readtimes.id, Jalan Parumpa 2 Daya Ruko 16C, Makassar (2025)

22/07/2025

Dalam rangka memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan kapasitas pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) Universitas Hasanuddin melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KemdiktiSaintek).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas sekaligus Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi (Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum) berlangsung di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (21/07).

Rombongan Satgas PPK Unhas diterima langsung oleh Inspektur Jenderal KemdiktiSaintek, Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. Pertemuan ini membahas penguatan peran strategis Satgas PPK dalam lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.

Dalam kunjungan ini, Dr. Chatarina Muliana menyampaikan apresiasi atas komitmen Unhas dalam membangun sistem pencegahan kekerasan yang terintegrasi dan adaptif. Menurutnya, kehadiran satgas PPK di lingkungan kampus diharapkan mampu menghadirkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman untuk seluruh sivitas akademika.

Baca selengkapnya di link bio readtimes.id

22/07/2025

Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Masukan Akademisi untuk Revisi Regulasi Pemilu di Indonesia” pada Selasa (22/7), di Kampus FISIP Unhas, Makassar.

Forum ini menjadi wadah diskusi kritis untuk menghimpun masukan dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan mitra kebijakan dalam merespons rencana revisi Undang-Undang Pemilu.

Diskusi ini dimoderatori oleh Haryanto, S.IP., M.Si., dan menghadirkan tiga pemantik utama, yaitu Prof. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., serta Dr. Andi Ali Armunanto, M.Si. Peserta terdiri atas dosen-dosen dari Fisip Unhas, perwakilan The Asia Foundation, serta mahasiswa dari jenjang S1, S2, dan S3 Ilmu Politik Unhas.

Satu diantara isu utama yang mengemuka dalam diskusi adalah usulan peningkatan standar kualitas calon legislatif dan eksekutif. Prof. Armin Arsyad menekankan pentingnya pendidikan minimal sebagai syarat pencalonan: S3 untuk presiden dan DPR RI, S2 untuk gubernur dan DPRD provinsi, serta S1 untuk bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota.

"Calon juga harus bersih dari kasus korupsi, memiliki pemahaman yang kuat tentang ilmu sosial-politik, dan wajib mengikuti pelatihan pemerintahan jika berasal dari latar belakang non-sosial," tegas Armin.

Dia juga menambahkan bahwa partai politik semestinya membuka ruang konvensi dan menjaring aspirasi publik sebelum mengusung calon.

Sementara itu, Prof. Gustiana A. Kambo menyoroti pentingnya reformasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Menurutnya, anggota KPU dan Bawaslu harus direkrut secara profesional dan bebas dari intervensi partai politik.

"Anggota KPU sebaiknya memiliki latar belakang ilmu politik agar mampu memahami mekanisme kepemiluan secara mendalam," ujarnya.

Baca selengkapnya di link bio readtimes.id

15/07/2025

Agum Trianto Gunawan, mahasiswa disabilitas Program Studi Magister Manajemen Universitas Hasanuddin (Unhas), resmi diwisuda dengan predikat cumlaude . Agum menjadi salah satu wisudawan yang menonjol karena pencapaiannya diraih di tengah berbagai keterbatasan fisik dan sosial.

Agum mengalami disabilitas akibat kecelakaan pada Desember 2008. Meski berasal dari keluarga broken home dan dibesarkan oleh nenek, ia mampu menyelesaikan studi magister dengan dukungan penuh beasiswa LPDP yang ia peroleh pada tahun 2023.

“Tidak mudah menjalani dan mendapatkan itu semua. Ada usaha dan doa yang selalu dipanjatkan untuk meraih beasiswa tersebut. Alhamdulillah, saya lulus one shoot LPDP,” ungkap Agum.

Selama studi di Unhas, Agum mulai mengenal layanan disabilitas kampus yang dikelola oleh Pusat Disabilitas (Pusdis). Setelah bergabung dan bertemu langsung dengan Kepala Pusdis, Ishak Salim, Agum aktif sebagai relawan dalam berbagai kegiatan kampus yang mendukung mahasiswa difabel.

