
18/09/2025
Lamongan - Tahapan pengisian formasi jabatan perangkat Desa Sidomulyo, Kecamatan Modo, Lamongan, tengah menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menduga proses seleksi sarat praktik tidak sehat, mulai dari calon “titipan” kepala desa hingga isu pungutan liar bernilai ratusan juta rupiah.
Informasi yang berkembang menyebutkan, dari tiga formasi jabatan perangkat desa yang kosong, sejumlah nama calon sudah ramai dibicarakan di masyarakat. Bahkan, beredar kabar setiap kursi jabatan dipatok dengan mahar hingga Rp250 juta. Situasi ini menimbulkan dugaan kuat adanya praktik jual beli jabatan.
Masyarakat pun berharap pelaksanaan ujian seleksi benar-benar berjalan jujur dan adil. Jika tidak, dikhawatirkan proses rekrutmen justru menimbulkan persoalan hukum baru.
Salah satu calon perangkat desa meminta agar Tim Saber Pungli Kabupaten Lamongan segera turun tangan untuk mengawasi jalannya seleksi. Tim tersebut terdiri dari unsur Inspektorat, Polres Lamongan, dan Kejaksaan Negeri Lamongan.
“Kami mendesak Tim Saber Pungli turun ke Sidomulyo agar pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa berjalan jujur, tidak ada praktik kotor,” ungkap salah satu calon peserta ujian kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
Kepala Desa Sidomulyo, Zainuddin Lubis, ketika dimintai tanggapan mengenai dugaan jual beli jabatan memilih irit bicara.
“Iya, saya masih repot, lain kali saya kabari ya,” singkatnya.
Sementara itu, Camat Modo Sutaji yang juga Ketua Tim Pengawas (Timwas) pengisian jabatan perangkat desa menyebut tudingan yang beredar masih sebatas dugaan.
“Kalau dugaan ya sama dengan praduga tak bersalah. Itu fitnah,” katanya singkat.
Pernyataan tersebut dinilai sebagian warga belum memberi penjelasan memadai atas isu yang berkembang.
Di sisi lain, unsur Tim Saber Pungli mulai merespons. Kasat Reskrim Polres Lamongan, AKP Rizky Akbar Kurniadi, memastikan pihaknya tidak tinggal diam.
“Siap. Akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Namun, hingga kini pihak Kejaksaan Negeri Lamongan maupun Inspektorat Kabupaten Lamongan belum memberikan keterangan resmi terkait langkah pengawasan yang akan ditempuh.
Publik menunggu transparansi penuh dalam proses seleksi perangkat Desa Sidomulyo.
“Jika dugaan pungli benar terjadi, maka hukum harus bicara,” pungkas seorang warga yang berharap pengawasan dilakukan secara serius.