERUSAK lingkungan hidup di suruhh perbaiki... PIYEEE Haji Isam Diberi Mandat Pr...
23/08/2026

Ibarat pencuri disuruh tangkap pencuri 😱
PERUSAK lingkungan hidup di suruhh perbaiki... PIYEEE
Haji Isam Diberi Mandat Presiden Koordinasikan Penanganan Karhutla Kalsel

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan mendapat perhatian langsung pemerintah pusat.

Staf Khusus Presiden Prabowo Subianto, H Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam, mendapat mandat untuk membantu memimpin dan mengoordinasikan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Mandat tersebut diterima Haji Isam setelah mendapat telepon dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.

Usai menerima tugas, Haji Isam langsung bertolak menuju Kalimantan Selatan. Setibanya di Bandara Syamsudin Noor, ia mengikuti rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda Kalsel.

Rapat tersebut turut dihadiri KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Letjen Pol Fadil Imran, Gubernur Kalsel Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan serta Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus.

Dalam koordinasi tersebut, sejumlah kendala di lapangan terungkap, termasuk sulitnya akses menuju titik kebakaran, kawasan lahan gambut yang membuat bara api bertahan di bawah permukaan tanah, serta keterbatasan sumber air.

Pemerintah bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, pemadam kebakaran dan relawan terus melakukan pemadaman serta pengendalian agar karhutla tidak semakin meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

Tapi kenapa hal ini tidak pernah berlaku untuk keluarga koruptor ⁉️Dimanakah keadilan itu 😱 Ngeriii Kenapa bukan jodul y...
23/08/2026

Tapi kenapa hal ini tidak pernah berlaku untuk keluarga koruptor ⁉️
Dimanakah keadilan itu 😱 Ngeriii

Kenapa bukan jodul yang di berantas oleh negara...malah jodul tambah merajalela dalam negara ada apa...ujung2nya rakyat juga jadi imbasnya...intinya kalau rakyat kurang mapan dalam segi ekonomi hampir 90 % rata2..pikiran nya kacau dan banyak hal2 negatif yang muncul di pikiran akibat faktor ekonomi tersebut...

Ciri-ciri pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, KDM untuk diminta datang langsung keNTT membawa bantuan langsung tunai ...
23/08/2026

Ciri-ciri pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, KDM untuk diminta datang langsung keNTT membawa bantuan langsung tunai dengan uang pribadinya

Luar biasa info loker nya dong🤭
15/08/2026

Luar biasa info loker nya dong🤭

KPK DIGERUDUK PURNAWIRAWAN DAN AKTIVIS10 tahun berkuasa, Jokowi benar² melemahkan KPK. Lembaga yang dibentuk memenuhi am...
15/08/2026

KPK DIGERUDUK PURNAWIRAWAN DAN AKTIVIS

10 tahun berkuasa, Jokowi benar² melemahkan KPK. Lembaga yang dibentuk memenuhi amanat reformasi itu justru jadi alat kepentingan politik Jokowi dan keluarganya. Semua aduan KKN Jokowi dan kroninya, mandeg tak pernah tuntas. Sebaliknya, KPK jadi alat ampuh untuk menundukkan pesaing politik dan mereka yang kritis kepada Jokowi.

Digeruduk purnawirawan dan aktivis, begini kata petinggi KPK. Penjelasannya normatif. Jurus ngeles kelas dewa!

Poster ini viral di medsos, meski dibuat dengan tehnologi AI, namun isunya menggambarkan realita bagi sebagian kita yang...
12/08/2026

Poster ini viral di medsos, meski dibuat dengan tehnologi AI, namun isunya menggambarkan realita bagi sebagian kita yang bukan PEJABAT, bukan KORUPTOR, bukan OKB, bukan p**a PENJILAT dan tentunya kita yang bukan TERMUL
Ngunu yo ??
Sing ngeyel tak sobek sobek 😂🤣

Wak Udin, Narko Kumis, Rizal Fadillah, beserta rombongannya mendatangi gedung KPK minta adili korupsi JKW, Selasa (11/8/...
12/08/2026

Wak Udin, Narko Kumis, Rizal Fadillah, beserta rombongannya mendatangi gedung KPK minta adili korupsi JKW, Selasa (11/8/2026). Mereka sempat membuat kericuhan sebelum akhirnya diterima audiensi oleh KPK. Masalahnya, mereka datang hanya dengan modal asumsi, tak membawa barang bukti 🤣

Address

Yogyakarta
Kotagede
55171

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Viral For Justice posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share