Melalui Pusdis, Agum belajar mengenai etika disabilitas, aksesibilitas, dan pentingnya lingkungan inklusif. Ia mengaku baru pertama kali berinteraksi dengan berbagai jenis disabilitas seperti Tuli, netra, cerebral palsy, ADHD, dan difabel ganda.

“Berinteraksi dengan sesama difabel menjadi babak penting dalam hidup saya. Meskipun saya sendiri difabel, sebelumnya saya masih bergulat dengan narasi keterbatasan yang sering menjadi stigma,” ujarnya.

Baca selengkapnya di link bio readtimes.id

15/07/2025

Solidaritas untuk Buruh KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan (Disnaker Provinsi Sulsel) pada Senin, 14 Juli 2025

Aksi ini menuntut hak para buruh KIBA yang telah dilanggar oleh perusahaan. Aksi yang dilakukan oleh Solidaritas untuk Buruh KIBA ini berkoordinasi langsung dengan Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) KIBA, yang juga melakukan aksi pada hari yang sama. Aksi tidak hanya dilakukan di Bantaeng dan Makassar, namun juga hingga ke Jakarta. Pada hari yang sama, massa Solidaritas untuk Buruh KIBA juga melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Baru 10 menit melakukan aksi, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan massa aksi. Ternyata, penumpang dari mobil tersebut adalah Jayadi Nas, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kadisnaker Sulsel kemudian langsung mengajak massa aksi untuk masuk ke halaman kantor Disnaker untuk dialog.

Ijul dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulsel, yang bertindak sebagai koordinator aksi, kemudian membuka dialog dengan menjelaskan situasi yang terjadi pada Buruh KIBA.

“Saat ini, buruh di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang terkonsolidasi dalam SBIPE KIBA melakukan aksi memblokade aktivitas ekspor feronikel milik perusahaan. Aktivitas ini didasari karena perusahaan, dalam hal ini PT Huadi, bertindak semena-mena terhadap buruhnya,” jelas Ijul.

Ijul menambahkan bahwa sejumlah masalah yang dihadapi buruh meliputi kekurangan upah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan, PHK sepihak, kebijakan merumahkan buruh, dan lain-lain.

“Buruh di KIBA dalam praktiknya dipekerjakan oleh perusahaan melebihi waktu kerja yang diatur dalam undang-undang. Buruh kerap bekerja hingga 12 jam tanpa istirahat, bahkan dilakukan selama satu minggu tanpa libur. Di sini, buruh berhak atas upah lembur di luar gaji pokok mereka. Namun, perusahaan tidak membayarkan upah lembur, " kata Ijul

Dia juga menjelaskan, yang saat ini sangat meresahkan buruh adalah kebijakan perusahaan yang akan merumahkan sekitar 950 buruh.

Baca selengkapnya di link bio Readtimes.id

15/07/2025

Aksi Indonesia Muda (AIM) kembali menunjukkan kiprahnya dalam membangun masyarakat pesisir melalui program unggulannya, AIMOV Batch 8: Aksi Jelajah Pesisir. Selama beberapa hari pelaksanaan, program ini berhasil memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pulau Laiya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, melalui rangkaian kegiatan yang menyentuh bidang pendidikan, lingkungan, dan kesehatan.

Dalam sektor pendidikan, para relawan AIM menghadirkan kegiatan belajar yang berfokus pada penguatan literasi dan numerasi anak-anak. Tak hanya itu, mereka juga menjalankan program pendidikan non-formal yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna. Melalui program “Lentera Quran”, anak-anak diajak memperdalam pemahaman agama, sedangkan “I’m in the Future” menjadi ruang belajar alternatif yang memanfaatkan keindahan pesisir sebagai media pembelajaran.

