Freedom Journalist

11/08/2026

Gagal Dapat Kepastian Dana Rp10 Juta di Koperasi Merah Putih, Korban Layangkan Somasi Terbuka kepada Oknum D

KUPANG — Warga Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Grace Singly dan Hendro Singly mengaku mengalami kerugian setelah menyetorkan uang sebesar Rp10 juta ke rekening Koperasi Merah Putih yang disebut berkaitan dengan seorang oknum berinisial D.

Menurut pengakuan korban, uang tersebut disetorkan pada 5 Agustus 2025. Namun, hingga Selasa, 11 Agustus 2026, dana yang mereka klaim sebagai uang pribadi itu belum dikembalikan.

Korban juga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai status maupun perkembangan penyelesaian dana tersebut.

Hal itu disampaikan Grace Singly dalam jumpa pers yang digelar di Kota Kupang, Selasa (11/8/2026).

Grace mengatakan, berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan telah dilakukan. Ia mengaku berulang kali menghubungi oknum D guna meminta penjelasan sekaligus menanyakan pengembalian dana.

Komunikasi, lanjut Grace, juga telah dilakukan dengan pihak keluarga, termasuk istri dari oknum D. Namun, menurut keterangannya, upaya tersebut belum mendapatkan respons yang diharapkan.

“Sudah sering sekali saya hubungi, bahkan anggota keluarganya termasuk istrinya juga sudah saya hubungi, tapi sama sekali tidak ada respons,” ujar Grace.

Selain melakukan komunikasi secara langsung, korban mengaku telah mendatangi sejumlah instansi terkait untuk meminta klarifikasi dan mencari kepastian mengenai keberadaan serta status dana Rp10 juta tersebut.

Namun, hingga kini, korban menyatakan belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai.
Karena upaya komunikasi dan penyelesaian secara kekeluargaan dinilai belum membuahkan hasil, korban kemudian menyampaikan somasi secara terbuka kepada oknum D.

Melalui somasi tersebut, korban meminta agar dana sebesar Rp10 juta dikembalikan secara utuh tanpa adanya pemotongan.

Korban memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada oknum D untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terhitung sejak persoalan itu dipublikasikan.

“Harapan saya untuk oknum D ini bisa segera mengembalikan uang saya secara utuh, paling lambat dalam waktu tujuh hari sejak masalah ini saya publikasikan,” tegas Grace.

Grace menyatakan, apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak terdapat iktikad baik maupun pengembalian dana, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak berinisial D mengenai tudingan tersebut maupun tuntutan pengembalian dana yang disampaikan korban.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.(*)

11/08/2026

Buka Event Budaya Naioni, Wali Kota: Keberagaman adalah Kekuatan Kota Kupang.

Kupang - Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, membuka Event Budaya Kelurahan Naioni di Kantor Lurah Naioni, Jumat (7/8). Turut hadir Anggota DPRD Kota Kupang Christian S. Baitanu, Camat Alak, para Lurah se-Kecamatan Alak, Plt. Lurah Naioni, jajaran Dinas Pariwisata Kota Kupang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Naioni.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga dan melestarikan budaya sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat.

Wali Kota mengapresiasi perangkat Kelurahan Naioni, panitia, dan masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, festival budaya bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk merayakan identitas Kota Kupang yang dibangun dari keberagaman dan kolaborasi.

“Hari ini kita bukan sekadar merayakan sebuah festival, tetapi kita merayakan identitas dan jiwa Kota Kupang, yaitu keberagaman dan kolaborasi,” ujar Wali Kota.

Ia menegaskan, keberagaman harus menjadi kekuatan dan jembatan, bukan penghalang atau jarak pemisah. Masyarakat Kota Kupang yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama dapat hidup dalam harmoni.

“Harmoni itu bukan sama atau seragam, tetapi seimbang. Kita berbeda-beda, tetapi ketika disatukan dengan proporsi yang tepat, seperti nada dalam sebuah lagu atau benang dalam tenun, akan menjadi harmoni yang indah,” jelasnya.

