16/05/2026
1.061 KDKMP Diresmikan, Presiden Prabowo Siapkan Gudang dan Kredit Murah di Desa.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026) dengan target memperkuat rantai distribusi pangan, pembiayaan rakyat, hingga perputaran ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), peluncuran nasional itu diikuti secara virtual dari KDKMP Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang dihadiri Gubernur NTT Melki Laka Lena, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Soares, Bupati Kupang Yosef Lede, serta jajaran Forkopimda.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyebut operasionalisasi KDKMP tersebut sebagai tonggak penting pembangunan ekonomi nasional karena pemerintah berhasil membangun lebih dari seribu koperasi lengkap dengan gudang, armada distribusi, sistem logistik, dan layanan masyarakat dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Hari ini penting. Kita membangun dan mengoperasionalkan 1.061 KDKMP dengan gudang, sistem logistik, kendaraan operasional, dan petugasnya dalam waktu kurang dari satu tahun,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan pemerintah semula menyiapkan sekitar 1.300 KDKMP untuk diresmikan, namun diputuskan 1.061 unit yang lebih siap beroperasi penuh. Presiden juga mengungkapkan, secara fisik saat ini sudah tersedia lebih dari 9.000 gedung dan gudang KDKMP yang telah siap digunakan.
Menurut Prabowo, percepatan pembangunan KDKMP tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah menjalankan program ekonomi skala besar dalam waktu singkat. Ia menilai Indonesia selama ini terlalu sering dipandang lemah, termasuk oleh bangsanya sendiri.
“Bangsa Indonesia terlalu lama dianggap remeh. Kita sering tidak percaya pada kemampuan sendiri dan lebih kagum pada yang berasal dari luar,” ujarnya.
Presiden kemudian mengaitkan keberadaan KDKMP dengan strategi ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan pemerintah berhasil mempercepat target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun menjadi satu tahun.
“Saya minta swasembada pangan empat tahun, ternyata bisa dipercepat dalam satu tahun,” katanya.
Ia menegaskan pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi persoalan hidup dan mati bangsa. Karena itu, pemerintah memprioritaskan stabilitas produksi dan distribusi pangan nasional di tengah ancaman krisis global.
Prabowo mengungkapkan saat ini sejumlah negara mulai meminta pasokan beras dari Indonesia setelah beberapa negara produsen besar menghentikan ekspor pangan mereka. Namun ia menekankan kepentingan rakyat Indonesia tetap menjadi prioritas.
“Kalau mereka butuh kita bantu, tapi rakyat kita harus aman dulu. Jangan sampai petani kita jadi korban,” ujarnya.
Selain memperkuat distribusi pangan, Presiden menyebut KDKMP disiapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi akan dilengkapi layanan sembako, pupuk bersubsidi, distribusi gas LPG, kredit murah, apotek, hingga penyaluran bantuan pemerintah.
Menurutnya, model tersebut akan memangkas biaya logistik yang selama ini menjadi hambatan utama ekonomi desa.
“Masalah petani dari dulu sama, pupuk, modal, dan akses pasar. Banyak hasil panen bagus tapi tidak bisa dijual karena akses distribusi sulit. Dengan koperasi ini desa punya truk sendiri, pick up sendiri, sehingga hasil panen bisa langsung dibawa ke pasar,” kata Presiden.
Prabowo juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya akan memperkuat perputaran ekonomi desa jika terintegrasi dengan koperasi Merah Putih. Ia menyebut dana ratusan triliun rupiah nantinya akan beredar langsung di desa melalui pembelian bahan pangan dari masyarakat lokal.
“Yang tanam bawang bisa jual, yang ternak lele bisa jual, yang produksi telur bisa hidup. Uangnya berputar di desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden turut menyoroti persoalan integritas aparat dan pengelola program pemerintah. Ia menegaskan akan menindak pejabat yang menyalahgunakan kewenangan atau mengambil keuntungan dari program kerakyatan.
“Yang melanggar dan menyimpang akan kita bersihkan. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga mengumumkan penurunan bunga kredit ultra mikro bagi masyarakat kecil menjadi di bawah 10 persen. Kebijakan itu, menurutnya, dibuat agar pelaku usaha kecil di desa memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil.
“Masa pengusaha besar dapat bunga rendah, sementara emak-emak di kampung dapat bunga 24 persen. Itu tidak benar,” katanya.
Menurut Presiden, pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 20.000-30.000 koperasi desa selesai dibangun. Ini bagian dari ambisi Indonesia membangun 80.000 koperasi desa, kelurahan, dan nelayan.
“Saya kira jarang ada negara yang bisa membangun puluhan ribu koperasi dalam satu tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan pemerintah daerah mulai mempercepat kesiapan operasional KDKMP di seluruh kabupaten/kota di NTT. Hingga saat ini, tercatat 72 KDKMP sudah siap beroperasi.
“Untuk NTT sudah ada 72 KDKMP yang siap dioperasikan. Saat ini juga sudah ada 72 gerai yang selesai 100 persen dan diperkirakan akhir Juli nanti bisa mencapai 200 sampai 300 gerai,” kata Melki.
Ia menyebut Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi daerah dengan jumlah gerai terbanyak, yakni 39 unit. Seluruh 22 kabupaten/kota di NTT, kata dia, sudah mulai membangun gerai koperasi meski beberapa daerah seperti Rote Ndao dan Sumba Timur masih dalam tahap penyelesaian.
Menurut Melki, KDKMP diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa di NTT, terutama dalam mempermudah akses distribusi hasil pertanian, kebutuhan pokok, dan pembiayaan usaha masyarakat.
Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan penunjukan Kabupaten Kupang sebagai lokasi pelaksanaan virtual launching nasional menjadi dorongan bagi daerah untuk mempercepat pembangunan koperasi desa.
“Kami berharap launching hari ini menjadi motivasi agar KDKMP yang masih dibangun bisa dipercepat sehingga target Presiden pada Agustus nanti, yaitu 30 ribu koperasi, dapat tercapai,” ujarnya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program utama pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi berbasis desa, memperpendek rantai distribusi pangan, serta memperluas akses pembiayaan dan layanan dasar masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