Kepedulian terhadap lingkungan pun tak luput dari perhatian. Para relawan melakukan revitalisasi fasilitas umum, termasuk memasang papan sambut Pulau Laiya yang kini menjadi simbol kebanggaan masyarakat. Edukasi mengenai pengelolaan sampah juga dilakukan dengan memasang papan informasi di beberapa titik strategis, guna meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Di bidang kesehatan, program ini semakin kuat dengan adanya kolaborasi bersama KKN Kebangsaan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Tupabbiring Utara sebagai bentuk dukungan penuh dari pemerintah setempat. Warga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi kesehatan, hingga bantuan praktik kesehatan dasar. Kehadiran program ini sangat berarti bagi masyarakat Pulau Laiya yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

Kegiatan AIMOV Batch 8 ditutup dengan suasana hangat melalui acara movie time dan ramah tamah yang diisi penampilan dari anak-anak Pulau Laiya. Momen ini menjadi puncak kebersamaan yang mempererat ikatan antara relawan dan masyarakat lokal.

Baca berita lengkapnya di link bio Readtimes.id

09/07/2025

BASAibu, meraih penghargaan bergengsi Winner (Pemenang Utama) dalam ajang internasional WSIS Prizes 2025 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). BASAibu menang dalam kategori Cultural and Linguistic Diversity Through Youth Digital Engagement berkat proyek bertajuk “Empowering Youth Through Digital Innovation: Enhancing Capacity, Opportunities, and Participation in Civic Life Capacity Building.”

WSIS Prizes merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari PBB kepada inisiatif global yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tahun ini, penghargaan tersebut diserahkan dalam forum WSIS+20 High-Level Event 2025 yang diselenggarakan oleh ITU (International Telecommunication Union) dan Konfederasi Swiss, serta didukung oleh UNESCO, UNDP, UNCTAD, dan lebih dari 40 mitra lembaga PBB lainnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal ITU, Doreen Bogdan-Martin, kepada Harla Sara Octarra selaku MLE Lead BASAibu. Penyerahan ini turut didampingi oleh Ichwan Makmur Nasution, Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Ichwan Makmur menyampaikan apresiasi atas capaian BASAibu yang dinilai telah membawa praktik partisipasi digital pemuda Indonesia ke panggung global. Ia berharap inovasi ini dapat terus menjadi inspirasi dan memberi dampak luas bagi masyarakat.

Co-Director BASAibu, Ni Nyoman Clara Listya Dewi, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap kekuatan transformatif dari inovasi digital yang inklusif dan dipimpin pemuda. Ia mengucapkan terima kasih kepada Fondation Botnar, pemerintah Indonesia dari tingkat daerah hingga nasional, ICT Watch, pemimpin komunitas, para pendidik, orang tua, dan terutama pemuda Indonesia yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan BASAibu.

Baca selengkapnya di link bio readtimes.id

04/07/2025

Universitas Hasanuddin (Unhas) mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Unhas berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam jumlah proposal yang lolos pendanaan.

Hal ini tertuang dalam surat Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tanggal 3 Juli 2025 tentang Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2025.

Ini untuk pertama kalinya Unhas ada di posisi puncak dan juga pertama kalinya dalam 38 tahun PKM, universitas di luar Pulau Jawa berada di posisi teratas.

Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, mengungkapkan rasa bangga dan haru atas capaian ini. Setelah tahun lalu Unhas berhasil meraih juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), capaian tahun ini memastikan potensi unggul mahasiswa Unhas di tingkat nasional.

"Capaian ini tidak datang tiba-tiba. Ini adalah buah dari strategi pendekatan dalam pengembangan kemahasiswaan yang terstruktur dan sistematis. Kami melakukan pendampingan, seleksi, dan pematangan secara berjenjang, sebagai bagian dari pembinaan," kata Prof. JJ.

Prof. JJ juga mengapresiasi dukungan dan keterlibatan seluruh pihak, yang dipandu oleh bidang kemahasiswaan. Capaian ini juga membuktikan bahwa Unhas yang bersatu, mewujudkan Unhas yang kuat.

"Kebersamaan dan kekuatan inilah yang menjadi pendorong berbagai capaian dan prestasi Unhas. Sebagai kampus terbaik di Timur Indonesia, Unhas sedang bersinar," tegas Prof. JJ.

Baca selengkapnya di link bio readtimes.id

03/07/2025

Krisis dan ketidakadilan akses air bersih di wilayah utara Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo, menarik perhatian tidak hanya dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, tetapi juga dari kalangan akademisi. Merespons hal tersebut, WALHI Sulawesi Selatan pada Rabu, 2 Juli 2025, menggelar Konsolidasi Akademisi se-Kota Makassar di Nol Tiga Coffee dengan tema “Kolaborasi Akademisi Wujudkan Ketahanan Air Bersih di Tengah Krisis Iklim bagi Masyarakat Miskin Kota.”