Wali Kota mengajak masyarakat menjaga budaya dan Kota Kupang sebagai tanggung jawab bersama.

“Kota Kupang bukan hanya warisan dari leluhur kita, tetapi juga pinjaman dari anak cucu kita. Mari kita jaga baik-baik, sehingga kita bisa menyerahkan kembali Kota Kupang kepada anak cucu kita,” pungkasnya.

Dalam doorstop bersama media massa, usai pembukaan even budaya, Wali Kota mengatakan pelestarian budaya akan terus dilakukan melalui festival budaya di seluruh 51 kelurahan. Pemerintah Kota Kupang telah menyiapkan dukungan anggaran agar kegiatan tersebut dapat berlangsung setiap tahun.

“Salah satu komitmen kita adalah dengan mengadakan festival budaya di 51 kelurahan. Kita keliling, ada anggarannya yang kita siapkan, dan itu tiap tahun,” katanya.

Selain budaya, Wali Kota juga menegaskan pembangunan dan pembenahan kantor lurah akan terus dilanjutkan. Menurutnya, kantor lurah merupakan ujung tombak pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus representatif dan ramah disabilitas.

“Kantor lurah itu ujung tombak pelayanan masyarakat. Sarana prasarananya harus lengkap, gedungnya harus baik dan juga harus ramah disabilitas,” tegasnya.

Terkait pembangunan jalan lingkungan, Wali Kota memastikan program tersebut tetap berlanjut secara bertahap meski pemerintah daerah berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Sejumlah ruas jalan, termasuk kawasan GOR dan Jalan Taebenu, telah diperbaiki.

“Memang tidak bisa dalam waktu sekejap 100 persen semua jalan gang di Kota Kupang bagus, tetapi kita bertahap. Di tengah efisiensi pun masih bisa kita kerjakan banyak hal,” ujarnya.

11/08/2026

Wali Kota Kupang Lantik 148 Pejabat, Tekankan Tanggung Jawab dan Inovasi.

Kupang - Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, didampingi Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 148 pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (10/8).

Turut hadir Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja dan Anggota DPRD Kota Kupang, Forkopimda Kota Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H.,Ketua TP PKK Kota Kupang, dr. Widya Cahya, Ketua DWP Kota Kupang, Ellisah Pelt – Lumban Tobing, para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekda, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang dipercayakan bukan sekadar posisi atau kenaikan status, tetapi merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan tanggung jawab. “Jabatan dan tanggung jawab itu berjalan bersama. Tidak ada jabatan tanpa tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan, semakin besar p**a tanggung jawab yang harus kita emban,” tegasnya.

Menurut Wali Kota, rotasi dan penempatan aparatur pada posisi baru merupakan bagian dari upaya memberikan ruang bagi pegawai untuk berkembang, meningkatkan kreativitas dan inovasi, sekaligus menghindari kejenuhan karena terlalu lama berada pada satu posisi.

Ia mengatakan, pengalaman dan kemampuan aparatur perlu terus dikembangkan agar karier tidak berhenti pada satu titik. “Kalau kita ingin melihat kreativitas seseorang, berikan dia jabatan. Dari situ akan terlihat apakah dia mampu membawa inovasi atau justru kalah dengan jabatan yang diberikan,” ujarnya.

Khusus kepada para lurah yang baru mendapat amanah, Wali Kota memberikan perhatian khusus. Menurutnya, kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia meminta para lurah memastikan pelayanan administrasi kependudukan, surat-surat yang dibutuhkan masyarakat, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pendataan warga, hingga berbagai bentuk pelayanan lainnya dapat dilakukan secara tertib, cepat dan responsif.

“Kelurahan adalah ujung tombak program pemerintah. Karena itu, saya titip agar pelayanan di kelurahan benar-benar dibenahi. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dilayani dan diselesaikan dengan baik,” katanya.