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan mengundang serta melibatkan beberapa dosen dari beragam perguruan tinggi yang konsen pada isu perubahan iklim, krisis air, dan ekologi perkotaan. Adapun dosen yang sempat hadir dalam kegiatan ini yakni Rita Tahir Lopa (Kepala Pusat Kajian dan Rekayasa Sumber Daya Air UNHAS), Hikmawaty Sabar (Dosen Sosiologi UIN Alauddin Makassar), Sudirman Nasir (Dosen FKM UNHAS), Muh. Asy'ari (Dosen Ilmu Hubungan Internasional UNIBOS), Hamdam (Dosen Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar), Babra Kamal (Dosen Ilmu Politik UTS Makassar), dan Nur Hidayah (Dosen Akuntansi Lingkungan Unsulbar).

Di awal pertemuan, Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari para akademisi guna menyuarakan permasalahan krisis dan ketidakadilan atas akses air bersih yang dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan, yang ada di Kecamatan Tallo pada tiga kelurahan: Buloa, Tallo, dan Kaluku Bodoa.

Selengkapnya baca di link bio readtimes.id

03/07/2025

Sebelum memulai tulisan ini, saya ingin mengajak anda merenung sejenak. Pernahkah anda melihat difabel berwisata di tempat umum seperti pantai, taman kota, atau destinasi wisata terkenal lainnya? Kalau iya, seberapa sering itu terjadi? Dan ketika kamu melihat mereka, apakah mereka tampak menikmati tempat itu sepenuhnya—atau justru hanya duduk di pinggir, sekadar menonton orang lain bersenang-senang?

Pertanyaan itu mungkin sederhana. Tapi ketika dijawab jujur, kita akan dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dunia pariwisata kita, sebagus dan seindah apa pun narasi promosinya, belum benar-benar “untuk semua.” Dalam banyak kesempatan, difabel masih belum dianggap sebagai bagian dari kelompok yang berhak menjadi wisatawan. Keberadaan mereka sering kali luput dalam perencanaan, pembangunan, maupun pelayanan destinasi wisata.

Saya teringat masa kecil saya dulu saat keluarga mengajak saya ke Taman Wisata Bantimurung. Saya masih ingat betapa serunya berenang bersama, berseluncur, dan menikmati pemandangan kupu-kupu yang berterbangan. Saat itu, saya hanya seorang anak yang menikmati hari libur tanpa beban. Tapi hari ini, sebagai seorang difabel sensorik penglihatan, saya mulai mempertanyakan ulang pengalaman masa kecil saya—dan apa jadinya kalau dulu saya sudah menjadi difabel seperti sekarang. Masihkah saya bisa bermain dan menikmati semuanya?

Pertanyaan itu tak kunjung hilang dari pikiran saya. Karena pada kenyataannya, aksesibilitas di tempat wisata bukan sekadar soal fisik seperti tangga, jalanan, atau toilet. Ia adalah refleksi dari sebuah sistem sosial yang sering gagal melihat bahwa wisata adalah hak, bukan kemewahan. Bahwa setiap orang—tanpa kecuali—berhak menikmati keindahan alam, sejarah, dan budaya yang ditawarkan pariwisata.

Baca opini Ilham selengkapnya di link bio readtimes.id

30/06/2025

Hujan turun perlahan di Anjungan Pantai Losari. Laut tampak muram, langit menggantung rendah. Namun di atas panggung kecil setinggi tak lebih dari satu jengkal itu, suara gitar mengalun pelan, menyusup di antara suara rintik dan deru angin. Di antara payung-payung terbuka dan tenda-tenda yang menampung puluhan kursi, orang-orang tetap bertahan. Mereka tidak datang hanya untuk menyaksikan pertunjukan. Mereka datang untuk merayakan sebuah harapan: kota yang ramah bagi semua.