Wali Kota juga meminta para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja secara kreatif di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan dan program pemerintah. “Anggaran terbatas berarti cara kerja kita yang harus diperbaiki. Jangan sedikit-sedikit mengatakan tidak bisa. Kita harus mencari jalan lain, berkolaborasi dan berpikir kreatif,” tegasnya. Ia mendorong aparatur untuk memanfaatkan berbagai peluang kolaborasi, termasuk melalui dukungan dunia usaha dan CSR, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan bahwa masa efisiensi justru menjadi momentum untuk menunjukkan kinerja terbaik. Menurutnya, dalam situasi penuh keterbatasan dan tantangan, kerja nyata seorang aparatur akan lebih mudah terlihat. “Bintang itu terlihat paling terang ketika malam. Begitu juga dengan kita. Ketika situasi sedang sulit dan banyak keterbatasan, orang yang mampu bekerja dengan baik, kreatif dan inovatif akan terlihat,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat menjaga amanah yang telah diberikan dengan menjunjung tinggi integritas, disiplin, profesionalitas dan kejujuran. Ia menegaskan, kewenangan yang melekat pada jabatan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Pemerintah itu tugasnya melayani. Jangan bermain-main dengan kewenangan yang diberikan. Jaga integritas, bekerja profesional, jujur dan bertanggung jawab,” pesannya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur, termasuk dalam hal kehadiran dan pelaksanaan tugas. Ia meminta para pimpinan di tingkat perangkat daerah maupun kelurahan tidak membiarkan adanya aparatur yang tidak disiplin dalam menjalankan kewajibannya.

“Kalau ada staf yang datang terlambat, p**ang lebih cepat, atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, pimpinan harus bertanggung jawab. Saya tidak mencari orang yang hanya memegang jabatan, tetapi pemimpin yang mampu memimpin dan melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan jabatan sebagai kesempatan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kemajuan Kota Kupang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan besar, tetapi juga oleh kerja nyata setiap aparatur di tempat masing-masing.

“Kalau Kota Kupang maju, bukan karena obor yang dinyalakan di kantor-kantor. Kota Kupang maju karena ada cahaya-cahaya kecil yang dinyalakan di setiap kantor, sampai di kantor lurah dan keluarga-keluarga di Kota Kupang. Itulah yang membuat Kota Kupang berjaya,” pungkasnya.

148 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang dilantik dalam momentum tersebut, terdiri atas 85 pejabat struktural dan 63 pejabat fungsional. Dari 85 pejabat struktural yang dilantik, sebanyak 2 orang menduduki jabatan Eselon III/a, 14 orang Eselon III/b, 49 orang Eselon IV/a, dan 20 orang Eselon IV/b. Sementara itu, 63 pejabat fungsional yang dilantik terdiri atas 56 orang melalui pengangkatan pertama, 2 orang melalui mekanisme inpassing, dan 5 orang melalui perpindahan dari jabatan lain.

11/08/2026

Kolaborasi Pemkot Kupang dan PHRI, Dorong Hotel Jadi Penggerak Ekonomi Lokal.

Kupang - Pemerintah Kota Kupang dan Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kolaborasi untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi lokal. Salah satu fokusnya ialah menjadikan hotel dan restoran bukan hanya sebagai tempat menginap dan bersantap, tetapi juga sebagai etalase produk lokal dan penghubung pelaku usaha dengan pasar.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Ketua BPD PHRI NTT Juvenile Jodjana bersama jajaran pengurus dengan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (10/8).

Turut hadir Kepala Bapenda Kota Kupang Pah B.S. Messakh, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pariwisata Josefina M.D. Gheta, S.T., M.M., serta Plt. Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang Hubertus Mani, S.H.