Inilah ulang tahun kedua Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin (Pusdis Unhas). Bukan sekadar perayaan, melainkan rangkaian panjang kolaborasi dan kerja bersama yang bertumbuh dari niat sederhana: naik kapal Phinisi bersama relawan. Tapi dari keinginan kecil itu, tumbuh gagasan besar yang dirawat dengan sepenuh hati. Tema “Pariwisata Akses” pun dipilih—sebagai panggilan untuk menjadikan Makassar lebih inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas.

“Awalnya sesederhana ingin naik Phinisi,” ujar Ishak Salim, Kepala Pusdis Unhas. “Tapi dari sana tumbuh mimpi lain—bahwa pariwisata seharusnya menjadi ruang di mana semua orang bisa hadir, merasa aman, dihargai.”

Mimpi itu lalu dirajut menjadi gerakan. Kuliah umum, seminar nasional, dan asesmen langsung terhadap aksesibilitas destinasi wisata mulai dilakukan. Bersama relawan dan komunitas disabilitas, Pusdis menyusuri setiap sudut Pantai Losari: dari area parkir, masjid terapung, anjungan Bugis, hingga patung-patung pahlawan. Meski belum rampung seluruhnya, jejak langkah itu cukup untuk menandai komitmen jangka panjang.

“Kami percaya, inklusivitas bukan produk kebijakan satu arah. Ia lahir dari perjumpaan dan kelekatan banyak pihak,” jelas Ishak. Dengan latar sebagai akademisi dan aktivis, ia membawa pendekatan Public Service Logic ke dalam kerja-kerja ini—sebuah keyakinan bahwa nilai publik tidak diciptakan di balik meja kantor, melainkan dalam proses bersama warga.

Baca selengkapnya di link bio readtimes.id

30/06/2025

Seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) Universitas Negeri Makassar (UNM), berinisial K, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap mahasiswa bimbingannya.

Penetapan tersangka tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Nomor: B/1437/VI/RES.124/2025/Ditreskrimum. Laporan atas dugaan pelecehan ini sebelumnya telah disampaikan oleh korban pada 28 Januari 2025, dan telah ditindaklanjuti oleh penyidik Unit PPA Polda Sulsel, dengan memeriksa sedikitnya tiga mahasiswa sebagai saksi.

Menurut keterangan dari LBH Makassar selaku pendamping hukum korban, tindakan pelecehan yang dilakukan pelaku tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang di berbagai semester.

Pelecehan terjadi baik secara fisik maupun nonfisik, dimulai sejak pelaku menjadi dosen mata kuliah sekaligus dosen pembimbing korban. Posisi tersebut digunakan pelaku untuk menciptakan ruang-ruang komunikasi dan pertemuan yang tidak sehat.

" Semoga kedepan Polda Sulsel menjalankan proses hukum secara objektif, transparan dan tanpa ada intervensi, tekanan, maupun sikap kompromi dari pihak manapun. Proses ini harus terus berjalan sebagai bentuk keberpihakan kepada korban, bukan kepada pelaku,” ujar korban.

Sebelumnya korban sempat dimintai keterangan oleh Wakil Dekan III FIS-H UNM pada 2 Februari 2025, didampingi oleh LBH Makassar. Dalam kesempatan itu, korban menegaskan bahwa ia tidak ingin laporan ini dianggap mencemarkan institusi, melainkan sebagai upaya membersihkan kampus dari kekerasan seksual.

“Saya percaya, tindakan tegas terhadap pelaku adalah bentuk keberpihakan UNM terhadap nilai kemanusiaan dan integritas akademik,” lanjut korban.

Baca selengkapnya di link bio readtimes.id

26/06/2025

Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD) dan Pemilihan Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota dan DPRD ) akan dilakukan secara terpisah.

MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah

Putusan ini dibacakan dalam sidang pengucapan Putusan Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota legislatif.

Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional.

Padahal, menurut Mahkamah, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden.

Baca selengkapnya di link bio readtimes.id

readtimes.id

22/07/2025

22/07/2025

15/07/2025

15/07/2025

15/07/2025

09/07/2025

04/07/2025

03/07/2025

03/07/2025

30/06/2025

30/06/2025

26/06/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

RepublikIde