Wali Kota dr. Christian Widodo menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan keterbukaan Pemkot Kupang terhadap kolaborasi dengan dunia usaha. “Pemkot selalu siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan PHRI. Kita menerima dengan hati dan pikiran yang terbuka untuk segala masukan,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, kolaborasi dapat diwujudkan melalui berbagai event sepanjang 2026 yang mampu mempromosikan pariwisata, menarik wisatawan, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemkot, kata dia, siap memberikan dukungan melalui fasilitas, sarana-prasarana dan dukungan teknis yang tersedia.

“Kalau dalam bentuk dana, Pemkot memang tidak ada. Tetapi dalam bentuk sarana dan prasarana, Pemkot punya dan bisa kita bantu sesuai kebutuhan,” jelasnya.

dr. Christian juga meminta PHRI ikut menyosialisasikan program Bapenda Merah Putih, berupa pengurangan denda pajak daerah selama 1–31 Agustus 2026, dengan pengurangan 25 persen, 50 persen hingga 75 persen sesuai periode tunggakan.

“Ini kesempatan untuk teman-teman PHRI. Saya minta BPD PHRI ikut menyosialisasikan program ini,” katanya.

Ia menegaskan, kepatuhan pajak merupakan bentuk kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

“Kalau masyarakat menuntut perbaikan jalan, perbaikan lampu dan berbagai pelayanan lainnya, tentu pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan. Karena itu, masyarakat dan dunia usaha juga harus tertib dalam membayar pajak,” tegasnya.

Lebih jauh,dr. Christian mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hotel dan restoran, menurutnya, dapat menjadi ruang promosi produk UMKM lokal seperti kerajinan, pangan olahan, kopi dan teh kelor.

Ia juga mendukung kemitraan langsung antara hotel dan restoran dengan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah dan bahan pangan lainnya. Pola tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi, memperluas pasar petani sekaligus menjamin pasokan bagi pelaku usaha.

Wali Kota turut menyambut positif rencana pembentukan BPC PHRI Kota Kupang. Menurutnya, keberadaan kepengurusan di tingkat kota akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha perhotelan serta restoran.

Ia juga menyambut rencana Musda PHRI NTT pada 13 Agustus 2026 dan berharap regenerasi kepengurusan dapat semakin memperkuat peran PHRI dalam pembangunan daerah. “Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus berkolaborasi. Kalau tiga unsur ini berjalan bersama, ekonomi bisa bergerak,” ujar Christian.

Sementara itu, Ketua BPD PHRI NTT, Juvenile Jodjana mengapresiasi hubungan baik yang terjalin antara PHRI dan Pemkot Kupang. Ia menyebut sejumlah persoalan, termasuk perparkiran dan perpajakan, dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. “Hubungan PHRI dengan Pemerintah Kota selama ini berjalan baik. Beberapa hal yang sempat kita diskusikan sebelumnya juga dapat diselesaikan dengan baik,” ungkap Juvenile.

Menurutnya PHRI NTT saat ini menaungi hampir 100 hotel dan restoran di seluruh NTT. Namun, sektor perhotelan menghadapi tantangan akibat berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel, yang turut berdampak pada tingkat hunian dan rencana investasi baru.

Karena itu, PHRI mendorong kolaborasi dengan pemerintah melalui penyelenggaraan event yang mampu mendatangkan masyarakat dan wisatawan serta menghidupkan ekonomi lokal.

PHRI juga mendorong pembentukan BPC PHRI Kota Kupang agar koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di tingkat kota lebih efektif.

Di sisi lain, PHRI membuka peluang agar hotel dan restoran menjadi pasar bagi produk UMKM sekaligus menyerap hasil pertanian lokal. Kerja sama langsung dengan petani dinilai dapat memangkas rantai distribusi dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.

Dalam audiensi tersebut, PHRI juga menyampaikan rencana Musda PHRI NTT pada 13 Agustus 2026 yang akan dihadiri Ketua BPP PHRI Hariyadi Sukamdani sekaligus menjadi momentum pergantian kepengurusan BPD PHRI NTT.

11/08/2026

Wali Kota Kupang: AI Harus Memperkuat Guru, Bukan Menggantikan Peran Guru.

KUPANG - Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kota Kupang dan PT Telkom Indonesia dalam mendukung penguatan infrastruktur digital serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan pada kegiatan Penyerahan Bantuan Infrastruktur dan Pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi Tenaga Pendidik SD dan SMP di Kota Kupang, di Hotel Aston Kupang, Senin (10/8).

Turut hadir Manager Government Service Witel Nusa Tenggara, Agustin Albertina, Head of Telkom Daerah Kupang, Agustina Meme Goran, Manager General Support Divisi Telkom Regional III, Nugroho Adi Pracoyo, MM.,Waldeni dan tim dari Yayasan Bhakti Unggul Negeri, Yandres dan tim dari Sahabat Education, Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Kupang, serta para Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kota Kupang.

Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada PT Telkom yang selama ini telah membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kupang, termasuk dalam mendukung keterbukaan akses informasi dan data. Menurutnya, data yang akurat merupakan dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi semakin penting di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah. Menurutnya, berbagai keterbatasan dapat diatasi melalui kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, lembaga keagamaan dan berbagai elemen lainnya.

“Kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Hari ini adalah wujud nyata bahwa kita memilih untuk berjalan bersama,” ungkapnya.

Wali Kota juga mengingatkan seluruh aparatur dan tenaga pendidik untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berlangsung begitu cepat. Ia mengibaratkan adaptasi seperti mengubah arah layar ketika menghadapi perubahan arah angin.

“Kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengubah arah layar kita. Itulah adaptif. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan,” jelasnya.

Khusus kepada para guru, Wali Kota meminta agar AI dipelajari, dipahami dan dimanfaatkan untuk memperkuat proses pembelajaran. AI, menurutnya, dapat membantu guru menemukan bahan ajar, mengembangkan ide pembelajaran serta menghadirkan materi visual yang lebih menarik bagi siswa.

“Jangan AI yang menguasai kita, tetapi kita yang harus menguasai AI. AI tidak akan menggantikan peran guru, karena guru mendidik dengan hati. AI justru harus menjadi alat yang memperkuat guru,” tegasnya.

Wali Kota memaknai kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni penyerahan 40 unit komputer dan pelatihan AI, tetapi sebagai bentuk investasi terhadap manusia. Menurutnya, pembangunan Kota Kupang tidak hanya menyangkut pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia.

“Dengan berinvestasi pada manusia, kita sedang menjaga masa depan bangsa. Dari tangan para guru hari ini, kelak akan lahir dokter, pengacara, pilot, ASN, TNI-Polri, dan berbagai profesi hebat lainnya. Karena itu, membangun kota bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusianya,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota kembali menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun Kota Kupang. “Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success,” pungkasnya.

Sementara itu, Manager General Support Divisi Telkom Regional III, Nugroho Adi Pracoyo, MM., menegaskan komitmen Telkom untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Kupang dalam mendorong transformasi digital, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga pada berbagai aspek pembangunan.

Menurutnya, sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, Telkom memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi melalui berbagai pilar, termasuk pendidikan, sosial, lingkungan dan ekonomi. Melalui program tersebut, Telkom memberikan dukungan infrastruktur digital berupa komputer kepada 40 sekolah sekaligus menyelenggarakan pelatihan AI bagi tenaga pendidik.

Nugroho berharap program tersebut tidak berhenti sebagai proyek satu kali, tetapi memiliki strategi keberlanjutan dan pengembangan ke depan. Menurutnya, transformasi pendidikan menuntut guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di dalam kelas, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif, kreatif dan siap menghadapi masa depan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi dunia pendidikan.

Lebih lanjut, Nugroho menyampaikan bahwa tantangan pendidikan ke depan bukan hanya terkait penyediaan perangkat keras, tetapi juga penguatan literasi digital dan konektivitas. Ia berharap dukungan Telkom dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat ekosistem digital di Kota Kupang serta mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi dan otomatisasi AI.

“Mudah-mudahan simpul kolaborasi yang kita susun ini menjadi starting point bahwa memajukan dunia pendidikan adalah kewajiban kita bersama. Kami dari Telkom Indonesia siap terus berkontribusi dan bersinergi, tidak hanya dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam berbagai aspek digitalisasi dan pengembangan ekosistem digital,” pungkasnya.

01/08/2026

Ternyata ohh ternyata, Seorang kepsek Wanita yg dulunya bertugas di salah satu sekolah dasar (SD) sekarang telah dipromosi oleh Bupati "Main Serong" serongkan DANA Revitalisasi Sekolah dimaksut dan mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah tanpa melihat kualitas pengerjaan dan/nasib para sisa/i di sekolah. Apakah KEPALA SEKOLAH MODEL INI YANG KITA HARAPKAN MERUBAH PENDIDIKAN ???

30/07/2026

Tidak Dihadirkan, Saksi Kunci di Persidangan Kasus Sebastian Bokol Dipertanyakan Keluarga Terdakwa

Kota Kupang – Keluarga tujuh terdakwa dalam kasus Sebastian Bokol mempertanyakan tidak dihadirkannya saksi kunci dalam persidangan, meskipun nama saksi tersebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mereka menilai kehadiran saksi tersebut penting untuk mengungkap fakta secara utuh di hadapan majelis hakim.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (29/7/2026), perwakilan keluarga terdakwa, Ebenhezer Tung Sely, S.H., menyampaikan bahwa pihak keluarga menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk tuntutan pidana 15 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk tuntutan yang telah dibacakan. Namun, kami sangat menyayangkan tidak dihadirkannya saksi kunci dalam persidangan, padahal keterangannya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga mengenai upaya mengungkap fakta secara menyeluruh," ujar Ebenhezer.

Menurutnya, kehadiran saksi-saksi yang memiliki pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang dipersidangkan merupakan bagian penting dalam mewujudkan proses peradilan yang adil, objektif, dan transparan.(*)

29/07/2026

Keluarga Terdakwa Kasus Sebastian Bokol Ungkap Sejumlah Fakta

Liliba, 29 Juli 2026 – Keluarga para terdakwa dalam perkara yang dikenal sebagai kasus Sebastian Bokol menggelar konferensi pers di Liliba, Selasa (29/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, keluarga menyampaikan sejumlah keterangan yang menurut mereka perlu diketahui publik terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Ebenhezer Tung Sely, S.H., mewakili menyampaikan bahwa konferensi pers ini bertujuan memberikan penjelasan dari sudut pandang keluarga para terdakwa serta menyampaikan harapan agar proses hukum berlangsung secara adil, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Turut hadir dalam jumpa pers sejumlah perwakilan keluarga terdakwa, yakni:

Ebenhezer Tung Sely, S.H., mewakili keluarga terdakwa Yermia Selan (Terdakwa IV/Valen Selan).

Ebenhezer Tung Sely juga mewakili tujuh keluarga terdakwa lainnya.

Fentaroci Ba'a, mewakili keluarga terdakwa Migel Ndolu (Terdakwa II) dan Ferdinand Ndolu (Terdakwa IV).

Maria B. Inadari, mewakili keluarga terdakwa Antonius Pehang (Terdakwa III).

Dalam penyampaiannya, keluarga terdakwa mengungkapkan sejumlah hal yang menurut mereka merupakan fakta-fakta penting yang perlu menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum. Mereka berharap seluruh keterangan, alat bukti, dan fakta yang telah maupun akan diungkap di persidangan dapat dipertimbangkan secara menyeluruh oleh majelis hakim.

Pihak keluarga juga menegaskan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap perkara kepada majelis hakim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konferensi pers berlangsung di Liliba pada Selasa, 29 Juli 2026, dan dihadiri oleh keluarga terdakwa serta . ( JL )

23/07/2026